JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pembelian minyak goreng (migor) curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun meminta pemerintah memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone.
“Kalau di desa kan masyarakat pra sejahtera kesulitan akses pakai PeduliLindungi, ada yang tidak punya HP, internet tidak ada. Pemerintah harus buat alternatif, jangan kaku, pemerintah harus punya solusi lain,” ujar Rudi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/6/2022).
Rudi mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan yakni menggunakan KTP, kartu program keluarga harapan (PKH), atau surat keterangan tidak mampu bila ingin membeli minyak goreng curah.
Menurut Rudi, rencana pemerintah menerapkan kebijakan membeli minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi belum disampaikan kepada Komisi VI DPR RI. “Belum ada pembahasan rapat, kita belum ada raker (rapat kerja). Nanti kami minta untuk menjelaskan juga, karena ini kebijakan publik untuk masyarakat banyak,” katanya.
Meski demikian, Rudi mengaku mendukung kebijakan tersebut. Hanya saja, menurutnya pemerintah harus memiliki solusi yang baik bagi masyarakat pra sejahtera yang tidak memiliki smartphone. Hal tersebut agar mereka tetap bisa membeli minyak goreng curah.
“Kalau pembelian dengan PeduliLindungi ada sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya, itu semua jadi teratur karena ini kan minyak dibeli subsidi, ya Rp14-Rp15 ribu. Dengan aplikasi PeduliLindungi yang beli golongan mampu dan prasejahtera ketahuan, jadi subsidi itu gak ke mana-mana,” kata Rudi.
“Kekurangannya, ya belum semua memiliki aplikasi di desa. Itu harus diantisipasi dengan memakai KTP atau kartu PKH yang menandakan mereka golongan prasejahtera,” ucapnya lagi. (adz)
