24 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 115

Pengamat Tanggapi Plh Sektretris Disnaker Sumut Difitnah

M Abdi Siahaan
Foto: M Abdi Siahaan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aktivis dan Pemerhati Masyarakat Sumatera Utara (Sumut), M Abdi Siahaan meminta kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution untuk lebih jeli menanggapi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Artinya, adanya isu-isu negatif yang viral mau pun tidak viral di dinas Pemprovsu semuanya tanpa diketahui kebenarannya

“Gubsu harus bisa memilah mana isu benar atau tidak, karena penindakan oknum yang tidak bersalah itu sangat berpengaruh terhadap kinerja di dinas, termasuk keluarga, dan lingkungan tempat tinggalanya,” kata M Abdi Siahaan, Minggu (10/8).

Meski pun begitu, pria yang akrab disapa Wak Geng ini mendukung bersih-bersih di dinas jajaran Pemprovsu terhadap anggota yang benar benar bersalah. Demi mendukung program kerja Gubsu, Bobby Nasution membangun Sumut.

“Begitu jug kepada inspektorat jangan langsung menerima laporan yang masuk tanpa terlebih dahulu mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan, karena ada oknum tertentu demi mendapatkan kedudukan rela menjatuhkan seseorang di dinas dengan melakukan berberbagai cara,” tegasnya.

Seperti yang dialami Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Ervan Gani Siahaan yang baru menjabat empat hari.

“Baru saya menjabat 4 hari sebagai Plh Sekretaris Ketanagakerjaan Sumut, masuk surat dari oknum LSM kepada saya bahwa saya dituduh melakukan pungutan liar (pungli) kepada enam UPT dan pengadaan ATK. Surat itu malah masuk ke meja ke kepala dinas,” kata Ervan Gani kepada Sumut Pos.

Menurutnya, bagaimana mungkin dirinya melakukan pungli, sementara dia baru menjabat plh baru empat hari. Bahkan surat tudingan kasus yang sebelumnya disampaikan oknum LSM melalui pesan WhatsApp (WA) yang tidak digubris Ervan Gani, kemudian laporanya masuk melalui surat kepada Ervan Gani dan ke kepala dinas.

“Anehnya, Mana mungkin surat laporan itu bisa masuk ke ruangan kadis kecuali orang dalam, setelah saya telusuri saya sudah mengetahui oknum orang memasukan surat itu,” tandas Ervan.

Kadis yang mengatahui isu laporan tersebut sudah dijelaskan duduk perkara maslah itu.
”Saya sudah jelaskan duduk perkara itu kepada kadis, Saya seperti difitnah dan itu tidak benar hanya ingin menggoyahkan kinerja dan jabatan plh saya,” kata Ervan Gani Siahaan yang juga menjabat Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan Sumut.

Menurut Ervan sejak menjabat Plh Sekretaris banyak perubahan yang ingin dilakukan. Mulai dari pengadaan alat rumah tangga kantor, ac, dan lainnya.

“Jadi intinya saya mau suasana nyaman di kantor, dan segala pengeluaran yang tidak masuk akal akan saya awasi ketat,” tandasnya,

Makanya, kata Ervan dari mana tudingan seseorang kepada dirinya bahwa dia melakukan pungli ke UPT. Bahkan dampak dari tudingan tersebut, Ervan Gani Siahaan yang mengikuti lelang jabatan Essolon 2 Pemprovsu kemarin untuk posisi jabatan Kepala Dinas Perhubungan Pemprovsu pada 4 Agustus 2025 kemarin, namun saat pengumuman tgl 6 agustus 2025 namanya sudah tidak ada lagi.

“Saya berpikir apakah gara isu pungli itu yangg membuat saya tidak masuk hasil test wawancara,”beber Ervan.

Bahkan usai pengumuman selasa 5 Agustus nama Ervan tidak masuk hasil wawancara berikutnya.

“Saya termenung kenapa gak masuk? Apalagi sebelum pengumuman ada oknum mengancam diri saya melalui pesan WhatsApp (WA) sambil mengirim foto diri saya,” ungkapnya.

Ervan menduga foto profil pribadinya yang seharusnya hanya bisa diambil menggunakan pasword itu dilakukan orang dalam.

“Apalagi ada WA berisi pengancaman mengajak saya berduel. Untuk itu saya berencana akan melaporkan kasus ini ke kepolisian, karena ada pengancaman dan membuka data pribadi diri saya untuk dipublikasikan,” tegasnya. (azw)

Penyebab Kelangkaan Beras Premium, Aprindo Simpan Stok di Gudang

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Teka teki penyebab kelangkaan beras premium akhirnya terjawab. Ternyata, para pengusaha minimarket sengaja tidak mengeluarkan beras tersebut. Sebab, mereka khawatir diperiksa polisi karena dianggap menjual beras oplosan.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin. Dia mengatakan, sejatinya stok beras premium kemasan 5 kg selalu ada. “Seperti merek Sania atau lainnya. Ada stoknya. Tapi tidak kami jual dulu,” katanya kemarin (8/8).

Solihin beralasan, para pengusaha ritel takut berurusan dengan hukum. Apalagi, sudah ada kejadian pegawai toko ritel diperiksa polisi karena diduga menjual beras premium oplosan.

Dia menegaskan, toko ritel hanya menjual, bukan memproduksi. “Padahal kami tidak tahu apa-apa. Bukan kapasitas kami memeriksa berasnya benar premium atau bukan. Ada yang diminta jadi saksi atau diperiksa,” jelasnya.

Karena itu, daripada berisiko berperkara dengan aparat, ritel-ritel memutuskan menyimpan stok beras premium di gudang.

Sekitar dua hari lalu, Aprindo mengirim surat ke produsen beras. Isinya, meminta harga beras premium diturunkan sesuai harga beras medium. Dengan begitu, ritel merasa lebih aman dan tidak akan diperiksa polisi.  “Akhirnya disepakati harganya turun Rp 1.500 per kemasan 5 kg,” katanya.

Solihin mengatakan, dengan penurunan harga tersebut, ritel akan kembali menjual beras premium kemasan 5 Kg. Namun, tidak serta merta kelangkaan berakhir. Sebab, butuh proses dan waktu agar beras-beras itu ada di rak-rak seperti biasanya.

Solihin melanjutkan, toko ritel sama sekali tidak tahu kualitas beras yang mereka jual. Ketika tertulis beras premium, mereka menjualnya sesuai label. Perkara di dalamnya ternyata kualitas medium, hal itu merupakan urusan produsen.

Menurut Solihin, stok beras berlabel premium di gudang mereka masih banyak. Mereka saat ini fokus menjual stok yang ada dahulu. Sampai saat ini, belum ada informasi apakah produsen melakukan penggilingan lagi atau tidak.

Solihin mengungkapkan, setelah ada kasus beras oplosan, sejumlah produsen mengabarkan berhenti produksi.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Satgas Pangan Mabes Polri merilis daftar tersangka beras oplosan atau beras yang tidak sesuai standar. Sesuai ketentuan, beras premium memiliki campuran beras patah maksimal 15 persen. Tetapi, ternyata kandungan beras patahnya di atas angka tersebut.

Polisi sudah menetapkan enam tersangka. Tiga diantaranya adalah S, AI, dan DO. Mereka berasal dari PT Padi Indonesia Maju (PIM). S adalah Presiden Direktur PT PIM. Kemudian, AI adalah kepala pabrik dan DO adalah kepala quality control. Beras premium kemasan dari PT PIM banyak dijumpai di pasar. Antara lain merek Sania, Fortune, Savia, dan Siip.

Tiga tersangka lain adalah KG yang menjabat sebagai Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Kemudian,  RL selaku Direktur Operasional dan IRP sebagai Kepala Seksi Quality Control.

Produk beras premium kemasan yang dikeluarkan Food Station memiliki beragam merek. Antara lain, Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, dan Setra Pulen. (jpg/ila)

Mensos Lantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat

PERLIHATKAN SK: Sejumlah guru berfoto sambil memperlihatkan Surat Keputusan (SK) seusai pelantikan guru pada Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (8/8/2025)
PERLIHATKAN SK: Sejumlah guru berfoto sambil memperlihatkan Surat Keputusan (SK) seusai pelantikan guru pada Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (8/8/2025)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejak dibuka pada pertengahan Juli lalu, ada cukup banyak drama di balik pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR). Mulai dari situasi belajar mengajar yang penuh dinamika hingga mundurnya siswa maupun guru.

Meski demikian, Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan program SR bakal berjalan sesuai rencana. Saat ini sudah ada 70 SR yang telah dibuka. Sepekan lagi genap 100 sekolah akan beroperasi. Dan target tahun ini ditetapkan ada 159 sekolah.

Hal itu terungkap di sela-sela pelantikan 1.323 guru SR oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang berlangsung secara hybrid, kemarin (8/8).

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, mengakui bahwa perjalanan awal SR tidak selalu berjalan mulus. ”Ada 143 guru dan 115 siswa yang mundur. Kami menghormati keputusan tersebut,” katanya.

Namun, hal itu sudah bisa diatasi. Di mana pemerintah sudah mendapatkan pengganti para guru yang mundur itu melalui seleksi. Sesuai rencana, paling lambat pada September mendatang akan ada pelantikan guru dan kepala sekolah untuk mengisi 59 titik SR.

Mereka yang sudah dilantik berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). ”Untuk tunjangan, nanti akan kami sesuaikan. Di Jakarta bagaimana dan daerah lain seperti apa,” tegasnya.

Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim itu menyebut bahwa SR bukan sekadar bangunan dan fasilitas. ”Tapi sebuah jembatan dari keterbatasan menuju untuk memastikan setiap anak dari daerah terpencil, pinggiran kota, lereng gunung, bisa melangkah,” katanya.

Dinamika di balik pelaksanaan program SR juga diungkapkan sejumlah kepala sekolah. Seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah 12 Bogor, Iksan Cahyana. Dia mengaku bahwa setiap hari selalu ada kejutan. ”Anak-anak memang butuh diperhatikan. Sekarang (para siswa) sudah tidak mau pulang,” ujarnya.

Dia menyebut hal itu wajar, mengingat latar belakang dan kemampuan kognitif siswanya beragam.

Lain lagi cerita Fitri Puspitasari dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor. Di sana ada 11 anak yang tidak bisa membaca dan menulis secara lancar. Selain itu, dia juga punya dua anak didik yang disabilitas intelektual. “Guru-guru meluangkan waktu setiap hari untuk memfasilitasi belajar secara personal. Satu guru pegang satu siswa,” tuturnya.

Memang mereka yang belum bisa baca akan cenderung minder. Para guru yang sudah ditempatkan meluangkan waktu. ”Walaupun belum terlalu bagus tapi sudah terlihat progresnya,” katanya. (jpg/ila)

Pemko Binjai Bahas Pembentukan MPP

SAMBUTAN: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, saat memberi sambutan pada Forum Konsultasi Publik yang membahas pembentukan MPP.(Dokumen Diskominfo Binjai)
SAMBUTAN: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, saat memberi sambutan pada Forum Konsultasi Publik yang membahas pembentukan MPP.(Dokumen Diskominfo Binjai)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemko Binjai menggelar Forum Konsultasi Publik sekaligus koordinasi rencana pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Balai Kota Binjai, Kamis (7/8) lalu. Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, dan unsur Forkompida turut mengikuti forum tersebut.

Menurut Jiji, sapaan karib Hasanul Jihadi, dengan adanya MPP, merupakan upaya pemko untuk menyatukan berbagai layanan dari lintas instansi dalam satu tempat yang terintegrasi. Tujuannya, untuk memudahkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dia menekankan pentingnya proses pembangunan MPP dilakukan secara partisipatif, inklusif, serta berorientasi pada kepentingan publik.
“Melalui forum konsultasi publik ini, kita ingin memastikan, pembangunan MPP Binjai dilakukan secara partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ungkap Jiji.

Jiji juga mengingatkan, tantangan ke depan tidaklah ringan. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh pihak. Dia juga menuturkan, sinergi yang kuat akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang prima di Kota Binjai.

“Saya mengajak kita semua untuk berkontribusi aktif, menjalin kolaborasi, dan berkomitmen bersama dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Melalui forum ini, Pemko Binjai berharap, terbentuk komitmen bersama antarinstansi dalam mendukung percepatan pembangunan MPP. Hal tersebut sebagai upaya peningkatan layanan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Lokasi MPP ini rencananya dibangun di Lantai 2 Pasar Rambung, Jalan Jambi, Binjai Selatan. Pasar yang menguras anggaran belasan miliar Rupiah itu, dinilai sepi dari hilir-mudik pedagang maupun pengunjung. Kehadiran MPP di sana, merupakan langkah pemerintah agar masyarakat melirik untuk memberi perhatiannya.

Rencana Pemko Binjai mengalihfungsikan Lantai 2 Pasar Rambung sebagai MPP, sudah dilakukan, dengan meninjau langsung ke lokasi. (ted/saz)

Jumat Curhat Polres Tebingtinggi, Bahas Masalah Narkotika dan Knalpot Brong

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya mempererat hubungan dan komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat, Polres Tebingtinggi melaksanakan kegiatan Jumat Curhat di Kantor Desa Silau Padang, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), belum lama ini.

Jumat Curhat yang dipimpin Kapolres Tebingtinggi, diwakili Kasatnarkoba Iptu Jimmy R Sitorus, bersama warga, masih membahas peredaran narkoba di wilayah tersebut, juga permasalahan knalpot brong yang selalu menganggu ketentraman warga.

Melalui kegiatan ini, Jimmy menuturkan, Polres Tebingtinggi mengimbau masyarakat, agar menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal, tidak main hakim sendiri, menjauhi narkoba, serta menjauhi aksi balapan liar, penggunaan knalpot brong, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, maupun berjudi.

“Kami harapkan warga bisa bekerja sama dengan Polres Tebingtinggi, terkait permasalahan maraknya peredaran narkoba di wilayah Sipispis. Kami mengajak warga untuk berani melaporkan apabila melihat ada peredaran narkoba di wilayah sini. Begitu juga sebagai orangtua yang memiliki sepeda motor dan dipakai oleh anaknya, agar menegur anaknya apabila mengganti knalpot menjadi brong,” harap Jimmy.

Tak terlepas semua itu, Jimmy juga kembali mengingatkan warga, untuk awas terhadap penipuan online berkedok undian berhadiah, yang marak terjadi belakangan ini.
Terakhir, Polres Tebingtinggi memperkenalkan Aplikasi Patroli UMKM dan Super Apps Polri, sebagai sarana untuk menyampaikan laporan atau keluhan secara langsung kepada kepolisian.

Sedangkan Kepala Desa Silau Padang, Rajali Purba mengungkapkan, kegiatan ini digunakan sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan, saran, dan aspirasi secara langsung kepada pihak kepolisian, guna mewujudkan situasi kamtibmas yang semakin kondusif. (ian/saz)

Kejaksaan Hentikan Perkara Penganiayaan Nenek dan Cucu Sepakat Berdamai

BERDAMAI: Tersangka dan korban perkara kasus penganiayaan, didamaikan oleh kejaksaan.(Istimewa)
BERDAMAI: Tersangka dan korban perkara kasus penganiayaan, didamaikan oleh kejaksaan.(Istimewa)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menghentikan penuntutan perkara penganiayaan antara Muliria Harefa alias Ina Fifin (nenek) dan Ayu Telaumbanua (cucunya). Perkara dihentikan setelah adanya perdamaian antara korban (Ayu) dan tersangka (Fifin) melalui restorative justice (RJ).

Plh Kasipenkum Kejati Sumut, M Husairi menjelaskan, setelah menerima pelimpahan tersangka dan berkas perkara, jaksa fasilitator pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli kemudian melakukan upaya mediasi.

“Kedua belah pihak akhirnya berdamai dan memohon kepada jaksa agar perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan,” ungkap Husairi, Jumat (8/8).
Husairi menuturkan, kejaksaan mengedepankan keadilan yang humanis dan berhati nurani, terlebih dalam perkara keluarga.

“Upaya RJ ini mencerminkan kebijakan hukum yang mengedepankan kearifan lokal, demi menjaga harmoni sosial dan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan di tengah masyarakat,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, kasus bermula pada 2 April 2025 di Desa Hiliduruwa, Kecamatan Sawo, Nias Utara. Tersangka Muliria Harefa alias Ina Fifin, yang merupakan nenek dari korban Ayu, meminta cucunya memindahkan barang dagangan. Namun, korban menolak karena masih sakit hati atas ucapan kasar tersangka yang sebelumnya menghina ibunya.

“Penolakan tersebut memicu emosi sang nenek hingga terjadi pertengkaran fisik. Tersangka menjambak rambut, menampar, dan mendorong korban hingga menyebabkan luka ringan. Atas perbuatannya, Muliria Harefa dijerat Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak,” pungkasnya. (man/saz)