JAKARTA- Setelah mendapat surat teguran dari Mendagri Gamawan Fauzi dan ditentang sejumlah pimpinan DPRD Sumut, Plt Gubenur Sumut Gatot Pujo Nugroho akhirnya mau melaporkan masalah mutasi sejumlah pejabat setingkat eselon III dan II di lingkungan Pemprov Sumut, kepada Gamawan.
Gamawan bercerita, kepada dirinya Gatot menjelaskan alasan dilakukannya langkah mutasi. “Kemarin Pak Gatot sudah bertemu saya. Katanya, mutasi dilakukan untuk memperlancar (fungsi-fungsi pemerintahan, Red) saja,” ujar Gamawan kepada Sumut Pos di kantornya, kemarin (24/8).
Dikatakan Gamawan, dirinya bisa memahami alasan Gatot itu. Hanya saja, lanjutnya, sebagai Plt gubernur, mestinya Gatot membicarakan dengan mendagri sebelum melakukan mutasi. “Saya katakan (ke Gatot), saya pahami alasan itu, tapi harus juga dipahami, aturannya seperti itu (konsultasi dengan Mendagri),” ujar mantan gubernur Sumbar itu.
Menurut Gamawan, dirinya juga mengatakan kepada Gatot, jika memang alasannya untuk memperlancar roda pemerintahan, pihaknya akan menyetujui mutasi. Justru, kata Gamawan, jika mutasi sudah mendapat persetujuan darinya, maka legitimasinya akan sangat kuat. “Jadi kalau diajukan dulu ke saya, kan malah bisa membantu. Dia bisa mengatakan, ‘sudah disetujui Mendagri kok’,” kata Gamawan.
Hanya saja, belum ada keterangan dari Gamawan, bagaimana dengan kebijakan mutasi yang sudah telanjur diambil Gatot, dianulir atau tidak. Pasalnya, Gamawan buru-buru memasuki ruang kerjanya.
Sebelumnya, Delegasi DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun dan Wakil Ketua Kamaluddin Harahap, Jumat (19/8), menemui Sekjen Kemendagri Diah Anggraini di gedung Kemendagri.
Mereka mendesak kemendagri menganulir mutasi-mutasi yang dilakukan Gatot itu. Menurut Saleh Bangun, Diah merespon tuntutan penganuliran itu. “Menurut Ibu Sekjen mutasi-mutasi yang sudah dilakukan oleh Plt. Gubsu itu harus dibatalkan dan dikembalikan ke posisi semula. Artinya mutasi itu batal demi hukum,” ujar Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun kepada wartawan usai bertemu Diah. (sam)
