JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak merusak tatanan demokrasi dan hukum di Indonesia hanya untuk menyalurkan hasrat kekuasaannya.
“Jangan merusak tatanan hukum dan demokrasi yang sudah coba kita bangun. Hidup ini tidak hanya untuk mengejar kekuasaan, tapi juga melaksanakan amanah dan kewajiban,” kata Budyatna kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/3).
Dia katakan, semua tatanan berkebangsaan kini jadi heboh dan kisruh sejak Jokowi jadi presiden karena berbagai pelanggaran yang dilakukannya. Termasuk melanggar janji-janjinya bekerja untuk rakyat dan tidak untuk kekuasaan.
“Sejak jadi walikota, gubernur dan kini presiden, tidak henti nafsu kekuasaannya. Setelah jadi presiden, kehebohan berlanjut hingga ke lembaga-lembaga negara. Semua mau dikuasai,” ujar Budyatna.
Dimulai dari pemilihan Kapolri, berlanjut lagi kisruh partai yang disebabkan keputusan oleh Menkumham Yasonna Laoly yang notabene anak buahnya. “Tidak mungkin hal itu dibiarkan oleh Jokowi. Jokowi pasti tahu tindakan menterinya mencederai demokrasi dan hukum, tapi toh tidak ada tindakan terhadap Yasonna,” ungkap Budyatna. (fas/jpnn)
Presiden Jokowi
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak merusak tatanan demokrasi dan hukum di Indonesia hanya untuk menyalurkan hasrat kekuasaannya.
“Jangan merusak tatanan hukum dan demokrasi yang sudah coba kita bangun. Hidup ini tidak hanya untuk mengejar kekuasaan, tapi juga melaksanakan amanah dan kewajiban,” kata Budyatna kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/3).
Dia katakan, semua tatanan berkebangsaan kini jadi heboh dan kisruh sejak Jokowi jadi presiden karena berbagai pelanggaran yang dilakukannya. Termasuk melanggar janji-janjinya bekerja untuk rakyat dan tidak untuk kekuasaan.
“Sejak jadi walikota, gubernur dan kini presiden, tidak henti nafsu kekuasaannya. Setelah jadi presiden, kehebohan berlanjut hingga ke lembaga-lembaga negara. Semua mau dikuasai,” ujar Budyatna.
Dimulai dari pemilihan Kapolri, berlanjut lagi kisruh partai yang disebabkan keputusan oleh Menkumham Yasonna Laoly yang notabene anak buahnya. “Tidak mungkin hal itu dibiarkan oleh Jokowi. Jokowi pasti tahu tindakan menterinya mencederai demokrasi dan hukum, tapi toh tidak ada tindakan terhadap Yasonna,” ungkap Budyatna. (fas/jpnn)
