JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tiga bakal calon presiden (Bacapres) terus melancarkan berbagai kegiatan. Kemarin, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mendatangi kampus Universitas Indonesia untuk berbagi gagasannya. Setelah Anies, Ganjar dan Prabowo juga dijadwalkan hadir pada sesi selanjutnya.
Di UI, Anies banyak membeberkan sejumlah permasalahan dasar yang masih menjadi pekerjaan besar pemerintah ke depan. Salah satunya yaitu menuntaskan persoalan korupsi. Anies menyebutkan, jika pemerintahan harus dibangun dengan menyelesaikan permasalahan korupsi yang memerlukan komitmen tinggi untuk menuntaskannya.
“Membangun demokrasi yang sehat dan dalam demokrasi yg sehat ini ada unsur tadi yang disebutkan good governance, salah satu unsur penting adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan, pemberantasan korupsi dituntaskan, “ papar Anies.
Persoalan korupsi biasanya kata Anies, terjadi karena tiga hal, yang pertama karena kebutuhan, keserakahan dan sistem. Namun, yang menjadi soal, ketika hukuman bagi pelaku korupsi tidak membuat mereka jeran
“Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed (keserakahan) dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalo hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya,”sebut Anies.
“Apa hukuman paling menjerakan dalam praktik korupsi? Dimiskinkan. Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya karena itu yg paling ditakuti oleh semua koruptor. Yang paling ditakuti itu kehilangan hartanya. Pemiskinan ini harus dan inilah yg harus menjadi pegangan bagi kita semua, “ jelas dia.
Usai berdiskusi, Anies yang ditemui awak media mengatakan, jika kuliah kebangsaan merupakan proses penting dalam demokrasi. Dia juga memastikan kegiatan ini bukan merupakan kampanye. “Yang dikerjakan di sini bukan kampanye, karena tidak ada alat peraga, tidak ada ajakan memilih,” terang dia.
Proses diskusi di kampus ini merupakan hal yang biasa. Namun, berubah ketika mereka yang diundang merupakan calon bupati, wali kota atau calon presiden. “Kampus dari dulu mengundang para pembicara, cuma ketika statusnya menjadi calon, calon legislatif, bupati, wali kota, presiden malah justru tidak bisa diundang, padahal kampus terbiasa mengundang orang untuk datang,” ucapnya.
Sementara itu, dua bakal calon presiden, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Prabowo tampil akrab di muka publik. Momen itu terjadi saat keduanya secara bersama-sama menghadiri Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan, Jawa Tengah.
Dalam kegiatan yang disiarkan secara virtual oleh World Sufi Assembly, keduanya tampak berjalan bergandengan bersama saat mendampingi Presiden Jokowi. Sesekali, tampak juga momen Ganjar dan Prabowo tertawa bersama. Tak hanya itu, keduanya juga diajak Presiden Joko Widodo blusukan ke pasar Grogolan.
Ganjar mengapresiasi dipilihnya Jawa Tengah sebagai tempat pelaksanaan muktamar sufi internasional. Dia meyakini, akan memberikan keberkahan tersendiri.
Dia menambahkan, empat bidang yang akan dibahas dalam petemuan sangat baik dan relevan. Yakni pendidikan sufi, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, industri media dan opini publik, serta peran penting tasawuf dalam peradaban.
Tema tersebut, dinilai selaras dengan spirit yang trngah dibangun bangsa Indoensia. “Yakni ini optimalkan dunia pendidikan, perekonomian sebagai pertahanan untuk menangkal radikalisme,” jelasnya.
Ganjar menuturkan, spirit tersebut harus dipupuk dengan menauladani ajaran para nabi dan wali yang hidup dengan penuh rasa welas asih. Kemudian, menebarkannya di lingkungan sekitar.
Spirit keagamaan itu juga selaras dengan budaya ketimuran yang meyakini bahwa puncak tertinggi spiritualitas seseorang ketika mendapat ilmu pengetahuan. “Ilmu yang membuat orang selalu dipenuhi dengan cinta,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar berharap para ulama sufi menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat Indonesia. Sehingga semua warga yang hidup di Tanah Air bisa merasakan cinta tersebut.
Sementara itu, Prabowo selaku Ketua Panitia Pelaksana mengatakan, dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah memberi citra positif. Sebagaimana pidato presiden, kepercayaan dari dunia internasional kepada Indonesia merupakan modal penting. “Agar sejajar dengan negara-negara besar lain di dunia,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Dalam konteks Indonesia, Prabowo bersyukur memiliki tokoh sufi sekelas Maulana Habib Luthfi Bin Yahya. Bersama Presiden Jokowi, habib lutfi masuk dalam daftar 500 muslim yang berpengaruh di dunia. “Kedua putra Indonesia merupakan tokoh yang dihormati di seluruh dunia,” imbuhnya.
Terpisah, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ikut merespon putusan MK yang membolehkan aktivitas kampanye di lembaga pendidikan. Yaqut mengaku sudah memerintahkan Ditjen Pendidikan Islam untuk membuat regulasi teknis mengawal keputusan MK tersebut.
Yaqut menuturkan, Kemenag mengelola lembaga pendidikan mulai dari jenjang usia dini sampai perguruan tinggi. Tetapi dia mengatakan regulasi terkait kampanye di lembaga pendidikan itu difokuskan di perguruan tinggi. Pasalnya anak didik yang sudah memiliki hak suara dalam pemilu, umumnya di usia kuliah. Ada juga sebagian kecil di jenjang Madrasah Aliyah, khususnya di kelas IX.
“Kita sudah minta supaya dikaji untuk kita buat aturannya, did and don’t (boleh dan tidak boleh)-nya itu,” katanya usai pembukaan Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 di Jakarta kemarin (29/8).
Dia menuturkan rambu-rambu kampanye di lingkungan perguruan tinggi di bawah Kemenag itu ditargetkan bisa dikeluarkan pekan depan. Yaqut mengatakan ada beberapa kisi-kisi dalam aturan yang akan diterbitkan itu. Diantaranya adalah tidak boleh ada atribut-atribut partai atau sejenisnya. Jadi kegiatan kampanye di kampus itu lebih kepada dialog atau diskusi. Bukan seperti kampanye terbukan di lapangan seperti selama ini.
Yaqut mengatakan kegiatan dialog atau diskusi dengan menghadirkan tokoh politik atau bahkan calon presiden itu, bagian dari pendidikan politik untuk peserta didik. Titik rawan lainnya di lingkungan Kemenag terkait kegiatan kampanye adalah tempat ibadah.
Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan sudah ada aturan larangan kampanye atau kegiatan politik praktis di masjid. “Termasuk di tempat atau rumah ibadah lainnya,” katanya.
Kamaruddin menuturkan nanti saat dimulainya kegiatan kampanye, aturan larangan itu akan kembali disosialisasikan kepada pengelola masjid atau takmir. Kemenag menegaskan masjid, musala, atau sejenisnya harus bersih dari kegiatan kampanye atau politik praktis. Sebab bisa malah memecah belah umat.
Di sisi lain, Polri tengah menyiapkan mekanisme baru dalam menerjunkan tim pengamanan. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Irjen Dedy Prasetyo menjelaskan, dalam pengamanan pemilu 2024, Polri membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya anggota yang kelelahan hingga menyulut kematian. Pada 2019 lalu, terdapat 30 anggota Polri yang meninggal saat mengamankan pemilu. “Dari yang pangkat bintang dua sampai pangkat bintara,” tuturnya.
Kondisi itu terjadi karena kombinasi banyak hal. Dari anggota tidak menjaga kesehatannya secara baik. Sekaligus, juga dipastikan 30 anggota yang meninggal didominasi usia 50 tahun ke atas. Apalagi, ditambah karakter kerja pemilu yang bisa berhari-hari. “Merasa masih fit, ternyata badan sudah gak kuat. Ada yang serangan jantung, ada kelelahan dan lainnya,” paparnya.
Karena itu, untuk pemilu 2024 ini, Korps Bhayangkara membatasi usia anggota yang mengamankan pemilu. Hanya anggota yang berusia di bawah 50 tahun yang boleh turut serta mengamankan pemilu. “Yang sudah 50 tahun ke atas, memantau dari kantor saja,” terangnya.
Dia juga menuturkan, Polwan juga akan dikerahkan untuk mengamankan pemilu. Dengan kehadiran Polwan diharapkan memberikan nuansa tersendiri. “Polwan harus turun ke lapangan, bukan sekedar hiasan di kantor,” ujarnya.
Sementara Perwira Koordinasi (Pakor) Polwan Brigjen Desy Andriani menuturkan bahwa Polwan berperan dalam pengamanan pemilu. Polwan sekarang ini banyak yang menjadi Bhabinkamtibmas, nantinya akan dikerahkan saat pemilu ke tempat pemungutan suara (TPS). “Untuk melakukan pengamanan,” jelasnya.
Saat ini, lanjutnya, Polwan terus ditingkatkan kemampuannya. Ada banyak pelatihan dan pendidikan untuk menambah kualitas pelayanan Polwan saat pemilu. “Kami harap Polwan mampu memberikan rasa aman saat pemilu,” tegasnya. (Bry/far/wan/idr/jpg)
