JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) baru saja menuntaskan penyusunan laporan keuangan haji periode 2013.
Hasilnya selama kurun waktu 2013 terjadi peningkatan dana haji sebesar Rp 12 triliun. Hingga tutup buku 2013, dana haji yang tersimpan di rekening Menag mencapai Rp 67 triliun.
Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa dalam rekapitulasi laporan keuangan haji 2012 ditetapkan bahwa dana yang tersimpan berjumlah Rp 55 triliun.
“Sedangkan outstanding aset BPIH per Desember 2013 adalah Rp 67 triliun. Ada peningkatan signifikan,” katanya kemarin.
Anggito menjelaskan Kemenag menggunakan istilah aset karena tidak seluruhnya berbentuk uang. Tetapi juga ada yang berupa aset haji yang d ikenal dengan barang milik haji (BMH). Sejak 2012 lalu, laporan keuangan haji Kemenag ini selalu mendapatk penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia mengatakan Kemenag menargetkan pelaporan keuangan haji 2014 yang berisi pengelolaan dan haji selama 2013 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Khusus untuk aset haji yang berupa dana segar, saat ini tersimpan di perbankan dalam bentuk giro dan deposito. Selain itu juga ada yang disimpan di sukuk negara dalam APBN. Saat ini Kemenag sudah melakukan seleksi terhadap bank penerima setoran (BPS) berbasis syariah untuk menerima dana haji selama empat tahun kedepan.
Selain ada peningkatan aset haji, Anggito juga mengatakan terjadi surplus dalam penyelenggaraan ibadah haji 2013 lalu. Dia menuturkan surplus biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji 2013 mencapai Rp 417 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan dari penyelenggaraan haji periode 2012 yang surplus Rp 125 miliar.
Anggito mengatakan bahwa peningkatan surplus anggaran penyelenggaraan haji 2013 terjadi karena panitia bisa melakukan optimalisasi dan efisiensi belanja. “Selain itu juga keberhasilan menekan resiko pemondokan yang mahak dan meminimalisir kerugian selisih mata uang (rupiah dengan dolar Amerika, red),” katanya.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Anggito mengatakan biaya operasional haji banyak tersedot untuk biaya penerbangan dan pemondokan di Makkah dan Madinah. Dia menyebutkan dalam penyelenggaraan haji 2014 ini, Kemenag berupaya melakukan efisiensi kedua komponen pembiayaan itu.
Tetapi sampai sekarang belum bisa dipaparkan teknisnya seperti apa. Sebab Kemenag harus berkoordinasi dengan jajaran maskapai penerbangan dulu. “Meskipun dilakukan efisiensi di sektor penerbangan dan pemondokan, pelayanannya bukan berarti diturunkan,” paparnya.
Sementara Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Mochammad Jasin mengatakan, upaya utama saat ini adalah memperbaiki pelaporan keuangan haji untuk disampaikan ke BPK. “Dana haji yang sekarang terkumpul memang besar sekali,” kata dia.
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menuturkan bahwa memperbaiki pelaporan dana haji sehingga mendapatkan opini WTP dari BPK tidak bisa cepat.
“Karena butuh peraturan baru, bahkan sampai undang-undang,” kata dia. Jasin mencontohkan untuk urusan pemondokan, dia mengusulkan perubahan sistem sewa pemondokan. Yakni tidak adalagi perbedaan harga sewa pemondokan haji.
Sedangkan untuk pendataan aset haji selain dalam bentuk uang, dia mengatakan bisa berwujud mobil atau motor. Barang-barang itu dipakai untuk operasional penyelenggaraan haji. (wan)
