Home Blog Page 104

DPR dan DPD RI Bentuk Kaukus Perdamaian Dunia, M Nuh: Kita Berharap Pelaksanaan Ibadah Haji On Schedule

JAKARTA, SumutPos.co– Di tengah hitungan minggu menjelang pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, peperangan masih menyelimuti kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, memicu kekhawatiran global, terutama terkait keselamatan ratusan ribu jemaah haji yang akan segera memadati tanah suci.

Merespons situasi darurat tersebut, sejumlah anggota DPR dan DPD RI mengambil langkah konkret dengan mendeklarasikan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Kaukus lintas fraksi ini diinisiasi nama-nama beken parlemen, di antaranya Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Ahmad Irawan (Fraksi Golkar), Saleh P Daulay (Fraksi PAN), Mardani Ali Sera (Fraksi PKS), Sofyan Dedi (Fraksi PDIP), Eva Monalisa (Fraksi PKB), hingga Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH Muhammad Nuh MSP. Total sebanyak 30 legislator bergabung dalam gerakan ini sebagai bentuk desakan diplomatik dari jalur parlemen.

Anggota DPD RI KH Muhammad Nuh MSP menegaskan, keamanan jamaah haji adalah poin krusial yang melatarbelakangi lahirnya kaukus ini. Meski Pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Agama RI telah memberikan jaminan keamanan, risiko sasar-nyasar konflik di wilayah udara dan perairan Timur Tengah tetap menjadi hantu menakutkan bagi calon jamaah.

“Dalam diskusi kami, mengemuka kekhawatiran besar jangan sampai perang antara Iran melawan Amerika dan Israel ini mengganggu persiapan dan prosesi ibadah jemaah haji kita. Kita ingin memastikan de-eskalasi terjadi segera,” ujar Muhammad Nuh dalam keterangannya yang diterima Sumut Pos, Selasa (7/4/2026).

Lebih lanjut, Nuh menjelaskan, dampak perang tidak hanya soal fisik, tapi juga ekonomi. “Kita sudah merasakan dampaknya. Harga BBM berpotensi melonjak dan ini membebani rakyat. Kegiatan rutin tahunan haji tidak boleh terganggu oleh peristiwa ini,” tambahnya.

Dalam deklarasi tersebut, WPPC merumuskan 10 tuntutan sikap yang tegas. Selain mendesak de-eskalasi demi keamanan haji, kaukus juga mengecam keras agresi militer yang memperluas konflik dan memakan korban sipil.

Salah satu poin yang paling menggetarkan adalah kecaman atas serangan yang menimpa pasukan perdamaian PBB (UNIFIL). Kaukus mengutuk keras serangan Israel yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI di wilayah konflik dan menuntut jaminan keamanan penuh bagi para peacekeepers.

Berikut 10 poin sikap WPPC:
1. Mengecam Agresi Militer: Menolak segala bentuk perluasan konflik bersenjata.
2. Keamanan Haji: Menuntut de-eskalasi segera di Timur Tengah.
3. Perang Bukan Solusi: Menolak perang sebagai instrumen politik internasional.
4. Gencatan Senjata Total: Mendesak penghentian perang tanpa syarat di Iran, Israel, dan Lebanon.
5. Perlindungan Sipil: Menuntut kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa.
6. Kedaulatan Peacekeepers: Mengutuk pembunuhan prajurit TNI di bawah bendera PBB.
7. Diplomasi Aktif RI: Mendorong pemerintah menjadi garda terdepan perdamaian.
8. Penguatan PBB: Mendesak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi konkret.
9. Anti-Intervensi: Menolak campur tangan militer asing yang memperluas perang.
10. Jalur Multilateral: Mengedepankan dialog konstruktif dan inklusif.

Rencana Sambangi Kedutaan Besar
Sebagai langkah lanjutan, Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia berencana menyambangi kedutaan besar negara-negara yang terlibat konflik dalam waktu dekat. Mereka membawa misi tunggal: menyampaikan keresahan umat Islam dunia dan mendesak dilakukannya gencatan senjata segera.

“Ini adalah upaya kita bersama untuk meredam potensi konflik global. Dunia butuh ketenangan, dan jemaah haji kita butuh kepastian untuk beribadah dengan khusyuk,” tutup Muhammad Nuh.

Aksi nyata dari Senayan ini diharapkan mampu memberikan tekanan diplomatik tambahan bagi terciptanya stabilitas di Timur Tengah, sekaligus memastikan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026 berjalan lancar. (adz)

Dorong Pertanian dan Pariwisata Toba, DPRD Sumut Dukung Investor Jepang

Anggota Komisi D DPRD Sumut, Viktor Silaen
Anggota Komisi D DPRD Sumut, Viktor Silaen

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dukungan terhadap masuknya investasi asing kembali digaungkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut). Kali ini, perhatian tertuju pada potensi besar sektor pertanian dan pariwisata di Kabupaten Toba yang dilirik investor asal Jepang.

Anggota Komisi D DPRD Sumut, Viktor Silaen, menyatakan pihaknya menyambut positif ketertarikan investor Jepang dalam menjalin kerja sama di sektor pertanian, pariwisata, hingga energi.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul kunjungan investor Jepang, Kato Kosuke dan Isono, ke Toba pada 2 April 2026 lalu. Kunjungan itu diterima langsung oleh Bupati Toba, Effendi Sintong Napitupulu.

“Kita tentu menyambut dan mendukung ketertarikan investor Jepang ini. Ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan pariwisata di Toba,” ucap Viktor, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Toba. Ia menyebutkan, sekitar 90 persen warga menggantungkan hidup dari sektor tersebut, sementara sisanya bekerja sebagai ASN, TNI, dan Polri.

“Artinya, ketika sektor pertanian berkembang, maka kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat,” ujar Politisi Golkar itu.

Ia menilai, konsep pengembangan kedepan tidak bisa hanya berfokus pada produksi pertanian semata, tetapi harus dikombinasikan dengan sektor pariwisata melalui konsep agrowisata.

Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah lain di Sumatera Utara, seperti kawasan pertanian jeruk di Kabupaten Karo yang telah menjadi daya tarik wisata.

“Di Karo, wisatawan bisa datang langsung ke kebun jeruk, memetik buah, dan menikmati suasana alam. Konsep seperti ini sangat potensial diterapkan di Toba,” katanya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Sumut, maupun pemerintah Kabupaten Karo dalam memfasilitasi kemudahan investasi, khususnya dalam hal perizinan dan regulasi.

“Dukungan masyarakat juga penting, agar kerja sama dengan investor dapat berjalan optimal. Artinya, pemerintah juga harus dapat memfasilitasi komunikasi antara para investor dan masyarakat,” tuturnya.

Tak hanya pemerintah daerah, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk media massa, dalam mengawal proses investasi tersebut, baik dari sisi perkembangan maupun capaian di lapangan.

“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, investor, dan media menjadi kunci agar potensi besar Kabupaten Toba benar-benar bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.(map/azw)

Warga Labuhanbatu Temukan Mortir

AMANKAN MORTIR: Tim Brimob Polda Sumut melakukan prosesi mengamankan lokasi penemuan mortir di Labuhanbatu, Minggu (5/4) (fajar)
AMANKAN MORTIR: Tim Brimob Polda Sumut melakukan prosesi mengamankan lokasi penemuan mortir di Labuhanbatu, Minggu (5/4) (fajar)

LABUHANBATU – Seorang warga di Lingkungan Danau Balai A, Kelurahan Danaubalai, Kecamatan Rantau Selatan, Fikrayansyah Hasibuan (18), selamat dari maut, Minggu (5/4). Pengusaha kilang batubata itu, kaget saat ujung sekopnya membentur benda keras logam saat membolak-balikan tanah liat untuk bahan pembuatan batu-bata

Fikrayansyah awalnya mengira itu hanya batu atau besi tua bekas pondasi. Namun saat tanah di sekitarnya dibersihkan, tampak sebuah tabung besi mirip mortir, bahan peledak sisa masa lalu yang masih sangat berbahaya. Temuan di lokasi itu langsung dilaporkan ke pihak aparat Babinsa, Bhabinkamtibmas.

Mendapat informasi itu,  jajaran Polres Labuhanbatu bergerak, Senin (6/4/2026), ke lokasi temuan. Polisi langsung memasang police line atau garis kuning yang melingkari radius puluhan meter dari titik penemuan.

Pejabat sementara (Ps) Kabag Ops Polres Labuhanbatu, AKP Rasidin, menjelaskan bahwa standar operasional penanganan bahan peledak langsung diaktifkan.

“Kami prioritaskan keselamatan warga. Setelah dipastikan area steril, kami koordinasikan dengan Tim Gegana Brimob Polda Sumatera Utara,” ujarnya.

Mortir yang ditemukan diduga merupakan peninggalan masa konflik atau latihan militer di masa lampau. Kondisinya masih utuh, dan kandungan bahan peledak di dalamnya dinilai masih aktif.

Proses evakuasi pun dilakukan di tempat terbuka, jauh dari pemukiman. Dengan prosedur ketat, tim Gegana berhasil memusnahkan mortir tersebut melalui ledakan terkendali. Tidak ada korban, tidak ada kepanikan berkepanjangan.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu Endrajaya, melalui Pelaksana tugas (Plt) Kasi Humas IPTU Arwin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Fikri. “Keberanian dan kesadaran warga untuk segera melapor adalah kunci utama. Jika dia memilih membongkar atau memindahkannya sendiri, bisa jadi kita bicara tentang tragedi,” ungkap Arwin.

AKBP Wahyu menegaskan bahwa kehadiran Polres Labuhanbatu adalah untuk masyarakat. “Kami pastikan setiap potensi bahaya bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Namun tanpa peran serta warga, semua akan sulit,” tegasnya melalui pernyataan tertulis. (fdh/azw)

Warga Minta Rambu Lalin RS Gunungtua Diaktifkan

RAMBU TAK BERFUNGSI: Rambu Lalin ke RSU Gunungtua tidak berfungsi.
RAMBU TAK BERFUNGSI: Rambu Lalin ke RSU Gunungtua tidak berfungsi.

PALUTA, SUMUTPOS.CO – Pemandangan ironis menyelimuti kawasan Rumah Sakit Umum (RSU) Gunungtua di jalur lintas Gunungtua-Sibuhuan. Akses utama menuju rumah sakit tersebut justru dibiarkan gelap tanpa peringatan lalu lintas (lalin) yang berfungsi.

Bukan hitungan bulan, menurut warga sekitar, rusaknya rambu-rambu atau lampu peringatan (warning light) di lokasi tersebut disinyalir sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

Rumah sakit seharusnya menjadi tempat menyelamatkan nyawa, namun akses masuknya kini justru menyerupai ‘jalur maut.’

“Sudah bertahun-tahun dibiarkan padam. Padahal ini jalan lintas, kencang-kencang mobil lewat sini. Kita yang mau masuk ke rumah sakit atau warga yang lewat harus ekstra hati-hati, kalau tidak bisa adu kambing,” ujar Siregar salah satu warga yang sering melintas di jalur tersebut.

Keberadaan rambu lalu lintas di area rumah sakit bukan sekadar hiasan jalan. Berdasarkan regulasi keselamatan jalan raya, area fasilitas kesehatan wajib memiliki penanda yang jelas guna:

Memberikan prioritas bagi ambulans yang membawa pasien darurat. Memberi peringatan kepada pengendara untuk menurunkan kecepatan.

Melindungi pejalan kaki dan keluarga pasien yang menyeberang.

Hanya saja, sangat disayangkan, di tengah statusnya sebagai fasilitas publik utama, aspek keselamatan di depan RSUD Gunungtua seolah terlupakan dari radar pemeliharaan dinas terkait.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih mempertanyakan komitmen pemerintah daerah maupun dinas perhubungan dalam membenahi fasilitas ini. Apakah harus menunggu jatuhnya korban jiwa di depan gerbang rumah sakit sebelum lampu peringatan itu kembali menyala?

Masyarakat berharap perbaikan segera dilakukan. Bukan hanya demi estetika kota, tapi demi selembar nyawa yang mungkin terancam setiap kali melintasi jalur tersebut. (mag-12/azw)

Listrik Padam, Layanan Pajak Rantauprapat Terkendala

KORSLETING LISTRIK: Insiden korsleting arus pendek listrik menyebabkan pelayanan pajak di KPP Rantauprapat terkendala, Senin (6/4). (fajar)
KORSLETING LISTRIK: Insiden korsleting arus pendek listrik menyebabkan pelayanan pajak di KPP Rantauprapat terkendala, Senin (6/4). (fajar)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Belasan wajib pajak (WP) mengeluhkan pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Rantauprapat di Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Senin (6/4).  Alasan insiden indikasi korsleting arus listrik, seluruh pelayanan perpajakan tertunda. Dan, insiden itu menarik perhatian sejumlah wajib pajak (WP) yang ingin melakukan pengisian layanan perpajakan.

Sejumlah WP akhirnya menunda aktivitas untuk urusan mendapatkan layanan administrasi, penyuluhan, dan pengawasan pajak. Baik layanan pendaftaran NPWP, pelaporan SPT (e-Filing), pembuatan kode billing (e-Billing), permohonan sertifikat elektronik, hingga konsultasi pajak.

Informasi diterima, batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 semakin mepet. Meskipun sempat diperpanjang hingga 30 April 2026.

“Sudah ketiga kalinya kami datang ke kantor pajak ini. Tapi pelaporan SPT tahunan, gagal,” ungkap dua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bidang kesehatan kepada sejumlah wartawan.

Saat pertama mereka datang, tak berhasil karena layanan sistem bermasalah. Dan saat ini, juga tertunda karena terjadinya korsleting listrik.

Padahal, mereka datang dari Puskesmas di kawasan pesisir Labuhanbatu yang memiliki jarak tempuh sangat jauh dan butuh waktu.

“Kami datang dari Puskesmas Desa Sei Pegantungan, kecamatan Panai Hilir,” ulasnya.

Karena kondisi itu, mereka terpaksa menunda kewajiban memberikan pelaporan dokumen  pajak yang wajib disampaikan warga negara Indonesia (orang pribadi atau badan).

“Terjadi korstleting jaringan listrik yang bersebelahan dengan kamera pengawas (CCTV)  dengan mesin pendingin,” ujar sumber di kantor tersebut.

Sumber mengakui penggunaan daya listrik relatif besar dan diduga kualitas instalasi dengan sejumlah alat elektronik tidak mendukung.

Konon, gedung tersebut mesti menyediakan daya besar untuk mampu menghidupkan puluhan mesin pendingin ruangan, lampu dan perangkat komputer.

Mengantisipasi risiko lebih besar, pihak pengamanan gedung menyemprotkan racun api. Kemudian, seluruh jaringan arus listrik ke gedung dipadamkan.

Sedangkan, Kepala KPP Pratama, Teguh S saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya insiden itu. Namun, setelah sejumlah petugas layanan gangguan listrik dari PT PLN yang datang ke lokasi dilakukan penyisiran sumber korsleting dan menyelesaikan permasalahannya.  “Sudah dapat diatasi. Masalahnya sudah selesai. Layanan sudah pulih kembali,” tandasnya. (fdh/azw)

Sidang Dugaan Penjualan Aset PTPN: Aturan 20 Persen Lahan Masih Terkendala Teknis

MEDAN, SumutPos.co – Sidang lanjutan dugaan penjualan aset PTPN kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Senin (6/4/2026). Dalam persidangan tersebut, ahli hukum mengungkap, kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara hingga kini belum memiliki aturan teknis yang jelas.

Ahli hukum administrasi negara Ahmad Redi menyampaikan, peraturan Menteri ATR BPN Nomor 165 tahun 2021 menjelaskan mengenai kewajiban penyerahan lahan 20 persen terhadap negara. “Aturan itu menjelaskan, pemberian dilakukan sebelum proses peralihan hak guna bangunan. Artinya, dalam bentuk hak guna usaha yang kemudian diserahkan oleh pemilik HGU,” kata Redi.

Namun, Redi juga menjelaskan, hingga saat ini belum terdapat petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) terkait kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. “Bagaimana soal penyerahan kewajiban 20 persen peralihan hak guna bangunan ke hak guna bangunan, memang iya tidak ada dalam juklak dan juknis, tidak ada,” ujar Redi.

Menurut Redi, dalam ketentuan Pasal 165 Permen ATR/BPN, kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara telah diatur sejak regulasi tersebut diberlakukan pada 2021. Sementara Pasal 166 lebih menitikberatkan pada persyaratan perubahan hak.

“Pada pasal 166 itu mengenai persyaratan. Setahu saya, tidak ada juklak dan juknis soal penyerahan. Kalau baca regulasi, pasal 166 syarat perubahan HGU ke HGB. Perubahan, permohonan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pejabat tertentu untuk melihat data fisik dan yuridisnya. Dalam hal ini yang akan menyerahkan adalah pemegang HGU, dia yang akan memberikan kepada lahan negara,” beber Redi.

Ia juga menjelaskan, perubahan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dapat terjadi karena dua hal, yakni perubahan rencana tata ruang wilayah atau kebutuhan pembangunan oleh pemerintah.

Dalam persidangan, Redi turut menjawab sejumlah pertanyaan dari jaksa maupun kuasa hukum terdakwa. Termasuk terkait pelaksanaan kewajiban penyerahan lahan yang dinilai masih menghadapi kendala teknis.

Sementara itu, saksi Hernold Ferry Makawimbang, yang melakukan penghitungan kerugian negara, menyebutkan bahwa perhitungan kerugian negara dilakukan berdasarkan nilai tanah yang belum diserahkan kepada negara. “Jadi yang kami hitung adalah HGU. Kami rata ratakan dalam HGU itu harganya Rp1 juta per meter. Jadi kami melihat bagaimana 20 persen kewajiban terhadap negara total Rp263 milliar,” ujarnya.

Kuasa hukum mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, Fernades Raja Saor, dalam persidangan juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyatakan kesiapan
untuk memenuhi kewajiban tersebut, tetapi terkendala oleh belum adanya aturan teknis.

“Kami sudah lakukan permohonan, kami sudah bersedia lakukan untuk penyerahan 20 persen kepada negara. Tapi kami tidak memiliki kewenangan mengatur penyerahan karena kekosongan aturan, dan kepada siapa lahan itu akan diberikan,” kata Fernandes.

Selain Redi dan Hernold, dua saksi ahli lainnya juga dihadirkan dalam persidangan, yakni Iwan Budiyono selaku auditor keuangan, Suherwin sebagai akuntan publik, dan Dr. Hernold Ferry Makawimbang yang melakukan penghitungan kerugian negara.

Suherwin menjelaskan, pihaknya melakukan penilaian terhadap tujuh lokasi yang telah berstatus HGB dan dikelola oleh PT Nusa Dua Propertindo (NDP) bersama PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR).

“Asumsi kami, penilaian kami bahwa pada 7 lokasi HGU yang diubah ini akan dibuat perumahan dan kami melakukan penilaian terhadap 93 hektare tanah yang sudah adanya bangunan. Dan kami melakukan penilaian untuk kewajiban dari 93 hektare dari 20 persen tadi. Angkanya kami dapat berdasarkan perhitungan pasar mencapai Rp197 milliar dalam kondisi kosong,” ujarnya. (adz)

Dandim 0205/TK Bangun Jembatan Garuda

GROUNDDBREAKING: Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan mengikuti video conference bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendi Antariksa dalam rangka groundbreaking pembangunan jembatan Garuda.
GROUNDDBREAKING: Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan mengikuti video conference bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendi Antariksa dalam rangka groundbreaking pembangunan jembatan Garuda.

KARO, SUMUTPOS.CO – Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan mengikuti video conference bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendi Antariksa dalam rangka groundbreaking pembangunan jembatan Garuda.

Kegiatan video conference tersebut bertempat di lokasi pembangunan Jembatan Garuda Desa Lau Garut, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Senin (6/4). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Karo.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Danrem 022/PT Kolonel Inf Shandi Kamidianto, Danrem 023/KS Kolonel Inf Iwan Budiarso, Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan, Kades Lau Garut Jalan Perangin-angin dan Para Dandim Jajaran Kodam 01/BB.

Usai pelaksanaan video conference, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pembagian bantuan sembako kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar.

Dalam keterangannya, Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan mengatakan bahwa pembangunan jembatan Garuda merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Pada pembangunan jembatan Garuda di Kabupaten Karo, terdapat empat titik yang dikerjakan untuk menghubungkan Desa Laugarut ke Kecamatan Mardingding Kabupaten Karo,” ujar Dandim. Lebih lanjut, Dandim berharap pembangunan jembatan di Desa Lau Garut dengan panjang puluhan meter ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses antar wilayah.

“Kami berharap pembangunan jembatan Garuda di Desa Lau Garut ini dapat memberikan manfaat besar bagi warga Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Laubaleng, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut,” pungkasnya.

Dengan dimulainya pembangunan ini, diharapkan infrastruktur di Kabupaten Karo semakin maju dan mampu mendukung mobilitas serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pada pembangunan Jembatan Garuda juga menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten Karo, sekaligus memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. (deo/ila)

Apel Pemko Binjai, Sekda Ingatkan Disiplin ASN

APEL: Apel gabungan Pemko Binjai yang dipimpin Sekda Chairin Simanjuntak.(Diskominfo Binjai/Sumut Pos)
APEL: Apel gabungan Pemko Binjai yang dipimpin Sekda Chairin Simanjuntak.(Diskominfo Binjai/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai menggelar apel gabungan yang diikuti aparatur sipil negara dan non-ASN, Senin (6/4/2026). Sekretaris Daerah Binjai, Chairin Simanjuntak bertindak sebagai pembina apel gabungan tersebut, dengan pelaksana dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekda kembali mengingatkan disiplin ASN di Kota Binjai. Baginya, penting peningkatan kinerja ASN yang disiplin, berintegritas, hingga profesional, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah guna mewujudkan Kota Binjai yang aman, rukun, dan sejahtera.

Dia juga membacakan sambutan wali kota dengan penekanan bahwa pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan menjaga harmoni sosial di tengah berbagai tantangan. Seperti konflik sosial, radikalisme dan disinformasi.

Upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui peningkatan deteksi dini konflik, pembinaan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi generasi muda, serta penguatan peran FKUB dan organisasi masyarakat dalam menjaga toleransi. Sekda menambahkan, Pemko Binjai akan berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam pelaksanaan survei indeks harmoni Indonesia, sebagai dasar penyusunan kebijakan ke depan.

“Seluruh perangkat daerah diminta mempersiapkan pelaksanaan survei tersebut secara optimal dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.

Dia juga menyampaikan sejumlah hal penting kepada OPD. Di antaranya terkait pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penghematan energi, serta rencana kebijakan kerja.

Menurutnya, penting penghematan energi di lingkungan kerja sesuai surat edaran Wali Kota Binjai, serta rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu.

“Terkait pemeriksaan BPK, hari ini kita akan menerima entry meeting untuk pemeriksaan terinci sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan. Saya minta seluruh OPD mempersiapkan dokumen serta memastikan koordinasi data dan argumentasi berjalan baik agar kita dapat mempertahankan predikat WTP,” pungkasnya. (ted/ila)

Pangdam I/BB Hadiri Ground Breaking Jembatan Perintis

GROUND BREAKING: Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hendy Antariksa saat menghadiri kegiatan ground breaking pembangunan jembatan perintis di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Istimewa/Sumut Pos
GROUND BREAKING: Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hendy Antariksa saat menghadiri kegiatan ground breaking pembangunan jembatan perintis di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Istimewa/Sumut Pos

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pangdam I/Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa menghadiri kegiatan ground breaking pembangunan jembatan perintis di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Senin (6/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan aksesibilitas serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Pangdam Hendy menyampaikan, bahwa pembangunan jembatan di wilayah Sumut merupakan bagian dari program Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan pembangunan.

Dari total 320 jembatan yang direncanakan, sebanyak 144 jembatan telah terbangun, baik jenis Bailey, Aramco, maupun jembatan gantung.

“Jembatan gantung yang dibangun di Kabupaten Langkat ini memiliki panjang 40 meter dan lebar 1,5 meter serta menghubungkan Lingkungan VII Basuki dengan Lingkungan VIII Undian,” katanya.

Ia menjelaskan, pengerjaannya dalam hal ini melibatkan TNI melalui Kodim 0203/Langkat dan masyarakat.

Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti menyampaikan apresiasi atas kontribusi TNI, khususnya Kodam I/BB, dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam Hendy juga berinteraksi bersama Jajaran Kodim dan Forkopimda melalui video conference, peletakan batu pertama, penyerahan 200 bibit pohon durian dan bantuan sembako secara simbolis, serta dialog interaktif dengan masyarakat.

Turut hadir, Irdam I/BB, Danrem 022/PT, para Asisten Kasdam I/BB, para Kabalakdam I/BB, Dandim 0203/Langkat, Kapolres Langkat, Danyon 100/PS, serta unsur Forkopimda lainnya. (dwi/ila)

Pedagang dan Pekerja Pajak Roga Tolak Penutupan Hari Minggu

TOLAK: Para pedagang, pembeli dan pekerja menolak kebijakan Pemkab Karo menutup Pajak Roga.
TOLAK: Para pedagang, pembeli dan pekerja menolak kebijakan Pemkab Karo menutup Pajak Roga.

KARO, SUMUTPOS.CO – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menutup Pasar Tradisional Pajak Roga setiap hari Minggu mendapat penolakan keras dari pengelola, pedagang, petani, pengepul, dan pekerja. Mereka menilai kebijakan tersebut mengganggu mata pencaharian sekaligus menghambat roda ekonomi masyarakat Berastagi.

Pasar Tradisional Pajak Roga, yang terletak di Jalan Djamin Ginting, Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, dikenal sebagai pusat jual beli sayur-mayur dan buah-buahan terbesar di kawasan ini.

Setiap hari, pasar ini selalu ramai dikunjungi pembeli lokal maupun luar daerah Karo, sementara para petani lebih nyaman menjual hasil panennya di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Ratusan pekerja, termasuk tukang bongkar, tukang sorong, dan tenaga muat, juga menggantungkan hidupnya dari kegiatan pasar tersebut.

Namun, pada Minggu (5/4), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Karo Sarjana Purba, didampingi Kasatpol PP Karo Jhon Karnanta dan Kadishub Karo Frolin, mengimbau para pedagang membawa dagangan mereka ke Pasar Pajak Lau Gendek, dengan alasan Pajak Roga tidak beroperasi pada hari Minggu.

Imbauan itu langsung memicu protes dari pengurus dan pedagang. Mereka menilai kebijakan ini “mendadak” dan berpotensi sebagai intervensi kepentingan segelintir pihak, sehingga merugikan banyak orang.

“Setiap pajak tradisional sebaiknya buka setiap hari dan didukung pemerintah. Biarkan petani dan pedagang memilih kapan mereka beraktivitas. Jangan ada unsur paksaan atau intervensi, apalagi saat harga sayur-mayur sedang murah. Pemerintah seharusnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat,” tegas pedagang, Tambak Tarigan.

Hal senada disampaikan Daniel Bangun dan warga Berastagi, A Karo-Karo, yang menekankan bahwa Pajak Roga sangat membantu masyarakat, pedagang, dan petani jika buka setiap hari, termasuk Minggu.

Seorang pembeli sekaligus pengepul sayur-mayur, BRB (52), menambahkan bahwa pasar yang luas dan nyaman membuat transaksi lebih lancar. “Kalau Pajak Roga tidak buka hari Minggu, kami kehilangan kesempatan menjual ke pembeli yang datang setelah pulang gereja,” ujarnya.

Para pekerja pasar juga berharap kebijakan penutupan dibatalkan. “Kami sudah nyaman dan aman bekerja di sini selama 10 tahun. Pajak Roga harus tetap buka setiap hari,”ujar  Bambang Setiawan Munthe (36), mewakili rekan-rekannya sebagai para pekerja tukang sorong dan tukang bongkar muat dan tukang kilo.

Di sisi lain, Kepala Disperindag Karo Sarjana Purba, mengaku pihaknya tengah melakukan sosialisasi agar pedagang membawa dagangan ke Pajak Lau Gendek pada hari Minggu, namun tidak memberikan penjelasan rinci terkait alasannya.

Penolakan ini menjadi sorotan penting bagi Pemkab Karo agar merumuskan kebijakan yang bijak, tidak merugikan pedagang, petani, dan pekerja pasar, serta tetap mendukung ekonomi rakyat Berastagi. (deo/ila)

1...103104105...15,769Page 104 of 15,769