28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 109

Polda Sumut Pamerkan Tangkapan Narkoba Sepanjang Januari-Pertengahan Agustus Binjai-Langkat Rawan Narkoba

KETERANGAN: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak (pegang foto kapal nelayan), saat menyampaikan keterangan di Polres Langkat, Stabat, Rabu (20/8).(Teddy Akbari/Sumut Pos)
KETERANGAN: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak (pegang foto kapal nelayan), saat menyampaikan keterangan di Polres Langkat, Stabat, Rabu (20/8).(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut memamerkan hasil pengungkapan kasus pada rentang 1 Januari hingga medio Agustus 2025. Hasil analisis dan evaluasi Ditresnarkoba Polda Sumut menunjukkan, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat rawan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

Sepanjang kurun waktu kurang dari delapan bulan, Ditresnarkoba Polda Sumut mengungkap 429 kasus dengan 534 tersangka. Dengan pengungkapan itu, Polda Sumut mengklaim berhasil menyelamatkan 1.533.564 jiwa, dan nilai barang bukti narkoba yang disita mencapai Rp298.361.400.000.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan, kolaborasi dan koordinasi pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan pada sektoral. Artinya, tidak dapat hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja.
“Tapi, semua lini harus terlibat dalam pemberantasan narkoba,” ungkap Calvijn di Mapolres Langkat, Stabat, Rabu (20/8).

Barang bukti yang diamankan sepanjang kurun waktu itu, berupa 206 kilogram sabu-sabu, 70 ribu butir pil ekstasi, sembilan ribu butir pil happy five, 170 gram kokain, dan ganja. Tak ketinggalan, juga ada botol minuman keras dari berbagai merek yang diamankan dari tempat hiburan malam (THM).

Lima Modus Peredaran Narkoba di Binjai-Langkat

Jebolan Akademi Kepolisian 1999 ini, juga membeberkan lima modus yang terjadi dalam melancarkan praktik peredaran gelap narkoba di Binjai dan Langkat.
“Ada lima modus yang sering digunakan oleh pelaku-pelaku narkoba di Langkat dan Binjai. Yang pertama para tersangka selalu melakukan transaksi melalui laut dan darat,” beber Calvijn.

Kedua, lanjut Calvijn, pengguna narkoba dimanjakan dengan adanya sebuah barak atau loket pembelian yang berdiri di wilayah perkebunan atau ladang. Ketiga, media sosial (medsos) menjadi sarana untuk melakukan transaksi peredaran narkoba, khususnya pil ekstasi.

“Ini sangat miris sekali, COD. Tim akan melakukan patroli cyber untuk mengungkap kasus-kasus lainnya,” tegasnya.
Keempat, peredaran narkoba di THM.

“Ada beberapa THM yang menjadi lokasi peredaran narkoba yang terungkap. Transaksi narkoba yang ditawarkan secara terbuka untuk seluruh pengunjungnya, melibatkan manajemen di dalamnya. Ini sangat miris sekali,” kata Calvijn lagi.

Dan terakhir, menggunakan tim pantau. Calvijn menyebutkan, lokasi penjualan atau barak maupun loket yang menjual narkoba memberi pengamanan berlapis. Ada tim pengawas dan tim pengamanan yang berkomunikasi melalui handy talky (HT).

“Tim pantau biasanya orang-orang atau pelaku yang dewasa. Dan sekali lagi sangat miris, mereka banyak menggunakan anak-anak di bawah umur, untuk dijadikan tim pantau berlapis. Apabila aparat masuk ke dalam, sudah ada di gerbang satu, dua, dan tiga. Ini dilakukan di THM dan di barak-barak narkoba,” jelasnya.

Ada tiga THM di Langkat yang sudah dilakukan penindakan dan pengungkapan oleh Ditresnarkoba Polda Sumut, peredaran narkoba tersebut berjalan secara terstruktur, yang melibatkan menejemen.

“Ada tersangka, dan tersangka adalah menajemen di dalamnya. Ada pengendali narkoba, contohnya di D4, dan ada sebagai pelayan atau waiters yang menawarkan (narkoba) secara terbuka kepada pelanggan saat masuk, dan ada juga LC atau pendamping nyanyi,” imbuh Calvijn.

Ketiga THM dimaksud, yakni D4 Karoke di Brandan Barat, NBS di Sei Bingai, dan BS di Bahorok. Ironisnya, sambung Calvijn, juga berdiri gubuk-gubuk yang diduga menjadi barak atau lapak isap narkoba di sekitaran tempat disko tersebut.

“Kami sedang mendalami, apakah ada kaitannya antara gubuk-gubuk dan loket yang didirikan di belakang ladang dan berdekatan dengan lokasi THM tersebut. Apakah ada kaitannya, apakah yang membangun sama, dan apakah perintahnya sama dengan pemilik THM, ini sedang kami dalami,” tuturnya.

190 Kilogram Narkoba Pengungkapan Polda Sumut di Perairan Langkat
Belum lama ini, Ditresnarkoba Polda Sumut mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 190 kilogram, yang gagal masuk melalui jalur perairan di Langkat. Kristal putih itu diangkut menggunakan kapal nelayan.

Kata Calvijn, ada dua orang yang diamankan dan mereka mendapat perintah dari seseorang berinisial YD, yang kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Menariknya, 190 kilogram sabu-sabu itu, dimuat dalam bagian kapal yang sudah dimodifikasi untuk mengelabui pemeriksaan petugas.

“Tim pada saat melakukan penggerebekan sempat terombang-ambing di laut, sehingga membutuhkan setidaknya enam jam untuk tim kedua menjemput dari TKP,” paparnya.
Dia menyebutkan, DPO berinisial YD masih dalam pengejaran.

“DPO ini yang mengendalikan kedua tersangka dan kami (juga) sedang mendalami, yang mengendalikan kapal oskadon (nelayan) tempat narkoba tersebut,” jelas Calvijn.
Anev Ditresnarkoba Polda Sumut: Langkat-Binjai Diatensi

Dengan serangkaian pengungkapan yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai dan Langkat, Calvijn menyebutkan, kedua daerah ini menjadi lokasi yang rawan peredaran narkoba. Secara geografis, Langkat memiliki jalur perairan dan perlintasan darat menuju Provinsi Aceh. Sementara Binjai adalah kota penyangga sebelum tiba di Ibukota Provinsi Sumut, Kota Medan.

“Langkat dan Binjai merupakan pemetaan, hasil analisis dan evaluasi (anev) tim kami, merupakan satu bagian yang diatensi dan diperkuat dalam hal pengungkapan kasus. Diperkuat itu maksudnya bukan berarti ada pelemahan di dalamnya,” jelas mantan Kasubdit Narkoba Polda Metro Jaya tersebut.

Calvijn menegaskan, Binjai dan Langkat akan menjadi atensi pengungkapan narkotika.
“Kami pertebal, ada beberapa tim yang kami masuki ke dalam dua wilayah ini (Binjai-Langkat) untuk mengungkap jaringan narkoba di dalamnya. Saat ini kami fokus di Binjai dan Langkat. Kenapa? Tadi saya sampaikan ada modus perairan, faktanya 190 kilogram (sabu-sabu) ini, kami temukan dengan menggunakan kapal nelayan.

Kedua, ada barak-barak narkoba, ladang ataupun kebun yang di situ ada barak narkoba, yang beberapa kali Polda Sumut dan polres melakukan penindakan di dalamnya,” tuturnya.
Dia menyerukan kepada polres jajaran untuk melakukan penindakan, tidak hanya sebatas seremoni.

“Melakukan penindakan ini harus sampai dengan tuntas ke akar-akarnya, dan itu tidak dapat dilakukan sektoral, harus kolaborasi Forkopimda yang ada, karena ada domain-domain, tanggung jawab yang berbeda,” pungkas Calvijn. (ted/saz)

PLN Sukseskan Penyelenggaraan Piala Kemerdekaan 2025 di Sumatera Utara

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Ahmad Syauki (dua dari kiri) saat pengecekan keseimbangan beban listrik di DCC Mobile.
General Manager PLN UID Sumatera Utara, Ahmad Syauki (dua dari kiri) saat pengecekan keseimbangan beban listrik di DCC Mobile.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara sukses memastikan keandalan pasokan listrik selama rangkaian penyelenggaraan Piala Kemerdekaan 2025 di Sumatera Utara.

Melalui siaga penuh personel dan penerapan sistem pengamanan kelistrikan berlapis, seluruh pertandingan berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun peserta turnamen.

Turnamen Piala Kemerdekaan tahun ini menghadirkan atmosfer luar biasa. Pertandingan pamungkas yang mempertemukan Indonesia melawan Mali menjadi laga penentu dan berhasil menyedot perhatian publik.

Sebanyak 21.991 penonton memenuhi stadion untuk menyaksikan pertandingan yang berlangsung sengit dengan nuansa sportivitas dan semangat nasionalisme.

Selain menyajikan hiburan olahraga berkelas internasional, ajang ini juga membawa dampak positif bagi perekonomian lokal.

Tercatat sebanyak 144 tenant UMKM turut meramaikan area sekitar stadion dengan menghadirkan produk kuliner, kerajinan, hingga layanan kreatif, sehingga tercipta perputaran ekonomi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dari sisi hasil pertandingan, Mali keluar sebagai juara Piala Kemerdekaan 2025 dengan raihan 9 poin, disusul Indonesia sebagai runner up dengan 4 poin, dan Tajikistan menempati posisi ketiga dengan 2 poin.

Kemenangan Mali ditentukan melalui laga terakhir kontra Indonesia yang berlangsung dramatis, penuh semangat juang, sekaligus menjunjung tinggi sportivitas.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Ahmad Syauki, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas suksesnya penyelenggaraan Piala Kemerdekaan di Sumatera Utara.

“Kami (PLN) bangga dapat berkontribusi dalam menjaga keandalan pasokan listrik, sehingga seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung tanpa kendala. Keberhasilan ini merupakan buah kerja keras seluruh personel yang siaga penuh, didukung sistem pengamanan kelistrikan berlapis. Kami juga mengapresiasi dukungan PSSI, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang turut menciptakan suasana aman dan kondusif. Lebih dari sekadar event olahraga, Piala Kemerdekaan ini menghadirkan energi positif bagi bangsa sekaligus menggeliatkan perekonomian lokal melalui partisipasi UMKM,” ujar Syauki.

Apresiasi juga datang dari Exco PSSI, Arya Sinulingga, yang memberikan penghargaan khusus atas dukungan penuh PLN UID Sumatera Utara.
“Berkat dukungan PLN UID Sumatera Utara, Piala Kemerdekaan dapat terselenggara dengan baik. Enam pertandingan berjalan lancar hingga hari terakhir. Saya berterima kasih kepada PLN yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk Sumatera Utara dan untuk Indonesia. Terima kasih PLN, maju terus!” tegas Arya.

PLN UID Sumatera Utara berkomitmen terus mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional di wilayah Sumatera Utara. Dukungan ini tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan listrik yang andal, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi PLN dalam menumbuhkan semangat persatuan, kebanggaan bangsa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. (ila)

Tifatul Sembiring Sebut Pancasila Tidak akan Basi Sampai Kapanpun

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat 5 sila yang akan terus relevan seiring perkembangan zaman. Dengan kata lain, Pancasila tidak akan basi sampai kapanpun. Hal ini disampaikan Anggota DPR/MPR RI Tifatul Sembiring saat menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Aula Masjid Jamik Sentosa, Medan Perjuangan, Selasa (5/8).

Politisi PKS ini menambahkan, dengan memegang teguh dan mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalamnya, sudah barang tentu harmonisasi, kebersamaan, dan persatuan bangsa akan selalu terus terjaga meskipun banyak rongrongan dari dalam maupun luar negeri.

“Kita sudah membuktikan pada banyak Pemilu dan banyak kondisi meskipun sering terjadi gesekan, tetapi dengan semangat kekeluargaan dan musyawarah seperti yang ada di sila ke-4 Pancasila, toh semua ini bisa kita lalui dengan baik dan selamat,” ujar Tifatul seperti dikutip dari siaran persnya, Selasa (19/8).

Ia juga berharap kepada masyarakat yang hadir pada sosialisasi ini untuk terus bergandengan tangan dalam menjaga Kamtibmas di lingkungannya masing masing. “Narkoba, begal dan kenakalan remaja adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersama menjaga anak-anak kita dari perilaku yang menyimpang. Saya optimis dengan terus menanamkan nilai-nilai agama pada anak-anak kita, maka perilaku seperti ini akan hilang di kemudian hari,” ungkap Tifatul.

Menkominfo era Presiden SBY ini juga mengajak para peserta sosialisasi untuk bergembira dan bersemangat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 tahun. “Mari jadikan momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai ajang untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” ajak Tifatul.

Peserta yang hadir merasa gembira dan tercerahkan dengan adanya sosialisasi 4 Pilar yang digelar oleh Tifatul Sembiring. “Saya jadi tahu bagaimana caranya mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari hari,” ujar Hariadi, seorang peserta. (adz)

Sikapi Polemik Tanah Wakaf Masjid Jamik Kebun Bunga, M Nuh Berharap BPN Profesional

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) KH Muhammad Nuh MSP berharap, BPN bersikap profesional menyikapi polemik tanah wakaf Masjid Jamik Kebun Bunga yang disinyalir sudah bersertifikat dan dimiliki pihak lain. Hal ini dikatakannya saat mengisi pengajian di Masjid Ghaudiyah, Jalan KH Zainul Arifin Medan, Senin (18/8).

Pengajian ini diawali dengan pensyahadatan warga yang masuk Islam dan tausiah agama dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 80 tahun. Setelah Salat Isya, pengelola masjid dan Yayasan India Muslim Sumatera Utara mengajak M Nuh untuk berbincang di ruangan kantor.

Yayasan India Muslim Sumatera Utara ini mengelola dua masjid yaitu Masjid Ghaudiyah dan Masjid Jamik Kebun Bunga di Jalan Kejaksaan, Petisah Tengah. Masjid Jamik Kebun Bunga dibangun pada tahun 1887 atas penyerahan tanah (wakaf) dari Tengku Sultan Ma’mun Al -Rasyid Deli seluas 5. 407 meter persegi.

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) KH Muhammad Nuh MSP berharap, BPN bersikap profesional menyikapi polemik tanah wakaf Masjid Jamik Kebun Bunga yang disinyalir sudah bersertifikat dan dimiliki pihak lain. Hal ini dikatakannya saat mengisi pengajian di Masjid Ghaudiyah, Jalan KH Zainul Arifin Medan, Senin (18/8).
Anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) KH Muhammad Nuh MSP berharap, BPN bersikap profesional menyikapi polemik tanah wakaf Masjid Jamik Kebun Bunga yang disinyalir sudah bersertifikat dan dimiliki pihak lain. Hal ini dikatakannya saat mengisi pengajian di Masjid Ghaudiyah, Jalan KH Zainul Arifin Medan, Senin (18/8).

Kepada M Nuh, pihak yayasan menjelaskan, pada tahun 1999 Pemerintah Kota Medan membuat jalan tembus antara Jalan Taruma ke Jalan Kejaksaan yang membelah lahan Masjid Jamik Kebun Bunga. Pada Awalnya, pengurus masjid berkeberatan atas penggunaan lahan masjid tersebut. Namun setelah musyawarah dan pihak Pemko Medan berjanji akan membantu segala sesuatu yang diperlukan, penolakan tersebut mereda.

Sampai saat ini, para tokoh dari Yayasan India Muslim Sumatera Utara terus berupaya agar tanah yang menjadi bagian dari lahan masjid itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masjid, meskipun kini berada di seberang jalan. Hingga kini, menurut para tokoh dari Yayasan India Muslim Sumatera Utara, belum ada perkembangan yang berarti. Bahkan disinyalir ada yang pernah melihat bahwa tanah yang berada diseberang Masjid Jamik Kebun Bunga itu sudah bersertifikat dan dimiliki oleh pihak lain.

“Sebagai warga negara, tentu kita yakin para petugas kita di Badan Pertanahan Nasional (BPN) memahami dengan baik Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan, tanah wakaf dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya,” kata Nuh menyikapi persoalan itu.

Menurut Ketua Persis Sumatera Utara ini, kasus serupa bukan hanya di satu atau dua tempat saja, tetapi sudah banyak kita dengar dan temukan kasus serupa di lapangan. “Saya berharap sembari mengingatkan dan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita juga saling mengingatkan terutama para petugas BPN agar bekerja secara profesional,” ujarnya.

Terlebih lagi, lanjut M Nuh, harga tanah di pusat kota seperti lahan Masjid Jamik Kebun Bunga ini pastilah sangat menarik banyak pihak. “Mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan amanah dengan sebaik baiknya, bukan malah menjadi pengkhianat bangsa,” ucap Nuh.

Dia pun berharap, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemko Medan, Camat, Lurah sampai Kepling, agar dapat berupaya secara optimal menjaga hak ummat dan bangsa. “Rekan-rekan Anggota DPR, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPRD Kota Medan, kita juga mempunyai tanggung jawab menjaga tanah wakaf, diantarnya tanah wakaf di Masjid Jamik Kebun Bunga ini. Dengan kebersamaan, kita melaksanakan tugas dan amanah yang teremban di pundak kita. Semoga Allah SWT membukakan nikmat dan pintu keberkahan-Nya yang amat luas, aamiin,” pungkas Nuh. (adz)

DBH Tidak Adil, Anggota DPD Penrad Siagian Kritik Kebijakan Pusat terhadap Sumut

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian menyampaikan pendapatnya dalam Sidang Paripurna ke-10 Masa Sidang V Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Rapat Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/8) pekan lalu. Dalam forum resmi tersebut, Penrad menekankan keberadaan DPD RI harus semakin kuat dan nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah.

Senator asal Sumatera Utara (Sumut) ini mengapresiasi pimpinan sidang yang telah menyampaikan sejumlah isu strategis dalam rapat tersebut. Namun Penrad menegaskan, agar hal-hal tersebut tidak boleh berhenti pada tataran wacana, melainkan dibawa ke pembahasan komite dan alat kelengkapan DPD.

“Terima kasih pimpinan sudah menyampaikan isu-isu strategis, dan kita berharap DPD semakin signifikan keberadaannya untuk Indonesia yang lebih baik ke depan,” kata Penrad seperti dikutip dari siaran persnya, Selasa (19/8/2025).

Penrad berharap, setelah masa sidang berikutnya dibuka, isu-isu besar yang menjadi perhatian publik harus diakomodasi dalam agenda resmi DPD. Menurutnya, hanya dengan cara itu, DPD RI dapat memperlihatkan peran nyata sebagai representasi daerah.

“Setelah ini kita akan memasuki masa-masa sidang berikutnya, tadi kita mendengar ada banyak-banyak isu strategis yang saya berharap akan dimasukkan pada agenda-agenda komite dan alat kelengkapan DPD RI,” ujarnya.

Penrad kemudian menguraikan beberapa isu strategis yang menurutnya sangat mendesak. Pertama, persoalan distribusi tata ruang dan konflik agraria yang semakin meluas di Indonesia. Menurutnya, kasus-kasus konflik tanah kini muncul di hampir semua pulau besar, melibatkan masyarakat, pemerintah, dan korporasi.

“Itu di Aceh sudah muncul, kemudian di Pelalawan Riau, di Kalimantan, Papua, dan lain-lain. Semua terkait kepentingan negara maupun korporasi swasta. Saya pikir ini harus dijadikan kebijakan politik dari DPD untuk memikirkan ulang soal tata ruang,” tegas Penrad.

Selain agraria, ia menyoroti otonomi daerah yang dinilainya semakin tergerus. Penrad menilai kecenderungan pemerintah pusat mengambil alih kewenangan daerah menimbulkan ketimpangan dan melemahkan posisi daerah dalam menentukan arah pembangunan masing-masing.

Isu berikutnya yang juga disoroti adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Penrad secara khusus menyinggung situasi di Sumatera Utara, terutama sektor perkebunan dan pertambangan. Menurutnya, kebijakan DBH yang diatur Kementerian Keuangan sangat tidak adil bagi daerah penghasil.

“Saya kurang tahu dengan provinsi lain, tapi khusus Sumatera Utara, DBH itu khusus sektor perkebunan. Ini berlaku (dibahas) karena soal kebijakan ekonomi dari Kementerian Keuangan. Ini sangat tidak adil. Saya pikir teman-teman harus melihat persoalan ini kembali,” ucapnya.

Ia menekankan agar isu-isu tersebut tidak dibiarkan mengendap tanpa tindak lanjut. Penrad mendorong agar komite-komite DPD segera membahas persoalan itu secara mendalam untuk kemudian diparipurnakan sebagai keputusan politik lembaga. “Isu-isu ini penting, tidak hanya untuk kepentingan daerah tertentu, tapi menyangkut masa depan tata kelola pembangunan dan keadilan bagi seluruh daerah di Indonesia,” tutupnya. (adz)

Ketua Presidium ICMI Muda Pusat sebut Pemerintah Belum Tunjukkan Penanganan Extraordinary terhadap Narkoba

Ketua Presidium ICMI Muda Pusat, Dr H Tumpal Panggabean MA
Ketua Presidium ICMI Muda Pusat, Dr H Tumpal Panggabean MA

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat bangga atas keberhasilan pemerintah dalam menghemat Rp300 triliun APBN yang berpotensi diselewengkan. Apalagi, penghematan anggaran ini akan digunakan ke sektor yang lebih membutuhkan, khususnya kepentingan rakyat Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua Presidium ICMI Muda Pusat Dr Tumpal Panggabean MA menyikapi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sidang Istimewa MPR RI, 15 Agustus 2025, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sumut Pos, Minggu (17/8/2025) malam.

Selain itu, penghematan anggaran Rp300 triliun, Presiden Prabowo juga menyampaikan capaian terkait dengan swasembada pangan, bahkan Indonesia memiliki stock pangan terbesar sepanjang sejarah bangsa ini. Di sisi lain, pemerintah juga menyampaikan capaian soal kesehatan, dimana program pemeriksaan kesehatan gratis telah berjalan di seluruh Indonesia.

Dan tak kalah populernya soal 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan menyusui, menerima makanan bergizi setiap hari. Program MBG ini telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak dan UMKM.

Selain itu, capaian lain termasuk realisasi investasi semester I 2025 sebesar Rp942 triliun, pembangunan 100 Sekolah Rakyat, peningkatan gaji guru ASN dan tunjangan guru non-ASN, renovasi 13.800 sekolah, pembangunan 80.000 koperasi desa, dan penguatan pertahanan nasional dengan pembentukan komando baru TNI

“Dari semua capaian pemerintah yang disampaikan Bapak Presiden, kita sangat mengapresiasi penuh, tetapi selaku generasi muda, selaku Ketua Presidium ICMI Muda Pusat, saya ingin menyampaikan catatan kritis kepada pemerintah sekaligus masukan kepada pemerintah Republik Indonesia terkhusus kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Tumpal.

Tumpal mengungkapkan, dari semua capaian yang disampaikan presiden itu, ada hal yang luput dari perhatian pemerintah. “Di saat pemerintah serius menegakkan pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang rakyat, namun ada satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), yaitu narkoba yang dapat mengancam masa depan generasi muda.

“Kejahatan narkoba sudah merajalela dan sangat mengkhawatirkan, bahkan mengancam masa depan bangsa yang kita cintai ini. Generasi muda yang kita harapkan akan menjadi generasi emas tahun 2045, akan pupus jika kita tidak bertindak sedari sekarang” ujar Tumpal.

Dikatakannya, pemerintah telah menegaskan, Narkoba adalah extraordinary crime, sama dengan korupsi, kejahatan luar biasa yang berdampak luas. “Sayangnya, kita tidak melihat penanganan extraordinary yang dilakukan pemerintah saat ini dalam menangani masalah narkoba, sehingga terkesan yang terlihat hanya sekedar gimik dan seremonial belaka. Kita tidak ingin generasi muda ke depan akan menjadi generasi narkoba,” tegasnya.

Dia pun mempertanyakan kinerja aparat kepolisian dalam menindak para bandar dan pengedar narkoba di negeri ini. “Apakah Bapak Presiden masih punya Kapolri yang berani tegas menindak para bandar, pengedar, dan sarang narkoba?” Katanya.

Bahkan, lanjut Tumpal, mereka terang-terangan menjual narkoba tersebut dan tidak sedikit sarang narkoba yang dibekingi aparat. “Dimana Kapolri, Panglima TNI, BNN dan jajarannya? Kenapa tidak satu pun prestasi mereka yang disampaikan Bapak Presiden saat riuhnya tepuk tangan mengapresiasi capain-capain pemerintah tersebut?” ketusnya.

“Apakah penanggulangan narkoba ini tidak penting? Sehingga tidak dianggap sebuah prestasi? Atau apakah memang mereka-mereka itu tidak punya prestasi apapun dalam penanganan narkoba, atau pemerintah yang tidak paham bagaimana cara menanganinya? Atau jangan-jangan, apakah ini bagian dari pembiaran?” imbuhnya.

Menurut Tumpal, ICMI Muda punya alasan bahkan sedikit curiga dengan hal tersebut. “Karena Kami dari ICMI Muda sudah berulangkali bersurat resmi kepada Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNN dan beberapa Kementrian terkait, dan mereka tidak pernah direspon,” ungkapnya.

Karenanya, Tumpal meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menanyakan ulang kepada para pejabat tersebut, masihkah mereka punya keberanian dan kesungguhan terkait penanganan narkoba tersebut? “Satu-satunya kementrian yang merespon adalah Kemenag melalui Wamenag dan kami sudah MoU dalam sebuah Program Kampus Bersih Narkoba (Kampus Bersinar) khusus kampus-kampus Islam di bawah naungan Kemenag,” terangnya.

Dia juga mengungkapkan, saat ini Sumatera Utara menjadi ranking pertama di Indonesia penyalahgunaan narkoba. “Saya selaku orang Sumatera Utara malu. Tapi beberapa hari yang lalu, saya terkejut betapa beraninya Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh jajaran Polda Sumut, mendobrak, bahkan menghancurkan tempat narkoba itu,” ujarnya.

Tumpal mengaku salut, hormat, dan bangga, atas apa yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara dengan Kapolda Sumatera Utara, dan Pangdam I/BB terkait dengan terobosan baru untuk menghancurkan tempat-tempat narkoba. “Walaupun saya tahu, masih banyak tempat-tempat narkoba di Sumatera Utara, di Kota Medan, kita tunggu gebrakan kepala daerah yang ada di Sumatera Utara. Bupati, Wali Kota, yang daerahnya di Sumatera Utara peredaran narkobanya paling tinggi, untuk bahu-membahu memberantas narkoba ini,” harapnya.

Tumpal berharap, hal serupa juga dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. “Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan, kami ICMI Muda di seluruh Indonesia menunggu sepak terjang Bapak selaku Jendral TNI penuh yang punya kemampuan dan kapasitas dalam semua hal. Kami ingin melihat bagaimana tangan Jendral memutus mata rantai narkoba, dan bagaimana tongkat Jendral menghantam dan membumihanguskan sarang dan tempat narkoba berada di Indonesia,” pungkasnya. (adz)

Periode Januari-Juli 2025, BPJS Ketenagakerjaan Binjai Cairkan 3.112 Klaim Peserta

SERAHKAN: Penyerahan santunan dan beasiswa pendidikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
SERAHKAN: Penyerahan santunan dan beasiswa pendidikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SMUTPOS.CO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Binjai sudah melakukan klaim terhadap 3.112 peserta sepanjang Januari hingga Juli 2025. Pencairan kepada peserta penerima manfaat itu dengan jumlah sebesar Rp33,2 miliar.

Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Abdur Rahman Irsyadi menjelaskan, jumlah 3.112 klaim itu terdiri dari berbagai program. Mulai dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan biaya pendidikan.

Rahman juga berkesempatan menyerahkan santunan jaminan kematian dan beasiswa kepada penerima manfaat di Kota Binjai. Penyerahan santunan itu dalam kesempatan rangkaian upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun di Lapangan Merdeka Binjai, Minggu (17/8) lalu.

“Ini merupakan komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta atau ahli waris penerima manfaat,” ungkap Rahman.

BPJS Ketenagakerjaan juga mengajak kepada pekerja penerima upah (PU) maupun bukan penerima upah (BPU) untuk mendaftarkan diri dalam kepesertaan. Program dalam kepesertaan beragam, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Kaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pada kesempatan ini, terungkap juga ada 5.000 pekerja rentan di Kota Binjai, sudah tercatat sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, Syarifah Wan Fatimah menuturkan, Program BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan adalah inisiatif untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja informal atau BPU yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian. Program ini mencakup JKK, dan JKM.

“Saat ini Pemko Binjai mendaftarkan pekerja rentan di wilayahnya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja rentan yang didaftarkan tersebut terdiri dari petani, tukang becak, tagana, pedagang, penggali kubur, bilal mayit, dan lainnya,” bebernya.

Sementara, Popi Fitri Rahmayanti selaku ahli waris Almarhum Budi Setiawan, mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, dan pemerintah kota atas penyerahan santunan jaminan kematian serta beasiswa untuk dua orang anaknya. Suaminya merupakan honorer pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya mendapat santunan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya mengucapkan banyak terima kasih,” pungkasnya. (ted/saz)

Lukisan Kamen Rider Hiasi Jembatan Mencirim Binjai, Simbol Harapan Lahirnya Pahlawan Baru

BERSAMA: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, diabadikan bersama di atas jembatan yang dilukis tokoh superhero legendaris, Kamen Rider.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
BERSAMA: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, diabadikan bersama di atas jembatan yang dilukis tokoh superhero legendaris, Kamen Rider.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jembatan Mencirim yang menghubungkan Kecamatan Binjai Kota dan Binjai Timur, kini tampil lebih menarik dengan lukisan tokoh superhero legendaris, Kamen Rider, yang dilukis menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Lukisan ini bukan sekadar hiasan, tapi simbol harapan agar lahir pahlawan-pahlawan baru dari Kelurahan Mencirim, yang mampu membawa perubahan positif bagi Kota Binjai.

Lukisan Kamen Rider, pahlawan fiksi berdesain serangga dari era 1970-an, menghiasi sisi jembatan yang melintasi aliran Sungai Mencirim. Setiap tahunnya, kawasan ini menjadi lokasi perlombaan tradisional, seperti pukul bantal dan panjat pinang, dalam rangka memeriahkan HUT RI. Setelah absen selama dua tahun, tahun ini perlombaan kembali digelar secara meriah dan lebih kreatif dari sebelumnya.

Tidak hanya jembatan yang dipercantik, sepanjang 200 meter Jalan Nuri juga dihias dan diwarnai untuk menambah semarak perayaan kemerdekaan.
Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, turut hadir dalam kemeriahan acara. Dia menyebutkan, semangat perubahan yang muncul dari masyarakat Mencirim patut diapresiasi dan didukung.

“Kenapa Kelurahan Mencirim? Karena warganya. Sebenarnya kegiatan hari ini, seperti bersih-bersih kampung dan mengubah imej, adalah ide dan kemauan warga sendiri. Mereka ingin mengubah imej dari yang negatif menjadi positif,” ungkap Jiji, sapaan karib hasanul Jihadi.

Jiji juga menjelaskan alasan di balik pemilihan sosok Kamen Rider sebagai ikon di jembatan tersebut.

“Kenapa Satria Baja Hitam (Kamen Rider)? Karena warga di sini ingin berubah, ingin melahirkan lebih banyak pahlawan dari Kampung Mencirim, pembela kebenaran, pembasmi kejahatan,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Jiji yang juga menjabat sebagai Plt Ketua PSI Kota Binjai, mengajak masyarakat, khususnya yang tinggal di bantaran sungai, untuk berhenti membuang sampah ke aliran sungai.

“Ini semangat warga untuk merubah imej. Saya mendukung dan ikut berkontribusi. Mari jaga kebersihan sungai dan wujudkan perubahan dari lingkungan sendiri,” tegasnya.
Perayaan di Mencirim tahun ini menjadi momentum kebangkitan semangat kolektif warga untuk menjadikan kampung mereka lebih bersih, positif, dan membanggakan, dengan superhero sebagai simbol inspiratif perubahan. (ted/saz)