PADANG – Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyebutkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang diusulkan pemerintah, menetapkan pemilihan gubernur tidak lagi dipilih secara langsung, melainkan dipilih DPRD. Sedangkan pemilihan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota tidak dilakukan satu paket. Hal itu didasari seringnya pecah kongsi kepala dengan wakil kepala daerah ketika menjabat.
Data Kemendagri, sebanyak 93,85 persen gubernur dan wakil gubernur, wali kota dengan wakil wali kota dan bupati dengan wakil bupati di Indonesia pecah kongsi. Selain itu, mantan Gubernur Sumbar ini mengatakan saat ini Kemendagri sedang mempersiapkan payung hukum tentang rencana pengunduran pilkada di sejumlah daerah karena bersamaan dengan Pemilihan Presiden. (ayu/jpnn)
PADANG – Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyebutkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang diusulkan pemerintah, menetapkan pemilihan gubernur tidak lagi dipilih secara langsung, melainkan dipilih DPRD. Sedangkan pemilihan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota tidak dilakukan satu paket. Hal itu didasari seringnya pecah kongsi kepala dengan wakil kepala daerah ketika menjabat.
Data Kemendagri, sebanyak 93,85 persen gubernur dan wakil gubernur, wali kota dengan wakil wali kota dan bupati dengan wakil bupati di Indonesia pecah kongsi. Selain itu, mantan Gubernur Sumbar ini mengatakan saat ini Kemendagri sedang mempersiapkan payung hukum tentang rencana pengunduran pilkada di sejumlah daerah karena bersamaan dengan Pemilihan Presiden. (ayu/jpnn)
