Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Foto: Dok JPNN.com
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi menyambut baik adanya Pusat Kajian Pelayanan Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
”Kami berharap pusat kebijakan ini bisa disebar di seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia,” kata Yuddy pada Indo Pos (JPNN Group).
Yuddy juga meminta mahasiswa serta seluruh pejabat di UMJ melaporkan jika ada pejabat negara yang masih melanggar peraturan yang diterbitkan Kementerian PAN-RB.
Di antaranya ialah melaksanakan rapat-rapat di hotel atau menyelenggarakan pesta pernikahan di gedung mewah dengan undangan ribuan orang. ”Kalau kalian melihat di tempat keramaian, ada hotel-hotel besar yang masih dijadikan pejabat untuk melakukan pesta laporkan pada kami dan akan kami berikan sanksi,” kata Yuddy.
Dia menambahkan, hal itu dilakukan karena pemerintah ingin memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah juga ingin membuktikan kepada masyarakat dunia untuk memberikan pelayanan yang baik.
”Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa orang yang mengurus KTP dibantu, jangan sampai mendapat ketidakpastian. Pastikan orang yang akan naik kereta api dilayani dengan baik, terlebih lagi rakyat yang sedang mengurus kegiatan usahanya yang membutuhkan birokrasi untuk membantu, bukan untuk mempersulit,” kata Yuddy.(dni/jos/jpnn)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Foto: Dok JPNN.com
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi menyambut baik adanya Pusat Kajian Pelayanan Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
”Kami berharap pusat kebijakan ini bisa disebar di seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia,” kata Yuddy pada Indo Pos (JPNN Group).
Yuddy juga meminta mahasiswa serta seluruh pejabat di UMJ melaporkan jika ada pejabat negara yang masih melanggar peraturan yang diterbitkan Kementerian PAN-RB.
Di antaranya ialah melaksanakan rapat-rapat di hotel atau menyelenggarakan pesta pernikahan di gedung mewah dengan undangan ribuan orang. ”Kalau kalian melihat di tempat keramaian, ada hotel-hotel besar yang masih dijadikan pejabat untuk melakukan pesta laporkan pada kami dan akan kami berikan sanksi,” kata Yuddy.
Dia menambahkan, hal itu dilakukan karena pemerintah ingin memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah juga ingin membuktikan kepada masyarakat dunia untuk memberikan pelayanan yang baik.
”Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa orang yang mengurus KTP dibantu, jangan sampai mendapat ketidakpastian. Pastikan orang yang akan naik kereta api dilayani dengan baik, terlebih lagi rakyat yang sedang mengurus kegiatan usahanya yang membutuhkan birokrasi untuk membantu, bukan untuk mempersulit,” kata Yuddy.(dni/jos/jpnn)
