JAKARTA-Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko tinggal selangkah jadi menjadi panglima TNI. Prosedur fit and proper test di parlemen diperkirakan lancar. “Sebagai jenderal yang besar di Kostrad dan teritorial Moeldoko bisa berdialog dan menerima saran pihak lain,” ujar koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Haris Azhar di kantornya kemarin (29/07).
Haris mencontohkan, saat Moeldoko menjadi Pangdam Siliwangi, Jawa Barat, Moeldoko pernah akan menjalankan operasi sajadah terhadap para pengikut Ahmadiyah. Operasi ini semacam himbauan tentara agar penganut Ahmadiyah bertobat dari keyakinannya.
“Namun, setelah bertemu dengan kita dari kalangan aktivis ham dan pro demokrasi, Pak Moeldoko membatalkan itu,” katanya.
Dari catatan Kontras, Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Pangdiv1 Kostrad itu relatif bersih dari catatan negatif. “Tidak ada jejak atau record pelanggaran hak asasi manusia,” kata Haris.
Yang paling penting lanjutnya, Moeldoko harus bisa menjaga netralitas TNI dalam politik.
“Tahun depan adalah masa pemilu, komitmen militer untuk benar-benar steril dari politik praktis benar-benar diuji,” katanya.
Jenderal Moeldoko sendiri belum berhasil dimintai tanggapan terkait pencalonannya sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad menjelaskan, KSAD tetap menjalankan tugas seperti biasa. (rdl/jpnn)
