31 C
Medan
Sunday, June 30, 2024

Ahmadiyah Tolak Dialog, Pemerintah Berang

JAKARTA – Penolakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) hadir dalam dialog nasional untuk merumuskan kebijakan baru pemerintah terkait aliran mereka dinilai sebagai tindakan arogan. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono menyayangkan ketidakhadiran pimpinan JAI dalam dialog bersama yang digelar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Padahal acara dimaksudkan untuk mencari solusi permanen atas konflik berkepanjangan di tengah masyarakat atas keberadaan organisasi tersebut.

“Tentunya pemerintah kecewa dengan mereka,” singkat dia di Jakarta kemarin (25/3).
Agung mengatakan alasan ketidakhadiran JA karena undangan dialog dianggap mendadak dan dilaksanakan di tempat tidak netral tidak bisa diterima. Menko Kesra mengatakan, Kantor Kemenag adalah salah kantor pemerintah. Jika tempat tersebut dianggap tidak netral maka penolakan JAI in sungguh tidak bisa dipahami. “Kantor kementerian hakikatnya milik semua warga negara yang ditugasi sebagai tempat pelayanan bagi seluruh rakyat bagaimana disebut tidak netral?” kritik Agung.

Seperti diketahui JAI meminta Kemenag menunda dialog yang berkenaan dengan permasalahan Ahmadiyah. Kegiatan tersebut dinilai mendadak dan tempatnya dianggap tidak netral.(zul/jpnn)

JAKARTA – Penolakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) hadir dalam dialog nasional untuk merumuskan kebijakan baru pemerintah terkait aliran mereka dinilai sebagai tindakan arogan. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono menyayangkan ketidakhadiran pimpinan JAI dalam dialog bersama yang digelar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Padahal acara dimaksudkan untuk mencari solusi permanen atas konflik berkepanjangan di tengah masyarakat atas keberadaan organisasi tersebut.

“Tentunya pemerintah kecewa dengan mereka,” singkat dia di Jakarta kemarin (25/3).
Agung mengatakan alasan ketidakhadiran JA karena undangan dialog dianggap mendadak dan dilaksanakan di tempat tidak netral tidak bisa diterima. Menko Kesra mengatakan, Kantor Kemenag adalah salah kantor pemerintah. Jika tempat tersebut dianggap tidak netral maka penolakan JAI in sungguh tidak bisa dipahami. “Kantor kementerian hakikatnya milik semua warga negara yang ditugasi sebagai tempat pelayanan bagi seluruh rakyat bagaimana disebut tidak netral?” kritik Agung.

Seperti diketahui JAI meminta Kemenag menunda dialog yang berkenaan dengan permasalahan Ahmadiyah. Kegiatan tersebut dinilai mendadak dan tempatnya dianggap tidak netral.(zul/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/