Tagar Pro dan Kontra Presiden Munculkan Perpecahan
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
UNJUK RASA: Aliansi Mahasiswa Bersatu mempertanyakan massifnya gerakan tagar pro dan kontra presiden yang belakangan ini terjadi di depan Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Kamis (30/8).
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS UNJUK RASA: Aliansi Mahasiswa Bersatu mempertanyakan massifnya gerakan tagar pro dan kontra presiden yang belakangan ini terjadi di depan Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Kamis (30/8).
Sekelompok mahasiswa yang menamakan Aliansi Mahasiswa Bersatu (AMB) mempertanyakan massifnya gerakan tanda pagar (tagar) pro dan kontra presiden belakangan ini. Mereka mengkhawatirkan, terjadi perpecahan di tengah masyarakat atas gerakan tersebut.
“Kami dari AMB mengkhawatirkan hal ini, karena dapat menimbulkan keresahan yang berakibat perpecahan di tengah masyarakat,” tutur Koordinator Aksi Bustomi Sitorus dan Alex Sianturi, saat berorasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Kamis (30/8) siang.
Pihaknya mengakui, saat ini banyak mendengar dan tahu isu-isu #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode. Banyak pihak, terutama pemilih pemula, merasa kebingungan. Hal itu, katanya, telah terbukti. Karena sebelum penetapan capres dan cawapres, telah terjadi kericuhan di beberapa tempat. “Kami tidak ingin kejadian serupa ada di Sumatera Utara (Sumut) khususnya Medan,” jelas Bustomi.
Dengan membawa berbagai poster, puluhan massa menyampaikan orasi dan meminta komisioner KPU Sumut dapat menemui mereka. Setelah menyampaikan orasi, pihak KPU Sumut, melalui Kabag Program dan SDM Irwan Zuhdi Siregar, menemui pengunjuk rasa. “Apakah penggunaan tagar dibenarkan sebelum ditetapkannya capres dan cawapres, dan apakah tagar bagian dari kampanye yang sah?” timpal Alex mempertanyakan.
Menjawab ini, Irwan mengaku, akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini kepada jajaran KPU Sumut. Sementara soal tagar yang menjadi pertanyaan mahasiswa, ia menyebut hal itu bukan kewenangannya. (prn/saz)
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS UNJUK RASA: Aliansi Mahasiswa Bersatu mempertanyakan massifnya gerakan tagar pro dan kontra presiden yang belakangan ini terjadi di depan Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Kamis (30/8).
Sekelompok mahasiswa yang menamakan Aliansi Mahasiswa Bersatu (AMB) mempertanyakan massifnya gerakan tanda pagar (tagar) pro dan kontra presiden belakangan ini. Mereka mengkhawatirkan, terjadi perpecahan di tengah masyarakat atas gerakan tersebut.
“Kami dari AMB mengkhawatirkan hal ini, karena dapat menimbulkan keresahan yang berakibat perpecahan di tengah masyarakat,” tutur Koordinator Aksi Bustomi Sitorus dan Alex Sianturi, saat berorasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Kamis (30/8) siang.
Pihaknya mengakui, saat ini banyak mendengar dan tahu isu-isu #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode. Banyak pihak, terutama pemilih pemula, merasa kebingungan. Hal itu, katanya, telah terbukti. Karena sebelum penetapan capres dan cawapres, telah terjadi kericuhan di beberapa tempat. “Kami tidak ingin kejadian serupa ada di Sumatera Utara (Sumut) khususnya Medan,” jelas Bustomi.
Dengan membawa berbagai poster, puluhan massa menyampaikan orasi dan meminta komisioner KPU Sumut dapat menemui mereka. Setelah menyampaikan orasi, pihak KPU Sumut, melalui Kabag Program dan SDM Irwan Zuhdi Siregar, menemui pengunjuk rasa. “Apakah penggunaan tagar dibenarkan sebelum ditetapkannya capres dan cawapres, dan apakah tagar bagian dari kampanye yang sah?” timpal Alex mempertanyakan.
Menjawab ini, Irwan mengaku, akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini kepada jajaran KPU Sumut. Sementara soal tagar yang menjadi pertanyaan mahasiswa, ia menyebut hal itu bukan kewenangannya. (prn/saz)
