JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Drama walk out yang ditampilkan anggota dewan dari Partai Demokrat di voting RUU Pilkada menuai kecaman banyak pihak. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta Dewan Kehormatan memeriksa dan mencari tahu siapa dalang aksi walk out tersebut.
“Dari Washinton AS, SBY memerintahkan Dewan Kehormatan partai untuk memeriksa dan mengusut dalang yang mengomandai walkout kader PD pada sidang paripurna di Senayan,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin melalui pesan singkat pada wartawan, Jumat, (26/9).
Dalam sidang paripurna Kamis(25/9), Fraksi Partai Demokrat memang menyatakan bersikap netral karena sidang paripurna DPR tentang RUU Pilkada tak memasukkan usul mereka tentang pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak.
Saat itu, sidang paripurna sempat diwarnai kerusuhan setelah Demokrat tetap bersikukuh mengusulkan opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak. Fraksi lain menentang opsi itu dimasukkan untuk voting di sidang paripurna, karena 10 usul itu sudah tak punya forum untuk masuk dalam naskah RUU Pilkada.
Meski demikian, Amir menyatakan, SBY tetap meminta agar dalang walkout dicari dan diberi sanksi berat. “Diminta menjatuhkan sanksi seberat beratnya. Dengan ini Dewan Kehormatan akan melaksanakan perintah ketua umum tersebut,” tandas Amir. (flo/jpnn)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Drama walk out yang ditampilkan anggota dewan dari Partai Demokrat di voting RUU Pilkada menuai kecaman banyak pihak. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta Dewan Kehormatan memeriksa dan mencari tahu siapa dalang aksi walk out tersebut.
“Dari Washinton AS, SBY memerintahkan Dewan Kehormatan partai untuk memeriksa dan mengusut dalang yang mengomandai walkout kader PD pada sidang paripurna di Senayan,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin melalui pesan singkat pada wartawan, Jumat, (26/9).
Dalam sidang paripurna Kamis(25/9), Fraksi Partai Demokrat memang menyatakan bersikap netral karena sidang paripurna DPR tentang RUU Pilkada tak memasukkan usul mereka tentang pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak.
Saat itu, sidang paripurna sempat diwarnai kerusuhan setelah Demokrat tetap bersikukuh mengusulkan opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak. Fraksi lain menentang opsi itu dimasukkan untuk voting di sidang paripurna, karena 10 usul itu sudah tak punya forum untuk masuk dalam naskah RUU Pilkada.
Meski demikian, Amir menyatakan, SBY tetap meminta agar dalang walkout dicari dan diberi sanksi berat. “Diminta menjatuhkan sanksi seberat beratnya. Dengan ini Dewan Kehormatan akan melaksanakan perintah ketua umum tersebut,” tandas Amir. (flo/jpnn)
