JAKARTA-Anggaran tahun 2012 yang dikucurkan Departemen Perhubungan untuk sembilan bandara yang ada di wilayah Provinsi Sumut ternyata sangat kecil, yakni hanya Rp692.787.768.000 Itu pun, terbesar tersedot untuk proses lanjutan pembangunan Bandara Kualanamu, yakni sebesar Rp603.166.259.000.
Wajar kiranya, jika pemerintah pusat mendorong Pemda untuk ikut mengembangkan bandara-bandara perintis yang selama ini dikelola Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Caranya, Pemda tidak harus mengeluarkan dana. Namun, cukup dengan berupaya meningkatkan laju perekonomiannya. Bila ekonomi berkembang secara otomatis industri, perdagangan dan pariwisatanya berkembang.
“Kalau perekonomian di suatu daerah tumbuh dan berkembang, pemerintah daerah tidak perlu mengundang maskapai untuk datang, tapi maskapai itu yang akan mendatangi daerah tersebut. Nah sekarang menjadi pekerjaan rumah bagi daerah untuk memajukan perekonomian daerahnya masing-masing,’’ kata Wamenhub Bambang Susantono di sebuah acara di Jakarta, kemarin.
Dijelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara memang memberikan peluang bagi pemda dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membangun bandara di daerahnya sendiri. Hanya saja, tak boleh sembarangan, harus tetap memenuhi ketentuan di PP dimaksud. Jadi, Pemda cukup menggejot pertumbuhan ekonomi di daerah saja.
Kembali soal anggaran untuk sembilan bandara di Sumut, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, total dianggarkan RpRp692.787.768.000.
Pertama, untuk Bandara Dr FL Tobing, Tapteng sebesar Rp5.923.073.000. Antara lain untuk perluasan pelataran parkir terminal penumpang Rp214,57 juta dan untuk pembangunan gedung tower termasuk pengawasannya Rp1,44 miliar.
Kedua, Bandara Sibisa, Parapat, Rp395,7 juta. Antara lain untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemerliharaan prasarana navigasi Rp20 juta.
Ketiga untuk bandara Binaka, Gunung Sitoli Rp9.026.000.000. Keempat, bandara Silambo, Teluk Dalam, Nisel, Rp9 miliar.
Kelima, Bandara Kualanamu, yang di data Kemenhub ditulis bandara Medan Baru, yakni Rp603.166.259.000. Antara lain untuk pekerjaan tanah tahap II, perbaikan tanah, dan aeronautical pavement runway Rp416.5999.175.000. Pekerjaan pengadaan Air Navigation System (paket 3) Rp52.752.273.000. Honor-honor juga dianggarkan secara rinci.
Keenam, Bandara Lasondre, Pulau Batu, Nisel Rp3.526.000.000. Ketujuh, Bandara Silangit, Siborongborong Rp18.264.500.000. Antara lain untuk lanjutan pekerjaan tanah dan perpanjangan landasan pacu dan pengawasannya Rp11.140.200.000
Kedelapan, Bandara Aek Godang, Padangsidimpuan Rp3.916.848.000. Antara lain untuk pengdaan dan pemasangan AFL Rp2.040.000.000.
Terakhir, Bandara Polonia, Medan Rp7.759.170.000. Terbesar untuk penimbunan tahap II lahan bangunan operasional dan pemagaran keliling dan pengawasannya Rp3.741.305 miliar.
Dari anggaran yang disediakan, tampaknya ada target pemindahan penerbangan sipil Bandara Polonia ke Bandara Kualanamu dilakukan di 2012 ini juga. Tercantum ada anggaran pemindahan perangkat CCTV dari Bandara Polonia ke Bandara Baru Medan, di 23 titik, sebesar Rp171.365.000 juta.
Khusus mengenai Bandara Baru Medan, yang untuk sementara ini dikenal dengan nama Bandara Kualanamu, disebut Wamenhub Bambang Susantono sebagai salah satu dari enam bandara yang disiapkan untuk open sky di kawasan ASEAN tahun 2015 mendatang. Lima bandara lain adalah Bandara internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Sultan Hasanuddin Makasar, dan Bandara Sepinggan, Balikpapan. Namun, untuk bandara yang akan dilengkapi dengan sarana kereta api yang mengakses ke bandara, hanya ada dua, yakni Kualanamu dan Soekarno-Hatta. (sam)
