FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono (tengah) bersama Sekjen Zainuddin Amali (tiga dari kiri) merayakan kemenangan atas amar putusan sidang Mahkamah Partai Golkar di Kantor DPP PG, Slipi, Jakarta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Perseteruan dua kubu Fraksi Partai Golkar di DPR, antara pimpinan Ade Komarudin dengan pimpinan Agus Gumiwang Kartasasmita, bakal semakin seru.
Ini karena FPG pimpinan Agus yang berada di bawah kendali Ketua Umum DPP Golkar pimpinan Agung Laksono, akan menggulirkan hak angket untuk kasus lumpur Lapindo Brantas, di Sidoarjo, Jawa Timur.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Ancol, Yorrys Raweyai, mengatakan, penggunaan hak angket kasus Lapindo mereka galang karena Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo, selaku ketua dan sekretaris FPG hasil Munas Bali, memaksakan hak angket yang ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly.
“Ade dan Bambang coba pengaruhi farksi lain untuk hak angket (menkumham). Kami sampaikan bahwa kalau angket mau dipaksakan tidak pada tempatnya. Kita upayakan besok sidang (paripurna) kita galang angket soal lapindo, angket pajak, dan pertambangan,” kata Yorrys saat berada di gedung DPR, Senin (30/3).
Dikatakan Yorrys bahwa upaya menggalang angket ini sebagai bagian dari semangat pemberantasan korupsi. Dalam angket ini mereka akan pertanyakan kepada pemerintah soal dana yang telah digelontorkan untuk membantu para korban semburan lumpur panas Lapindo, efektif atau tidak.
“Kita tanyakan ke pemerintah bahwa dana yang diberikan persoalan kemanusiaan ke (korban) Lapindo kami setuju. Tapi apakah rakyat terselamatkan, tapi pengusahanya menikmati itu? Ini kan uang rakyat. Pemerintah menanggulangi karena kesengsaraan masyarakat,” tegasnya.(fat/jpnn)
FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono (tengah) bersama Sekjen Zainuddin Amali (tiga dari kiri) merayakan kemenangan atas amar putusan sidang Mahkamah Partai Golkar di Kantor DPP PG, Slipi, Jakarta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Perseteruan dua kubu Fraksi Partai Golkar di DPR, antara pimpinan Ade Komarudin dengan pimpinan Agus Gumiwang Kartasasmita, bakal semakin seru.
Ini karena FPG pimpinan Agus yang berada di bawah kendali Ketua Umum DPP Golkar pimpinan Agung Laksono, akan menggulirkan hak angket untuk kasus lumpur Lapindo Brantas, di Sidoarjo, Jawa Timur.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Ancol, Yorrys Raweyai, mengatakan, penggunaan hak angket kasus Lapindo mereka galang karena Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo, selaku ketua dan sekretaris FPG hasil Munas Bali, memaksakan hak angket yang ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly.
“Ade dan Bambang coba pengaruhi farksi lain untuk hak angket (menkumham). Kami sampaikan bahwa kalau angket mau dipaksakan tidak pada tempatnya. Kita upayakan besok sidang (paripurna) kita galang angket soal lapindo, angket pajak, dan pertambangan,” kata Yorrys saat berada di gedung DPR, Senin (30/3).
Dikatakan Yorrys bahwa upaya menggalang angket ini sebagai bagian dari semangat pemberantasan korupsi. Dalam angket ini mereka akan pertanyakan kepada pemerintah soal dana yang telah digelontorkan untuk membantu para korban semburan lumpur panas Lapindo, efektif atau tidak.
“Kita tanyakan ke pemerintah bahwa dana yang diberikan persoalan kemanusiaan ke (korban) Lapindo kami setuju. Tapi apakah rakyat terselamatkan, tapi pengusahanya menikmati itu? Ini kan uang rakyat. Pemerintah menanggulangi karena kesengsaraan masyarakat,” tegasnya.(fat/jpnn)
