JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari berbagai fraksi tetap menolak keputusan Partai Demokrat mengajukan Ruhut Sitompuln
sebagai Ketua Komisi III. Fraksi-fraksi itu meminta partai pimpinan SBY itu mengajukan nama lain.
“Kami berharap ada suatu perubahan, meski kami tahu ini kewenangan dari fraksi. Orangnya siapa itu terserah Demokrat, yang penting bukan dia (Ruhut),” ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifudin Sudding di Kompleks Parlemen, Rabu (25/9).
Sudding meminta Partai Demokrat memantau polemik dan dinamika yang terjadi pada rapat menjelang pelantikan Ruhut kemarin. Pada rapat pleno, kemarin, Ruhut akhirnya batal dilantik karena banyaknya penolakan dari sejumlah fraksi, yaitu Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Dengan penundaan ini, maka posisi Ketua Komisi III tetap dipegang Gede Pasek Suardika. Fraksi Partai Demokrat diberikan waktu satu minggu untuk melobi partai-partai lain. Sudding menyatakan fraksi Partai Hanura tak akan berubah sikap meski Demokrat melakukan lobi jika masih saja mengajukan nama Ruhut.
Menurut Sudding, dari rapat kemarin, kapasitas Ruhut dalam memimpin Komisi III kian meragukan. Sudding dan Ruhut kemarin adu mulut karena Ruhut menyinggung jasanya saat menjadi pengacara Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dalam kasus dugaan pelanggaran HAM.
“Dari situ, masyarakat juga bisa menilai, dia (Ruhut) ditanya apa, jawabnya apa. Bahas apa, dia jelasin apa. Selalu kabur dari substansi yang dibicarakan,” kata Sudding.
Sudding berharap agar Partai Demokrat mengajukan nama lain selain Ruhut untuk menjadi Ketua Komisi III. Sudding mengusulkan politisi Partai Demokrat Benny K Harman yang lebih pantas menjabat posisi Ketua Komisi III. Saat ini, Benny merupakan anggota Komisi X. Ia juga sempat menjadi Ketua Komisi III sebelum periode Gede Pasek Suardika.
Sudding mengatakan, jika nantinya dilakukan voting dan Ruhut tetap terpilih, maka dia akan melakukan boikot. Sudding mengaku tak mau dipimpin rapat oleh Ruhut.
“Saya akan boikot, kalau dia pimpin rapat, saya akan walk out. Saya tidak mau dipimpin dia, karena saya khawatir rapat hanya akan jadi dagelan. Sikap saya tidak akan berubah,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nuryahati Ali Assegaf menyatakan pihaknya belum memikirkan pengganti Ruhut Sitompul untuk menduduki jabatan Ketua Komisi III DPR. Meski ditolak sejumlah fraksi, kata Nurhayati, FPD belum berencana mencari akder lain.
“Sampai saat ini kami tidak punya pengganti Ruhut, belum mengusulkan, belum berpikir nama alternatif malah,” tegas Nurhayati di Gedung DPR, Rabu (25/9).
Dia menilai alasan penolakan terhadap Ruhut yang terjadi dalam pleno Komisi III kemarin merupakan sikap personal, sementara penugasan Ruhut merupakan urusan fraksi, bukan perorangan.
Karena itu pula FPD akan membawa persoalan ini kembali ke DPP PD karena yang terjadi kemarin adalah penundaan pelantikan Ruhut. Sehingga FPD merasa masih punya waktu sepekan ke depan melakukan lobi-lobi politik agar Ruhut bisa diterima.
“Saya ketua fraksi tak akan menyerah, tapi akan saya tanyakan ke fraksi-fraksi lain. Apa penolakan ini keputusan dari fraksi, atau menjurus ke personal,” pungkasnya.
Anggota Komisi III DPR, Fahri Hamzah memilih “adem” saat ditanya soal penunjukan Ruhut Sitompul memimpin komisi hukum itu oleh Fraksi Partai Demokrat. Fahri juga tidak bereaksi seperti Ahmad Yani dari FPPP atau Syarifuddin Sudding dari Hanura.
“Saya nggak akan menanggapi soal Ruhut,” kata Fahri ditemui di Gedung DPR, Rabu (25/9).
Namun setelah terus ditanya, dia mengatakan agar diklarifikasi semua apa alasan anggota komisi III menolak Ruhut. Karena menurutnya semua anggota komisi wajib meminta klarifikasi.
“Klarifikasi itu bagus supaya siapaun yang terpilih legitimate. Apalagi masih banyak masalah hukum dan kami butuh orang (Ketua Komisi III) yang bisa gerak cepat,” kata Fahri Hamzah.
Saat pleno pelantikan Ruhut, Fahri tak terlihat hadir. Terkait hal ini Fahri beralasan ada urusan lain menghadiri rapat Badan Legislasi DPR. Secara pribadi, dia juga mengaku tak ada persoalan dengan Ruhut. Begitu juga soal sikap Fraksi PKS, dia menyebut belum menentukan sikap.
Sebaliknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III DPR. Bahkan Politisi Partai Demokrat itu dinilai sebagai sosok yang cukup bersih.
“Sebagai lembaga negara kita mendukung siapapun yang ditunjuk sebagai Ketua Komisi III, karena sekarang Ruhut ditunjuk sebagai Komisi III maka KPK akan mendukung. Ruhut itu orangnya agak bersih,” kata Ketua KPK, Abraham Samad di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Rabu (25/9).
Sebagai rekan kerja Komisi III DPR, KPK akan melakukan rapat dengan komisi yang membidangi hukum itu. Abraham tidak mempermasalahkan jika nantinya rapat dipimpin oleh Ruhut.
“Siap. Menurut saya enak-enak aja kalau Ruhut yang pimpin rapat. Kalau saya pribadi saya senang dengan Ruhut,” kata Abraham.
Seperti diketahui, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin pleno pelantikan Ruhut Sitompul resmi menunda pelantikan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR.
Keputusan ini diambil karena ada penolakan dari sejumlah anggota Komisi III dari beberapa fraksi atas ditunjuknya Ruhut sebagai pimpinan komisi yang membawahi bidang hukum itu. Mereka yang menolak adalah Fraksi Partai Hanura, Gerindra, dan PPP. (fat/gil/jpnn)
