JAKARTA-Pascamoratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, beredar selebaran yang mengiklankan penjualan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) asal Indonesia. Selebaran yang telah tersebar di kawasan Chowkit, Kuala Lumpur, Malaysia itu memicu kemarahan masyarakat dan pemerintah.
di Malaysia.
Dita memaparkan, Kemenakertrans mendapatkan info bahwa selebaran tersebut telah beredar sejak sepekan lalu. Isi selebaran tersebut benar-benar merendahkan posisi TKI Indonesia. Di situ tertulis, Indonesian Maids Now on Sale, discount 40 percent. Bahkan iklan tersebut memastikan pendaftaran untuk mendapatkan PRT tersebut sangat mudah dan cepat. Terkait hal tersebut, Dita memastikan pemerintah segera melakukan tindakan segera setelah mendapat info.
“Kita sudah lakukan komunikasi dengan atase tenaga kerja di Kuala Lumpur. Dan yang bersangkutan langsung bertindak, sebelum Idul Adha kemarin, pihak atase telah melaporkan selebaran tersebut kepada JWT (Jawatan Tenaga Kerja), semacam BNP2TKI kalau di sini. Tapi sampai hari ini belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Mungkin karena hari libur, pekan ini akan dihubungi lagi,” jelas Dita.
Selain itu, lanjut Dita, pihak atase juga telah melaporkan hal tersebut ke pihak internal KBRI di Malaysia, yakni pihak kuasa usaha ad interim. Atase juga menghubungi nomor kontak atas nama Rubini, yang tertera dalam selebaran tersebut. Namun, berulang kali dikontak, tidak pernah direspon oleh yang bersangkutan. “Kita sudah coba beberapa kali mengontak Rubini, tapi tidak juga ada tanggapan,”kata dia.
Saat ini, Dita memaparkan Kemenakertrans menunggu laporan resmi dari pihak atase tenaga kerja. Dia menekankan, Kemenakertrans tidak bisa bertindak jika belum ada laporan resmi tersebut. Sebab, dalam laporan tersebut akan memuat apakah dari selebaran tersebut terbukti terdapat tindakan pelecehan atau tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya. “Jika terbukti ada hal-hal tersebut, baru kita meneruskan ke Kemenlu. Kita meminta Kemenlu untuk menyurati pemerintah Malaysia, agar menindak agen yang bersangkutan dan meminta permohonan maaf dari agen tersebut. Alurnya memang seperti itu, jadi kita tidak bisa terburu-buru bertindak,” ujarnya.
Di bagian lain, selebaran tersebut langsung menjadi pembicaraan hangat sejak foto selebaran iklan tersebut diunggah Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di akun twitternya. Anis menuturkan, dirinya mengaku shocked melihat selebaran iklan tersebut. Selebaran tersebut mengindikasikan banyak hal. Di antaranya, selebaran tersebut diduga menjadi salah satu modus perdagangan orang atau trafficking. “Kita juga menduga, ini merupakan dampak sistematis moratorium. Karena kebutuhan akan TKI di Malaysia cukup tinggi, bahkan biaya penempatannya cukup mahal. Saya yakin pemerintah sudah mengetahui hal ini, kita harap mereka harus segera bertindak karena ini benar-benar merendahkan martabat bangsa,” tegasnya.
Sementara itu, moratorium TKI ke sejumlah negara, rupanya juga memicu perlambatan penerimaan devisa negara. Karena itu, saat ini Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tengah membidik beberapa negara potensial non moratorium, yang bisa memacu peningkatan devisa. Beberapa negara tersebut di antaranya Iraq dan Afrika.
Deputi Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI Endang Sulistyaningsih mengatakan, negara yang menjadi kontributor terbesar ekspor produk jasa Indonesia saat ini masih Arabi Saudi dan Malaysia. Namun lantaran adanya kebijakan moratorium, maka BNP2TKI saat ini melakukan pembukaan pasar baru, untuk kembali menggenjot devisa negara. “Permintaan pengiriman tenaga kerja ke Iraq cukup banyak. Selama ini kalaupun ada TKI ke Iraq, mereka lewat Jordania atau Malaysia,” ungkap Endang saat ditemui di Trade Expo Indonesia, Kemayoran. (ken/gal/jpnn)
