JAKARTA-Dengan alasan beban keuangan pemerintah pusat yang cukup berat, dana yang dikucurkan untuk pembangunan ruas jalan Sibolga-Tapanuli Utara (Taput) tidak diberikan sekaligus dalam satu tahun anggaran.
Setelah tahun anggaran 2012 ini sudah mendapatkan sedikit dari pusat, tahun depan diharapkan jumlahnya lebih besar lagi.
Demikian diungkapkan anggota Komisi V DPR, Ali Wongso Sinaga kepada koran ini di Jakarta, kemarin (29/6). Satu-satunya anggota DPR asal Sumut yang duduk di komisi yang membidangi infrastruktur itu menyebutkan, dirinya sudah mewanti-wanti menteri Pekerjaan Umum dan Dirjen Bina Marga agar di tahun anggaran 2013, ada anggaran yang lebih besar lagi untuk perbaikan ruas jalan Sibolga-Tarutung.
“Untuk tahun ini kan sudah ada. Saya lupa besarnya berapa. Yang jelas itu tak cukup. Nah, ini akan dilanjutkan lagi tahun 2013. Saya sudah berkali-kali mengingatkan menteri PU dan Dirjen Bina Marga agar di tahun 2013 ada anggaran lebih besar lagi untuk jalan Sibolga-Tarutung itu,” ujar politisi dari Partai Golkar itu.
Wakil Wali Kota Sibolga, Marudut Situmorang AP MSP, sebelumnya mengaku mendapat informasi TA 2012 ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan Jalan Sibolga-Tarutung sebesar Rp25 miliar lebih dari APBN.
Jika benar hanya Rp25 miliar dana kucuran dari pusat, berarti hanya bisa untuk membangun jalan sepanjang sekitar 8 kilometer saja. Pasalnya, menurut Ali Wongso, setiap satu kilometer, dibutuhkan dana pada kisaran Rp2,5 miliar hingga Rp3 miliar.
Jelas sekali bahwa dana kucuran pusat masih minim. Menurut data yang didapat koran ini, panjang jalan Sibolga-Tarutung adalah 66 kilometer. Dengan asumsi setiap satu kilometer perlu anggaran Rp3 miliar, berarti dibutuhkan dana Rp198 miliar.
Karena ruas jalan yang di musim hujan cocok untuk kolam lele itu merupakan jalan nasional, maka APBN lah yang harus menanggungnya. Tidak mungkin salam dekali tahun anggaran APBN menggelontorkan Rp198 miliar untuk jalan Sibolga-Tarutung itu.
“Berat beban APBN, karena jalan nasional seluruhnya yang perlu segera dilakukan perbaikan adalah 38.500 kilometer. Jadi pasti bertahap, tak mungkin sekaligus,” beber Ali Wongso.
Pemda, baik pemprov maupun pemkab/pemko, lanjut Ali, tidak punya tanggung jawab mengalokasikan dana di APBD-nya untuk perbaikan jalan Sibolga-Tarutung itu. Paling banter, lanjutnya, pemda membantu menciptakan kondisi agar saat dilakukan pembangunan jalan, situasinya bisa kondusif. (sam)
