Oleh: Dr. H. Hadi Widodo, M.A, Prof. Nelvitia Purba, M.Hum, Ph.D dan Dr. Ismed Batubara, M.H (Dosen UMN Al-Washliyah)
Setiap 10 November, bangsa Indonesia kembali mengenang para pahlawan. Bendera dikibarkan, karangan bunga diletakkan dan pesan-pesan perjuangan disampaikan dalam berbagai upacara kenegaraan. Kita menundukkan kepala untuk menghormati mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan. Namun, di tengah kekhidmatan tersebut, ada satu pertanyaan yang patut mengusik kesadaran kolektif kita. Apakah bangsa ini benar-benar sedang melanjutkan perjuangan para pahlawan, atau justru semakin pandai mengenang mereka tanpa sungguh-sungguh meneladani pengorbanannya?
Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk merendahkan nilai peringatan Hari Pahlawan. Sebaliknya, penghormatan kepada pahlawan akan kehilangan maknanya apabila berhenti pada seremoni. Sementara nilai kejujuran, keadilan, keberanian dan pengabdian yang mereka wariskan semakin sulit ditemukan dalam kehidupan berbangsa.
Tema Hari Pahlawan 2026 “Pahlawanku Teladanku Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan,” sesungguhnya membawa pesan moral yang sangat mendalam. Pahlawan tidak cukup dikenang. Mereka harus menjadi ukuran moral bagi tindakan kita hari ini. Perjuangan tidak selesai ketika penjajah meninggalkan tanah air. Perjuangan berlanjut ketika bangsa harus menghadapi ketidakadilan, kemiskinan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan kemerosotan tanggung jawab sosial.
Ironisnya, tantangan terbesar bangsa merdeka terkadang bukan datang dari kekuatan asing. Melainkan dari perilaku sebagian anak bangsanya sendiri yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat.
Ketika Pengorbanan Berhadapan dengan Keserakahan
Para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan dengan memberikan sesuatu yang paling berharga: kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak bertanya berapa keuntungan yang diperoleh setelah berjuang. Tidak pula menghitung jabatan apa yang akan diterima ketika kemerdekaan berhasil direbut.
Bandingkan semangat tersebut dengan kenyataan yang masih kita hadapi. Jabatan publik tidak selalu diperlakukan sebagai amanah. Kekuasaan berisiko berubah menjadi sarana memperluas kepentingan pribadi dan kelompok. Bahkan, pelayanan yang semestinya menjadi hak masyarakat terkadang terasa seperti kemurahan hati penguasa.
Kondisi ini patut menjadi bahan perenungan nasional. Transparency International mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 berada pada skor 34 dari 100, dengan peringkat 109 dari 182 negara. Angka tersebut bukan sekadar persoalan reputasi internasional. Ia merupakan peringatan bahwa tata kelola pemerintahan dan integritas kekuasaan masih membutuhkan pembenahan serius.
Bagaimana mungkin kita mengajarkan pengorbanan para pahlawan kepada generasi muda apabila mereka justru menyaksikan perilaku yang mengutamakan keuntungan pribadi? Bagaimana mungkin nilai kejujuran tumbuh kuat ketika keberhasilan lebih sering dinilai dari kekayaan dan kedudukan dibandingkan integritas? Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pengingkaran terhadap cita-cita kemerdekaan karena merampas sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jurang Idealisme: Kendala Implementasi Nilai Kepahlawanan
Mengapa idealisme kepahlawanan dan Pancasila sering kali kandas di tingkat praktis? Sejarah dan realitas kontemporer menunjukkan adanya kendala mendasar dalam pembumian nilai-nilai perjuangan tersebut:
1. Jebakan Formalisme dan Lip Service Ideologi: Berbeda dari era lampau di mana doktrinasi Pancasila dilakukan secara kaku dan terstruktur (seperti P4), hari ini kendalanya bergeser pada formalisme simbolik. Nilai pahlawan dan Pancasila kerap dijadikan lip service politik dan retorika pidato. Sementara praktik tata kelola anggaran dan pelayanan publik justru jauh dari prinsip keadilan sosial.
2. Komersialisasi Politik dan Demokrasi Transaksional: Politik biaya tinggi (high-cost politics) memaksa kekuasaan berorientasi pada pengembalian modal dan kompromi dengan pemilik modal (oligarki). Cita-cita sila keempat dan Keutamaan Publik (public virtue) tergerus oleh pragmatisme kekuasaan.
3. Krisis Keteladanan Elit (Crisis of Exemplary Leadership): Ketidakselarasan antara ucapan dan tindakan pejabat publik meruntuhkan social trust. Ketika kesederhanaan dan kepatuhan hukum diserukan kepada rakyat, namun kemewahan dan kebal hukum diperpertontonkan oleh elit, sinisme publik atas nilai kepahlawanan tidak dapat dihindari.
4. Dominasi Keadilan Prosedural atas Keadilan Substantif: Penegakan hukum kerap terjebak pada kepatuhan teks formal belaka sehingga hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan substantif yang membela kelompok rentan sering kali kalah oleh dominasi akses ekonomi dan politik.
Strategi Ideal: Mengembalikan Kekuasaan ke Koridor Etika Perjuangan
Guna mengatasi kendala struktural tersebut, bangsa ini memerlukan transformasi nyata agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti pada rutinitas seremoni belaka:
– Reorientasi Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Substantif: Penegakan hukum harus dibebaskan dari pembajakan modal dan kekuasaan. Penegak hukum dituntut memiliki keberanian moral-profetik untuk menghadirkan keadilan yang nyata dirasakan oleh rakyat kecil, bukan sekadar keadilan di atas kertas laporan administrasi.
– Reformasi Sistem Politik dan Akuntabilitas Tata Kelola: Memutus rantai politik transaksional melalui penataan kembali biaya Pemilu, transparansi dana partai dan pembatasan intervensi modal oligarki. Kekuasaan harus dikembalikan sebagai alat pengabdian rakyat, bukan komoditas bisnis.
– Pembudayaan Keteladanan Nyata (Praxis Leadership): Nilai pahlawan tidak lagi ditanamkan melalui doktrin kaku, melainkan melalui contoh konkret para pemimpin-dalam kesederhanaan gaya hidup, penolakan tegas terhadap suap/gratifikasi serta kesiapan menanggung risiko politik demi membela kepentingan umum.
– Perguruan Tinggi dan Warga Negara sebagai Benteng Moral (Civil Society): Perguruan tinggi harus independen sebagai pusat pemikiran kritis dan pengawal kebijakan negara. Masyarakat pun perlu terus merawat keberanian moral untuk menolak politik uang, kritis terhadap kesewenang-wenangan dan aktif mengawal keadilan.
Sumatera Utara dan Tanggung Jawab Melanjutkan Perjuangan
Bagi masyarakat Sumatera Utara, Hari Pahlawan memiliki makna yang dekat dengan sejarah daerahnya. Perjuangan Sisingamangaraja XII dan berbagai tokoh pergerakan dari Sumatera Utara mengajarkan bahwa keberanian mempertahankan martabat dan kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari pengorbanan.
Warisan tersebut seharusnya menjadi kekuatan moral dalam membangun Sumatera Utara yang lebih adil, berintegritas dan sejahtera.
Pembangunan daerah tidak cukup diukur dari berdirinya gedung megah, bertambahnya pusat perdagangan atau terselenggaranya kegiatan seremonial. Pembangunan harus dinilai dari kualitas pendidikan, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, kepastian hukum, terbukanya lapangan pekerjaan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah pedesaan dan pesisir.
Dari Penghormatan Menuju Pembuktian
Sudah saatnya peringatan Hari Pahlawan bergerak dari ruang simbolik menuju tindakan nyata. Pemerintah perlu membuktikan penghormatan kepada pahlawan melalui pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang adil dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus menjaga independensi dan profesionalitasnya. Lembaga pendidikan perlu menanamkan keberanian moral, kejujuran serta kepedulian sosial.
Pada akhirnya, penghormatan tertinggi kepada pahlawan bukanlah banyaknya karangan bunga di makam mereka, panjangnya pidato kenegaraan atau kemeriahan upacara setiap November. Penghormatan tertinggi adalah keberanian membangun bangsa yang lebih jujur, adil dan manusiawi.
Sebab, pahlawan tidak hanya membutuhkan tempat dalam ingatan sejarah. Nilai perjuangan mereka membutuhkan tempat dalam hati nurani, kebijakan negara dan tindakan nyata setiap anak bangsa.
Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026. Merdeka bukan sekadar warisan. Merdeka adalah amanah yang harus terus diperjuangkan. (*)
