JAKARTA-Penyidikan penyerbuan Lapas Cebongan, Sleman bakal tambah serius setelah Pusat Polisi Militer TNI-AD turun tangan.
Sayangnya, KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo sudah mengisyaratkan tidak akan melibatkan pihak lain untuk memeriksa anggotanya.
Padahal, Komnas HAM berharap masih bisa mengakses informasi langsung dari anggota TNI di lapangan. “Semua berangkat dari niat baik. Sama sama untuk menegakkan hukum,” ujar Ketua Komnas HAM Siti Nor Laila di Jakarta kemarin (30/03).
Komnas HAM hingga kini belum bisa menemui Kopassus Grup 2 Kartasuro. Mereka belum mendapat izin dari Panglima TNI.
Menurut Siti, Komnas HAM tidak mencari-cari kesalahan TNI.
Sebaliknya, justru ingin mengklarifikasi duduk persoalan yang sebenarnya.
“Kami ingin mendapatkan data dan fakta yang akurat dari sumber pertama di lapangan,” katanya.
Dia menyambut positif komitmen KSAD membentuk tim penyidik militer.
“Komnas HAM menilai itu sebuah langkah maju. Sebuah komitmen yang harus didukung semua pihak,” kata Siti.
Komnas HAM sendiri sudah menemui sipir di Lapas Cebongan.
Lalu ke Polres Sleman dan Polda DIJ. Saat hendak masuk ke markas Kopassus Kamis lalu (28/ 3), Siti dan kawan-kawan tertahan karena tak ada surat izin.
Apakah tetap akan meminta izin panglima ? Menurut dia, Komnas HAM tetap akan berupaya.
“Kita akan lakukan sesuai prosedur yang disyaratkan di Mabes TNI. Kita akan ikuti,” katanya.
Ketua Badan Pekerja Kontras Haris Azhar secara terpisah menilai sikap KSAD yang menutup pintu bagi pihak di luar TNI melakukan pengusutan sebagai langkah negatif. “Justru kalau ada bantuan dari luar itu akan mempercepat pengusutan dan titik terang kasusnya,” kata Haris.
Dia mempertanyakan sikap ekslusif TNI-AD. “Ada apa ? Apa yang ditutup-tutupi. Seharusnya, Presiden membuat saja tim independen dan TNI di dalamnya,” katanya.
Alumnus University of Essex itu menjelaskan, dari pernyataan KSAD jelas tersirat ada anggota di Kodam IV/ Diponegoro yang terlibat.
“Kalau tidak ada indikasi, apapun tidak mungkin Panglima menugaskan KSAD,” katanya.
Terpisah, Kadivhumas Polri Irjen Suhardi Alius berjanji akan mengumumkan secara lengkap perkembangan kasus itu pada Senin (01/04) besok. “Kita masih kumpulkan data dan bukti-bukti dulu,” katanya.
Suhardi mengakui pembentukan tim TNI-AD sangat membantu kepolisian. “Koordinasi ini nanti akan mempercepat pengusutan kasus,” kata mantan Wakapolda Metro jaya itu. (rdl/ nw/jpnn)
