SUMUTPOS.CO- Pernyataan salah satu menteri di Kabinet Kerja yang bernada hinaan ke Presiden Jokowi ternyata bukan hanya sekadar kabar dari mulut ke mulut. Sebab, ada rekaman tentang omongan menteri yang dianggap menghina presiden dari PDIP itu.
DALAM penjelasan di Kemendagri, Senin (29/6), Tjahjo Kumolo mengaku siap pasang badan bagi siapa saja yang menghina Presiden Joko Widodo.
“Sebagai Mendagri, tadi pagi saya sampaikan kepada Presiden bahwa siapa saja yang menghina Presiden, menghina lambang Negara, maka Mendagri siap membela Siapa pun itu,” kata Tjahjo.
Tjahjo mendapati ada sejumlah menteri dan tokoh politik yang menyampaikan pendapatnya di hadapan publik tentang kritik terhadap Presiden Jokowi. Terkait dengan hal itu, Mendagri memperingatkan supaya pendapat dan kritik tersebut disampaikan langsung kepada Presiden, bukan kepada media massa terlebih dahulu dengan menggunakan kata-kata tidak sopan.
“Para pimpinan partai, anggota DPR kalau mau memberikan masukan dan saran secara terbuka kepada media, pers, silakan saja. Tapi jangan kasar kepada Presiden Jokowi,” katanya.
Kepada para menteri di jajaran Kabinet Kerja, Tjahjo juga memperingatkan untuk fokus bekerja daripada mengumbar pendapat ke media massa menjelang isu perombakan susunan atau reshuffle kabinet.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai menteri yang melakukan penghinaan kepada Presiden Jokowi layak untuk diganti. Menteri selaku pembantu presiden menurutnya harus tunduk, taat, loyal dan menunjukan dedikasinya secara langsung kepada kepala negara.
Masinton membantah bahwa penilaian tersebut diberikan karena adanya permintaan tambahan kursi menteri untuk PDI Perjuangan di Kabinet Kerja.
“PDIP itu kapan diminta presiden, langsung bisa disiapkan,” kata Masinton saat dihubungi, Senin (29/6).
Masinton sebelumnya bahkan mengaku mendengar kabar ada dua menteri yang bakal digeser yakni Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
Adanya kabar ini membuat PDIP menyiapkan dua nama pengganti. Dua politikus senior disiapkan yakni Pramono Anung dan Ahmad Basarah.
Soal adanya menteri yang diduga menghina Presiden disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Minggu (28/6). Namun Tjahjo tak mau untuk menyebutkan nama menteri yang dimaksud.
Tjahjo pun tidak merincikan penghinaan seperti apa yang dilakukan oleh menteri tersebut kepada Presiden Jokowi. Namun, mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini mengatakan hal itu menunjukkan ketidakloyalan pembantu Presiden.
Tjahjo pun merasa heran dengan koleganya yang mulai berseberangan dengan Jokowi. Padahal, ia merasa kondisi psikologis para menteri seharusnya tidak terganggu hal-hal di luar pekerjaan, seperti isu perombakan kabinet.
Masinton sendiiri menduga menteri yang dimaksud Tjahjo adalah menteri dari kalangan profesional yang berada di bawah bidang perekonomian. Menurutnya, celaan tersebut disampaikan karena semakin santernya isu reposisi kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Karena jadi terget perombakan, menteri tersebut menurut Masinton lantas menyatakan bahwa Jokowi adalah Presiden peragu.
Politikus PDIP, yang juga calon gubernur di Pilkada Sumut 2014, Effendi Simbolon mengaku belum mengetahui persis penghinaan seperti apa yang dilakukan seorang menteri Kabinet Kerja kepada Presiden Joko Widodo. Tapi kalau itu benar terjadi, Effendi yang selama ini dikenal sebagai politikus PDI Perjuangan yang vokal menegaskan menteri itu tak pantas jadi pembantu Presiden.
“Saya tidak tahu. Kalau sudah menghina dan niatannya jelek, gak pantas jadi pembantu Presiden. Tapi penghinaannya seperti apa dulu,” kata Effendi melalui sambungan telepon, Senin (29/6).
Sebagai anggota DPR, Effendi mengingatkan kepada para menteri Jokowi agar jangan salah langkah. Tapi kalau memang niatnya sudah buruk maka sebaiknya menteri itu dicopot.
Effendi juga meminta supaya hal ini tidak menjadi fitnah maka sebaiknya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap saja identitas menteri dan bentuk penghinaannya.
“Biar gak jadi fitnah dibuka saja siapa, menteri mana? Yang ngomong kan Mas Tjahjo, saya gak tahu. Kalau menghina, harus dipecat. Itu menyalahi etika dan kepatutan. Siapapun dia. Tapi jangan kemudian jadi bahan provokasi, akhirnya menimbulkan saling lempar tuduhan. Tidak memberi suasana yang kondusif,” tandasnya.
Berbeda dengan Effendi. Anggota Komisi I DPR yang juga politikus PDIP, TB Hasanuddin bahkan mengaku sudah tahu nama menteri yang jadi spekulasi di publik karena menghina presiden itu. Omongan menteri yang menghina Jokowi itu bahkan sudah ditranskrip.
“Saya mendengar dan membaca rekaman soal (menteri) yang menjelekkan presiden, itu sangat disesalkan. Apalagi itu dilakukan pembantu presiden (menteri red),” kata Hasanuddin di gedung DPR Jakarta, Senin (29/6).
Hanya saja, Hasanuddin enggan membeber nama menteri itu. Anggota Komisi I DPR itu berkelit dan meminta agar tidak menggunjing saat sedang puasa.
“Saya tidak akan mau sebut nama, nanti saja habis buka bersama. Saya nggak mau ngomong dulu,” kilahnya.
Kang TB -sapaan Hasanuddin- justru memastikan Presiden Jokowi sudah tahu soal hinaan dari salah satu menteri itu. Mantan Sekretaris Militer Kepresidenen itu meyakini Presiden Jokowi akan segera mengambil tindakan.
“Saya sesalkan saja. Saya kira Bapak Presiden sudah tahu dan dia akan selesaikannya,” tukas ketua DPD PDIP Jawa Barat itu.
Di mata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna, sebagian dari kader PDIP juga mengolok-olok Jokowi. Tidak hanya menteri dan sebagian rakyat saja yang mengolok-olok Presiden Jokowi
“Kenapa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hanya meributkan menteri yang mencemooh Jokowi? Kenapa dia tidak meributkan para kader PDIP yang juga mengolok-olok bahkan menghina Jokowi,” kata Budyatna, kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/6).
Budyatna mengungkap, PDIP ini partai aneh. “Selaku partai pengusung utama, kenapa mencemooh orang yang diusungnya sendiri,” tandasnya.
Menurut Budyatna, isu menteri mencemooh Jokowi sengaja dilontarkan Tjahjo berkaitan dengan isu reshuffle. Tjahjo dinilainya berniat untuk mengambil posisi menteri yang diisukan mencemooh Jokowi tersebut dan menggantinya dengan kader PDIP.
“Kelihatan sekali kan, sebelumnya ada isu PDIP minta jatah lima menteri. Sekarang ini dengan melontarkan isu ini, PDIP ingin merebut posisi menteri yang diisukan itu. Bilang saja minta jatahnya nambah, gitu aja kok repot,” tegasnya.
Terakhir, Budyatna mengingatkan berbagai slogan yang digadang-gadang PDIP seperti koalisi tanpa syarat ternyata koalisi terbukti menjadi banyak syarat. “Dulu bilang koalisi tanpa syarat minta jatah menteri, sekarang terbukti koalisi dengan syarat dapat banyak menteri,” tukasnya.
Wasekjen PDIP Ahmad Basarah sebelumnya mengakui bahwa PDIP meminta tambahan lima kursi menteri kepada Jokowi jika perombakan Kabinet Kerja dilakukan. Menurutnya, penambahan jatah menteri ini upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah.
Ia menilai, sebagai partai utama yang mengusung Jokowi, sudah sewajarnya PDIP diberi kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Apalagi PDIP juga memiliki banyak kader profesional yang layak menjadi menteri.
Kabar adanya menteri yang menghina Presiden Jokowi justru membuat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah heran. Pasalnya, DPR terus berupaya mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, terutama partai-partai Koalisi Merah Putih.
Namun, kalau apa yang disampaikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo soal penghinaan Presiden itu benar, Fahri meminta supaya masalah itu segera diklarifikasi dan diakhiri.
“Kalau Pak Tjahjo ngomong seperti itu, ya harus segera diklarifikasi dan diakhiri. Terus terang, kami ini di KMP positif kepada Presiden. Kami gak mau pemerintah ada masalah,” kata Fahri di gedung DPR Jakarta, Senin (29/6).
Politikus PKS itu mengakui bahwa saat ini memang terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi, serapan APBN melambat. Nah, supaya tidak terjadi krisis maka penyerapan anggaran terpaksa harus dilakukan. Selain itu, Fahri mendengar bahwa kabinet seperti jalan sendiri-sendiri. Semua masalah ini, menurut dia, harus dipahami oleh Presiden Jokowi dalam menjaga kepemimpinannya.
“Saya memang mendengar kabinet jalan sendiri-sendiri. Kemudian sekarang diungkap ada yang menjelekkan Presiden. Kami sebenarnya positif, bahwa kami support. Tapi tolong Pak Jokowi dijaga leadership-nya,” pinta Fahri.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, membantah telah menghina Presiden Jokowi. Menurut dia, sebagai menteri dia sudah seharusnya menghormati Presiden.
“Kalau saya sebagai pembantu presiden, ya tentu saya menghormati Bapak Presiden,” kata Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6).
Bahkan, dia heran dengan pernyataan politisi PDIP Masington Pasaribu yang telah menuduhnya menghina Jokowi. “Itu dari mana? Coba tanya ke dia dari mana dasarnya, datanya dari mana. Tanya mereka yang bicara, jangan ke saya,” kata Rini. Soal perombakan kabinet, Rini menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. (jpnn/bbs/val)
