JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Melandainya angka penularan Covid-19 di Tanah Air, berpengaruh terhadap masyarakat yang melakukan tes Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan tes antigen. Jumlah masyarakat yang menggunakannya kini menurun drastis meski harganya lebih terjangkau.
“Memang ada penurunan drastis untuk tes PCR dan antigen hingga 80 sampai 90 persen setiap minggu dibanding periode bulan Juli,” kata Head of Partnership SehatQ, Arie Senta di Jakarta, Selasa (23/11) Arie mengakui adanya penurunan signifikan angka penjualan kedua tes tersebut di SehatQ seiring dengan makin turunnya angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. “Namun, kami tetap bersyukur karena ini menandakan keberhasilan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Dikatakannya, sesuai keputusan terbaru pemerintah, harga tes RT-PCR menjadi Rp275 ribu untuk Pulau Jawa – Bali dan Rp300 ribu di luar Pulau Jawa-Bali. Kebijakan ini dinilainya sudah tepat dan berdampak baik bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Kami mendukung penuh keputusan ini dan percaya pemerintah telah mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan untuk melakukan penurunan harga,” terang Arie.
Harga tes PCR yang lebih ramah di kantong ini demi mendukung percepatan penanggulangan pandemi Covid-19. Terutama dalam hal memperbanyak jumlah tes PCR untuk memperkuat mekanisme tracing and testing sesuai prosedur yang dikeluarkan WHO.
Hal yang sama dilakukan juga di SehatQ, sebelumnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah biaya tes PCR berkisar antara Rp465 ribu hingga Rp495 ribu. Dengan adanya penetapan harga baru pihaknya juga menyesuaikan harga dengan tetap memperhitungkan margin yang wajar. Penurunan harga tes PCR berdampak pula pada penurunan harga tes antigen. Saat ini, harga layanan swab tes antigen di SehatQ berkisar Rp 60 ribu hingga Rp 99 ribu. “Kami tidak akan mengambil keuntungan di dalam situasi pandemi terutama soal penetapan harga tes PCR dan tes antigen tersebut karena lebih mengedepankan sisi sosial dan kemanusiaan,” pungkas Arie.
Sebelumnya, kebijakan pemerintah mewajibkan PCR sebagai syarat perjalanan di semua moda transportasi menuai polemik. Sejumlah kalangan masyarakat memprotes keras wacana itu. Maklum harga PCR saat itu masih di kisaran Rp495 ribu di Pulau Jawa-Bali dan Rp525 ribu di luar Jawa- Bali.
Presiden Joko Widodo pun akhirnya turun tangan meredakan polemik itu. Ia menginstruksikan agar harga tes PCR tidak boleh lebih dari Rp300 ribu atau turun hampir setengah harga.
Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menyebut, urusan wajib PCR atau cukup antigen sebagai syarat perjalanan memang bagai makan buah simalakama alias serba salah. Pasalnya, di satu sisi pemerintah berusaha mengendalikan kasus covid-19 agar tak meledak lagi.
Namun, di sisi lain kebanyakan pelaku perjalanan masih cukup sensitif dengan harga tes. Karena itu, Kalau tak hati-hati, bisa jadi sektor transportasi, wisata, dan turunannya seperti hotel dan restoran akan menjadi korban karena sepi pengunjung.
Menurut dia, idealnya pemerintah mewajibkan tes PCR dengan catatan harga tes bisa ditekan semurah mungkin. Bahkan kalau bisa, menyamai India yang di bawah Rp100 ribu. Ia menilai harga PCR murah bisa menjadi solusi antisipasi lonjakan kasus covid tanpa bikin kantong masyarakat bolong.
Tak itu saja, ia mengatakan harga PCR murah juga menutup celah motivasi bisnis pengusaha mengambil cuan selangit untuk kebutuhan esensial tes kesehatan di era pandemi covid-19. “Harapannya harga PCR diturunkan. Terlalu tinggi dibandingkan India. Ini rawan untuk dibisniskan oleh pihak yang berkepentingan yang mengambil kesempatan dari kondisi sekarang,” katanya.
Faisal menduga pemerintah kembali menerapkan tes antigen sebagai syarat perjalanan karena tingkat vaksinasi covid-19 sudah membaik. Selain itu, kebijakan ditempuh karena kasus positif covid kian melandai di bawah 1.000 kasus per hari.
Namun, ia mengingatkan pemerintah kalau ancaman ledakan kasus covid-19 masih mengintai dengan momen liburan natal dan tahun baru di depan mata. Jangan sampai angka covid-19 yang sudah terkendali saat ini kembali melonjak akibat pelonggaran kebijakan yang tak diikuti dengan pengawasan yang ketat.
Dia menekankan agar pemerintah mengetatkan pengawasan mobilitas masyarakat di luar jalur moda transportasi udara. Dari kacamata Faisal, risiko penularan dari transportasi darat dan laut juga sama tingginya.
Bahkan, bila melihat pelajaran dari gelombang kedua, pemerintah banyak kecolongan oleh pemudik yang pulang dari ‘jalan tikus’ di darat. Maka dari itu, ia mengusulkan agar syarat perjalanan yang sama juga diterapkan di moda transportasi darat dan juga laut. “Di darat jauh lebih susah dikontrol dari pada udara. Karena pesawat itu lebih eksklusif ruang geraknya. Tapi di darat banyak jalur tikus yang tidak bisa dipantau oleh aparat,” kata dia. (jpnn/cnn)
