JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengumumkan dan melantik menteri yang duduk di Kabinet Kerja. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melakukan pemantauan terhadap para menteri di kabinet.
“Ya kita lihat dulu perkembangannya,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di KPK, Jakarta, Senin (27/10).
Begitu disinggung apakah dugaan ada nama menteri yang diumumkan Jokowi mendapat tanda warna merah dan kuning dari KPK, Busyro mengaku tidak mengingatnya.
“Itu kan banyak yang diajukan, kemudian saya tidak ingat sih, harus saya checking dulu,” ujarnya.
Lebih lanjut Busyro menyatakan KPK akan memberikan pengarahan kepada menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dia berharap pengarahan itu bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“Bagaimana masing-masing kementrian lembaga negara itu bekerja dalam basis-basis, pertama based on transparansi, kedua based on people empowering. Itu harus ada dan ini amanat konstitusi, dua agenda ini,” tutur Busyro.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK harus melaksanakan dua agenda tersebut. “Oh iyalah, harus dilakukan. Kalau mau efektif betul, pemerintah ini transparan dan akuntabel, dan pro rakyat maka dua perspektif ini harus dilakukan,” tandas Busyro. (gil/jpnn)
Ketua KPK Abraham Samad
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengumumkan dan melantik menteri yang duduk di Kabinet Kerja. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melakukan pemantauan terhadap para menteri di kabinet.
“Ya kita lihat dulu perkembangannya,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di KPK, Jakarta, Senin (27/10).
Begitu disinggung apakah dugaan ada nama menteri yang diumumkan Jokowi mendapat tanda warna merah dan kuning dari KPK, Busyro mengaku tidak mengingatnya.
“Itu kan banyak yang diajukan, kemudian saya tidak ingat sih, harus saya checking dulu,” ujarnya.
Lebih lanjut Busyro menyatakan KPK akan memberikan pengarahan kepada menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dia berharap pengarahan itu bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“Bagaimana masing-masing kementrian lembaga negara itu bekerja dalam basis-basis, pertama based on transparansi, kedua based on people empowering. Itu harus ada dan ini amanat konstitusi, dua agenda ini,” tutur Busyro.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK harus melaksanakan dua agenda tersebut. “Oh iyalah, harus dilakukan. Kalau mau efektif betul, pemerintah ini transparan dan akuntabel, dan pro rakyat maka dua perspektif ini harus dilakukan,” tandas Busyro. (gil/jpnn)
