JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengaku berani mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bahwa partainya sempat diminta untuk mendukung isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, Menurut Hasto, permintaan itu disampaikan salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data isu tersebut.
Kepada dirinya, menteri yang dimaksud mengklaim isu tiga periode atas izin Pak Lurah. “Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
Hasto tak mengungkap siapa sosok yang dimaksud Pak Lurah. Namun, menurutnya, sikap sejumlah menteri kabinet yang mendukung wacana tersebut kala itu juga atas izin Pak Lurah. Atas kesaksiannya itu, Hasto bahkan berani mempertanggungjawabkan secara politik hukum, di hadapan Tuhan, dan rakyat Indonesia.
“Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP,” ucap Hasto.
Namun, Hasto menegaskan bahwa partainya telah menolak isu perpanjangan masa jabatan maupun isu presiden tiga periode. PDIP menilai wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi. “Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP,” kata dia.
Ketua Umum PKB yang juga bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar enggan mengomentari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode atas permintaan ‘Pak Lurah’. Menurutnya, isu itu mengandung bahaya, sehingga enggan mengomentari lebih jauh.
“Hahaha tanya Pak Hasto saja jangan nanya saya. Itu pertanyaan yang mengandung bahaya,” kata Cak Imin sambil tertawa ketika ditemui di Kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (27/10).
Isu perpanjangan masa jabatan presiden sempat menguat sejak awal 2022 lalu. Bahkan, Muhaimin termasuk salah satu petinggi partai politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Implikasinya adalah masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.
Cak Imin menyampaikan usulan penundaan pemilu itu pada 23 Februari 2022 lalu. Kala itu, Cak Imin mengklaim banyak orang setuju dengan usulannya agar Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.
Klaim itu ia sampaikan dengan mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial.
Menurutnya, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak. “Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” kata Cak Imin dalam keterangannya, 26 Februari 2022.
Bahkan, PKB ingin menjadi pihak pertama yang ingin menggaungkan isu tersebut. Strategi ini dilakukan agar PKB tidak dicap sebagai pengekor dalam wacana penundaan Pemilu 2024. Alasannya, PKB tidak akan mendapat nilai tambah, kalau hanya sekedar menjadi pengikut wacana tersebut.
Nilai tambah yang dimaksud adalah popularitas partai karena jadi dibicarakan publik.
Belakangan, isu tersebut kembali menguat setelah disebut menjadi penyebab keretakan hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Politikus PDIP, Adian Naiputupulu. Menurut Adian, atas sikap partainya yang menolak isu itu, ada sejumlah pihak yang tak senang. “Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujarnya.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mewanti-wanti pernyataan Adian akan menjurus menjadi fitnah. Faldo juga yakin hubungan Jokowi dengan Mega baik-baik saja. “Kalau enggak ada bukti, bisa jadi fitnah. Kalau dari kami, senyumin saja. Sama-sama menahan diri, tidak usah memperkeruh situasi,” kata Faldo melalui keterangan tertulis, Rabu (25/10).
