PEKANBARU- Ajang Pekan Olah Raga Nasinal (PON) rutin digulirkan empat tahun sekali mulai 1948 silam di Surakarta Jawa Tengah. Hanya pada 1965 PON tidak bisa digelar karena meletusnya peristiwa G30SPKI.
Namun, pada perkembangannya, banyak hal yang tidak sesuai lagi bahkan cenderung “merugikan” dengan adanya PON. Itu kemudian yang memunculkan wacana pemerintah mempertimbangkan untuk menghapus penyelanggaraan PON.
Pada satu sisi, penyelenggaraan PON selama ini dianggap memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerah yang menjadi tuan rumah. Saat ini publik juga bisa melihat persiapan PON Riau yang amburadul karena tersendatnya pendanaan dari pemerintah. Selain itu, banyaknya cabor yang dipertandingkan di PON tapi tidak dipertandingkan di SEA Games dan Olimpiade juga membuat keberadaan patut dibahas.
“Menurut saya, yang paling krusial juga adalah setelah PON mayoritas gedungnya tidak bisa dipelihara oleh daerah mana pun,” cetus Utut Adianto Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI. Fakta di lapangan memang menunjukkan banyak daerah yang “menelantarkan” fasilitas venue PON yang biaya pembangunanya memakan uang rakyat miliaran rupiah tersebut.
Menurut legenda catur Indonesia itu, sebagai ganti PON, untuk meningkatkan kualitas atlet bisa digelar kejuaraan nasional (Kejurnas) tiap cabang olahraga. Selain itu, perlu juga pengkhususan pembinaan atlet di tiap daerah. Seperti Bojonegoro Jawa Timur dengan cabor Panahan, Sumut yang menurut Utut banyak bakat cabor catur atau Riau untuk sepak takraw. (ali/jpnn)
PEKANBARU- Ajang Pekan Olah Raga Nasinal (PON) rutin digulirkan empat tahun sekali mulai 1948 silam di Surakarta Jawa Tengah. Hanya pada 1965 PON tidak bisa digelar karena meletusnya peristiwa G30SPKI.
Namun, pada perkembangannya, banyak hal yang tidak sesuai lagi bahkan cenderung “merugikan” dengan adanya PON. Itu kemudian yang memunculkan wacana pemerintah mempertimbangkan untuk menghapus penyelanggaraan PON.
Pada satu sisi, penyelenggaraan PON selama ini dianggap memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerah yang menjadi tuan rumah. Saat ini publik juga bisa melihat persiapan PON Riau yang amburadul karena tersendatnya pendanaan dari pemerintah. Selain itu, banyaknya cabor yang dipertandingkan di PON tapi tidak dipertandingkan di SEA Games dan Olimpiade juga membuat keberadaan patut dibahas.
“Menurut saya, yang paling krusial juga adalah setelah PON mayoritas gedungnya tidak bisa dipelihara oleh daerah mana pun,” cetus Utut Adianto Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI. Fakta di lapangan memang menunjukkan banyak daerah yang “menelantarkan” fasilitas venue PON yang biaya pembangunanya memakan uang rakyat miliaran rupiah tersebut.
Menurut legenda catur Indonesia itu, sebagai ganti PON, untuk meningkatkan kualitas atlet bisa digelar kejuaraan nasional (Kejurnas) tiap cabang olahraga. Selain itu, perlu juga pengkhususan pembinaan atlet di tiap daerah. Seperti Bojonegoro Jawa Timur dengan cabor Panahan, Sumut yang menurut Utut banyak bakat cabor catur atau Riau untuk sepak takraw. (ali/jpnn)
