JAKARTA-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak ketinggalan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam sektor pelayanan pendidikan 2012. Mereka kecewa karena persoalan kekurangan guru SD PNS tidak terpecahkan hingga pergantian tahun berlangsung.
Ketua Umum Pengurus Besar (Ketum PB PGRI) Sulistyo mengatakan, pemenuhan kebutuhan guru SD selama 2012 benar-benar tidak jalan. “Saat ini kekurangan guru SD. Kita berharap tahun depan tidak terjadi lagi,” katanya, Minggu (30/12).
PGRI menghitung kekurangan guru SD PNS lebih dari seratus ribu. Mereka menerima laporan kasus kekurangan guru SD PNS terjadi di 96 persen kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia.
Menurut dia, persoalan kekurangan guru yang tidak terpecahkan itu menimbulkan persoalan baru. Yakni membeludaknya jumlah guru SD honorer. Dari analisis PGRI, kepala SD yang kekurangan guru dengan gampangnya merekrut guru honorer baru. “Karena memang tidak ada solusi lagi,” kata dia.
Dia khawatir banyaknya jumlah guru SD honorer itu akan merepotkan pemerintah. Sebab, tidak menutup kemungkinan mereka menuntut diangkat langsung menjadi PNS tanpa tes.
Kecenderungan para guru honorer menuntut langsung jadi PNS karena pengabdian mereka benar-benar berat. Sulistyo mengatakan, guru-guru SD honorer itu beban kerjanya sama dengan guru SD PNS. Sebaliknya, gaji untuk guru SD honorer jauh di bawah guru SD PNS.
Dia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak saling lempar tanggung jawab atas persoalan kekurangan guru SD PNS itu. Dikhawatirkan jika pemerintah tahun depan belum mencabut moratorium CPNS baru, kasus kekurangan guru SD semakin kronis.
Selain soal pemenuhan jumlah guru SD, Sulistyo meminta pemerintah memperbaiki sistem kesejahteraan guru swasta yang sudah terlanjur bekerja. Sulistyo menuntut upah atau gaji guru swasta minimal sama dengan UMK setempat. “Tidak apa-apa gajinya sama dengan buruh (sesuai UMK), daripada digaji Rp300 ribu per bulan,” tutur Sulistyo. (wan/oki/jpnn)
