JAKARTA-Kabar penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadiri KTT G20 di London, pada April 2009 lalu cukup menggegerkan. Tak ingin salah bersikap, Badan Intelijen Indonesia (BIN), pun kelabakan hingga harus melakukan konfirmasi ke tiga negara yang diduga terlibat dalam penyadapan tersebut.
BIN dikabarkan langsung berkomunikasi dengan tiga negara terkait yakni Inggris, Australia, dan Amerika Serikat (AS). Setidaknya hal ini diungkapkan Kepala BIN, Marciano Norman. “Pemberitaan berasal dari KTT G20 di London. Kemudian pemberitaan muncul setelah salah satu agen NSA (National Security Agency) yang sekarang sedang berada di satu negara, memberikan informasi itu. Tapi, kita tidak sepenuhnya percaya, memerlukan juga klarifikasi dari pihak lain,”papar Marciano di Kantor Presiden, kemarin (29/7).
Marciano memaparkan, kebocoran informasi penyadapan tersebut tentu akan menganggu hubungan negara-negara terkait. Dia menekanan, pemerintah negara manapun yang menjadi delegasi dalam konferensi internasional semacam G20, pasti keberatan dengan isu adanya penyadapan tersebut.
“Saya rasa di manapun kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan suatu negara itu harus mendapat jaminan keamanan. Di antaranya tidak hanya dengan kegiatannya, tapi juga masalah pemberitaan dan keamanan informasi,” tegasnya.
Meski muncul isu penyadapan saat KTT G20 di London, Marciano menjamin jika BIN tidak akan melakukan hal yang sama pada penyelenggaraan APEC 2013 pada bulan Oktober di Bali. Yang terpenting, lanjut dia, pihaknya akan melakukan evaluasi sistem keamanan informasi di Indonesia.
“Kita harus beri jaminan, sama seperti waktu pertemuan APEC di Bali nanti, kita jamin bahwa hal-hal serupa (penyadapan) tidak terjadi di Indonesia. Di sisi lain dari pihak kita sendiri berupaya semaksimal mungkin untuk mengevaluasi sistem pengamanan sehingga tidak terjadi kebocoran yang tidak perlu,”urainya.
Sebenarnya, kata Marciano, informasi adanya penyadapan tersebut telah muncul pada bulan Juni lalu. Sebuah media inggris yang pertama kali memberitakan hal tersebut. Marciano pun menyebutkan, kemungkinan informasi penyadapan tersebut berasal dari Edward Snowden (ES), pembocor informasi intelijen NSA.
“Kita dapat (informasi penyadapan) dari anggota kita di luar. Awal pemberitaan ini dari koran di Inggris Juni lalu. Pemberitaan awal itu yang dirilis ES itu tidak hanya Indonesia, semua peserta G20. Tapi sekali lagi ini pernyataan sepihak yang memerlukan langkah-langkah pendalaman dari kita,”imbuhnya.
SBY Belum Bersikap
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menambahkan, Presiden SBY telah mengetahui informasi adanya penyadapan terhadap dirinya, sejak Juni lalu. Namun, pemerintah Indonesia baru mengetahui bahwa penyadapan tersebut diduga terkait dengan pencalonan di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menjadi anggota tidak tetap.
“Yang saya pahami beliau (SBY) mengetahui (informasi penyadapan). Seperti apa reaksinya belum kami tahu. Tapi kami baru dengar bahwa itu terkait pencalonan di DK PBB. Jadi substansinya beragam sekali. Ya jadi harus dilihat kembali,”kata Faizasyah di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Faizasyah melanjutka, pihaknya belum mengetahui sejauh mana pengaruh penyadapan tersebut terhadap negara Indonesia. Karena itu, pemerintah telah meminta BIN untuk melihat sejauh mana tingkat kerugian penyadapan tersebut bagi negara. “Nanti aparat kita juga memiliki institusi intelijen dan mereka tentunya juga akan mencoba mencari tahu melalui mitranya,”katanya.
Terkait munculnya isu penyadapan ini, Faizasyah menuturkan hingga kini SBY belum melakukan konfirmasi apapun kepada pihak-pihak terkait. SBY juga belum ada komunikasi dengan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd.
“Terkait masalah ini, saya rasa tidak ada yah. Harus dikaji kembali derajat kebocoran apakah itu esensi media Australia katakan tentang pencalonan di DK PBB. Kita memiliki posisi yang jelas mengenai hal ini negara mana yang kita pilih. negara mana yang kita dukung, kita lihat saja tanpa harus disadap pun komunikasi bisa dilakukan dengan jalur normal,” tegasnya.
Dua media Australia memberitakan bahwa rombongan SBY telah disadap saat menghadiri KTT G20 di London, Inggris, April 2009. Hasil penyadapan itu digunakan negara Kanguru itu untuk mendukung tujuan diplomatiknya, termasuk dukungan untuk memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB. (ken/ca/jpnn)
