JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim independen yang membantu Presiden Joko Widodo untuk penyelesaian polemik KPK vs Polri kini beranggotakan 9 tokoh. Menurut mantan Ketua MK Jimly Asshidiqqie, dua nama lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal (purn) Sutanto dan sosiolog Imam Prasodjo.
“Dari Polri tambah lagi tokohnya Pak Sutanto. Jadi biar ada yang pengalamannya pernah di KPK dua yaitu Pak Erry dan Pak Tumpak ditambah dari Polri dua Pak Oegroseno dan Pak Sutanto,” kata Jimli di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, (27/1).
Meski demikian, Jimly memastikan para purnawirawan maupun mantan pimpinan KPK tersebut dapat menjaga independensi dalam membantu presiden menyelesaikan polemik itu. Tim ini akan diketuai oleh Syafii Ma’arif, Wakil Jimly, sedangkan Sekretaris Hikmahanto Juwana.
Tugas tim ini, kata Jimly untuk mencari fakta dan mencari solusi yang diusulkan pada presiden. Semua tugas itu, paparnya, dijabarkan dalam keppres yang akan ditandatangani presiden.
“Kami beri masukan yang ada kaitan dengan hubungan KPK dengan polri, menyangkut kelembagaan tapi termasuk juga kasus yang menyangkut person yang sedang diproses hukum KPK, atau person KPK yang diproses hukum oleh Polri. Nanti kita tunggulah,” tandas Jimly. (flo/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim independen yang membantu Presiden Joko Widodo untuk penyelesaian polemik KPK vs Polri kini beranggotakan 9 tokoh. Menurut mantan Ketua MK Jimly Asshidiqqie, dua nama lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal (purn) Sutanto dan sosiolog Imam Prasodjo.
“Dari Polri tambah lagi tokohnya Pak Sutanto. Jadi biar ada yang pengalamannya pernah di KPK dua yaitu Pak Erry dan Pak Tumpak ditambah dari Polri dua Pak Oegroseno dan Pak Sutanto,” kata Jimli di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, (27/1).
Meski demikian, Jimly memastikan para purnawirawan maupun mantan pimpinan KPK tersebut dapat menjaga independensi dalam membantu presiden menyelesaikan polemik itu. Tim ini akan diketuai oleh Syafii Ma’arif, Wakil Jimly, sedangkan Sekretaris Hikmahanto Juwana.
Tugas tim ini, kata Jimly untuk mencari fakta dan mencari solusi yang diusulkan pada presiden. Semua tugas itu, paparnya, dijabarkan dalam keppres yang akan ditandatangani presiden.
“Kami beri masukan yang ada kaitan dengan hubungan KPK dengan polri, menyangkut kelembagaan tapi termasuk juga kasus yang menyangkut person yang sedang diproses hukum KPK, atau person KPK yang diproses hukum oleh Polri. Nanti kita tunggulah,” tandas Jimly. (flo/jpnn)
