JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penempatan lulusan baru atau fresh graduate dalam rekrutmen ASN tahun 2024 lebih banyak diprioritaskan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
“Kami tadi melaporkan terkait pematangan skenario rekrutmen ASN di tahun 2024. Dan beliau minta fresh graduate yang hebat-hebat nanti salah satunya diberi ruang banyak di IKN,” kata Azwar.
Kendati demikian, Azwar enggan menyebutkan berapa banyak formasi ASN yang akan dibuka di 2024 nanti. Menurutnya, hal itu akan disampaikan Presiden Jokowi pada awal Januari 2024.
“Jadi jumlahnya saya belum bisa umumkan hari ini, karena nanti di bulan pertama, Januari minggu pertama Presiden akan mengumumkan. Nanti ada kita akan menyelesaikan yang 1,6 juta PPPK. Ini nanti akan kita beresin. Tentu nanti skenarionya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas dia.
Azwar menjelaskan, rekrutmen fresh graduate di tahun depan, salah satunya difokuskan untuk talenta digital yang diperlukan di daerah. “Tetapi talenta digitalnya bukan marketing digital seperti pinjaman online dll, tapi lebih ke hulunya, misalnya digital di sektor pertanian, dst,” lanjut dia.
Terkait rekrutmen ASN khusus putra daerah, Azwar mengatakan pemerintah belum memutuskan berapa banyak jumlah yang akan diperuntukan bagi putra daerah.
“Ada afirmasi yang dimohonkan banyak daerah, misalnya apakah 10, 20 persen untuk putra daerah, tetapi putra daerah ini tidak langsung lulus tetap ikut seleksi, nanti dari situ berapa persen. Nah ini sudah kami sampaikan mungkin nanti dalam waktu dekat akan diputuskan,” ujarnya.
Selain rekrutmen fresh graduate ASN untuk ditempatkan di IKN, pemerintah juga tengah menyiapkan hunian untuk para ASN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara, Agung Wicaksono mengungkapkan, perusahaan dari China dan Malaysia berminat untuk membangun hunian untuk ASN. Bahkan, perusahaan dari China tersebut sudah melakukan feasibility study atau studi kelayakan.
Sebagai informasi, total ada 9 perusahaan yang ingin membangun hunian ASN di IKN, 6 di antaranya dari Indonesia, 3 lainnya berasal dari luar negeri. Pembangunan hunian untuk ASN itu akan dilakukan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), jadi berbeda dengan hunian ASN yang sedang dibangun saat ini karena menggunakan APBN. Terdapat 1 perusahaan dari China yang berminat untuk membangun hunian ASN, sedangkan dari Malaysia ada 2 perusahaan.
“Dari 9 pemrakarsa, 3 di antaranya asing. Dan ini mereka sedang menjalani fase sudah melakukan feasibility study contohnya yang 60 (tower) dari China itu, ini akan masuk ke fase evaluasi feasibility study. Evaluasi feasibility study dilakukan, baru dilakukan tender, jadi mereka harus berkompetisi, dipilih supaya kita mendapatkan visi yang terbaik. Juga ada dari Malaysia dan di samping juga perusahaan-perusahaan dalam negeri,” ungkapnya dalam media briefing yang dilakukan secara daring, Jumat (29/12).
Dalam paparannya, terlihat perusahaan dari China ingin membangun 60 tower hunian ASN, sementara dari Malaysia akan membangun 10 tower dan 20 tower hunian ASN. “Dan totalnya untuk KPBU hunian ya untuk pembangunan untuk (hunian) ASN, saat ini kita hitung dari proses yang sudah berjalan ini totalnya sebesar Rp 55 triliun untuk capex-nya untuk membangun. Jadi ketika seleksi nanti selesai dan sudah di-groundbreaking maka Rp 55 triliun ini yang akan mulai terwujud,” paparnya.
Terkait investor asing yang akan melakukan groundbreaking di IKN, Agung mengatakan pihaknya tidak terlalu mengutamakannya. Pihaknya hanya menuruti perintah Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan investor dalam negeri. Selain itu, ia menilai investor dalam negeri masih mampu untuk membangun berbagai properti di IKN, misalnya seperti hunian hingga hotel bintang 5.
“Mengenai investor asing yang langsung groundbreaking, seperti yang disampaikan bapak presiden, kita utamakan investor dalam negeri dulu. Investor dalam negeri dulu. Karena tadi bisa dilihat, semua bisa dilakukan oleh investor dalam negeri dan mereka pun bermitra, investor asing bisa masuk lewat bermitra. Buat saya ini nggak jadi suatu prioritas dibandingkan dari investor dalam negeri,” ujarnya.
Pun jika ada investor asing yang ingin masuk ke IKN, jalan yang paling memungkinkan adalah melalui KPBU. Kata Agung, peluangnya sangat besar. “Untuk investor asing saat ini yang paling potensial itu yang masuk di KPBU. Karena kita juga tidak ingin investor asing yang masuk hanya ‘menawarkan barang dan jasa’ atau hanya jadi vendor semata. Kita ingin mereka masuk betul-betul sebagai investor. Dan kalau itu skema KPBU ini adalah jalan yang paling menarik dan atraktif, peluangnya sangat besar. Di 2025 misalnya, itu kita sudah anggarkan dari sisi pemerintah itu sekitar Rp 25 triliun untuk KPBU untuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Jadi inilah yang menjadi andalan kita,” jelasnya.
Di sisi lain, Agung juga menyebutkan beberapa negara yang berminat untuk berinvestasi dalam pembangunan smart city di IKN. Beberapa negara di antaranya yaitu Korea Selatan, Amerika Serikat, China, Prancis, dan Finlandia. (tmp/dtc/adz)
