PDIP Nuntut Lebih

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – “Banyak masukan-masukan dari kader-kader PDIP di seluruh Indonesia tentang jatah menteri. Para kader dan simpatisan PDIP mengaku tidak puas, khususnya terkait tentang format dan formasi jumlah orang di kabinet kalau dibandingkan dengan perolehan suara di DPR RI,” kata Anggota DPR asal PDIP TB Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).

Menurut politisi asal dapil Subang, Jawa Barat ini, di DPR PDIP meraup 109 kursi perolehan suara nasional di DPR, sementara PKB 47 kursi, NasDem 32 kursi dan Hanura 16 kursi. Sedangkan pembagian jatah menteri, PDIP mendapatkan jatah 4 menteri, begitu juga dengan PKB yang mendapatkan jatah 4 menteri. “Tentunya wajar jika ada masukan dari daerah tak puas dalam komposisi seperti itu,” tegasnya.

Diakui TB Hasanudin, banyak kader-kader PDIP bertanya-tanya mengapa jatah menteri yang didapat sama dengan yang didapat oleh PKB. Padahal perolehan suara PDIP jauh lebih besar bila dibandingkan dengan PKB. “Karena maunya kader di daerah proporsional, PDIP tak sama dengan PKB, masak PKB juga dapat 4 menteri sama dengan PDIP. Ini saya jujur, masukan itu sejak kemarin hingga saat ini,” jelasnya.

Seperti diketahui, ada 4 nama menteri dalam kabinet kerja Presiden Jokowi Widodo yang berasal dari PDIP. Mereka diantaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly, dan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga.

Begitu juga dengan PKB yang sama-sama mendapatkan jatah 4 kursi dalam kabinet kerja Presiden Jokowi. Mereka adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dzakiri, Menteri pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir yang diketahui ipar dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Sementara itu pandangan berbeda diungkapkan oleh Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Dirinya menegaskan jatah PDIP di kabinet Presiden Joko Widodo tidak mengacu terhadap perolehan kursi di DPR. Menurut dia, Jokowi punya hak prerogatif sebagai presiden yang memberikan kursi menteri lebih banyak dari kalangan profesional.

“Kami harus hormati hak prerogatif presiden. PDI Perjuangan menyadari betul Pak Jokowi berjanji bahwa beliau akan memberikan tempat yang lebih banyak kepada kader-kader bangsa dari kalangan profesional yang kompeten dan berintegritas untuk menjadi (anggota) kabinetnya,” kata Basarah di Gedung DPR Senayan, kemarin.

Basarah juga menjelaskan karena pertimbangan yang lebih besar, maka PDIP tidak menjadikan perolehan kursi DPR sebagai tolak ukur. Hal ini menurutnya harus dilihat sebagai sikap besar hati dan kenegarawanan PDIP yang memberikan ruang kesempatan bagi kalangan profesional menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK.

“Kami tidak menempatkan kursi DPR sebagai bargaining untuk kursi di kabinet. Karena kemudian kita mengikhlaskan diri untuk memberikan ruang bagi kader-kader bangsa dari kalangan politik termasuk luar PDI Perjuangan untuk masuk jadi pembantu kabinet Pak Jokowi,” paparnya.

Soal adanya kader di daerah yang tidak puas dengan jatah empat menteri PDIP di kabinet, dia tidak menampik dan juga tidak membenarkan hal tersebut. Namun, Basarah kembali mengingatkan kalau PDIP adalah partai nasionalis yang mendengarkan suara dan aspirasi publik termasuk dalam penyusunan kabinet.

“Mungkin kecewa, tapi itu merupakan sikap kenegarawanan, keikhlasan yang harus dibayar untuk idealisme menunjukkan kepada rakyat bahwa PDIP kader-kadernya adalah orang-orang yang memiliki jiwa kenegarawanan, mengikhlaskan diri kepada Presiden Indonesia,” jelasnya.

Cari Pengganti Tjahjo dan Puan
Terkait dua posisi penting di struktur DPP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lowong setelah Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo dan Ketua Fraksi Puan Maharani masuk dalam kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. DPP PDIP segera mengadakan rapat harian untuk menentukan pengganti Tjahjo dan Puan.

Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan menyatakan, rapat tersebut diadakan pekan ini. “Setiap Kamis dan Jumat kami mengadakan rapat DPP,” ujar Trimedya di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (27/10).

Trimedya menjelaskan, sesuai dengan perintah Jokowi, seluruh kader partai di kabinet wajib menanggalkan jabatannya di parpol agar bisa berkonsentrasi bekerja sebagai menteri. “Dengan begitu, Pak Tjahjo (sebagai menteri dalam negeri) tidak lagi menjabat Sekjen dan untuk Mbak Puan sebagai ketua fraksi harus ada penggantinya,” ujar mantan advokat itu.

Menurut Trimedya, belum ada nama-nama yang muncul atau diajukan sebagai pengganti. Tetapi, saat disodori nama mantan Wakil Ketua DPR Pramono Anung untuk menggantikan Tjahjo, Trimedya menilai peluang tersebut cukup besar.

“Bisa saja pula (Pramono) menggantikan Mbak Puan sebagai ketua fraksi. Pak Pram ini kan juga kader senior, bekas sekretaris jenderal DPP PDIP dan mantan wakil ketua DPR,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto menyatakan, untuk pengganti Sekjen, mekanismenya selama ini sudah berjalan. Menurut dia, jika Sekjen berhalangan, salah seorang wakilnya akan menggantikan posisinya. “Wakil Sekjen untuk Plt (pelaksana tugas, Red). Tapi, selama ini pengganti ketua fraksi belum pernah ada,” jelasnya.

Jika merujuk pada posisi tersebut, ada tiga wakil Sekjen DPP PDIP yang selama ini mendamping Tjahjo. Ada Ahmad Basarah yang menjabat ketua Fraksi PDIP di MPR. Ada Eriko Sotarduga yang hanya berstatus anggota fraksi dan Hasto Kristiyanto yang pernah membantu Jokowi sebagai salah seorang deputi tim transisi.

Menurut Bambang, mekanisme yang bisa membahas untuk mengisi posisi itu hanyalah rapat DPP. Penetapan susunan pimpinan fraksi selama ini juga berdasar rapat DPP. Karena itu, Bambang tidak berani memastikan siapa calon pengganti dua sosok sentral di PDIP tersebut. “Saya saja hari ini memimpin rapat fraksi atas izin beliau (Puan) karena mulai hari ini sudah resmi nonaktif,” katanya.

PKB Juga Sibuk Mencari
PKB juga mulai sibuk menyiapkan kader untuk mengisi pos strategis yang ditinggalkan tiga kadernya, Hanif Dhakiri (Sekjen), Marwan Jafar (ketua FPKB DPR), dan Imam Nahrawi (ketua DPP). Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar saat ini menimbang-nimbang sejumlah nama.

Wakil Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto mengatakan, PKB tentu saja mengikuti kebijakan Jokowi. Termasuk, saat Muhaimin Iskandar menolak menjadi menteri karena tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua umum partai.

“Dalam waktu dekat ketua umum menyampaikan nama-nama pada rapat pleno. Itu sangat mudah dan simpel. Tidak perlu waktu lama,” kata Bambang. Di posisi Sekjen, memang ada banyak kader PKB yang siap. Beberapa nama yang berpeluang, antara lain, Abdul Kadir Karding, Lukman Edy, Helmy Faishal Zaini, Daniel Johan, Lukmanul Hakim, dan Jazilul Fawaid. (dms/bay/c7/tom/jpnn/rbb)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – “Banyak masukan-masukan dari kader-kader PDIP di seluruh Indonesia tentang jatah menteri. Para kader dan simpatisan PDIP mengaku tidak puas, khususnya terkait tentang format dan formasi jumlah orang di kabinet kalau dibandingkan dengan perolehan suara di DPR RI,” kata Anggota DPR asal PDIP TB Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).

Menurut politisi asal dapil Subang, Jawa Barat ini, di DPR PDIP meraup 109 kursi perolehan suara nasional di DPR, sementara PKB 47 kursi, NasDem 32 kursi dan Hanura 16 kursi. Sedangkan pembagian jatah menteri, PDIP mendapatkan jatah 4 menteri, begitu juga dengan PKB yang mendapatkan jatah 4 menteri. “Tentunya wajar jika ada masukan dari daerah tak puas dalam komposisi seperti itu,” tegasnya.

Diakui TB Hasanudin, banyak kader-kader PDIP bertanya-tanya mengapa jatah menteri yang didapat sama dengan yang didapat oleh PKB. Padahal perolehan suara PDIP jauh lebih besar bila dibandingkan dengan PKB. “Karena maunya kader di daerah proporsional, PDIP tak sama dengan PKB, masak PKB juga dapat 4 menteri sama dengan PDIP. Ini saya jujur, masukan itu sejak kemarin hingga saat ini,” jelasnya.

Seperti diketahui, ada 4 nama menteri dalam kabinet kerja Presiden Jokowi Widodo yang berasal dari PDIP. Mereka diantaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly, dan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga.

Begitu juga dengan PKB yang sama-sama mendapatkan jatah 4 kursi dalam kabinet kerja Presiden Jokowi. Mereka adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dzakiri, Menteri pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir yang diketahui ipar dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Sementara itu pandangan berbeda diungkapkan oleh Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Dirinya menegaskan jatah PDIP di kabinet Presiden Joko Widodo tidak mengacu terhadap perolehan kursi di DPR. Menurut dia, Jokowi punya hak prerogatif sebagai presiden yang memberikan kursi menteri lebih banyak dari kalangan profesional.

“Kami harus hormati hak prerogatif presiden. PDI Perjuangan menyadari betul Pak Jokowi berjanji bahwa beliau akan memberikan tempat yang lebih banyak kepada kader-kader bangsa dari kalangan profesional yang kompeten dan berintegritas untuk menjadi (anggota) kabinetnya,” kata Basarah di Gedung DPR Senayan, kemarin.

Basarah juga menjelaskan karena pertimbangan yang lebih besar, maka PDIP tidak menjadikan perolehan kursi DPR sebagai tolak ukur. Hal ini menurutnya harus dilihat sebagai sikap besar hati dan kenegarawanan PDIP yang memberikan ruang kesempatan bagi kalangan profesional menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK.

“Kami tidak menempatkan kursi DPR sebagai bargaining untuk kursi di kabinet. Karena kemudian kita mengikhlaskan diri untuk memberikan ruang bagi kader-kader bangsa dari kalangan politik termasuk luar PDI Perjuangan untuk masuk jadi pembantu kabinet Pak Jokowi,” paparnya.

Soal adanya kader di daerah yang tidak puas dengan jatah empat menteri PDIP di kabinet, dia tidak menampik dan juga tidak membenarkan hal tersebut. Namun, Basarah kembali mengingatkan kalau PDIP adalah partai nasionalis yang mendengarkan suara dan aspirasi publik termasuk dalam penyusunan kabinet.

“Mungkin kecewa, tapi itu merupakan sikap kenegarawanan, keikhlasan yang harus dibayar untuk idealisme menunjukkan kepada rakyat bahwa PDIP kader-kadernya adalah orang-orang yang memiliki jiwa kenegarawanan, mengikhlaskan diri kepada Presiden Indonesia,” jelasnya.

Cari Pengganti Tjahjo dan Puan
Terkait dua posisi penting di struktur DPP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lowong setelah Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo dan Ketua Fraksi Puan Maharani masuk dalam kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. DPP PDIP segera mengadakan rapat harian untuk menentukan pengganti Tjahjo dan Puan.

Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan menyatakan, rapat tersebut diadakan pekan ini. “Setiap Kamis dan Jumat kami mengadakan rapat DPP,” ujar Trimedya di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (27/10).

Trimedya menjelaskan, sesuai dengan perintah Jokowi, seluruh kader partai di kabinet wajib menanggalkan jabatannya di parpol agar bisa berkonsentrasi bekerja sebagai menteri. “Dengan begitu, Pak Tjahjo (sebagai menteri dalam negeri) tidak lagi menjabat Sekjen dan untuk Mbak Puan sebagai ketua fraksi harus ada penggantinya,” ujar mantan advokat itu.

Menurut Trimedya, belum ada nama-nama yang muncul atau diajukan sebagai pengganti. Tetapi, saat disodori nama mantan Wakil Ketua DPR Pramono Anung untuk menggantikan Tjahjo, Trimedya menilai peluang tersebut cukup besar.

“Bisa saja pula (Pramono) menggantikan Mbak Puan sebagai ketua fraksi. Pak Pram ini kan juga kader senior, bekas sekretaris jenderal DPP PDIP dan mantan wakil ketua DPR,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto menyatakan, untuk pengganti Sekjen, mekanismenya selama ini sudah berjalan. Menurut dia, jika Sekjen berhalangan, salah seorang wakilnya akan menggantikan posisinya. “Wakil Sekjen untuk Plt (pelaksana tugas, Red). Tapi, selama ini pengganti ketua fraksi belum pernah ada,” jelasnya.

Jika merujuk pada posisi tersebut, ada tiga wakil Sekjen DPP PDIP yang selama ini mendamping Tjahjo. Ada Ahmad Basarah yang menjabat ketua Fraksi PDIP di MPR. Ada Eriko Sotarduga yang hanya berstatus anggota fraksi dan Hasto Kristiyanto yang pernah membantu Jokowi sebagai salah seorang deputi tim transisi.

Menurut Bambang, mekanisme yang bisa membahas untuk mengisi posisi itu hanyalah rapat DPP. Penetapan susunan pimpinan fraksi selama ini juga berdasar rapat DPP. Karena itu, Bambang tidak berani memastikan siapa calon pengganti dua sosok sentral di PDIP tersebut. “Saya saja hari ini memimpin rapat fraksi atas izin beliau (Puan) karena mulai hari ini sudah resmi nonaktif,” katanya.

PKB Juga Sibuk Mencari
PKB juga mulai sibuk menyiapkan kader untuk mengisi pos strategis yang ditinggalkan tiga kadernya, Hanif Dhakiri (Sekjen), Marwan Jafar (ketua FPKB DPR), dan Imam Nahrawi (ketua DPP). Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar saat ini menimbang-nimbang sejumlah nama.

Wakil Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto mengatakan, PKB tentu saja mengikuti kebijakan Jokowi. Termasuk, saat Muhaimin Iskandar menolak menjadi menteri karena tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua umum partai.

“Dalam waktu dekat ketua umum menyampaikan nama-nama pada rapat pleno. Itu sangat mudah dan simpel. Tidak perlu waktu lama,” kata Bambang. Di posisi Sekjen, memang ada banyak kader PKB yang siap. Beberapa nama yang berpeluang, antara lain, Abdul Kadir Karding, Lukman Edy, Helmy Faishal Zaini, Daniel Johan, Lukmanul Hakim, dan Jazilul Fawaid. (dms/bay/c7/tom/jpnn/rbb)