28 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Home Blog Page 1070

Pembangunan Jalan Alternatif Medan-Berastagi, Warga Diminta Beri Dukungan

DIALOG: Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, menyalami warga usai dialog bersama masyarakat Dusun Sumbaikan, Desa Sukamakmur, Kabupaten Deliserdang, belum lama ini.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, mengunjungi sekaligus berdialog dengan warga Dusun Sumbaikan, Desa Sukamakmur, Kabupaten Deliserdang, belum lama ini. Dialog tersebut, membahas tentang pembukaan akses jalan alternatif Medan-Berastagi yang dibangun menggunakan APBD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) secara multiyears.

Jalur alternatif Medan-Berastagi akan melintasi Tuntungan-Desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru-Dusun 2 Sukamakmur-Dusun 10 Tanduk Benua-Dusun Sumbaikan 2 Kecamatan Sibolangit-Desa Jaranguda-Berastagi. Dalam progres pembangunan jalan dimaksud, telah mendekati wilayah Kabupaten Karo, dan diharapkan jalan tersebut secepatnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Cory pun meminta dukungan dari masyarakat sekitar, untuk proses pembangunan jalan tersebut. Dia juga menyampaikan, tentang bagaimana pembukaan akses jalan baru ini dapat mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat, baik itu untuk kegiatan ekonomi maupun sosial.

“Kami harapkan kepada masyarakat yang ada di dusun ini, agar pada saat proses pembukaan jalan nantinya, tidak ada masalah. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan besar harapan kami, agar kita semua saling mendukung, agar proses pembangunan jalan ini dapat berjalan baik. Kami tunggu pembangunan jalan dan masyarakat di Karo,” ungkap Cory, dan disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Cory juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumut, khususnya kepada mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, yang telah mewujudkan jalan alternatif Medan-Berastagi. Juga kepada Pj Gubernur Sumut Mayjen TNI (Purn) Hassanudin, yang tetap mendukung pembangunan jalan sejajar jalur alternatif Medan-Berastagi.

“Tak lupa kita patut mengucapkan terima kasih kepada bapak gubernur dan seluruh pimpinan terkait. Karena tanpa perjuangan mereka, mungkin jalan alternatif ini tidak dapat terwujud,” pungkasnya. (deo/saz)

17 Provinsi Masih Tinggi Angka Stunting

BERI GIZI: Aksi beri gizi ke sekolah untuk cegah stunting.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi mengatakan akan menambah lima provinsi sebagai daftar daerah paling tinggi angka stuntingnya di Indonesia. Sehingga, total akan ada 17 provinsi yang terdaftar sebagai provinsi paling tinggi angka stuntingnya.

“Kita rencanakan akan menambah empat usulan Kementerian PMK, yaitu Papua, Papua Barat, Sumbar, dan Kaltim itu yang mengalami kenaikan. Satu lagi jadi pertimbangan Sulsel,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (5/10).

Sebanyak 17 daerah tersebut, kata Suprayoga, mesti didaftar untuk masuk dalam daerah yang butuh penanganan khusus dalam upaya mencapai target 14 persen angka stunting pada 2024.

“Perlu perhatian secara khusus. Pasiennya akan nambah, kemungkinan dari 12 jadi 17 yang akan bertambah di tahun 2024. Itu akan dilaporkan dari tim pelaksana,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, 12 provinsi yang saat ini sudah masuk dalam daerah paling tinggi angka stuntingnya, antara lain di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan penurunan angkat stunting secara nasional turun hingga 14 persen pada 2024. Untuk mencapai itu, tahun 2023 ini ditargetkan angka stunting secara nasional turun hingga 17 persen. Sementara tahun 2022 lalu, angka stunting masih mencapai 21,6 persen.

Dengan target itu, pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dengan 14 provinsi dan 288 kabupaten/kota di Indonesia yang angka stuntingnya masih tinggi.

“Hari ini kita membahas secara lebih teknis hal-hal yang terkait apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa saja kendala yang kita hadapi, kemudian apa saja yang perlu kita lakukan atau kita siasati untuk upaya percepatan tahun depan,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi kepada wartawan, Kamis (5/10). (jpg/ila)

Usut Sindikat Fredy Pratama, Bareskrim Periksa Zul Zivilia

SAKSI: Zul Zivilia diperiksa sebagai saksi dalam jaringan narkotika Fredy Pratama.

SUMUTPOS.CO – Bareskrim terus mendalami sindikat Fredy Pratama. Kemarin (5/10) Direktorat Tindak Pidana Narkotika (Dittipid Narkotika) memeriksa Zulkifli alias Zul, vokalis band Zivilia. Zul diduga terhubung dengan jaringan Fredy Pratama.

Dittipid Narkotika memeriksa Zul sejak Rabu (4/10) malam dan baru selesai pada Kamis pukul 15.50. Terlihat Zul mengenakan kaus putih dengan kondisi tangan terborgol.

Saat keluar dari Bareskrim, Zul mengaku akan membantu memberikan informasi yang dibutuhkan terkait Fredy Pratama. ’’Saya telah memberikan informasi yang dibutuhkan. Saya mendukung pengungkapan kasus ini,’’ terang terpidana narkotika tersebut.

Zul juga mengaku mengenal Fredy Pratama yang merupakan gembong narkotika terbesar di Indonesia. ’’Ya tahu, sudah lama kenal,’’ tuturnya, lalu dikawal masuk ke dalam mobil. Zul akan kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman.

Salah seorang penyidik menuturkan bahwa Zul diperiksa sebagai saksi terkait jaringan Fredy Pratama. Dalam pemeriksaan tersebut, informasi dari Zul dianggap cukup. ’’Tidak akan diperiksa lagi,’’ ujarnya.

Sementara itu, Dirtipid Narkotika Brigjen Mukti Juharsa menjelaskan bahwa Zul memiliki keterkaitan erat dengan Fredy Pratama. Sebab, jaringan Zul membeli narkotika dari Fredy. ’’Di atasnya Zul ada yang inisial R,’’ jelasnya.

R alias Rian membeli narkotika dari Fredy Pratama. Narkotika tersebut diedarkan oleh jaringan Zul. ’’Makanya diperiksa Zul ini,’’ paparnya.

Dia mengatakan, sindikat Fredy Pratama akan diungkap hingga ke akar-akarnya. Dengan demikian, semua jaringan yang terlibat tentunya akan dipetakan. ’’Semua yang terlibat diperiksa,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim menyita kembali aset Fredy Pratama senilai Rp75,6 miliar. Penyitaan itu merupakan tahap kedua setelah Bareskrim mampu menyita Rp273 miliar aset bergerak dan tidak bergerak milik Fredy. Diprediksi nilai aset hasil bisnis narkotika Fredy mencapai lebih dari Rp 10 triliun. (idr/c6/oni/jpg/ila)

Kasus Dugaan Malapraktik, Polisi akan Periksa Pihak Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi

WAWANCARA: Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat diwawancarai wartawan, Kamis (5/10).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Polra Metro Jaya mulai menyelidiki kasus dugaan malapraktik yang terjadi di Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi. Pihak rumah sakit sebagai terlapor juga akan dimintai keterangan.

“Nanti akan menjadi agenda dari tahapan Penyelidikan yang kita lakukan. Namun, untuk sementara ini pada hari Kamis besok pasca kami terima kemarin laporan polisi, kita telah mengundang klarifikasi terhadap pelapor,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (5/10).

Pemeriksaan juga akan dilakukan kepada pihak pelapor. “Nanti dari keluarga korban, jadi ada 3 orang, jadi total ada 4 orang yang akan kita mintai klarifikasi,” jelasnya.

Sebelumnya, seorang pria bernama Albert Francis membuat laporan kasus dugaan malapraktik yang menimpa anaknya di Polda Metro Jaya. Ditemani kuasa hukumnya, Cahaya Christmanto Anak Ampun, ia melaporkan delapan orang dari Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi, yakni dr RR, dr L, dr Z, dr WT, dr RI, dr K, dr D (direktur RS), dan dr F (manajer operasional RS).

“Itu sudah meliputi dokter terkait yang melakukan tindakan. Karena ada kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” kata Christmanto kemarin.

Dia menyatakan, delapan orang yang dilaporkan meliputi dokter terkait yang melakukan tindakan. Mulai dokter anestesi, dokter THT, spesialis anak, sampai direktur RS tersebut.

Christmanto menjelaskan, kejadian itu bermula saat dua anak berinisial BA, 7, dan kakaknya V, 10, menjalani operasi amandel pada Selasa (19/9) di rumah sakit tersebut.

“Yang pertama menjalani operasi adalah BA, kemudian barulah sang kakak. Keduanya ini memiliki penyakit amandel, gangguan pernapasan lah, yang mana akan dilakukan tindakan operasi. Amandel itu kan masih kategori operasi ringan,” papar Christmanto.

Dia mengungkapkan, korban BA menjalani operasi selama 2–3 jam. BA belum sadarkan diri karena masih berada dalam pengaruh obat bius pascaoperasi. Kemudian, operasi dilanjutkan ke kakaknya. “Begitu tindakan operasi selesai dan beberapa jam kemudian (kakaknya) sudah bisa sadarkan diri,” ujarnya.

Berbeda dengan kakaknya, BA yang sampai kemarin dirawat di RS yang sama justru tak kunjung sadar. Pihak rumah sakit melakukan segala upaya, namun, hasilnya tetap sama. Pihak dokter akhirnya mendiagnosis BA mengalami mati batang otak pada Selasa (26/9).

“Kan ini sungguh aneh sekali, dari operasi amandel lari ke batang otak. Ini saya bilang ada kelalaian, ada kealpaan. Kami duga ada tindak pidana yang dilakukan di sini,” tegas Christmanto.

Pascakejadian ini, pihak keluarga sempat melakukan somasi terhadap pihak rumah sakit, tetapi tidak ditanggapi. “Somasi kami pada 27 September. Di sini kami meminta pihak RS melakukan tindakan-tindakan cepat untuk melakukan tindakan rujuk secepatnya. Tapi, itu pun tidak direspons,” ungkapnya. (jpg/ila)

Beli Beras di Ritel Modern Dibatasi 10 Kilogram per Hari

Fedrik Tarigan/Jawa Pos SEPI: Suasana penjualan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pembatasan pembelian beras diberlakukan seiring dengan persediaan yang terus berkurang. Yakni maksimal 10 kilogram per hari. Kebijakan tersebut terutama berlaku di toko ritel modern.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey mengonfirmasi, adanya pembatasan jumlah beras yang dapat dibeli di toko ritel. Badan Pangan Nasional (Bapanas), kata dia, menetapkan pembatasan tersebut untuk memastikan distribusi beras yang adil kepada konsumen.

“Selain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pemerintah, pembatasan pembelian dipukul rata untuk semua jenis beras, termasuk beras premium. Maksimal 2 karung beras dapat dibeli pelanggan ritel setiap hari,” ungkap Roy, Kamis (5/10). Pembatasan itu dibuat karena kekeringan panjang di banyak daerah yang mengakibatkan pasokan beras menurun. Di sisi lain, pemerintah berharap penyerapan beras bisa merata untuk masyarakat.

“Sebagian besar beras yang dijual saat ini adalah stok lama yang masih digunakan dengan harga lama. Karena itu, pembatasan pembelian dibuat untuk menciptakan keadilan sosial dan menghentikan penimbunan,” kata Roy lagi.

Meski stok beras tidak melimpah, pihaknya cukup yakin tidak akan terjadi kelangkaan beras. Namun, pembelian beras masih akan dibatasi sampai pasokan cukup dan harga kembali normal. “Stok masih banyak tersedia, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Kita harus optimistis, beras tidak akan langka,” tegasnya.

Corporate Communication Alfamidi, Retriantina, membenarkan adanya pembatasan dalam pembelian beras di seluruh Alfamidi. Pembatasan itu dilakukan sejak bulan lalu.

“Di Alfamidi pembatasannya 2 pcs per konsumen per hari. Untuk beratnya bebas, yang penting 2 pcs,” bebernya.

Dia belum bisa memastikan sampai kapan pembatasan itu berlaku. Termasuk apakah pembatasan hanya berlaku di Alfamidi wilayah tertentu, seperti Jabodetabek atau seluruh Indonesia.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), angkat bicara mengenai pembatasan pembelian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang digelontorkan Perum Bulog. YLKI sepakat dengan pembatasan pembelian maksimal 10 kilogram per hari yang dilakukan ritel modern.

“Pembatasan ditujukan menghindari pembelian besar-besaran oleh oknum pedagang dengan maksud dijual kembali dengan harga lebih tinggi,” ujar Pengurus Harian YLKI, Agus Sujatno.

Pembatasan pembelian beras SPHP itu pun dinilai tidak akan banyak memengaruhi rumah tangga. Jumlah 10 kilogram per hari, dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan beras rumah tangga karena bukan untuk kegiatan usaha.

“Secara teoretis, 10 kilogram per hari per keluarga merupakan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian,” sebutnya.

Karena itu, dia berharap masyarakat tidak melakukan aksi panic buying merespons kebijakan tersebut. Mengingat, kebijakan itu bertujuan untuk pemerataan distribusi beras kepada masyarakat.

“Kalau terjadi panic buying di masyarakat justru akan merugikan kelompok konsumen tertentu,” ujar Agus, seraya berharap, pemerintah lebih aktif menyosialisasikan kebijakan pembatasan pembelian beras SPHP maksimal 10 kilogram per hari tersebut.

Sementara itu, dalam pandangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, sulit mengurangi konsumsi beras lantaran telah menjadi makanan pokok.

“Meskipun dibatasi,” katanya, seusai pembukaan Konferensi Agama dan Perubahan Iklim Asia Tenggara yang digelar Majelis Hukama Muslimin (MHM) di Jakarta, kemarin.

Kalla mengatakan, yang terpenting adalah menjaga pasokan atau suplai beras. Menurut dia, saat ini tidak hanya Indonesia yang mengalami masalah stok beras. Banyak negara lain yang mengalami masalah serupa. Bahkan, di Malaysia dikabarkan sudah terjadi panic buying beras. (jpc/saz)

Berikan Banyak Manfaat, Program Magang ke Jepang Banyak Peminat

BERI MOTIVASI: Ganjar Pranowo menghadiri Pembukaan Tes Seleksi Magang Jepang 2023 di halaman Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Senin (12/6).

SUMUTPOS.CO – Program magang ke Jepang yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), menyedot animo tinggi dari masyarakat. Program tersebut diharapkan bisa meningkatkan skill peserta, serta ikut mengentaskan warga dari garis kemiskinan.

Tak hanya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang boleh mengikuti program ini. Bagi lulusan sekolah nonvokasi, semisal Madrasah Aliyah (MA), hanya perlu menambahkan sertifikat keteknikan sebagai syarat pendaftaran. Program magang Jepang ini juga bisa diikuti peserta dari luar Jateng.

Tahapan pendaftaran program magang ke Jepang 2023, telah dimulai sejak 13 Februari hingga 2 Juni 2023. Kemudian tes seleksi berlangsung selama 5 hari, dimulai pada 12-16 Juni 2023. Durasi magang ke Jepang diikuti minimal 3 tahun.

Seorang calon peserta program magang ke Jepang, Abdul Rosyid mengaku antusias, mengikuti seleksi. Dia menyebutkan, keikutsertaannya untuk mengubah nasib dan mewujudkan asanya mempunyai sebuah bengkel sepeda motor.

“Saudara saya juga pernah mengikuti magang ke Jepang ini. Sekarang saudara saya sudah punya usaha dari upah magang di Jepang. Nah, saya ingin kerja di sana untuk mengumpulkan modal,” ungkap Rosyid.

Sementara itu, Rahmat Andrian mengaku senang, bisa berpartisipasi dalam program ini. Lulusan MA di Demak itu, berharap, mendapat pekerjaan yang baik dan bisa berkarir di luar negeri.

“Program ini sangat membantu menaikkan skill SDM, terutama bagi anak-anak muda seperti saya,” jelasnya.

Mantan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, program ini memberikan kesempatan bagi para lulusan SMK, khususnya di Jateng, untuk bisa menambah ilmu dan pengalaman.

“Kami mencoba membuka ruang seluas-luasnya, agar anak-anak kita bisa bekerja di seluruh dunia. Kita carikan jalan untuk mereka bisa mendapatkan tempat yang baik dan tentu pengalaman yang lebih baik,” katanya.

Menurut Ganjar, program magang ke Jepang ini telah memberikan banyak manfaat, khususnya bagi warga Jateng.

Beberapa peserta akhirnya pulang ke daerah asal untuk membuka usaha sendiri, setelah mendapatkan pengalaman kerja dan modal untuk membuka usaha. Namun, tidak sedikit yang tetap tinggal di Jepang untuk melanjutkan karirnya.

“Rata-rata yang mereka punya pengalaman luar nilai tambahnya banyak sekali. Inilah cara kami mendorong anak-anak kita agar dalam usia-usia kerja ini, betul-betul mereka bisa mendapatkan kesempatan itu,” sambungnya.

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Disnakertrans Jateng, Masduqi mengatakan, selain tes fisik para peserta yang lolos juga akan dibekali bahasa dan budaya Jepang.

“Mereka akan kerja di berbagai sektor, seperti pertanian, konstruksi, manufaktur, hingga care giver (perawat),” bebernya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPD Lembaga Pengawas Kinerja Apratur Negara wilayah Sumatera Utara (LPKAN Sumut), Rafriandi Nasution, mengapresiasi program magang ke Jepang yang dilakukan Pemprov Jateng. Menurutnya, program tersebut merupakan hal yang positif bagi generasi muda, baik untuk siswa SMK atau siswa lainnya.

Di Sumut juga, Rafriandi berharap, hal ini harus didorong dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

“Program magang tersebut bisa dikembangkan untuk para siswa berprestasi dan dilatih lebih dulu dengan pemberian bekal keahlian komunikasi maupun teknis kerja yang dibutuhkan di luar negeri,” ujarnya kepada Sumut Pos di Medan, Kamis (5/10).

Tentunya, lanjut Rafriandi, bekal yang diterima dapat dimanfaatkan selepas magang ke luar negeri, yang akhirnya mampu memberi value added (nilai tambah) produktif bagi pelajar dan dunia kerja. (rel/wir/jpg/dwi)