JAKARTA – Meski Partai Demokrat terang-terang menyatakan sikap mendukung Pilkada langsung, Wakil Ketua DPR RI dari PKS, Sohibul Iman masih yakin partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu akan berada di pihak Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung Pilkada oleh DPRD.
Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Menurut Sohibul, pihaknya sudah memetakan kekuatan KMP yang didukung 270-an anggota dewan, ditambah dengan dukungan Demokrat karena 10 syaratnya tidak semua masuk draft RUU. Sehingga Pilkada oleh DPRD akan disepakati oleh lebih dari 50 persen anggota.
Alasan lainnya mengapa KMP yakin didukung Demokrat, yang paling mendasar menurut Sohibul, karena riwayat dari RUU Pilkada ini diusulkan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sudah 4 kali dipresentasikan di depan SBY.
“Pertama sesungguhnya riwayat dari UU ini kan pemerintah SBY, sudah dipresentasikan 4 kali di hadapan SBY. Di akhir-akhir karena tekanan media seperti itu, akhirnya SBY minta Demokrat pilih Pilkada langsung,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/9).
Meski demikian, pihaknya memprediksi pengambilan keputusan RUU Pilkada dinamikanya tetap tinggi dan akan diwarnai perdebatan sengit. Karena yang akan diputus tidak hanya masalah langsung tidak langsung, tapi ada varian lain.
“Selain masalah langsung atau lewat DPRD, ada isu lain, apakah nanti sistem paket dan tidak, lalu persoalan politik dinasti, saya yakin itu jadi perdebatan. Politik dinasti kita setuju diatur, tapi kita gak ingin membatasi hak politik setiap orang, tapi harus ada rambu-rambu,” jelasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA – Meski Partai Demokrat terang-terang menyatakan sikap mendukung Pilkada langsung, Wakil Ketua DPR RI dari PKS, Sohibul Iman masih yakin partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu akan berada di pihak Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung Pilkada oleh DPRD.
Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Menurut Sohibul, pihaknya sudah memetakan kekuatan KMP yang didukung 270-an anggota dewan, ditambah dengan dukungan Demokrat karena 10 syaratnya tidak semua masuk draft RUU. Sehingga Pilkada oleh DPRD akan disepakati oleh lebih dari 50 persen anggota.
Alasan lainnya mengapa KMP yakin didukung Demokrat, yang paling mendasar menurut Sohibul, karena riwayat dari RUU Pilkada ini diusulkan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sudah 4 kali dipresentasikan di depan SBY.
“Pertama sesungguhnya riwayat dari UU ini kan pemerintah SBY, sudah dipresentasikan 4 kali di hadapan SBY. Di akhir-akhir karena tekanan media seperti itu, akhirnya SBY minta Demokrat pilih Pilkada langsung,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/9).
Meski demikian, pihaknya memprediksi pengambilan keputusan RUU Pilkada dinamikanya tetap tinggi dan akan diwarnai perdebatan sengit. Karena yang akan diputus tidak hanya masalah langsung tidak langsung, tapi ada varian lain.
“Selain masalah langsung atau lewat DPRD, ada isu lain, apakah nanti sistem paket dan tidak, lalu persoalan politik dinasti, saya yakin itu jadi perdebatan. Politik dinasti kita setuju diatur, tapi kita gak ingin membatasi hak politik setiap orang, tapi harus ada rambu-rambu,” jelasnya. (fat/jpnn)
