JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mulai Rabu (26/9) pukul 00.01 WIB, pembuatan akun SSCN (sistem seleksi CPNS nasional) bagi para pelamar seleksi CPNS 2018, sudah bisa dilakukan di sscn.bkn.go.id. Ini merupakan satu-satunya portal penerimaan CPNS 2018.
Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan, setelah membuat akun, pendaftar bisa memilih instansi dan formasi yang akan dilamar, sesuai pencarian lowongan yang sudah bisa diakses sejak 19 September 2018.
“Jika ternyata instansi yang akan dipilih belum tersedia, berarti instansi tersebut belum memulai menerima pendaftaran, atau belum selesai diverifikasi oleh BKN,” ungkap Ridwan dalam pernyataan resminya, Rabu (26/9).
Secara umum, pendaftaran online berada dalam range 26 September sampai 10 Oktober. Karena itu, seluruh instansi diminta segera membuka pendaftaran agar bisa mendapatkan pelamar yang sesuai keinginan. Sebab, ada 76 instansi pusat dan 525 daerah yang mencari SDM andal.
Ridwan mempersilakan pelamar melihat web instansi yang dituju untuk mendapatkan informasi terkini. Rabu, BKN merupakan satu instansi yang mulai membuka pendaftaran. “Khusus untuk BKN, kami memiliki www.bkn.go.id dan media sosial twitter.com/BKNgoid, facebook.com/BKNgoid, instagram.com/BKNgoidOfficial, dan youtube.com/c/BKNgoidOfficial,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku, telah menerima informasi tentang rencana pemerintah merekrut CPNS 2018. Menurutnya, jumlah CPNS yang akan direkrut mencapai 238 ribu orang. “Sebanyak 112 ribu kuota akan dialokasikan untuk guru honorer termasuk guru agama yang belum diangkat menjadi PNS,” katanya, Rabu (26/9).
Ia mengaku, telah mengantongi informasi tentang formasi CPNS 2018. Dari 238 ribu yang akan direkrut, ada kuota sebanyak 60 ribu untuk tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat atau apoteker, yang belum diangkat menjadi PNS.
Namun, Bamsoet mengatakan, proses rekrutmen tetap melalui tes. “Bagi guru dan tenaga kesehatan yang akan diangkat menjadi PNS tetap harus mengikuti dan lulus tes CPNS yang diadakan oleh pemerintah,” jelasnya.
Bamsoet juga telah menerima informasi tentang honorer. Menurutnya, bagi pegawai honorer yang telah melampaui usia 35 tahun, akan diberi kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, honorer yang akan menjadi PPPK tetap harus melalui seleksi. “Dan harus memenuhi syarat yang ditentukan, maksimum berumur 56 tahun atau 2 tahun sebelum pensiun,” ungkapnya.
Sedangkan pegawai honorer yang ikut seleksi CPNS, tapi dinyatakan tidak lulus, akan dikembalikan kepada pemda ataupun kementerian yang mempekerjakannya. “Tapi gaji yang diberikan tidak boleh di bawah UMR (upah minimum regional, red),” pungkas Bamsoet. (esy/boy/jpnn/saz)
