31 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1064

Guru Lulus Ujian Formasi TA 2022  Minta Diprioritaskan Pengangkatan PPPK

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan guru honorer dan tenaga teknis sekolah di Kota Medan menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kota Medan. Aspirasi tersebut ditampung langsung oleh Ketua DPRD Medan, Hasyim SE bersama Sekretaris Komisi II DPRD Medan, Wong Chun Sen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Medan, Senin (9/10/2023).

Dalam RDP tersebut, turut hadir Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Sutan Tolang Lubis.

“Total ada sebanyak 507 tenaga guru, yaitu guru kelas yang sudah lolos observasi, kami minta supaya guru-guru ini diusulkan dan diprioritaskan agar segera diangkat menjadi guru PPPK,” ucap Ketua Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan, Rahma.

Dikatakan Rahma, bukan tanpa alasan para guru tersebut harus segera diangkat menjadi guru PPPK. Pasalnya, para guru tersebut sudah dinyatakan lulus ujian formasi TA 2022 golongan TP (Tidak Penempatan).”Mereka sudah lulus ujian dan observasi pada formasi TA 2022 lalu. Untuk itu, mereka harus segera diprioritaskan untuk diangkat menjadi guru PPPK,” ujarnya.

Tak hanya itu, sambung Rahma, Pemko Medan juga diminta untuk segera membuka formasi untuk 56 tenaga teknis sekolah yang belum juga diangkat sebagai PPPK. “Kalau pemda yang lain membuka formasi untuk tenaga teknis, kenapa Pemko Medan tidak. Untuk itu kita meminta agar Pemko Medan segera membuka formasi untuk mereka, agar ke-56 tenaga teknis ini bisa segera diangkat sebagai PPPK,” katanya.

Pemko Medan juga diminta agar melihat RUU ASN dari sisi positif untuk kepentingan para guru honor dan renaga teknis sekolah. Diharapkan, setiap aturan yang ada tidak mempersulit guru dan tenaga teknis untuk diangkat menjadi PPPK. Sebaliknya, payung hukum tersebut diharapkan bisa memudahkan mereka untuk diangkat menjadi PPPK. “Lalu kami juga meminta agar Pemko Medan segara membuka formasi untuk guru PJOK,” tuturnya.

Mendengar keluhan para guru, Ketua DPRD Medan, Hasyim SE meminta Pemko Medan, dalam hal ini BKPSDM Kota Medan agar segera memprioritaskan para guru dan tenaga teknis yang dimaksud agar segera diangkat menjadi PPPK.

Usai pertemuan itu, Sutan Tolang Lubis mengatakan, tahun ini Pemko Medan buka formasi PPPK sebanyak 705 orang, di antaranya 608 tenaga guru dan 97 tenaga kesehatan. “Masalah pengangkatan PPPK, tentunya kita tetap akan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Usai rapat, Ketua FGTT Kota Medan berharap agar DPRD Medan terus mengawal Peraturan Pemerintah (PP) terkait agar tidak merugikan para guru dan tenaga teknis sekolah dengan memprioritaskan mereka yang telah mengabdi lama, termasuk para eks K2. “Kita berharap DPRD Medan dapat terus mengawal drafnya agar tidak ada poin yang merugikan para guru dan tenaga teknis sekolah,” pungkasnya. (map)

Antisipasi Hasil Panen Turun Akibat El Nino

PANEN RAYA: Presiden Joko Widodo saat panen raya di Desa Ciasem Girang, Kabupaten Subang, kemarin. Jokowi menegaskan bahwa stok beras nasional bakal ditambah 1,5 juta ton.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kekeringan akibat fenomena El Nino bisa berdampak pada ketersediaan pangan. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa stok beras nasional bakal ditambah 1,5 juta ton.

Informasi ketersediaan beras nasional itu disampaikan Jokowi saat panen raya di Desa Ciasem Girang, Kabupaten Subang, kemarin. Pada kesempatan itu, Jokowi berharap panen semester kedua tahun ini dapat menambah pasokan cadangan beras nasional. “Ini kita senang melihat hasilnya, saya kira ini satu hektare bisa sembilan ton,” kata Jokowi.

Dia melihat tanaman padi yang dipanen sangat padat. Dia berharap panen-panen seperti itu bisa dilakukan di berbagai wilayah, sehingga bisa menambah cadangan beras nasional. Meskipun begitu, Jokowi menyampaikan, hasil panen raya tersebut masih belum memenuhi kebutuhan beras nasional. Masih butuh penambahan stok cadangan beras nasional hingga 1,5 juta ton sampai akhir tahun ini. Caranya adalah dengan impor atau mendatangkan beras dari luar negeri.

Jokowi menyampaikan, produksi panen beras dalam negeri masih kurang untuk kebutuhan nasional. Sedangkan stok beras di Bulog saat ini ada 1,7 juta ton. Tambahan beras impor tidak bisa dihindari. Pasalnya, akibat el nino, produksi beras nasional turun. Tanpa ada el nino saja, Indonesia tercatat beberapa kali impor beras. “Problem itu (El Nino). Oleh sebab itu, kenapa kita tambah 1,5 juta ton cadangan kita karena El Nino memberikan pengaruh kepada produksi, memberikan pengaruh kepada hasil panen,” imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berkomentar terkait harga beras. Jokowi menyebut bahwa dibutuhkan pasokan beras yang lebih banyak untuk disalurkan ke pasar agar bisa menurunkan harga. “Harus kita atasi dengan menggerojokkan sebanyak-banyaknya, memasok sebanyak-banyaknya ke pasar, agar harga bisa turun,” tandasnya.

Kekeringan akibat El Nino tidak hanya berdampak pada produksi beras. Tetapi juga memicu karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Jokowi mengatakan, pemerintah terus berupaya mengendalikan karhutla yang terjadi di sejumlah titik di Tanah Air. Jokowi telah menginstruksikan kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan jajaran pemda untuk segera menangani titik api yang muncul.

Dia mengatakan bahwa saat ini suhu udara di Indonesia lebih panas dari kondisi normal. Selain itu, musim kemarau yang panjang juga berpotensi meningkatkan dan memperluas jumlah titik panas di sejumlah daerah.

“Ya ini memang panasnya itu, kemaraunya itu panjang dan panasnya memang melebihi dari normal yang ada,” tuturnya. Menurut Jokowi, pengendalian karhutla saat ini sangat baik jika dibandingkan dengan kebakaran hutan tahun 2015 lalu. Dia menegaskan yang namanya karhutla pasti menimbulkan efek asap. (wan/oni/jpg/ila)

Jalan Tol Kisaran-Rantauprapat-Dumai Dihentikan, Disinyalir Dana Dialihkan ke Pemilu dan IKN

JALAN TOL: Jalan Tol Indrapura-Kisaran. Sedangkan jalan tol Rantau Prapat-Kisaran, Langsa-Lhoksumauwe, Lhokseumawe-Sigli hingga Dumai dibatalkan proyeknya.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah menghentikan sejumlah proyek pembangunan jalan tol dalam proyek strategis nasional (PSN). Ada beberapa proyek yang dihentikan karena memang belum mulai dan belum ada dikeluarkan APBN.

Antara lain, pelabuhan New Ambon, kemudian terkait kawasan industri di Tanggamus . Kemudian beberapa kawasan proyek PU, antara lain Air Baku di Provinsi Bali, Tol Rantau Prapat-Kisaran, Langsa-Lhoksumauwe, Lhokseumawe-Sigli.

Hal tersebut menjadi perhatian Ketua DPD Lembaga Pengawas Kinerja Apratur Negara wilayah Sumatera Utara (LPKAN Sumut), Rafriandi Nasution.

“Ya saya dapat bocoran, bahwa fokus dana semuanya dikerahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Sementara anggaran penerimaan dalam APBN kita tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan tol yang tercantum dalam Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya, Minggu (8/10).

Sedangkan jika itu diarahkan ke pihak ketiga, investasi nasional rersebut membutuhkan proses dan waktu serta keyakinan dari pemerintah kepada pihak ketiga. “Rasanya pihak investor lebih menahan diri dikarenakan kita akan memasuki tahapan tahun politik pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) serta pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun 2024 mendatang. Jadi mereka sepertinya ‘wait and see’ menunggu kepastian dari proses politik di Indonesia selesai hingga dilantiknya Presiden Republik Indonesia (RI),” ujarnya.

Di sisi lain, sambung Rafriandi, kalau pembangunan itu ditarik ke dalam anggaran APBD atau dana pembangunan multiyears itu juga akan sangat menguras Pendapatan Asli Daerah (PAD), apalagi tahun-tahun ke depan, yakni 2023-2024 memasuki tahun krisis pangan di banyak negara, belum lagi El Nino dan gejolak politik global terhadap ekonomi dunia yang tarik-menarik, pengaruh antara China dan Amerika.

Belum lagi, kata dia, perang teluk mulai terjadi di Israel dan Hamas serta diikuti dampak harga-harga barang yang terus mengancam naik yang membutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) dan pusat yang akan terus melototi APBN dan APBD karena ancamannya ke masyarakat yang membuat daya beli melemah.

“Jadi berdasarkan data dan fakta tersebut, dalam sementara waktu sudah tepat keputusan pemerintah untuk menghentikan beberapa ruas jalan tol yang masuk PSN untuk dihentikan, sampai pada saat ekonomi kembali membaik, kecuali Pemerintah Jokowi mau menghentikan pembangunan IKN tidak masuk skala prioritas, itu lain ceritanya,” kata dia.

Disinggung apakah mangkraknya PSN tersebut tidak akan mempermalukan pemerintah di mata masyarakat, apalagi kesiapannya yang ditunggu-tunggu, Rafriandi menyebutkan, bahwa hal Itu menjadi resiko yang harus dipikul pemerintah, karena neraca keuangan pemerintah memang sedang tidak stabil. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat Indonesia itu tercantum di dalam UUD 1945, maka pemerintah lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi dan politik agar tidak menimbulkan gejolak politik yang mengakibatkan indeks tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah akan menurun.

“Jika itu tidak bisa dijaga maka kendali di tangan pemerintah malah sebaliknya, yakni rakyat akan melakukan penghakiman dengan turun ke jalan secara massif. Sehingga menunda bukan berarti membatalkan. Artinya setelah 6 bulan ke depan kepastian itu akan tiba. Prinsipnya tidak ada program Pemerintah Jokowi ini yang diharapkan mangkrak, hanya saja kemungkinan di reschedule dalam program APBN tahun 2025. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan,” pungkasnya.

Sedangkan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin sangat menyayangkan jika tol tersebut dikeluarkan dari proyek strategis nasional (PSN). Karena proyek jalan tol tersebut sangat berpeluang mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, yang sangat potensial dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai timur Sumatera, dan tentunya akan sangat berpengaruh pada ekonomi sumatara secara keseluruhan.

“Saya tentunya berharap kajian lanjutan terkait dengan proyek tersebut bisa dilakukan. Atau ada cara lain seperti mendatangkan investor untuk pembangunan proyek tol tersebut. Kalaupun mentok maka kita berharap dari terpilihnya Presiden yang baru di 2024 nanti untuk kembali melanjutkan proyek pembangunan jalan Tol tersebut,” kata Gunawan.

Gunawan menambahkan kalau proyek yang harus dikeluarkan karena berbenturan dengan anggaran di APBN, karena memang situasi saat ini memaksa APBN untuk bisa maksimal dalam menjaga daya beli masyarakat. Ada banyak ketidakpastian ekonomi global yang membuat APBN harus bisa meminimalisir dampak buruk dari guncangan ekonomi yang akan terjadi.

Potensi guncangan ekonomi sudah terlihat dimana tingginya suku bunga acuan AS serta negara besar lain, dan sangat potensial memicu terjadinya krisis menular ke negara lain. Dan kenaikan gaji ASN sebesar 8% di tahun depan menunjukan bahwa pemerintah lebih fokus dalam menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga kita tidak perlu berdebat dengan masalah anggaran APBN, yang proyek pembangunan jalan tol di Sumatra dikeluarkan. Hanya saja, upaya untuk kembali menghubungkan wilayah wilayah strategis di pulau sumatera, dengan jalur transportasi yang efektif menekan high cost economy upayanya jangan sampai hilang. Sehingga masih ada harapan untuk direalisasikan di masa yang akan datang nantinya,” ujar Gunawan lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengaku kecewa proyek Jalan tol Kisaran-Rantauprapat dan Rantauprapat-Dumai dihentikan dari Proyek Stratagis Nasional (PSN). Namun anggota dewan dari Fraksi PDIP mengatakan, kebijakan penghentian itu dikarenakan minimnya anggaran APBN, yang tersedot untuk Pemilu 2024.

“Kecewalah. Anggaran di pusat pun minim apalagi kita mau pemilu tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilanjutkan lagi,” ungkap Baskami kepada Sumut Pos, Minggu (8/10).

Menurutnya, tahun depan atau usai terselenggaranya pemilu, proyek yang menghubungkan Trans Sumatera itu bisa kembali dilanjutkan melalui rekomendasi Badan Perencanaan Pembangungan Nasional (Bappenas). “Karena proyek itu menghubungkan dari Lampung sampai Aceh. Dan itu harus diteruskan,” katanya.

Pihaknya pun telah meminta agar proyek nasional itu kembali dilanjutkan tahun depan. “Kita (DPRD Sumut) telah meminta supaya proyek tol ini kembali dilanjutkan dan anggarannya di tampung APBN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada sejumlah proyek pembangunan jalan tol yang dihentikan dalam proyek strategis nasional (PSN). Hal tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat soal PSN yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10). “Ada beberapa proyek yang dihentikan karena memang belum mulai dan belum ada dikeluarkan APBN.

Antara lain, pelabuhan New Ambon, kemudian terkait kawasan industri di Tanggamus. Kemudian beberapa kawasan proyek PU, antara lain Air Baku di Provinsi Bali, Tol Rantau Prapat Kisaran, Langsa-Lhoksumauwe, Lhokseumawe-Sigli,” ujar Airlangga. “Tol Dumai Sigambar, Rantau Prapat, Muara Enim, SPAM Juanda, SPAM Jatigede, SPAM Kamijoro. Itu seluruhnya dikeluarkan dari PSN karena proyeknya antara off taker dan financial-nya belum closing,” katanya lagi.

Di sisi lain, saat ini pemerintah sudah menyelesaikan 170 PSN dengan nilai investasi Rp 1.299,41 triliun. Meski demikian, ada pula PSN yang belum bisa diresmikan hingga dihentikan pembangunannya.

“Jadi tadi dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa sampai dengan 4 Oktober ini telah diselesaikan 170 proyek PSN dengan nilai investasi sebesar Rp1.299,41 triliun dan 61 proyek dalam tahap konstruksi,” ujar Airlangga.

Airlangga lantas mengungkapkan, hingga tanggal 4 Oktober 2023, ada 17 PSN yang telah diresmikan Presiden Jokowi dengan nilai mencapai Rp 259,41 triliun. Proyek-proyek tersebut antara lain Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang nilainya Rp 125,7 triliun; Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek senilai Rp29,9 triliun; berbagai kawasan industri; bendungan; dan jalan tol.

Selain itu, dilaporkan juga beberapa proyek yang belum diresmikan dan akan selesai, yakni 16 proyek senilai Rp 179,46 triliun. Proyek-proyek tersebut antara lain mencakup Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Likupang, Makassar New Port, dan sebagainya. “Ini termasuk beberapa bendungan, Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Deli Kupang, Makassar New Port, berbagai bendungan, dan termasuk di Papua Barat juga sudah selesai LNG Train 3, dan proyek satelit multifungsi, proyek tangguh LNG juga sudah siap diresmikan,” kata Airlangga.

Sementara itu, di tahun 2024 akan ada 25 PSN dengan nilai Rp 151,58 triliun yang akan selesai sampai dengan 20 Oktober 2024. Kemudian, antara 20 Oktober sampai Desember 2024 ada 12 proyek strategis nasional dengan nilai mencapai Rp23,45 triliun. Untuk proyek strategis nasional yang penyelesaiannya di atas tahun 2024, Airlangga mengatakan, ada 42 proyek dengan nilai mencapai Rp 1.427,36 triliun. Airlangga kemudian memastikan bahwa proyek-proyek tersebut akan dilanjutkan hingga selesai. “Karena sifatnya proyeknya sudah berjalan dan financial-nya sudah closing, tentunya ini proyek berlanjut sampai dengan selesai,” ujar Airlangga. (dwi/man/bbs/ila)

Hubungan Ganjar-Mahfud Makin Dekat, Prabowo Didukungan Samawi, Anies Minta Doa Pengasuh Pesantren

BERTEMU: Capres Ganjar Pranowo bertemu Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara pernikahan keponakan mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Ponpes KHAS Kempek, Cirebon, kemarin (8/10).

SUMUTPOS.CO – Para bakal calon presiden (bacapres) semakin sibuk menyapa masyarakat dan menghadiri sejumlah kegiatan. Ganjar Pranowo bertemu Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara pernikahan keponakan mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Ponpes KHAS Kempek, Cirebon, kemarin (8/10).

Ganjar bersama istrinya datang lebih dulu ke tempat pernikahan. Dia langsung disambut Said Aqil Siroj dan istri, Tak lama kemudian, Mahfud MD datang dan bergabung ngobrol satu meja dengan Ganjar dan Kiai Said.

Keduanya kemudian diajak untuk mengiring pengantin yang merupakan anak dari KH Muhammad Musthofa Aqil Siroj, adik dari KH Said Aqil Siroj. Ganjar dan Mahfud MD berjalan bersama dan terlihat ngobrol dengan asyiknya.

Pun saat duduk di kursi tamu undangan, Ganjar dan Mahfud MD tampak duduk berdampingan. Ganjar duduk di sebelah kanan, sementara Mahfud MD di sebelah kiri didampingi Kiai Said. Sontak saja pemandangan itu menjadi perbincangan ratusan tamu yang hadir. ’’Pak Ganjar dan Pak Mahfud kompak. Sudah pas itu, cocok,’’ ucap beberapa tamu undangan.

Ganjar mengaku memiliki hubungan spesial dengan keluarga Ponpes KHAS Kempek. Ganjar sering berkunjung dan sudah dianggap seperti saudara. ’’Kalau ke sini sudah seperti keluarga, jadi saya senang bisa menyaksikan putra Kiai Musthofa Aqil yang menapaki hidup baru,’’ ucap Ganjar.

Disinggung mengenai kedekatannya dengan Mahfud MD, Ganjar mengatakan memang sangat dekat. Bahkan, saat bertemu, dia duduk bersampingan. Keduanya memang teman lama, mulai di Jogjakarta sampai di DPR RI. ’’Komunikasi sangat intens,’’ ucapnya.

Apakah keakraban itu sinyal dalam rangka penentuan cawapres? Ganjar menanggapi santai. Menurut dia, semua masih berpeluang menjadi pendampingnya. Ganjar menegaskan bahwa dirinya dekat dengan semua kalangan.

Pada bagian lain, dukungan kepada bacapres Prabowo Subianto terus mengalir. Kali ini, ketua umum Partai Gerindra itu mendapat dukungan dari Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Sabtu (7/10) malam. Para relawan itu datang ke rumah Prabowo di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, untuk memberikan dukungan.

Prabowo menyambut kedatangan Ketua Umum Samawi Gus Muhammad Nahdi beserta jajaran pengurus. Gus Nahdi mengatakan, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tegas seperti Prabowo. Sosok Prabowo yang tegas bisa mengantisipasi perkembangan dunia dengan batin masyarakat di akar rumput. ’’Kami sampaikan atas ijtihad kami, Pak Prabowo-lah sosok itu,” tuturnya.

Prabowo pun menyambut dukungan itu dengan rasa haru dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas deklarasi dukungan secara langsung dari para ulama. Prabowo juga merasa terhormat atas dukungan itu. Dia menerima dukungan tersebut dan akan berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus berusaha menggali dukungan di Bandung. Kemarin dia mengadakan diskusi bersama para relawan Change Indonesia. Selain itu, Anies mengunjungi Pondok Pesantren Darul Falah.

Anies menyebut, kedatangannya ke pondok itu untuk bersilaturahmi sekaligus meminta doa dan bimbingan para kiai. “Kami sampaikan bahwa kami mendapat amanah yang begitu besar, sehingga perlu memohon doa, bimbingan, petunjuk dari para kiai,” ucap Anies. Menurut dia, doa dari para kiai sangat penting untuk mewujudkan perubahan di Indonesia. “Insya Allah doa dari Pak Kiai Anwar (pengasuh Ponpes Darul Falah) diijabah (diterima), menjadi bekal kita,” imbuhnya.

Anies juga menemui pendukungnya di lapangan sepak bola Warung Awi, Kecamatan Cililin, Bandung Barat. Dalam kesempatan itu, Anies meminta seluruh pendukungnya untuk mengedepankan akhlak selama Pilpres 2024 bergulir. Hal tersebut merespons perusakan baliho pasangan Amin yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. (lum/tyo/c17/oni/jpg/ila)

Ada 2 Tema Ide dan Gagasan di Pilpres 2024, Pengamat : Perubahan dan Berkelanjutan

Ilustrasi Pemilu 2024.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024, ketiga Bakal Calon Presiden (Bacapres) mengusung dua tema yakni, perubahan dan berkelanjutan. Sehingga memiliki gagasan dan ide masing-masing ditawarkan ketiga Bacapres tersebut, kepada masyarakat.

Hal itu, diungkapkan oleh Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) Faisal Riza saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (8/10). Ia mengatakan dua tema itu, dijelaskan bahwa ide perubahan merupakan ide dan gagasan disampaikan oleh Anies Rasyid Baswedan.

“Kedua itu, berkelanjutan yang presentasikan oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Berkelanjutan yang dimaksud itu, kepemimpinan Jokowi dalam pembangunan dan lain-lain,” sebut Faisal.

Faisal menjelaskan ide perubahan. Apa-apa yang sudah dilakukan dalam pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo saat ini, harus dikoreksi dan perbaiki serta berubah. Itu yang diwakili oleh Anies.

“Dua tema ini, ide sama kuat ya. Dari sisi, suasana batin masyarakat, secara alamiah orang ingin perubahan. Sebagian lagi, sudah nyaman dan ini saja dilanjutkan,” jelas Faisal.

Namun, ide-ide dan gagasan ketiga Bacapres ini, menurut Faisal akan diuji dalam tahapan kampanye pada Pilpres tahun 2024. Sehingga mendapatkan konfirmasi dari masyarakat. Yang mana ide, diperlukan dan akan dipilih pemilih.

“Dari Sumatera Utara pengamatan saya, ide-ide perubahan. Sederhana kita menggambarkan, karena orang bosan dengan yang ada. Ada kritik yang ada saat ini, dengan harapan baru dan keinginan baru diharapkan untuk masa depan. Itu lah, dari amatan saya,” kata Faisal.

Faisal mengungkapkan bagaimana nantinya, ide-ide implementasikan dalam kampanye, apa-apa yang dikerjakan dalam tema perubahan, berkelanjutan itu.”Di Sumatera Utara saya melihat, ide-ide perubahan yang lebih ditanggapi,” ujarnya.

Disisi lain, Faisal menjelaskan untuk polarisasi kelompok islamis dan nasionalisme. Menurutnya, tidak pas ya untuk di tahun 2024 ini. Apa lagi, ada tiga calon presiden, tidak bisa digunakan itu.

“Secara kultural, di Sumut ini. Sejak 1955 suara islam pemenangnya, dominan sepanjang pantai timur Langkat dan Labusel,” sebut Faisal.

Namun, menurutnya antara Anies dan Prabowo akan berebut suara umat Islam di Sumut. Sedangkan, Ganjar adalah PDIP memiliki suara, data tinggi utara dan sebagian pantai barat.

“Ada pembelahan (perolehan suara) antara Anies dan Prabowo, belahan kepada Anies ketimbang Prabowo,” jelas Faisal.

Sedangkan, mendapatkan suara milenial. Faisal mengatakan secara dominan ada pada sosok Anies. Karena, sangat presentatif menggambarkan mimpi generasi milenial, yang sangat ditangkapi, soal dia berbicara pendidikan, bicara tentang Indonesia masa depan.

“Menurut saya nyambung dengan apa diinginkan milenial. Kalau Prabowo secara usia tidak mempresentasikan (kaum milenial) itu. Ganjar memiliki berperformance dalam musik. Dari gagasan, belum tahu kita,” tandasnya.(gus)

Kasus Penganiayaan Berujung Kematian, Anak Anggota DPR Menangis Usai Pacar Tewas

net TERSANGKA: Gregorius Ronald Tannur, anak dari Edward Tannur anggota DPR telah ditetapkan sebagai tersangka usai dirinya menganiaya sang kekasih Dini Sera Afrianti hingga tewas.

SUMUTPOS.CO – Gregorius Ronald Tannur, anak dari Edward Tannur anggota DPR dari NTT, telah ditetapkan sebagai tersangka usai dirinya menganiaya sang kekasih Dini Sera Afrianti (27) hingga tewas.

Kini beredar sebuah video yang memperlihatkan Anak Anggota DPR RI sempat menangis histeris saat mengantarkan pacarnya kerumah sakit.

Seperti dilihat dari laman akun Instagram anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Minggu (8/9), tampak Gregorius Ronald Tannur menangis dan meminta pertolongan medis.

Dalam video yang beredar memperlihatkan jika Gregorius Ronald Tannur melakukan banyak upaya jika kekasihnya yang terkulai lemas di atas kursi roda, video tersebut diduga direkam di ruang sekuriti apartemen kediaman tersangka.

Tersangka juga terlihat berteriak meminta tolong saat korban tidak lagi merespons.

Sekuriti yang ada di tempat kejadian pun menyarankan tersangka membawa korban ke rumah sakit.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Royce membenarkan korban sempat histeris di rumah sakit. Sekuriti pun menyaksikan upaya yang dilakukan Ronald saat itu. “Dalam kondisi tersebut, GR mencoba untuk memberikan napas buatan dan sambil menekan-nekan dada korban DSA namun tidak ada respons,” ungkap Pasma Royce saat konferensi pers.

Sementara, psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mendorong penyidik Kepolisian Resor Kota (Polrestabes) Surabaya menerapkan pasal 338 terhadap Gregorius Ronald Tannur (GRT).

Gregorius Ronald Tannur ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan yang berujung pada tewasnya Dini Sera Afrianti.

Polrestabes Surabaya harus melihat kemungkinan penerapan pasal 338 KUHP, ungkap Reza dalam keterangan dilansir dari Antara.

Dijelaskan oleh Reza bahwa jika dilihat dari kronologi kejadian atas perilaku kekerasan yang dilakukan Gregorius Tannur terhadap korban DSA sangat brutal dan eskalasi.

Perilaku kekerasan yang dilakukan Gregorius Ronald Tannur terindikasi semakin meningkat.

Kekerasan dilakukan mulai dari organ tubuh bawah bagian kaki hingga organ tubuh bagian atas (kepala).

Diketahui kekerasan tidak hanya dilakukan dengan tangan kosong namun juga dilakukan dengan alat seperti botol dan mobil.

“Dari sebatas tangan kosong hingga penggunaan alat yang tidak perlu dimanipulasi (botol), dan dilanjutkan dengan penggunaan alat yang perlu dimanipulasi (mobil),” jelasnya.

Menurutnya, eskalasi kekerasan sedemikian rupa, ditambah dengan tidak adanya satupun organ vital korban yang luput dari perhatian dan adanya jeda antara kecelakaan dengan episode kekerasan sebelumnya, menandakan bahwa GRT sebenarnya berada pada level cukup kesadaran baginya untuk membungkam atau bahkan menghentikan tindakannya.

Namun, alih-alih menghentikan aksinya tersebut Gregorius Ronald Tannur dengan sadar meningkatkan intensitas kekerasan terhadap sasarannya.

Reza menilai hal tersebut merupakan tanda bahwa Gregorius Ronald Tannur memang berniat dan dengan sengaja melakukan hal tersebut dan tidak menggunakan kendalinya untuk menghentikan serangan.

Dengan kondisi kesadaran seperti itu, maka patut diasumsikan bahwa Gregorius Ronald Tannur mampu berfikir untuk melakukan tindakan yang dapat membunuh korbannya tersebut.

Dengan kata lain, diperkirakan saat itu pemikiran atau imajinasi mengenai kematian sang korban sudah terbesit di benak Gregorius Ronald Tannur.

“Pada saat pemikiran atau imajinasi kematian DSA muncul di benak GRT, maka hal tersebut dapat diartikan sepenuhnya sebagai jalannya tindakan GRT dimana perilaku kekerasan semakin meningkat dan disertai dengan imajinasi GRT. Matinya sasaran,” ujar Reza.

Maka dari itu menurut Reza berdasarkan beberapa kronologi di atas, sebaiknya Polrestabes Surabaya mendalami kemungkinan penerapan Pasal 338 KUHP terhadap tersangka.

Sebab, jika hanya menerapkan pasal 351 ayat (3) KUHP dan atau Pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Artinya Gregorius Ronald Tannur hanya sebatas diduga sebagai pelaku penganiayaan atau kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perlu ditelaah lebih lanjut mengenai pengendalian diri dari Gregorius Ronald Tannur. “Yang perlu ditelaah adalah ada atau tidaknya pengendalian diri sebagai wujud kesadaran,” ujarnya.

Selain rentan kekerasan secara keseluruhan, perlu diperiksa juga interval antar episode kekerasan.

Perlu juga untuk melakukan pemeriksaan ponsel untuk mengetahui apakah ada pesan atau komunikasi yang melengkapi eskalasi kekerasan Gregorius Ronald Tannur terhadap sang korban.

Perlu diperiksa juga apakah kondisi korban yang tengah mengandung atau kondisi fisik lain yang menjadi indikasi dari kekerasan yang dilakukan Gregorius Ronald Tannur.

Selanjutnya bisa dengan mengukur kadar alkohol dalam tubuh Gregorius Ronald Tannur.

Apakah kadar alkohol dalam tubuh pelaku berada pada tingkat yang masih memungkikan untuk Gregorius Ronald Tannur dapat mengontrol pikiran dan perilakunya. (jpc/azw)

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Metropolitan (Polrestabes) Surabaya telah menetapkan Gregorius Ronald Tannur, 31 tahun, putra anggota DPR RI Edward Tannur, sebagai tersangka atas kasus penganiayaan berat yang berujung pada kematian sang korban.

Korbannya bernama Dini Sera Afrianti, yang merupakan janda satu anak, berusia 29 tahun, diketahui hubungan korban dengan pelaku adalah sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan selama lima bulan terakhir.

Lelang Jabatan Semasa Kepemimpinan Ganjar Layak jadi Rujukan Nasional

REVOLUSI BIROKRASI: Selama menjabat gubernur Jateng, Ganjar Pranowo telah melantik sekitar 30 orang untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka.Humas Pemprov Jateng.

SUMUTPOS.CO – SELEKSI terbuka yang dilakukan Ganjar Pranowo untuk mengisi jabatan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) layak jadi rujukan sistem lelang jabatan nasional. Selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dua periode, 2013- 2023, Ganjar telah melantik sekitar 30 orang untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka.

Ganjar tercatat dua kali mengangkat kepala sekolah dari daerah menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng. Pertama, Kepala SMKN Bawen, Kabupaten Semarang, Jumeri, pada 2019. Selanjutnya, Uswatun Khasanah, kepala SMAN 1 Purwantoro, Wonogiri pada 2022. Bahkan, Jumeri diangkat sebagai Dirjen PAUD Dikdasmen, setelah beberapa waktu menjabat sebagai Kepala Disdikbud Jateng.

Selain itu, ada kisah Imam Maskur, yang semula Camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, diangkat menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng. Pengangkatan Imam Maskur berbarengan dengan Jumeri.

Pengamat kebijakan Universitas Diponegoro (Undip) Dr Kismartini, menyebut lelang jabatan yang konsisten dilakukan Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sebagai revolusi birokrasi. Dengan lelang jabatan, maka jabatan tinggi pratama akan diisi oleh orang-orang yang bekompeten serta berintegritas.

“Lelang jabatan itu bagus, membuka kesempatan kepada semua pihak untuk bisa menduduki jabatan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Sebuah mekanisme yang bagus untuk meningkatkan kinerja pejabat, kata Kismartini, Sabtu (23/9).

Menurut dia, dengan mekanisme lelang jabatan, maka proses pengisian posisi strategis dalam birokrasi dapat diawasi oleh masyarakat secara luas. Pasalnya, hal itu diakukan secara transparan dan akuntabel sehingga praktik-praktik “titipan” maupun sogokan untuk memperoleh jabatan tak bisa lagi dilakukan.

“Sistem lelang dilakukan secarap profesional dan transparan, tentu itu memberantas peluang praktik KKN. Pimpinan atau pejabat yang dihasilkan tak hanya punya kemampuan dan kecakapan manajerial, tapi juga berintegritas, tandas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro itu.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari Undip Dr Teguh Yuwono. Menurutnya, apa yang dilakukan Ganjar tersebut dinilai sebagai gebrakan penting dalam reformasi birokrasi.”Ini langkah positif dan memang mesti dilakukan. Di negara maju seperti Amerika, Australia dan negara lain, sistem dan mekanisme perekrutan pejabat seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1990, terangnya.

Menurut Ganjar Pranowo, siapapun yang terpilih dalam lelang jabatan harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik.Siapapun yang terpilih adalah calon-calon yang terbaik. Meski begitu saya mengingatkan satu hal yang tidak boleh lupa. Yakni selalu jaga terus integritas, ideologi negara, dan betul-betul menjadi birokrasi yang melayani, ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat dari FISIP USU Medan Agus mengatakan, hal seperti ini agar terus dilakukan, karena memang hal yang baik mengisi kekosongan jabatan dan melihat kualitas pejabatnya.

Agus menambahkan, apa yang dilakukan Ganjar diharapka dilaksanakan setiap kepala daerah. (wir/ika)

Sejumlah Orang Melakukan Aksi, Tolak Musda II PPNI Nias Barat

Sejumlah orang mengaku anggota PPNI melakukan aksi saat pelaksanaan Musda ll PPNI di Hall Tokosa Nias Barat.

NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Sejumlah orang mengaku anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) melakukan aksi saat pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) II PPNI Nias Barat di Hall Tokosa, Sabtu (7/10/2023). Mereka menolak Musda tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan AD/ART PPNI.

Tak hanya melakukan orasi, beberapa dari mereka berusaha merusak spanduk yang ada di lokasi Musda. Ketua DPW PPNI Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Mahsur Al Hazkiyani mengaku kecewa dan menyesalkan keributan yang terjadi. Menurutnya, mereka akan menindaklanjuti kejadian tersebut ke Bidang Hukum PPNI Sumut untuk dapat ditelaah dan dikaji, baik dari indikasi kesengajaan meninggalkan kegiatan, perusakan hingga intimidasi para peserta, dan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum.

“Musda ini sudah diagendakan jauh-jauh hari dan proses serta mekanisme untuk pembentukan karateker DPD PPNI sudah sesuai mekanisme. Tidak mungkin kami hadir dan melanggar regulasi kalau tidak sesuai mekanisme, apalagi bila disebut tidak sesuai ADRT,” kata Mahsur.

“Peristiwa yang terjadi, akan kita bahas di bidang hukum dan kode etik kita. Kita kaji kerugian yang diakibatkan oknum-oknum tersebut, akan kita hitung kerugian secara materil maupun inmaterial dan akan kita laporkan ke penegak hukum,” imbuhnya.

Ia juga mengaku mendapat banyak laporan bahwasannya para peserta tidak berani datang karena mendapat intimidasi dan ancaman dari beberapa oknum pemerintahan. “Kita sudah mengantongi sejumlah bukti baik rekaman maupun informasi adapun tekanan ataupun teror yakni dari mutasi hingga pencopotan jabatan. Karena ini negara hukum, maka kita akan kaji dan telaah agar diteruskan ke penegak hukum,” tegasnya.

Dia juga menegaskan, organisasi ini murni organisasi profesi perawat yang biaya operasionalnya murni dari iuran anggota bukan ada iuran hibah dari pemerintah. “Artinya kami sangat menyesalkan info yang beredar, adanya intervensi dari pemerintah daerah. Harusnya, pemerintah daerah mendukung kegiatan-kegiatan ini seperti di kabupaten lain di seluruh Indonesia. Karena wadah ini pemersatu perawat, pengembang ilmu keperawatan begitu juga membantu pemerintah untuk melaksanakan program-program kesehatan di masyarakat,” tandasnya.

Sementara, seorang tenaga keperawatan Darniati Mendrofa mengaku kecewa dengan pelaksanaan Musda yang dianggapnya dilaksanakan dengan sangat suka-suka tanpa adanya pemberitahuan kepada mereka. “Saya merasa keberatan tidak dilibatkan selaku panitia yang dipilih oleh teman-teman. Kenapa saya tidak tahu DPK-nya siapa? Sayapun sebagai panitia tidak tahu bekerja, karena saya tidak tahu personel-personel saya,” katanya.

Sejak dipilih ketua pada Juli lalu, lanjut Darniati, memang tidak ada gerakan karena dia hanya menunggu. “Tiba-tiba ada rapat pleno pada 30 September lalu melalui zoom, sudah ada nama-nama DPK itu. Saya tidak tahu siapa yang pilih. Langsung terbit SK. Itulah keberatan saya,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Darniati, Mahsur mengatakan, seluruh informasi selalu diteruskan dan semua pengurus telah digabungkan di grup Whatsapp sebagai wadah informasi. “Kalau dia bilang tidak tahu, itu nggak mungkin. Mereka juga sudah membuat grup Whatsapp, jadi segala informasi diberitahu di situ,” jelasnya.

Mahsur juga mengungkapkan, seluruh pengurus DPD dan DPK periode sebelumnya diundang, dan pada saat itu yang hadir hanya satu orang pengurus DPD. Kemudian yang berhadir dari DPK itu, ditanyakan SK pengurusannya. “Mereka tidak tahu ada pengurus DPK dan tidak mengetahui adanya SK pengurusan DPK, sehingga dari ketua wakil ketua bidang organisasi kaderisasi DPW berkonsultasi ke DPP bagaimana arahan selanjutnya. Kemudian kita tindak lanjuti dengan pembentukan karateker, kita tetapkan Wakil Ketua Bidang Organisasi Aswin sebagai PLT Ketua, kemudian Ermelinda Hia sebagai Sekretaris,” bebernya.

Salah satu pengawai tenaga keperawatan
NKB Mendrofa yang terlihat ikut menyampaikan orasinya, kepada wartawan menjelaskan, yang mereka lakukan adalah aksi damai walaupun tidak ada pimpinan aksinya.

“Bukan demo, tapi aksi damai. Pimpinan aksi tidak ada. Pemilihan Pengurus DPD PPNI Musda Sendiri sudah berjalan dan alhasil pihak DPW bisa memfasilitasi hal itu,” jelasnya.

Menurut NKB Mendrofa, aksi damai yang mereka lakukan spontanitas. “Izin aksi spontanitas. Perasaan sebagai bagian dari organisasi. Kami perawat yang prihatin dan memang kami hadir di situ karrna kami bagian dari perawat,” terangnya.

Kapolres Nias, AKBP Luthfi menerangkan bahwa aksi itu belum dia ketahui. “Belum saya ketahui aksi itu, untuk izin silahkan konfirmasi ke intelkam,” jawab Kapolres saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. (mag-9)

1.000 Bikers Semarakan Festival BRImo

Semarak Festival BRImo di Menara BRI, Jalan Putri Hijau Medan, Minggu, (8/10). (Istimewa/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lebih dari 1.000 bikers pengguna BRImo sejak subuh telah antusias menanti start funbike, di Menara BRI, Jalan Putri Hijau Medan, Minggu, (8/10). Acara funbike seru tersebut, berkat kerja sama antara DeliPark Mall Medan bersama Bank Rakyat Indonesia Regional Office (BRI RO) Medan sebagai sarana olahraga, hiburan dan apresiasi bagi customer DeliPark Mall Medan dan nasabah BRI pengguna BRImo dan superapps andalan BRI.

Dalam hal ini, BRI Branch Office (BO) Medan Putri Hijau juga turut berperan aktif menyemarakkan Festival BRImo. Turut hadir, Pemimpin Cabang BRI BO Medan Putri Hijau, Ahmad Muflihin Taiyeb dan Center Director Delipark Mall Medan, Mr Ronald Lim.

Funbike mengambil start dari Menara BRI Jalan Putri Hijau Medan menyusuri rute Jalan Gatot Subroto, Sei Sikambing, Setiabudi, Jamin Ginting, Sudirman, Diponegoro, Raden Saleh dan Finish di Riverside DeliPark Mall. Sehingga total rute adalah sepanjang 16Km.

Terlihat wajah sumringah dari para bikers dalam acara itu, karena banyak doorprize yang diberikan. Bikers community Medan ini pastinya sudah menggunakan BRImo dan kartu dan debit BRI untuk berbelanja di DeliPark Mall karena ada program belanja Epic Reward berhadiah Mobil CRV persembahan dari BRImo. Selain itu, para bikers juga mendapat sosialisasi tentang cara penukaran point’ dari Program BRImo FSTVL.

Regional Funding and Transaction BRI Medan, Elizabet Primasari dalam sambutannya menyampaikan, event BRImo FSTVL akan berlangsung sampai dengan 31 Desember 2023.

Ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan BRImo dan kartu debit BRI dalam bertransaksi. “Karena berkesempatan mendapatkan hadiah grand prize mobil mini electric, serta cashback 10 persen serta berbagai hadiah menarik lainnya setiap transaksi menggunakan BRImo dan kartu debit BRI,” ujarnya.

Dijelaskannya, BRImo juga memudahkan segala urusan keuangan dalam satu genggaman. “Kehadiran BRI dalam even ini juga merupakan sebuah bentuk dukungan BRI dalam literasi cashless payment ecosystem bagi masyarakat Medan yang memberikan kemudahan layanan transaksi digital banking,” kata Elizabet. (dwi)

BNI Berbagi Serahkan Ambulance pada STIKes Mitra Husada Medan

CSR: BNI Berbagi menyerahkan satu unit ambulance pada STIKes Mitra Husada Medan.ISTIMEWA.

SUMUTPOS.CO – SEKOLAH Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan sejak tahun 2006 telah menjalin kerja sama dengan BNI Cabang USU Medan yang juga merupakan bentuk layanan kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika STIKes Mitra Husada Medan.

Sebagai wujud kebermanfaatan dari kerja sama yang terjalin dengan perbankan tersebut, BNI memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa satu unit ambulance.

Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian sosial dan kesehatan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga besar Yayasan Mitra Husada Medan, sivitas akademika dan masyarakat.

Dalam acara penyerahan bantuan, Jumat (6/10) dihadiri Pimpinan wilayah RCEO W01 BNI Rustianto, Pimpinan Area Head W01 Zulkifli Ikhwan Harahap, Branch Manager USU Medan Iqsal Anwal dan Branch Business Manager Masdalifah Nasution.

Bantuan ini diterima Ketua Pengurus Yayasan Mitra Husada Medan bapak Dr Imran Saputra Surbakti MM didampingi Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr Siti Nurmawan Sinaga MKes.

STIKes Mitra Husada Medan membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi maka perlu peningkatan cakupan indikator kinerja utama (IKU) ke-6 yaitu kemitraan. (dmp)

1...1,0631,0641,065...15,676Page 1,064 of 15,676

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor