JAKARTA -Amburadulnya pelaksanaan ujian nasional (UN) 2013 mempengaruhi iklim perguruan tinggi negeri (PTN). Pihak rektorat menyatakan jika nilai UN 2013 yang kacau itu tetap diakui. Sebaliknya mereka tidak mengakui tuntutan Forum Guru Besar yang meminta pembatalan UN.
“Kami tegaskan jika forum guru besar itu bukan representasi perguruan tinggi. Secara institusi kami mengakui keabsahan unas 2013,” tutur Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Idrus A. Paturusi tadi malam. Dia berharap pernyataan guru besar yang dilontarkan di Mahkamah Konstutusi (MK) Rabu lalu (24/4) tidak membuat peserta didik resah.
Pria yang juga rektor Universitas Hasanuddin, Makassar itu mengatakan, gerakan forum guru besar yang ramai-ramai menuntut pembatalan UN 2013 tidak dikoordinasi PTN. Dia mengatakan jika upaya itu murni disuarakan sang guru besar sebagai perseorangan. “Saya tegaskan lagi sikap dari forum guru besar itu bukan representasi sikap PTN,” tandasnya.
Rektor Universitas Haluoleo, Kendari Usman Rianse mengatakan sikap rombongan guru besar yang berkonsultasi ke MK itu hanya didasari pada logika yang sempit. “Unas amburadul maka nilanya tidak absah dan harus dibatalkan itu memang bisa dilogika. Tetapi logika sempit,” tandasnya.
Menurut Usman sikap penolakan hasil UN itu sama sekali tidak menghargai upaya pembenahan UN 2013 yang amburadul di 11 provinsi. Usman mengatakan kampusnya kebagaian pelaksanaan unas yang kacau. Namun panitia tingkat PTN berhasil mengatasinya dengan baik.
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab menuturkan sampai tadi malam kacaunya pelaksanaan unas, khususnya jenjang SMA, tidak mempengaruhi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN). “Tidak benar jika ada kabar bahwa pengumuman SNM PTN diundur gara-gara UN kacau,” kata pria yang juga menjadi sekretaris panitia pusat SNM PTN itu.
Dibagian lain, pengusutan amburadulnya unas 2013 semakin meriah. Ini tidak terlepas dari keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang resmi menyatakan menggeber audit tujuan tertentu (ATT) terkait unas 2013. Sayangnya ATT itu belum bisa bergulir, karena sejumlah pejabat Kemendikbud yang menjadi target audit masih sibuk mengawasi kelancara unas.
Pihak Kemendikbud sendiri tidak terlalu mempersoalkan upaya BPK tadi. “Memang benar pejabat-pejabat kami masih di lapangan. Hingga pelaksanaan unas SMP ini beres semuanya,” tandas Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad.
Guru besar Universitas Indonesia itu mengatakan ATT dari BPK ini tidak akan mengganggu investigasi yang dijalankan internal Kemendikbud. Sayangnya sampai saat ini upaya investigasi itu masih terus berlangsung. Dia mengatakan tidak bisa menjabarkan perkembangan investigasi karena nanti akan mempengaruhi proses yang sedang berjalan.
Selain mengeluarkan kebijakan ATT pihak BPK juga meminta pelaksanaan UN dikembalikan lagi ke jenjang pemprov. Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Teuku Ramli Zakaria mengatakan unas 2013 akan tetap dievaluasi. “Kita belum bisa mengambil keputusan apakah UN tahun depan akan dikembalikan lagi ke daerah atau tetap terpusat,” katanya. Ramli mengatakan ketika UN dipasrahkan ke daerah, laporan kasus dugaan naskah bocor sangat besar. (owi/jpnn)
