29 C
Medan
Tuesday, April 14, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1056

Pembangunan BRT di Medan Segera Dilakukan, Berikut Daftar 17 Koridornya

Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis.

MEDAN, SUMUTPOS,CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan memastikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera merealisasikan rencana layanan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan.

Nantinya, akan ada 17 koridor BRT yang melintas di Kota Medan. 15 koridor diantaranya merupakan kewenangan Pemko Medan karena beroperasi di dalam Kota Medan. Sementara, 2 koridor lainnya merupakan kewenangan Pemprov Sumut karena beroperasi hingga kabupaten/kota di luar Kota Medan.

Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, mengungkapkan bahwa pembangunan jalur untuk BRT disepakati akan dimulai bulan Februari atau Maret 2024.

“Total dari 17 koridor yang akan dibangun, 15 koridor merupakan kewenangan Pemko Medan. Sementara, 2 koridor lagi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Sumut),” ucap Iswar, Rabu (11/10/2023).

Dijelaskan Iswar, nantinya akan ada 551 unit bus yang akan beroperasi di 17 koridor tersebut. Diharapkan, jumlah armada tersebut dapat melayani kebutuhan masyarakat atas layanan moda transportasi massal modern.

“Nantinya akan ada 551 unit bus. Dari 551 unit itu, kebutuhan armada dalam kota sebanyak 468 unit. Kemudian dari jumlah 551 bus tersebut, 50 persennya adalah bantuan bus listrik dari Kemenhub,” ujarnya.

Rencana pembangunan layanan BRT ini, sambung Iswar, merupakan bentuk keseriusan Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam menciptakan moda transportasi perkotaan yang modern di Kota Medan.

“Sebab, kemajuan layanan transportasi di sebuah perkotaan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan kota tersebut,” katanya.

Dilanjutkan Iswar, dengan disediakannya layanan BRT oleh Kementerian Perhubungan, masyarakat diharapkan dapat mengubah kebiasaannya dari menggunakan alat transportasi pribadi ke alat transportasi massal tersebut. Dengan begitu, masalah kemacetan yang terjadi di Kota Medan dapat teratasi.

“Kita harapkan BRT dapat menjawab kebutuhan masyarakat atas angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau dan tentunya tepat waktu,” tuturnya.

Dijelaskan Iswar, adapun 15 koridor BRT yang akan menjadi kewenangan Pemko Medan, yakni;

1. Flamboyan – Jalan Hj Ani Idrus
2. Terminal Amplas – Plaza Medan Fair
3. Simpang Pemda – Plaza Medan Fair
4. Terminal Amplas – Terminal Pinang Baris
5. Terminal Amplas – Plaza Medan Fair
6. Terminal Pinang Baris – Stadion Teladan
7. Cemara – Stadion Teladan
8. Simpang Hj Ani Idrus – Terminal Penumpang Bandar Deli
9. Karya Wisata – Plaza Medan Fair
10. Simpang Hj Ani Idrus – RS Imelda.

11. Medan Labuhan – Simpang Hj Ani Idrus
12. Delitua – Stasiun Kereta Api Bandar Khalifa
13. Citraland Gamacity – RS Adam Malik
14. RS Adam Malik – Plaza Medan Fair
15. Terminal Pinang Baris – Terminal Amplas (via Ringroad).

“Sementara itu, dua koridor lainnya yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut yaitu Stasiun Lubuk Pakam – Terminal Amplas, dan Terminal Ikan Paus Binjai – Pusat Pasar Kota Medan,” pungkasnya.
(map/ram)

Masyarakat Desa Pertanyakan Kinerja BPD Sialang Muda

Kantor Kepala Desa Sialang Muda

HAMPARAN PERAK, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Desa Sialang Muda Kabupaten Deliserdang mulai mempertanyakan kinerja para pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sialang Muda. Menurut para warga, para pengurus seperti tidak memiliki kerja dan hanya menikmati tunjangan bulan. Bukan itu saja, hampir setahun ini, kantor BPD Sialang Muda tidak pernah terlihat terbuka.

Karena tidak pahamnya Tupoksi Masyarakat Desa tersebut banyak mengeluhkan etos kerja BPD Desa Sialang Muda atas ketidak pahaman BPD terkait Tupoksi BPD Banyak dikeluhkan masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh salah seorang warga Desa Sialang Muda AN yang menyatakan sejak dibentuk pada 2020 lalu, tidak banyak yang dikerjakan para pengurus BPD Sialang Muda. Padahal, dana desa sudah dicairkan.

“Mungkin mereka tidak mengerti tupoksi kerja mereka, sehingga terlihat hanya santai. Selama tahun 2023 ini, kita tidak pernah melihat pengurus maupun ketua BPD Desa Sialang Muda dalam kegiatan masyarakat seperti pengerjaan drainase, rabat beton, dan lain sebagainya,” ungkapnya, Selasa (10/10/2023).

Selain itu, dari kabar yang didengarnya, secara pengawasan dalam penggunaan Dana Desa BPD banyak mengarahkan ke Pemerintah Desa yang baru, masyarakat tidak mendapatkan jawaban yang konkrit kepada BPD sebagai pengawasan di Desa Sialang Muda. Selain itu, laporan pertanggung jawaban dalam penggunaan dana desa juga belum ada disampaikan.

Ia pun menambahkan, Sekretariatan Kantor BPD Desa Sialang Muda tidak pernah dibuka lagi selama tahun anggaran 2023 yang alasannya hingga saat ini belum diketahui.

“Kita, masyarakat tidak pernah melihat BPD dalam pengerjaan proyek, rabat beton, drainase (parit) yang merupakan Aset desa, ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat,” tambahnya.

Ketua BPD Desa Sialang Muda, Selamat Mukhlis ketika dikonfirmasi Sumut Pos, terkait keluhan warga melalui telepon seluler tidak menjawab.(mag-1/ram)

11.250 M³ Sampah Berhasil Diangkut Dari Sungai Deli

SAMPAH: Evaluasi Pelaksanaan Gotong Royong Sungai Deli Kolaborasi Pemko Medan dengan TNI AD yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, H.M Sofyan di Kantor SatPol PP Kota Medan, Selasa (10/10/2023) petang. Dari rapat ini diketahui, Sungai Deli sudah dibersihkan sepanjang 11.450 meter. Dari total itu, sebanyak 11.250 m³ sampah berhasil diangkut dari dalam sungai.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gotong Royong Bersih Sungai Deli yang merupakan kolaborasi Pemko Medan dengan TNI AD terus berjalan. Sejak 27 September hingga 9 Oktober 2023 lalu, gotong royong dengan mengusung tema ‘Peduli Deli’ ini telah dilaksanakan dalam 4 sektor dan berhasil membersihkan Sungai Deli sepanjang 11.450 meter. Dari total itu, sebanyak 11.250 m³ sampah berhasil diangkut dari dalam sungai.

Hal itu terungkap dalam Evaluasi Pelaksanaan Gotong Royong Sungai Deli Kolaborasi Pemko Medan dengan TNI AD yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, H.M Sofyan di Kantor SatPol PP Kota Medan, Selasa (10/10/2023) petang.

“Alhamdulillah, hingga kini pembersihan Sungai Deli yang telah kita lakukan sepanjang 11.450 meter. Jumlah sampah yang terangkut sebanyak 11.250 m³,” ucap Sofyan.

Dengan begitu, kata Sofyan, kegiatan gotong royong itu telah berhasil merealisasikan 16,74 persen dari 68.400 meter target yang ditetapkan, baik sisi kiri dan kanan Sungai Deli.

“Mulai Sektor 1, yaitu mulai Tol Belawan sampai Sektor 4 di Kanal Johor. Ada sekitar 56.950 meter sisa kerja yang harus kita selesaikan,” ujar Sofyan.

Sementara untuk pengorekan sedimen akibat pendangkalan dan penyempitan Sungai Deli yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II berkolaborasi dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan telah berhasil menyelesaikan sepanjang 1.242 meter. Sementara sedimen yang berhasil diangkat sebanyak 2.025 m³.

Didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan H.M. Husni, perwakilan Kodam I/BB, Kodim 0201/Medan serta BWS Sumatera II, Sofyan menjelaskan bahwa pembersihan Sungai Deli dibagi dalam 4 Sektor Wilayah Kerja. Dijelaskannya, Sektor 1 mulai Tol Belawan sampai RS Delima sepanjang 9,3 km melibatkan 599 orang.

Selanjutnya di Sektor 2 mulai dari RS Delima sampai RS Martha Friska sepanjang 8,9 km (515 orang), Sektor 3 mulai RS Martha Friska sampai Jalan Palang Merah sepanjang 7,5 km (520 orang) dan Sektor 4 mulai Jalan Palang Merah sampai Kanal Johor sepanjang 8,5 km (539 orang).

Dalam evaluasi tersebut, masing-masing Komandan Sektor menyampaikan progres pengerjaan pembersihan Sungai Deli yang telah dilakukan, termasuk kendala yang dialami.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Kota Medan Muhammad Yunus, selaku Komandan Sektor 1 menyampaikan, realisasi kerja yang telah mereka lakukan mulai dari Lapas Lingkungan VII, Kelurahan Martubung sampai dengan Jalan Ileng, Kelurahan Rengas Pulau sepanjang 3.400 meter dari 18.600 meter yang ditetapkan.

Yunus melaporkan, personel yang diturunkan setiap harinya sebanyak 476 orang didukung 3 unit truk typer, 1 unit truk kontainer, 3 unit becak kebersihan, 3 unit mobil pickup patroli, 2 unit eskavator dan 5 unit amphibi. “Jumlah sampah yang terangkut sebanyak 4.760 m³,” ungkap Yunus seraya menambahkan kendala yang dialami yakni pemangkasan kayu di lereng sungai, menaikkan kayu dari lereng sungai ke atas dan jarak tempuh kerja terbilang jauh.

Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Gelora Ginting selaku Komandan Sektor 2 menyampaikan capaian progres yang telah dilakukan hingga kini, ujarnya realisasi kerja yang telah dilakukan sepanjang 2.950 meter dari 17.800 meter target kerja. Pembersihan yang telah dilakukan itu, sebutnya, mulai dari belakang RS Delima sampai Warung Makita.

“Sampah yang berhasil kita angkut sebanyak 2.830 m³. Pembersihan yang dilakukan rata – rata melibatkan sebanyak 471 orang setiap harinya serta didukung beko loader (1 unit), dump truk (2 unit) dan truk typer (1 unit). Guna mendukung kelancaran pembersihan yang dilakukan, kita membutuhkan perbaikan mesin senso, tali penghubung sisi timur dan barat Sungai Deli, armada pengangkut sampah dari TPA serta ban pelampung,” jelas Gelora.

Kemudian, Camat Medan Barat T Roby Chairi selaku Dansub Sektor 3 mengungkapkan, realisasi pembersihan telah dilakukan mulai dari RS Martha Friska sampai Jalan Inspeksi Lingkungan VI Pulo Brayan Kota sepanjang 1.700 meter dari 15.000 meter target yang ditetapkan.

“Personel harian yang diturunkan sebanyak 427 orang, sedangkan sampah yang diangkat sebanyak 860 m³. Pembersihan dilakukan didukung dengan typer (10 unit), beko (1 unit), truk tangga (1 unit), dump truk (2 unit), ekskavator ampibi (1 unit), dan long arm (1 unit),” terang Roby.

Adapun kendala yang dialami, ungkap Roby, dalam kelancaran pembersihan Sungai Deli di antaranya terbatasnya dump truk untuk pengangkutan sampah. Kemudian, kesulitan dalam pengangkutan hasil pemangkasan pohon di tengah sungai serta akses jalan yang sempit dikarenakan berada di daerah pemukiman.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap selaku Komandan Sektor 4 memaparkan, realisasi pembersihan yang telah dilakukan mulai dari Jalan Palang Merah sampai dengan Jalan Brigjen Katamso (Kecamatan Medan Maimun) sepanjang 3.400 meter dari 17.000 meter target yang ditetapkan.

“Rata – rata personel harian yang diturunkan sebanyak 367 orang didukung truk tangga (2 unit) yang standby, truk typer (4 unit), becak sampah (5 unit), ambulans sampah (1 unit) dan perahu karet (2 unit). Jumlah sampah yang berhasil kita angkut sebanyak 2.800 m³,” terang Rakhmat.

Dalam melakukan pembersihan, Rakhmat menuturkan, kendala yang dialami di antaranya tidak terdapat akses masuk untuk alat berat di pemukiman warga, Komplek Rukan, dan pemukiman warga di bantaran sungai. Selain itu, ujarnya tidak terdapat akses masuk truk sampah ke lokasi gotong royong.

“Mobil tangga tidak beroperasi secara maksimal karena terhalang rumah warga. Selain itu, ada warga yang komplain terhadap pembersihan lereng sungai di pemukiman warga serta kenaikan air sungai yang menghambat pembersihan,” ujarnya.

Usai mendengar laporan yang disampaikan masing-masing komandan sektor, Sofyan mengingatkan agar apa yang menjadi permasalahan di setiap sektor harus diselesaikan. Artinya, jelasnya, permasalahan yang ada itu jangan dilangkahi (ditinggalkan) di setiap titiknya.

“Sesuai pesan Pak Wali kepada kita, setiap persoalan yang ditemui dalam pembersihan Sungai Deli harus diselesaikan. Sebab pembersihan dilakukan bukan hanya mengejar target volume, tapi kualitas pekerjaan yang harus dicapai. Ini (kualitas pekerjaan) yang diinginkan Pak Wali,” pungkasnya.
(map/ram)

Beras Diduga Sintetis di Binjai Tidak Ditarik Bulog dari Pasaran

KETERANGAN: Wakil Pimpinan Cabang Bulog Medan, Matius Prananta Sitepu (pegang beras) usai memberikan keterangan didampingi Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Zuhatta Mahadi dan instansi terkait di Balai Kota Binjai.Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Urusan Logistik (Bulog) menanggapi isu beras yang disalurkan mereka diduga mengandung plastik atau sintetis. Meski demikian, Bulog berkeyakinan bahwa beras yang mereka salurkan telah dilakukan uji laboratorium secara mendalam dan tidak seperti apa yang diisukan, diduga mengandung plastik atau sintetis.

Meski isu dugaan beras sintetis bergulir kencang, Bulog juga menegaskan, beras tersebut tidak akan ditarik dari pasaran.

“Tidak (ditarik dari pasaran), kami berkeyakinan hasil uji kami valid,” jelas Wakil Pimpinan Cabang Bulog Medan, Matius Prananta Sitepu, memenuhi undangan pertemuan yang digelar Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Zuhatta Mahadi di Balai Kota Binjai, Selasa (10/10/2023).

Selain Bulog, pertemuan itu juga dihadiri perwakilan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut serta instansi terkait dari Pemerintah Kota Binjai.

Matius yang mewakili Bulog juga mendukung langkah penyidik Satreskrim Polres Binjai untuk melakukan penyelidikan terkait beras diduga sintetis tersebut. Sejalan dengan ini, penyidik juga sudah mengirimkan sampel beras yang diduga sintetis tersebut ke Laboratorium PT Saraswanti Indo Genetech di Bogor.

“Terkait rencana untuk dilakukan uji kualitas, kami mendukung untuk memastikan kembali bahwa beras yang kami salurkan tidak mengandung unsur plastik,” seru dia.

Matius menambahkan, beras yang tersedia di Gudang Bulog saat ini, merupakan beras pemerintah yang diimpor dari beberapa negara. Seperti Vietnam, Thailand, India, Pakistan dan Myanmar.

Untuk dapat tiba di Indonesia, kata Matius, juga telah dilakukan pemeriksaan kualitas yang panjang dan cukup ketat.

“Pertama dari negara pengekspor sendiri, beras itu sebelum naik ke kapal menuju ke Indonesia, sudah melalui pemeriksaan kualitas oleh otoritas pengawas makanan di negara pengirim. Kemudian juga setelah beras sampai di Indonesia, Ada dua badan yang melakukan pemeriksaan,” kata dia.

“Yang pertama Sucofindo, yang memeriksa kualitas juga. Dan kedua, Balai Karentina Kementrian Pertanian. Jadi kalau barang itu hasil ujinya tidak memenuhi, tidak akan bisa dibongkar dan tidak bisa masuk ke gudang kami,” urainya.

Jika hasil uji sudah terpenuhi, disitu lah beras didistribusikan. Salah satu penyalurannya disebut dengan kemasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Sampai dengan September 2023 ini, beras yang masuk di Gudang Bulog Cabang Medan sebanyak 50 ribu ton,” tambahnya.

Sementara, Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura, Marino menjelaskan, pihaknya sudah mendapat wewenang dari pusat untuk mengambil sampel bares yang diduga mengandung kandungan plastik.

“Kami mengambil sampel yang akan kami kirim ke laboratorium terakreditasi. Mohon izin, harapan kita 7 sampai 10 hari sudah diketahui hasilnya,” ujar Marino.

Untuk dapat membuktikan beras tersebut masuk kategori beras plastik atau bukan, Marino menyebut, uji kualitas menggunakan 14 parameter. “Parameter itu sesuai dengan amanat daripada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) pusat yang berada di bawah Badan Pangan Nasional,” katanya.

“Harapan kami, waktu yang sudah ditentukan itu bisa lebih dipersingkat lagi menjadi prioritas utama. Agar isu yang beredar dapat terselesaikan, sehingga masyarakat tidak resah lagi seperti kondisi saat ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar video berdurasi dua menit menampilkan seorang ibu-ibu protes terhadap nasi dari hasil beras yang dibelinya di Gerakan Pasar Murah yang digelar Pemerintah Kota Binjai di Kelurahan Berngam, Binjai Kota. Ibu tersebut membanding dua nasi yang dikepal seperti bola.

Satu nasi berasal dari beras bulog yang dibelinya pada kesempatan Gerakan Pasar Murah dan satu nasi lainnya berasal dari kilang. “Kalau yang ini (beras bulog) kayak lebih padat, kalau yang ini (dari kilang) dilihat dari teksturnya lebih agak lembek, benyek gitu,” ujar seorang wanita dalam video tersebut.

Dalam video ini, ibu tersebut juga melempar kepalan kedua nasi ke arah lantai. “Ha membal dia yang beras Bulog, dicurigai. Kalau ini beras yang dari kilang, tidak,” tukasnya. (ted/ram)

Diskominfo Sumut Ajak Jurnalis Berkolaborasi Sukseskan Pemilu dan PON 2024

Kegiatan Kunjungan Media dan Diskusi Terpumpun di lantai III, Aula Mess Pemprovsu Pora-pora, Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumatera Utara, mengajak Forum Wartawan Pemprov (FWP) Sumut berkolaborasi dan bersinergi dalam menyukseskan agenda besar nasional, yang akan dilaksanakan di Sumut, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumut.

Hal itu, diungkapkan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Sumut, Harvina Zuhra mewakili Kepala Dinas Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus dalam kegiatan Kunjungan Media dan Diskusi Terpumpun, di lantai III, Aula Mess Pemprovsu Pora-pora, Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun, Rabu 11 Oktober 2023.

Dalam kegiatan ini, dihadiri oleh Ketua FWP Sumut, Zulkifli Harahap, Dewan Penasehat FWP, Khairul Muslim, Ketua Panitia, Irwan Ginting dan dimoderatori Benny Pasaribu serta puluhan jurnalis tergabung dalam FWP Sumut.

Kabid IKP Dinas Kominfo Sumut, Harvina Zuhra mengajak jurnalis yang hadir dalam acara ini, membuat Focus Group Discussion (FGD), untuk mendapatkan gagasan dan ide-ide dalam menyukseskan Pemilu 2024 dan PON 2024.

“Kesiapan wartawan Pemprov Sumut, yang bertugas di Kantor Gubernur Sumut. Bisa sama kita sukseskan agenda besar di tahun 2024, yaitu Pemilu 2024 dan PON 2024. Yang perlu sama-sama kita sukseskan. Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, harus bersinergi bersama pihak lain terutama jurnalis,” jelas Vina sapaan akrab dari Harvina Zuhra.

Vina berharap ke depannya diperkuat kolaborasi dan sinergi antara Pemprov Sumut dan FWP Sumut. Tujuan dan target terhadap Pemilu 2024 dan PON 2024, berjalan dengan lancar dan sukses tahun depan.

“Hari ini, sesuai dengan jadwal melaksanakan FGD. Pemilu 2024 dan PON 2024. Kita membahas dua area itu. Bagaimana kita bersinergi antara Pemprov Sumut dan media. Sehingga menjalankan tugas dan fungsi masing-masing,” ucap Vina.

Vina mengungkapkan pihaknya juga tengah melakukan persiapan terkhususnya dalam penyelenggaraan PON 2024, seperti Bidang Informasi dan Teknologi, nanti ada aplikasi khusus PON Aceh-Sumut.

“Kemudian, Kominfo juga terlibat penyiapan broadcasting, media center dan publikasi . Itu sedang kita melakukan penyusunan” kata Vina.

Lanjut Vina mengatakan jurnalis sangat strategis memberikan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ikut serta juga menyukseskan Pemilu 2024, termasuk PON 2024 juga.

“Kami apresiasi atas kebersamaan kita, mudah-mudahan awal lebih baik kedepannya,” tutur Vina.

Ketua FWP Sumut, Zulkifli Harahap, mengungkapkan apresiasi dan bangga terhadap Dinas Kominfo Sumut, melibatkan jurnalis dalam menyukseskan Pemilu 2024 dan PON 2024.

“Saya merasa sangat senang, saya selaku Ketua FWP Sumut, respon dan apresiasi dari Pemprov Sumut. Artinya, kemitraan kita dengan Pemprov Sumut, khususnya Dinas Kominfo Sumut berjalan dengan baik,” ucap Zulkifli.

Zulkifli mengharapkan dalam FGD ini, ada gagasan dan ide tercipta serta dibangun, yang dikemukakan jurnalis sebagai peserta dalam diskusi ini. Dengan tujuan kolaborasi dan sinergi dalam menyukseskan agenda Sumut pada tahun depan.

“Karena kita dari wartawan melibatkan dalam menyukseskan Pemilu 2024 dan PON 2024. Nanti kita diskusikan, dimana peran-peran kita nantinya. Karena, sebagai konkrit kedepannya,” tandas Zulkifli.

Sementara itu, Dewan Penasehat FWP Sumut, Khairul Muslim mengungkapkan dalam pelaksanaan PON 2024, ada tiga poin diusung oleh Pemerintah Indonesia, yakni sukses penyelanggaraan, sukses prestasi dan sukses administrasi.

“Semua itu, tidak lepas bagaimana kita bersama-sama Pemprov Sumut, untuk menyukseskan PON 2024,” jelas Khairul Muslim.

Khairul Muslim mendorong jurnalis tergabung dalam FWP Sumut, dapat juga memberikan kontribusi dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024.

“Mari kita mengedukasi masyarakat untuk menyukseskan Pemilu 2024 serta ikut juga menyukseskan PON 2024. Karena, dalam dua agenda besar Sumut ini, peran media dan jurnalis sangat penting,” pungkasnya.

Dalam diskusi ini, sejumlah jurnalis menyampaikan pendapat dan saran dalam menyukseskan Pemilu 2024 dan PON 2024. Hasil FGD ini, ada berapa poin disimpulkan, pertama wartawan Pemprovsu siap berperan aktif menyukseskan agenda besar nasional di Sumut, yaitu Pemilu dan PON 2024

Kedua, wartawan Pemprovsu ikut berperan dalam rangka desiminasi informasi dalam rangka sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan, sukses administrasi PON 2024.

Ketiga, wartawan bersinergi dengan pemerintah untuk menggerakkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih, menolak hoax dan menjaga persatuan dan kesatuan serta merawat keberagaman Sumut.

Keempat, FWP Sumut dan Dinas Kominfo Sumut, menjemput bola untuk peningkatan kapasitas wartawan, untuk siap sebagai agen komunikasi sukses Pemilu 2024 dan PON 2024.(gus)

DPRD Medan Kritik PUD Pasar Medan, Soroti Pasar Murah hingga Minim Fasilitas

SEPI: Seorang warga melintas di Pasar Pendidikan di Jalan Pasar III Glugur Medan, Selasa (10/10). Pasar ini terlihat sepi karena minimnya fasilitas di pasar tersebut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPRD Medan menyoroti Pemko Medan melalui PUD Pasar, mulai dari pelaksanaan mobil pasar murah keliling hingga persoalan pedagang di Pasar Pendidikan, Jalan Pasar III, Kecamatan Medan Timur yang minim fasilitas Pasar sehingga sepi pengunjung.

Seperti program Pasar Murah Keliling, DPRD Medan meminta agar program itu dapat dievaluasi, karena PUD Pasar tidak menjual beras dengan harga murah, namun hanya di Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp 11.500 per kg.

“Ini patut dievaluasi, karena tetap menjual harga tinggi. Kalau toh menjual harga tetap sesuai HET, maka tidak perlu pasar keliling. Kalau dibawah HET, baru layak disebut pasar murah,” ucap Anggota Komisi III DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution, Selasa (10/10).

Dikatakan Mulia, saat ini masyarakat sangat mengeluhkan gejolak kenaikan harga beras di pasar. Mulia pun meng-aku sangat mengapresiasi Wali Kota Medan Bobby Nasution yang melaksanakan program Mobil Pasar Murah Keliling. Namun diharapkan, harga beras di Pasar Keliling itu benar benar murah dan terjangkau atau benar-benar dijual dibawah HET.

“Kemarin saat pemaparan, Dirut PUD Pasar menyebutkan bahwa pihaknya membeli beras dari Bulog Rp10.150 dan menjual Rp11.500 setara dengan HET. Harusnya PUD Pasar dapat menjual-nya di bawah HET,” ujarnya.

Menurut Mulia, sejatinya harga beras di Pasar Murah Keliling harus di bawah HET. Bahkan bila perlu, Pemko Medan mensubsidi harga beras sehingga warga Medan yang prasejahtera benar-benar merasakan bantuan itu.

Dikatakan Mulia, dengan selisih harga demikian, tentu masih sangat dimungkinkan menurunkan harga beras le-bih murah.

“Kita berharap adanya Mobil Pasar Murah Keliling menguntungkan masyarakat prasejahtera,” katanya.

Untuk itu, PUD Pasar Medan melalui setiap kepala cabang diminta untuk terus memantau seluruh pasar agar tidak menjual harga beras di atas HET. Selanjutnya, memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang menjual harga beras melampaui HET.

“Bagi siapa pun itu, bila menjual harga beras di atas HET, harus ditindak tegas. Bila ada Kepala Cabang PUD Pasar yang lalai melakukan pegawasan, copot dari jabatannya sebagai kepala cabang,” pungkasnya.

Kemudian, Komisi III DPRD Medan mendesak PUD Pasar Kota Medan agar merespon secara cepar persoalan pedagang di Pasar Pendidikan, Jalan Pasar III, Kecamatan Medan Timur. Adapun persoalan yang dimaksud, di antaranya masalah minimnya fasilitas pasar sehingga sepi pengunjung.

Komisi III meminta jajaran Direksi PUD Pasar dapat memaksimalkan fungsi Pasar Pendidikan selaku pasar resmi yang dikelola Pemko Medan. “PUD Pasar harus mengakomodir dan segera merespon keluhan pedagang, khususnya di lantai dua Pasar Pendidikan. Saat ini pedagang mengeluhkan minimnya fasilitas sehingga sepi pengunjung atau pembeli,” ucap Sekretaris Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin Sembiring saat rapat dengar pendapat (RDP) di ruang komisi gedung dewan, Senin (9/10) malam.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Afif Abdillah dan para Anggota Komisi seperti Mulia Syahputra Nasution dan Erwin Siahaan itu, turut hadir Dirut PUD Pasar Medan, Suwarno bersama staf dan puluhan pedagang dari Pasar Pendidikan.

Sebelumnya, salah satu perwakilan pedagang, Marwan Manalu saat RDP membeberkan bahwa akhir-akhir ini dagangan mereka seperti sayuran dan ikan sepi pembeli karena akses dan fasilitas pasar yang buruk. Sebab, buruknya fasilitas membuat pengunjung enggan berkunjung ke lantai 2 Pasar Pendidikan.

Disampaikan Manalu, sekitar tahun 1990 mereka berjualan di Pasar Kampung Durian Jalan Cahaya. Namun atas ajuran Pemko Medan pedagang di Pasar Cahaya/Selamat dipindahkan ke Pasar Pendidikan. Mereka pun mengaku turut dengan aturan sesuai arahan, sebab di Pasar Cahaya menggunakan badan jalan dan menciptakan macet lalu lintas.

Namun seiring waktu berjalan, pedagang di Jalan Cahaya kembali bermunculan dan dilakukan pembiaran. Terbukti belakangan ini, pedagang di sana menjamur dan kembali seperti pasar terdahulu. Kendati menimbulkan kemacetan, pasar tetap beroperasi tanpa ada pe-nertiban.

“Dampaknya saat ini, kami pedagang resmi di Pasar Pendidikan yang taat aturan justru jadi sepi pengunjung. Di sini kami pedagang Pasar Pendidikan me-minta ketegasan dari PUD Pasar. Kenapa kami pedagang resmi tidak diberda-yakan, sementara pedagang ilegal dibiarkan,” keluhnya.

Menyikapi keluhan pedagang, seluruh anggota dewan di Komisi III sepakat meminta PUD Pasar Medan agar men-yikapi dengan serius dan menjalankan sesuai aturan yang ada.

“Pedagang resmi di Pasar Pendidikan tentu harus diprioritaskan kebutuhannya,” ujar Erwin Siahaan.

Ditambahkan Erwin lagi, Pasar Cahaya patut dipertimbangkan keberadaannya karena menimbulkan kemacetan lalu lintas dan juga terbukti menimbulkan gejolak sosial. Tetapi kata Erwin, PUD Pasar harus mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan pedagang di sana.”Tidak serta merta ditertibkan, tetapi pedagang harus difasilitasi secara manusiawi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut dikuatkan Hendri Duin, ia meminta agar keluhan pedagang di Pasar Pendidikan harus disahuti dengan baik. Begitu juga dengan keberadaan Pasar Cahaya yang patut di-tinjau ulang dan tidak dilakukan pembiaran terhadap pedagang yang terbukti menimbulkan kemacetan.

“Apalagi saat ini Perda untuk mengatur keberadaan pedagang sudah disahkan. Di sana sudah ada zona merah dan hijau. PUD Pasar tinggal koordinasi de-ngan pihak Kecamatan dan Satpol PP untuk menegakkan Perda dan jalankan aturan. Namun, penertiban tetap humanis,” katanya.

Di akhir pertemuan, pimpinan rapat Afif Abdillah membacakan rekomendasi agar PUD Pasar merespon keluhan pedagang dan melakukan diskusi serta bersama-sama mencari solusi. “Diskusikan ini kembali bersama semua pedagang, serap aspirasi mereka dan tawarkan solusi yang terbaik,” pungkasnya. (map/ila)

Santri Ganjar Sumut Berikan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Pesantren di Deli serdang

Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar Sumut, Randi di sela sela kegiatan pemberian bantuan pembangunan Ponpes Tahfiz Surro Man Roa di Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (10/10).

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Sumatera Utara (Sumut) terus bergerak membantu masyarakat. Kali ini, SDG Sumut gotong royong sekaligus menyalurkan bantuan untuk pembangunan ruang kelas pondok pesantren.

Adapun bantuan tersebut disalurkan untuk pembangunan Ponpes Tahfiz Surro Man Roa yang berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (10/10).

“Kami dari Santri Dukung Ganjar Sumatera Utara, melakukan gotong royong untuk pembangunan ruang belajar santri dan santriwati di Pondok Pesantren Tahfiz Surro Man Roa Deli Serdang,” ujar Koordinator Wilayah (Korwil) SDG Sumut Randi Hermawan di lokasi.

Randi menyampaikan, bantuan yang diberikan untuk pembangunan ruang kelas berupa bantuan material yang terdiri dari pasir, semen, dan batu bata.

Bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan kenyamanan aktivitas belajar mengajar sekaligus kegiatan menghafal Al Quran bagi para santriwan dan santriwati yang kelak menjadi tahfiz.

Tak hanya itu, bantuan yang diberikan tersebut diharapkan dapat menunjang fasilitas gedung yang lebih luas lagi, sehingga daya tampung ponpes terhadap santri lebih banyak.

“Berangkat dari seminggu yang lalu, relawan di Deli Serdang memberikan informasi ke kami bahwa pesantren ini lagi proses pembangunan untuk ruang belajar,” ungkap Randi.

“Maka kami mengambil sikap untuk memberikan bantuan berupa bahan material untuk melanjutkan proses pembangunan agar fasilitas serta kenyamanan belajar untuk santri terpenuhi,” lanjutnya.

Dengan adanya bantuan dari para pendukung Ganjar Pranowo tersebut, diharapkan para santri dapat lebih bersemangat dalam menghafal Al Quran.

Lebih dari itu, SDG Sumut mendorong agar lulusan Ponpes Tahfiz Surro Man Roa dapat menjadi putra daerah yang dapat menjadi kebanggaan keluarga, lingkungan dan daerahnya. (rel/tri)

Bupati Toba Dukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

IKUTI: Bupati Toba Poltak Sitorus saat mengikuti Rakornas TP2DD 2023.IST/SUMUT POS.

TOBA, SUMUTPOS.CO – Sebagai wujud dukungan atas upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Bupati Toba Poltak Sitorus mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa(3/10) lalu.

Rakornas TP2DD Tahun 2023 yang mengusung tema, “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”, dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin. Dalam sambutannya, Wapres Maruf Amin memberikan arahan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi dikisaran 6-7 persen dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju.

“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres Ma’ruf Amin juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.

“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6 persen. Pemerintah optimis target tahun ini 75 persen bisa dicapai,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2%.

“Untuk mencapai target 75 persen digital di tahun 2023, beberapa hal perlu dilakukan, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional. Sampai dengan Agustus 2023 itu 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS. Lebih jauh, Menko Airlangga juga menekankan peningkatan inovasi dalam implementasi kebijakan P2DD. (*/mag-10/han)

Prabowo-Gibran Menguat

DEKLARASI: Organisasi sayap Partai Gerindra, Satria, mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Selasa (10/10).istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Nama Gibran Rakabuming kian mengemuka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto. Arus dukungan terus mengalir di internal Partai Gerindra. Setelah sejumlah DPC, giliran organisasi sayap Partai Gerindra, Satria, yang mendeklarasikan dukungannya.

Bambang Haryadi, Ketua Umum PP Satria menyatakan, pihaknya sudah menyerap aspirasi anggota dari berbagai level kepengurusan. Hasilnya, suara mayoritas mengarah ke nama Gibran. “Untuk itu, hari ini kami mendeklarasikan dan mengusulkan kepada Bapak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendampingi Pak Prabowo di Pemilu Presiden 2024 adalah Mas Gibran,” ujarnya kemarin (10/10).

Menurut Bambang, situasi politik saat ini cukup stabil. Itu tidak terlepas dari baiknya hubungan antara Prabowo dan Presiden Jokowi. Pihaknya menilai Gibran bisa menjadi representasi Jokowi. “Kita berharap ini dapat dilanjutkan. Kita tidak ingin terbelah seperti dua pemilu sebelumnya,” imbuh anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra itu.

Prabowo-Gibran, kata Bambang, menjadi kombinasi yang pas. Di satu sisi, Prabowo dengan ketegasan dan keberaniannya dibutuhkan di tengah situasi geopolitik yang dinamis. Di sisi lain, sosok Gibran dirasa relevan untuk mengakomodasi perwakilan generasi muda yang saat ini menjadi mayoritas pemilih.

Soal kapasitas, Bambang meyakini bahwa usia bukan ukuran. Buktinya, sejumlah negara bisa dipimpin anak muda seperti Prancis dan Irlandia. Di dalam negeri, juga banyak kepala daerah muda. “Solo (dipimpin Gibran) berkembang pesat. Jadi kota tujuan wisata,” ujarnya.

Soal kesediaan Gibran, Bambang menyebutkan, sejauh ini tidak ada sinyal penolakan. Untuk partai koalisi, dia justru meyakini bahwa putra sulung Presiden Jokowi itu bisa menjadi titik temu. Mengingat, semua partai di internal KIM memasukkan opsi Gibran.

Terpisah, dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam memandang, kubu Prabowo masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan umur capres-cawapres. Di sisi lain, pihak Ganjar Pranowo menanti siapa nama cawapres Prabowo.

Menurut Umam, jika MK mengabulkan uji materi tersebut, sangat mungkin Gibran yang akan mendampingi Prabowo. “Hampir pasti Gibran akan menjadi cawapres Prabowo,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Dalam pandangan Umam, ada sisi positif jika Gibran menjadi cawapres Prabowo. Gibran bisa dianggap sebagai titik temu dari proses negosiasi yang alot di internal KIM. Terutama di tengah tarik-menarik antara Golkar dan PAN yang menginginkan Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo. “Pencawapresan Gibran juga bisa menjadi mesin politik untuk menggerus suara pendukung Ganjar di basis-basis wilayah yang dikuasai PDIP,” katanya.

Namun di sisi lain, pencawapresan Gibran juga berpotensi menciptakan “perang bubat” antara kubu Prabowo dan PDIP. “Yang lagi-lagi (PDIP) akan merasa dikhianati, dilangkahi, dan diabaikan oleh keluarga Jokowi,” paparnya.

Pandangan Umam, jika Gibran jadi cawapres Prabowo, PDIP sangat mungkin akan melakukan evaluasi total terhadap status relasi dan keanggotaan Gibran, Bobby Nasution (menantu Jokowi), dan Jokowi sendiri. Di saat yang sama, pencawapresan Gibran juga sedang ditunggu-tunggu oleh para rival politik Jokowi sebagai narasi politik dinasti. “(Narasi politik dinasti, Red) akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk menghantam legitimasi dan kredibilitas politik Presiden Jokowi,” imbuhnya.

Sementara itu, parpol di KIM masih irit komentar ihwal kans Gibran jadi cawapres Prabowo. “Kita tunggu (putusan) dari MK,” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Rapat sekretaris jenderal partai beberapa hari lalu, kata Airlangga, hanya membahas program visi dan misi capres. Sementara nama cawapres akan dirapatkan di kemudian hari. “As soon as possible,” ujarnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terang-terangan menegaskan bahwa partainya mengusung Erick Thohir. Menurut dia, Gibran memang cukup sukses menjadi wali kota. “Apa-apa sukses. Tapi, saya mengusulkan Pak Erick,” ucapnya.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep juga menanggapi usulan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres bagi Prabowo Subianto. Kaesang mengaku, belum memiliki keputusan partai untuk mendukung Gibran dalam Pilpres 2024 atau tidak. “Ya kita lihat nanti, kalau saya kan membawa nama partai, itu kan personal, beda,” kata Kaesang di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Meski PSI santer dikabarkan dekat dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo, Kaesang belum memastikan sikap politiknya terhadap kemungkinan Prabowo berpasangan dengan Gibran. “Ya belum tentu (mendukung), balik lagi kita akan tanya dulu ke teman-teman dulu,” ucap Kaesang.

Dia menegaskan, arah dukungan PSI akan mempertimbangkan aspirasi dari DPD dan DPW PSI di seluruh Indonesia.

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo juga angkat bicara soal nama Gibran menguat sebagai bakal Cawapres Prabowo. Meski menyerahkan keputusan pada Gibran, Rudy menyebut Gibran otomatis akan keluar dari PDIP jika jadi cawapres Prabowo.

“Aturan partai sudah jelas, kalau sudah kamu di PDIP dicalonkan di partai lain ya otomatis (hangus keanggotaan) to ya. Lha yang mencalonkan itu di mana, siapa, sebagai apa,” katanya.

Rudy menyebut, Gibran tak perlu keluar dari PDIP jika menerima pinangan Prabowo. Gibran secara otomatis akan keluar dari PDIP. “Tidak usah keluar, kalau sudah pindah partai yo sudah otomatis (keluar) to yo,” jelasnya.

Wali Kota Solo 2015-2021 itu memberikan contoh beberapa kader PDIP yang otomatis keluar usai maju dari partai lain. Misalnya, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, yang pada tahun 2011 gagal di pilkada Sragen saat maju lewat PDIP dan maju lagi lewat Gerindra, tapi sekarang sudah kembali ke PDIP.

Sehingga, bila Gibran maju dari partai lain, maka otomatis keanggotaan Gibran di PDIP secara otomatis hilang. “Sehingga kalau nanti Mas Gibran dicalonkan lewat partai lain seperti tadi contohnya, Slamet Suryanto yang mendaftar dari PDS ya sudah bukan kader PDIP, contohnya banyak,”tuturnya. (far/tyo/lyn/c9/fal/jpg/bbs/adz)

Dewas Telusuri Foto di Lapangan Badminton, Hari ini, KPK Periksa Yasin Limpo

DIPERIKSA: Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (5/10). Rencananya, SYL diperiksa KPK sebagai saksi hari ini. SALMAN TOYIBI/JAWA POS.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Satu per satu pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) diperiksa KPK. Berkejaran dengan waktu, lembaga antirausah itu mempercepat mengumpulkan bukti. Hari ini, KPK berencana memanggil Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kemarin, penyidik memeriksa Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono di gedung Merah Putih. Mengenakan batik lengan panjang, Kasdi datang ke KPK sekitar 09.08 WIB. Hingga berita ini ditulis pukul 18.16 Kasdi belum selesai diperiksa “Benar, yang diperiksa hadir sebagai saksi untuk berkas perkara tersangka lain,” ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kemarin.

Sehari sebelumnya KPK juga telah memeriksa Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Dia diperiksa selama 7,5 jam. Baik Kasdi maupun Hatta keduanya termasuk sembilan orang yang dicegah oleh KPK ke luar negeri hingga April 2024.

Ali mengatakan, hari ini direncanakan KPK memanggil SYL untuk diperiksa. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu akan diperiksa sebagai saksi. “Pemanggilan ini sebagai bagian dari kebutuhan melengkapi alat bukti dalam berkas perkara penyidikan perkara tersangka lain,” paparnya.

Ali berharap, SYL dapat hadir dalam pemeriksaan. Sesuai dengan komitmen bersangkutan yang selalu kooperatif mengikuti seluruh proses penyelesaian perkara.

Sementara itu, di sisi lain, Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga sedang mengumpulkan bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Dewas telah menerima laporan terkait foto pertemuan Firli dengan SYL di lapangan badminton.

“Yang masuk laporan soal foto di lapangan badminton. Tidak ada laporan duhaan pemerasan yang masuk ke Dewas,” ucap Anggota Dewas KPK Albertina Ho. Meski begitu, menganggapi pemberitaan yang ada, Dewas mulai mengumpulkan bukti-bukti. Sementara mantan Pimpinan KPK Busyro Muqqodas menuturkan, kasus dugaan pemerasan yang menyeret Firli ini perlu untuk dikawal masyarakat. Sebab, elit politik sudah tidak bisa diharapkan. “Pemerintah, DPR, dan elit politik malah sering menyuguhi berita gak enak,” paparnya.

Saat ini harapan mengawal kasus ini hanya ada pada kelompok-kelompok agama, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konghucu, dan lainnya. “Karena pada dasarnya agama itu membebaskan dan saya harap unsur-unsur kelompok agama bersikap tegas dalam kasus ini,” terangnya.

Dia juga meminta ke setiap Universitas untuk bersikap. Baik rektor hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). “Jangan diam persoalan ini,” terangnya.

 

Kapolres Semarang kembali Diperiksa

Belum lama ini, beredar kabar rumah pimpinan KPK digerebek oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun, hingga saat ini belum diketahui pasti penggeledahan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko pun mengaku belum mendapat informasi soal kediaman Ketua KPK Firli Bahuri yang dikabarkan digeledah Polda Metro Jaya.

Diketahui, penggeledahan dilakukan pada Senin (9/10) kemarin di wilayah Bekasi, Jawa Barat. “Saya sejauh ini belum mendapatkan informasi apapun dari penyidik,” ujarnya, Selasa (10/10).

Ia juga belum bisa banyak menjawab soal pemeriksaan para saksi hingga siapa terlapor dalam kasus ini. Sebab, dirinya belum mendapat informasi terbaru terkait kasus tersebut. “Kita tunggu dari penyidik, nanti penyidik akan menyampaikan proses ini masih berlangsung, jadi kita tidak berandai-andai. Kita tunggu saja proses ini,” kata dia.

Kendati demikian, Trunoyudo menyebut, penyidik telah melakukan pemanggilan kembali Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. “Penyampaian pak kapolda, tadi sudah (berangkat). Untuk menjalani pemeriksaan,” ujarnya.

Kendati demikian, mantan Kabidhumas Polda Jawa Timur itu belum dapat memastikan kapan yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan. “(Periksa hari ini ?) Saya kurang tahu, saya ndak tahu. Yang bersangkutan (Irwan) izinnya sama Pak Kapolda,” ungkapnya.

Trunoyudo juga menegaskan, proses penyidikan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan SYL dilakukan sesuai prosedur. Kasus dugaan pemerasan ini telah dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada Jumat (6/10). “Ada tahap-tahap yang memang secara langkah-langkah penyidikan menjadi bagian daripada standard operating procedure (SOP) yang berlaku,” katanya.

“Dan kita yakini (penyidikan) akan dilakukan secara baik dan benar, baik itu kaidah-kaidah aturan hukum berlaku sehingga kita harus bersama-sama menunggu proses perkembangan dari penyidik,” sambungnya.

Kendati demikian, Trunoyudo belum membeberkan soal bagaimana perkembangan hasil penyidikan kasus dugaan pemerasan tersebut hingga saat ini. Dia hanya menyampaikan, proses penyidikan masih terus berlanjut dan hasilnya nanti akan disampaikan kepada publik.

“Kami mengharapkan kepada rekan-rekan melakukan kontrol sosial pengawasan, termasuk juga menghargai pada proses penyidikan yang sedang dilakukan sehingga tidak berspekulasi pada pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah mendahulukan dari yang akan dilakukan,” tutupnya. (elo/idr/ygi/jpg)

1...1,0551,0561,057...15,676Page 1,056 of 15,676

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor