Presiden terpilih 2014-2019 Jokowi siap mengambil kebijakan menaikan harga BBM. Ia juga siap menanggung risiko diprotes oleh masyarakat akibat kebijakan tersebut. Opsi itu serta-merta membuat Jokowi mendapat perlawanan dari para kader PDIP yang sejak dulu keras menolak kenaikan BBM subsidi. Sikap melawan arus ini dikemukakan Jokowi sehari selepas bertemu Presiden SBY di Bali.
“SAYA siap untuk tidak populer,” kata Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/8). Namun, lanjutnya, mengambil kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan lah hal yang mudah. Dibutuhkan banyak perhitungan, terutama terkait pemanfaatan dana hasil pengalihan subsidi.
Jokowi menginginkan subsidi BBM dialihkan kepada sektor produktif, terutama yang bersinggungan langsung dengan rakyat kecil. Dengan begitu, dampak kenaikan harga BBM tidak akan terlalu memberatkan rakyat. “Jangan sampai kita konsumtif. Kita harus mulai merubah dari sebuah konsumsi, menjadi sebuah produksi itu saja,” paparnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga mengaku bakal mempertahankan program jaring sosial sebagai kompensasi kenaikan BBM.
Namun, politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini akan membuat sejumlah perubahan terhadap program yang ada sekarang. Tujuannya, untuk menjamin kompensasi memiliki manfaat maksimal dan tepat sasaran.
“Ya mestinya penyampaiannya kepada usaha-usaha produktif. Caranya dengan sistem kartu,” katanya.
Jokowi mengaku sudah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikan harga BBM. Hal itu disampaikannya langsung saat bertemu dengan SBY di Bali, Rabu (27/8) malam.
“Memang secara khusus, saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM,” jelasnya. Tapi sayang, permintaan itu ditolak secara halus oleh SBY. Presiden RI ke-6 itu menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikan harga bahan bakar. “* Kira-kira itu jawaban beliau,” ujar Jokowi.
Ia sendiri mengaku siap untuk menaikan harga BBM jika sudah memerintah nanti. Tapi Jokowi mengingatkan bahwa sampai pelantikan 20 Oktober nanti, seluruh kebijakan terkait pemerintah masih sepenuhnya jadi wewenang SBY.
“Kamu harus ngerti saya ini masih Gubernur. Ini wilayahnya sekarang, wilayahnya beliau. Jangan tanya ke saya dong, ke pak SBY,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Wapres terpilih Jusuf Kalla (JK) usai rapat di kantor Tim Transisi, kemarin malam. Saat ini, ujar JK, dirinya bersama Jokowi dan Tim Transisi masih fokus melakukan kajian terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi jika sudah memerintah nanti.
Namun yang jelas, lanjutnya, pengurangan subsidi BBM merupakan langkah yang positif. Ia menilai anggaran yang dialokasikan untuk subsidi BMM lebih baik dialihkan ke sektor-sektor produktif. “Itu yang selama ini perlu perhatian lebih baik. Dibanding memberikan bensin murah kepada orang kota,” ujarnya.
Pilihan kebijakan itu mendapat perlawanan keras yang justru datang dari sejumlah koleganya di lingkup internal partai. Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan pencabutan subsidi bahan bakar minyak akan melahirkan kemiskinan di masyarakat.
Dijelaskan, hasil rapat antara Komsi XI DPR dengan pemerintah terungkap bahwa jika BBM naik Rp1000 perliter maka akan menciptakan inflasi 1,43 persen, kemiskinan naik 0,61 persen atau sekitar 1.525.000 orang.
Setiap kenaikan BBM Rp500 perliter, maka diperlukan tambahan penghasilan baru setiap rumah tangga Rp100 ribu perbulan. Rieke pun membeber postur belanja RAPBN dan jumlah alokasi anggaran untuk jalankan program di luar subsidi BBM Rp291,111 triliun.
Menurut dia, sebanyak Rp600 triliun dianggarkan untuk belanja Kementerian dan Lembaga, kemudian Belanja Pegawai Rp270 triliun, Belanja Modal/Belanja Rang Rp330 triliun dan Belanja Sosial/Belanja Lain-lain Rp150 triliun.
Rieke menyatakan apakah mencabut subsidi BBM satu-satunya cara untuk dapatkan anggaran jalankan 9 Program Nawa Cita Joko Widodo-Jusuf Kalla? “Idiom ‘satu-satunya cara’, ‘tidak ada jalan lain’. Idiom itu tak boleh digunakan lagi oleh pemimpin Indonesia,” katanya, Kamis (28/8).
Menurut dia, tugas pemimpin mencari solusi dari semua permasalahan, bukan menyederhanakan masalah. Apalagi untuk menutupi kesalahan atas ketidakmampuan, termasuk dalam tata kelola energi nasional. “Masih banyak cara lain. Pemerintahan SBY yang tinggal satu bulan setengah harus punya itikad baik,” katanya.
Sebagai seorang neragawan, Rieke yakin SBY tak punya niat untuk mengganjal program-program Pemerintahan Jokowi-JK. Dalam ‘negosiasi antara Jokowi dan SBY yang berlangsung di Bali, kiranya ada opsi ruang fiskal untuk jalankan 9 program nawa cita.
“Hal yang wajar, jika SBY ‘serahkan’ 50 persen dari Rp480 triliun. Sekitar Rp 240 triliun saya yakin bisa dioptimalkan untuk program nawa cita,” katanya.
Ia menyebut Rp240 triliun, itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang menyangkut masyarakat. Misalnya, Kartu Indonesia Sehat, pembangunan Puskesmas, Kartu Indonesia Pintar, serta anggaran desa.
Di sisa 1,5 bulan bulan pemerintahan, Rieke yakin SBY masih ingat pada ucapannya di pidato penyampaian nota keuangan di rapat paripurna DPR 16 Agustus yang tidak akan membebani pemerintahan baru. Karenanya, dia juga yakin SBY sangat bijak dan memahami tidak mungkin pemerintah Jokowi-JK akan menjalankan program yang sesuai visi misi mereka, jika ruang fiskal yang ada Rp480 triliun digunakan seluruhnya untuk semua program Pemerintahan SBY – Boediono yang tinggal 1,5 bulan saja.
Meskipun desakan untuk mencabut subsidi BBM cukup kuat, Rieke juga yakin Jokowi sangat mengerti bahwa pencabutan subsidi BBM akan memicu kenaikan ongkos produksi dan transportasi, serta kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
“Saya yakin Jokowi juga tak akan melupakan janji kampanye Pilpres. Karenanya saya yakin kebijakan politik ekonomi yang akan diambil oleh Jokowi akan mengembalikan marwah Pasal 33 UUD 1945,” tukasnya.
Rekan separtai Jokowi yang juga duduk di DPR, Maruarar Sirait, secara keras tidak setuju atas keinginan pemerintahan baru menaikan harga BBM. Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, dari pada menaikan harga BBM lebih baik benahi dulu berbagai masalah di hulu produksi BBM, potensi kebocoran anggaran, dan melakukan sejumlah efisiensi.
“Saya tetap tak setuju harga BBM naik sebelum berbagai masalah di sektor hulu BBM diselesaikan. Membenahi sektor hulu itu yang mestinya jadi prioritas,” kata Ara, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (28/8).
Selain pembenahan sektor hulu BBM, Ara juga meminta pemerintah mengatasi terlebih dahulu potensi kebocoran anggaran dan lakukan efisiensi. “Kalau sektor hulu BBM, potensi kebocoran dan efisiensi dilakukan, baru dicermati harga BBM,” tegasnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi Keuangan DPR itu mendesak pemerintahan mendatang menggenjot pendapatan negara dari sektor tambang dan energi yang saat ini dia anggap belum memberikan kontribusi terhadap negara. “Kalau pemerintah serius, masih banyak sumber-sumber APBN yang masih bisa dioptimalisasi,” dia menguatkan.
Di tempat yang sama, pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana mengingatkan Ara, bahwa pernyataannya tersebut bisa membatalkannya untuk jadi menteri dalam Kabinet Jokowi-JK.
Pernyataan Tjipta Lesmana tersebut direspons oleh Ara. “Saya tolak kenaikan BBM. Lebih baik tidak jadi menteri dari pada kehilangan kepercayaan rakyat,” pungkasnya. (dil/boy/fas/jpnn/val)
‘Ooo.. Begini Cara PDIP’
WAKIL Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Roem Kono berpendapat bahwa penilaian masyarakat terhadap PDIP bisa berubah drastis jika sampai pemerintahan Jokowi nanti menaikkan harga BBM.
Sebab, selama ini PDIP yang mengusung Jokowi di Pilpres selalu menolak setiap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM.
“Selama ini PDIP menolak kenaikan harga BBM. Bila Jokowi-JK menaikkan harga BBM, PDIP akan membela habis-habisan kebijakan Jokowi itu. Rakyat tentu akan berpikiran, ‘ooo.. begini cara PDIP. Dulu menolak kenaikan harga BBM, sekarang mendukung’,” kata Roem Kono, kemarin.
Selain itu, dia juga melihat eskalasi politik antara pemerintah dengan DPR akan meningkat jika PDIP dan Jokowi menaikan harga BBM. “Akan jadi perdebatan sengit di DPR bila Jokowi didukung PDIP menaikan harga BBM,” ujarnya.
Terpisah, anggota DPR terpilih dari Partai Gerindra, Ramson Siagian menyatakan, pemerintah SBY tidak bisa dipaksa menaikkan harga BBM. Menurut Ramson, SBY selama masih menjabat memang punya kewenangan membuat kebijakan.
Meski demikian mantan politisi PDIP itu juga mengingatkan bahwa memaksa SBY menaikkan harga BBM bukanlah tindakan etis. “SBY punya kebijakan sendiri soal BBM, jangan dipaksa-paksa, itu tidak etis. Ini menandakan kepanikan Jokowi-JK,” kata Ramson.
Mantan anggota Komisi Energi DPR RI itu juga menilai kuota BBM bersubsidi sebenarnya masih cukup. Karenanya, tidak semestinya terjadi antrean di SPBU.
“Tidak benar kelangkaan BBM sekarang ini akibat dana subsidi BBM sudah habis. Kuota BBM bersubsidi masih cukup sampai akhir Oktober. Presiden SBY perlu memerintahkan Pertamina agar kebutuhan BBM tercukupi sehingga tidak ada kelangkaan BBM sampai 20 Oktober 2014, sesudah tanggal itu, menjadi urusannya pemerintah Jokowi-JK,” katanya.
Sesudah tanggal 20 Oktober 2014, ujar Ramson, rakyat akan melihat kebijakan substantif yang akan dilakukan Jokowi-JK, termasuk soal BBM. “Sampai sekarang rakyat melihat kiprah dia masih sebatas pencitraan,” pungkas Ramson. (fas/jpnn/val)
