MEDAN-Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara, masih menghadapi ganjalan untuk bisa menggunakan anggaran, meski Pemerintah Provinsi Sumut akhirnya mengucurkan dana tersebut ke induk organisasi olahraga itu.
Pasalnya, selain anggaran yang direalisasi berkurang jumlahnya, dana tersebut juga belum bisa digunakan. “Tetap diperlukan nota dinas dari Kadispora Sumut agar anggaran bisa digunakan,” kata Kepala Biro Bina Sosial (Binsos), Setdaprovsu, Sakira Zandi, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi E DPRD Sumut, Selasa (10/7).
Pernyataan yang sama juga disampaikan, Asisten Kesra Pemprovsu Azrin Naim karena menurutnya jika tidak ada nota dinas yang merupakan rekomendasi dari Dispora Sumut, tentunya Biro Keuangan tidak akan memberikan Surat Perintah Membayar (SPM).
Pernyataan itu, sontrak membuat terperangah kalangan anggota Komisi E, beserta para pengurus KONI Sumut yang hadir dalam RDP. Sementara RDP yang dipimpin Ketua Komisi E, Jhon Hugo Silalahi itu membahas persoalan ‘sangkutnya’ anggaran KONI Sumut.
Padahal kondisi saat ini sudah sangat mendesak terkait persiapan kontingen Sumut yang akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, September 2012 di Pekan Baru.
Ironisnya, anggaran KONI Sumut yang semula disetujui panitia anggaran DPRD Sumut Rp45 miliar dan telah dibuat dalam Peraturan Daerah (Perda) ,justru tertera dibuku Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut hanya Rp30 Miliar.
Anggaran tersebut juga tak kunjung ‘mengucur’ hingga mengundang reaksi sejumlah kalangan di Sumut, termasuk sejumlah mahasiswa dan abang beca, serta kalangan wartawan olahraga yang tergabung dalam SIWO PWI Sumut.
Mereka melakukan gerakan aksi peduli atlet PON Sumut, dengan meminta sumbangan dipersimpangan jalan.
Hingga akhirnya Pemprovsu mengucurkan anggaran KONI Sumut, melalui rekening KONI Sumut. Namun nilainya kembali berkurang menjadi Rp29,1 Miliar.
“Kami juga tidak tahu kenapa Pemprovsu kembali mengurangi anggaran ini, hingga Rpp800 juta lagi,” kata Ketua Harian KONI Sumut Jhon Lubis, didampingi sejumlah pengurus KONI yakni, Prof Agung Sunarno (Wakil Ketua Bidang Pembinaan), Syahrir, Jhoni Ramadhan Silalahi, Zeini Zein dan Suhyar Munir.
Berkurangnya jumlah anggaran tersebut mengundang reaksi anggota Komisi E DPRD Sumut. Zulkifli Husein dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menyesalkan tim evaluasi yang ditunjuk Pemprovsu terkesan kurang memahami dan telah ‘mencoreng’ Perda. Apalagi, terungkap dalam pertemuan itu, Sekdaprovsu Nurdin Lubis, juga mengaku tidak tahu, kenapa anggaran KONI Sumut dikurangi dari jumlah awal Rp45 Miliar. “ Pak Nurdin taunya dana KONI Sumut itu Rp45 M, kenapa jadi Rp30 M,” kata Naim menirukan ucapan Sekdaprovsu.
Hasil dari RDP tersebut, Komisi E merekomendasikan untuk membentuk tim pencari fakta ‘menyusutnya’ anggaran KONI Sumut. Selain itu dewan juga mendesak Pemprovsu mencopot Kadispora Sumut Ristanto karena sikapnya yang menolak mengevaluasi dana KONI Sumut dinilai telah mengganggu kinerja Pemprovsu. (jun)
