JAKARTA-Proses verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN kemarin (26/6) ganti diikuti pasangann
capres-cawapres Joko Widodo(Jokowi)- Jusuf Kalla. Usai mengikuti verifikasi, Jusuf Kalla mengaku siap memberikan data pribadi lainnya termasuk setoran pajak.
Pasangan nomor urut dua itu tidak datang bersamaan. Jokowi datang terlebih dulu, kemudian disusul Jusuf Kalla. Jokowi yang terlebih dulu meninggalkan KPK mengaku dalam verifikasi LHKPN-nya terjadi penambahan dan pengurangan aset.
Jokowi tidak merinci apa saja penambahan dan pengurangan aset itu. Dia hanya menjelaskan verifikasi telah dilakukan terhadap semua hartanya. “Seluruh harta yang bergerak dan tidak bergerak diverifikasi semua. Termasuh yang nilainya kecil seperti sepeda motor,” kata Jokowi.
Verifikasi yang dilakukan terhadap Jokowi juga dilakukan dengan mengecek LHKPN yang dia buat sebelumnya, yakni ketika masih menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Dia menolak menyebutkan nilai total hartanya dengan alasan tidak ingin mendahului KPU yang secara resmi akan mengumumkan pada 1 Juli.
Senada dengan Jokowi, JK juga mengaku dalam verifikasi ada sejumlah perbaikan LHKPN-nya. “Namanya klarifikasi pasti ada hal yang kurang dan lebihnya. Apalagi waktu itu kan mengisi LHKPNnya hanya dua hari, makanya itu hari ini diperbaiki,” paparnya.
Dalam proses verifikasi diakui JK memang ada penambahan aset. Menurut dia hal tersebut terjadi bukan lantaran dirinya pejabat, melainkan sebagai seorang pengusaha. “Penambahan aset yang terjadi dalam LHKPN itu bukan karena saya pejabat, tapi karena saya pengusaha,” jelasnya.
JK mengatakan dirinya siap kapan saja membuka data pribadinya. Bukan hanya LHKPN, jika diperlukan dia juga mengaku siap memberikan data laporan pajak. “Kalau diperlukan, saya dan Pak Jokowi siap memberikan data soal pajak,” ujarnya.
Menurut dia data laporan pajak sebenarnya juga bukan hal yang rahasia. Oleh karena itu seorang pejabat mestinya juga membuka hal tersebut untuk publik. “Itu (pajak) bukan hal yang rahasia, otomatis kalau diperlukan saya siap memberikannya. Saya ini 20 tahun mendapatkan penghargaan pembayar pajak terbaik di Makassar,” ungkap pria yang pernah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Wakil Presiden itu.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan verifikasi LHKPN tidak hanya dilakukan terhadap laporan yang baru. Namun penyidik juga melakukan pengecekan terhadap laporan sebelumnya. Dari dua pasangan capres dan cawapres tersebut, selama ini JK paling banyak menyerahkan LHKPN.
Ada enam LHKPN yang pernah diserahkan JK ke KPK. Posisi kedua ada Jokowi dan Hatta Rajasa dengan lima LHKPN. Sementara Prabowo selama ini hanya menyerahkan tiga LHKPN. “LHKPN yang terdahulu itu juga kami klarifikasi,” ujar pria yang akrab disapa BW itu.
Bambang menegaskan, berita acara verifikasi LHKPN untuk kedua pasangan capres “ cawapres tersebut tidak bisa menjadi dasar bahwa penyelenggara negara bebas korupsi. “Proses verifikasi ini kan hanya bagian dari proses pilpres saja sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ungkapnya.
Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnaen mengungkapkan pihaknya mengapresiasi jika ada capres dan cawapres yang bersedia membuka data pajak. Menurut Zulkarnaen hal tersebut menunjukan upaya seorang pejabat mengkongkritkan integritasnya.(gun/jpnn/rbb)
