26 C
Medan
Saturday, April 18, 2026
Home Blog Page 121

Munawir, Santri Muda, Rasakan Manfaat JKN Saat Sakit Mendadak

ACEH, SUMUTPOS.CO – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai pelindung kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan santri yang jauh dari orangtua. Dengan kepesertaan aktif JKN, mereka dapat menghadapi risiko kesehatan secara tenang tanpa khawatir biaya pengobatan.

Munawir (17), santri kelas 2 Madrasah Aliyah Dayah Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah Mesja Lamno, merasakan langsung manfaat kepesertaan aktif JKN. “Kalau tidak ada BPJS atau JKN, mungkin saya tidak bisa dirawat di Puskesmas. Berkat JKN, saya mendapatkan penanganan kesehatan yang layak,” ungkapnya.

Bermodalkan data Kartu Keluarga yang dimiliki pihak pesantren, Munawir dilarikan ke Puskesmas Indra Jaya karena muntah-muntah dan pusing. “Dokter mengatakan saya sakit lambung, gejalanya sudah ada 6 bulan, namun akhirnya dibawa ke puskesmas karena sudah tidak tertahankan,” jelasnya.

Prinsip portabilitas JKN membuat pelayanan kesehatan semakin mudah. Munawir yang berasal dari Aceh Utara awalnya sempat khawatir tidak diterima di Puskesmas Indra Jaya, tetapi ia menerima pelayanan tanpa kendala. Kini, ia juga berencana memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk pindah fasilitas kesehatan ke wilayah Aceh Jaya agar akses lebih mudah saat berada jauh dari kampung halaman. “Prosesnya cepat dan praktis, cukup melalui ponsel tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS,” ujarnya.

Pengalaman Munawir menjadi bukti bahwa JKN tidak hanya memberikan akses pengobatan, tetapi juga memastikan perlindungan kesehatan sejak dini, khususnya bagi santri yang jauh dari keluarga. “Kami para santri jadi paham, BPJS itu penting. Saat sakit datang, kami tenang karena ada JKN yang menjamin,” pungkas Munawir. (rel/ila)

Bantu Pulangkan Jenazah PMI Korban Kekerasan di Kamboja, Penrad Siagian Minta Pemerintah Tindak Tegas Agen Ilegal

DELISERDANG, Sumut Pos.co – Anggota DPD RI asal Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian, terlibat langsung dalam proses pemulangan jenazah Argo Prasetyo (25), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang meninggal dunia akibat kekerasan di Kamboja.

Penrad Siagian dan adik almarhum Argo, Ega Prasetya menjemput jenazah almarhum di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatra Utara, Jumat, 14 November 2025. Pemulangan jenazah Argo akhirnya berhasil setelah melalui proses yang memakan waktu hampir dua bulan.

Dalam pernyataannya di bandara, Penrad Siagian mengonfirmasi bahwa pemulangan jenazah Argo berhasil dilakukan setelah melalui proses yang cukup panjang, yaitu selama 46 hari sejak kematiannya. Proses ini melibatkan bantuan dari Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja.

“Kita baru saja menjemput jenazah almarhum Argo yang meninggal dunia akibat kekerasan di Kamboja. Prosesnya memang agak cukup lama hingga akhirnya kita berhasil memulangkannya ke Indonesia dengan bantuan dari Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar kita yang ada di Kamboja,” ujar Penrad.

Penrad menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa ini. Ia mengimbau kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri untuk melakukannya secara legal agar hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia dapat terlindungi.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar kalau ingin bekerja di luar negeri, masuklah secara legal sehingga segala sesuatunya bisa terjamin hak-haknya dan mendapat perlindungan dari negara sebagai pekerja di luar negeri,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas. “Saya mengharapkan dan mengimbau, serta mendorong kepada pemerintah agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Oleh karena itu pemerintah harus memperketat para PMI kita ke luar negeri sehingga bisa masuk secara legal dan memiliki kontrak kerja yang resmi dari pihak pemberi kerja di Luar Negeri ,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, PMI ilegal tidak mendapatkan perlindungan resmi dari negara, sehingga rentan menjadi korban kekerasan, seperti yang dialami mendiang Argo. “Karena itu saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar kalau ingin bekerja di luar negeri, masuklah secara legal sehingga segala sesuatunya bisa terjamin hak-haknya sebagai warga negara Indonesia,” ujarnya.

Penrad mengungkapkan data yang memprihatinkan. Dari total sekitar 9,2 juta PMI di luar negeri, diperkirakan lebih dari 5 juta di antaranya berstatus ilegal. “Ini memperlihatkan regulasi kita harus diperbaiki artinya regulasinya harus diperketat,” katanya.

“Saya tahu betul banyak sindikat PMI, perdagangan orang akhirnya terjadi. Oleh sebab itu pemerintah harus memperketat ini dan menindak tegas agen-agen yang memberangkatkan PMI ilegal,” sambungnya.

Khusus untuk Kamboja, data yang diterimanya dari Dubes menunjukkan bahwa dari ribuan PMI di sana, lebih dari 50 persen berasal dari Sumatra Utara. “Cukup besar memang PMI ilegal dari Sumut yang ada di Kamboja,” tuturnya.

Dalam kurun enam bulan terakhir, Penrad mengaku telah memulangkan 15 warga Sumatra Utara, termasuk Almarhum Argo. “14 orang yang saya pulangkan adalah anak-anak kita, PMI yang mengalami kekerasan hingga akhirnya melarikan diri dari pekerjaannya. Dan ini (Argo) salah satu yang meninggal,” jelasnya.

Biaya pemulangan jenazah Argo disebutkan mencapai hampir Rp 140 juta. Proses ini dapat terlaksana berkat bantuan dari berbagai pihak, termasuk Kemenlu dan Kedubes RI di Kamboja.

Mengenai dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Argo, Penrad menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia melalui KBRI di Kamboja sedang melakukan upaya hukum. “Kita sedang menggugat pihak perusahaan atau orang-orang yang mengakibatkan meninggalnya almarhum Argo ini akibat kekerasan. KBRI Kita sudah melaporkan ini kepada pihak yang berwajib di Kamboja,” ucapnya.

Adik almarhum Argo Prasetyo, Ega Prasetiya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian, yang telah membantu proses pemulangan.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa keluarga memutuskan untuk tidak melakukan autopsi dan jenazah akan langsung dibawa ke Langkat untuk disalatkan dan dimakamkan pada hari yang sama. “Jenazah sudah terlalu lama di sana, keluarga sudah tidak mau autopsi lagi, maunya langsung dikebumikan,” kata Ega.

Diketahui, Argo Prasetyo (25), warga Jalan Tanjung Pura, Gang Famili, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, meninggal dunia pada 30 September 2025 di Kamboja dalam kondisi mengenaskan.

Sebelum meninggal, sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Argo tergeletak tak berdaya di pinggir jalan dalam kondisi luka lebam di bagian mata dan bibir, serta tubuh yang kurus. Video tersebut memicu simpati publik dan dugaan kuat bahwa Argo menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking) dan penganiayaan.

Kondisi memprihatinkan Argo sebelum meninggal dibenarkan oleh adiknya, Ega Prasetya. Setelah melalui proses selama 46 hari, jenazahnya akhirnya berhasil dipulangkan ke tanah air. (adz)

Astra Dukung Paviliun Indonesia di COP30

CEP30: Dr Bandung Sahari, Director of Sustainability PT Astra Agro Lestari Tbk (kedua kanan) saat sesi CEO Talks di Paviliun Indonesia COP30 Belém, Brasil, yang diselenggarakan pada Rabu (12/11).
CEP30: Dr Bandung Sahari, Director of Sustainability PT Astra Agro Lestari Tbk (kedua kanan) saat sesi CEO Talks di Paviliun Indonesia COP30 Belém, Brasil, yang diselenggarakan pada Rabu (12/11).

BRASIL: Astra senantiasa meyakini bahwa keberlanjutan dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Astra mendukung Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam menampilkan Paviliun Indonesia pada Conference of the Parties ke-30 (COP30) yang diselenggarakan pada 10 – 21 November 2025 di Belém, Brasil.

Pada pelaksanaan tahun ini, Paviliun Indonesia mengusung tema “Accelerating Substantial
Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon” yang menampilkan lebih dari 50 sesi mencakup dialog tingkat menteri, CEO talks, serta forum Seller Meet Buyer yang mempertemukan penjual dan pembeli kredit karbon.

Pada Paviliun Indonesia, Astra juga berpartisipasi menjadi salah satu narasumber dalam sesi CEO Talks yang dilaksanakan pada Rabu (12/11), yang diwakili oleh Dr Bandung Sahari, Director of Sustainability PT Astra Agro Lestari Tbk (Astra Agro).

Melalui sesi tersebut, Astra Agro memaparkan berbagai inisiatif keberlanjutan yaitu
transformasi digital perkebunan melalui pemanfaatan machine learning dan sensor untuk
meningkatkan efisiensi operasional, penerapan peatland rewetting untuk menekan emisi
karbon sekaligus menjaga ekosistem, serta pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent / POME) menjadi biogas sebagai sumber energi terbarukan.

“Astra terus berinovasi dan bertransisi menuju perusahaan yang lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif kepada bumi dan iklim, serta masyarakat Indonesia. Komitmen
ini diwujudkan melalui Astra 2030 Sustainability Aspirations yang memuat aspirasi keberlanjutan Astra di tahun 2030, dengan salah satu dukungan melalui inovasi berbasis
teknologi, solusi berbasis alam, peningkatan pemanfaatan dan optimalisasi energi terbarukan guna memastikan setiap inisiatif memberikan manfaat untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro.

Pada tahun 2024, pencapaian Astra 2030 Sustainability Aspirations di antaranya adalah menurunkan emisi gas rumah kaca scope 1 dan 2 Grup Astra dari baseline 2019 sebesar 17,41%, meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 44%, melakukan daur ulang dan recovery limbah padat hingga 98,92%, dan menjangkau penerima manfaat melalui program pengembangan masyarakat dengan 2,63 juta penerima manfaat.

Dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di Grup Astra, berbagai inisiatif dilakukan dengan mengimplementasi upaya dekarbonisasi di tahun 2024. Inisiatif ini menghasilkan penghematan energi sebesar 3,136.84 terajoule, pemakaian energi terbarukan sebesar 41.126 terajoule dari PV Surya, biomassa, renewable energy certificate (REC), dan
melakukan penurunan emisi melalui fasilitas methane capture di sektor agribisnis serta
pembelian kredit karbon dari Bursa Karbon Indonesia di unit bisnis lain.

Fokus pada upaya daur ulang dan recovery limbah padat dilakukan dengan menerapkan
pendekatan ekonomi sirkular di Grup Astra, seperti halnya refurbish, remanufacturing dalam memberdayakan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap mitigasi
perubahan iklim, Astra juga memiliki program Astra Sustainable Forest.

Melalui program ini, Astra bersama dengan petani lokal memulihkan hutan dengan menanam tanaman hutan seperti Suren dan Rasamala, serta komoditas produktif lainnya seperti kopi dan alpukat.

Hingga tahun 2024, terdapat 2.491 hektare area yang telah dikelola dan 1.28 juta pohon yang ditanam untuk pemberdayaan masyarakat serta upaya untuk pengurangan emisi untuk bumi.

Astra adalah salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia, yang terdiri dari 302 anak perusahaan, ventura bersama serta entitas asosiasi, didukung lebih dari 190.000 karyawan.

Astra memiliki rekam jejak kontribusi publik dan sosial yang baik melalui empat pilar, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan serta sembilan yayasan
yang turut berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung
masyarakat yang inklusif dan sejahtera.

Semangat Astra dalam mewujudkan kontribusi positif untuk hari ini dan masa depan Indonesia sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. (ila)

Kajati Sumut Kunjungi Kejari Deliserdang, Harli Siregar: Berantas Korupsi dan Pulihkan Keuangan Negara

KUNJUNGI: Kajati Sumut Harli Siregar, didampingi Kajari Deliserdang Revanda Sitepu, beserta pejabat Kejati Sumut, saat mengunjungi Kejari Deliserdang.(Istimewa)
KUNJUNGI: Kajati Sumut Harli Siregar, didampingi Kajari Deliserdang Revanda Sitepu, beserta pejabat Kejati Sumut, saat mengunjungi Kejari Deliserdang.(Istimewa)

SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Harli Siregar mengunjungi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang yang berada di Jalan Sudirman, Kecamatan Lubukpakam, Rabu (12/11) lalu.

Pada kunjungan kerja ke satuan kerja Kejari Deliserdang yang dulu pernah menjadi kantornya tersebut, Harli menekankan kepada semua jajaran Kejari Deliserdang, khususnya dalam penangan perkara korupsi di Kabupaten Deliserdang, agar terus melayani masyarakat untuk masyarakat dan berantas segera kasus korupsi serta maksimalkan penanganannya sehingga pemulihan keuangan negara akan segera tercapai.

“Layani kebutuhan hukum di masyarakat dan maksimalkan penanganan perkara korupsi untuk pemulihan keuangan negara,” tegas Harli di hadapan jajarannya.

Harli yang saat itu turut didampingi Ketua IAD Wilayah Sumut Tiurmaida, yang disambut Kepala Kajari Deliserdang Revanda Sitepu, dan jajaran, juga didampingi pejabat Kejati Sumut, yakni Asisten Intelijen, Asisten Pidana Khusus, Asisten Pengawasan, Asisten Pembinaan, hingga Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Kabag Tata Usaha.

Harli menegaskan, dia hadir di Kejari Deliserdang bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi menekankan agar Kejari Deliserdang dapat dan mampu membongkar kasus dugaan korupsi di Pemkab Deliserdang serta di wilayah hukum Kejari Deliserdang.

“Kehadiran saya di sini bukan semata mata kegiatan seremonial. Sebagai orangtua, saya ingin melihat secara langsung bagaimana situasi kondisi di satuan kerja Kejari Deliserdang. Saya minta jajaran Kejari Deliserdang jaga kekompakan dan kerja sama, layani kebutuhan hukum di tengah masyarakat, optimalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Supaya dapat dilakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan negara. Hal ini harus kita lakukan sebagai bukti, kejaksaan hadir untuk kemakmuran bangsa dan negara,” tegas Harli, saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran yang hadir di Aula Kejari Deliserdang.

Sementara itu, Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, Indra Ahmadi Hasibuan menyampaikan, kunjungan Kajati Sumut ke satuan kerja jajaran adalah sebagai bentuk perhatian Kajati Sumut kepada satuan kerja di bawah atau jajaran Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.

“Bapak Kajati ingin memastikan situasi kondisi di wilayah satuan kerja yang dikunjungi. Beliau juga menginginkan arahan dan instruksi pimpinan kejaksaan dalam rangka penegakan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, sesuai arahan dan kebutuhan hukum dan keadilan di masyarakat,” katanya.

Indra juga mengatakan, pada setiap kesempatan Kajati Sumut senantiasa mengingatkan kepada jajaran, agar tetap menjaga soliditas dan kerja sama tim, serta optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi guna menyelamatkan kerugian keuangan negara.

Dan sebisa mungkin dapat memulihkan kerugian tersebut, sehingga penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya pemenjaraan dan penindakan semata melainkan, harus dapat memberikan manfaat yang baik untuk bangsa dan negara.

“Bapak Kajati telah mengintruksikan kepada seluruh jajarannya khususnya Kejari Deliserdang, agar segera mengoptimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi guna menyelamatkan kerugian keuangan negara. Dan sebisa mungkin dapat memulihkan kerugian tersebut.

Sehingga penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya pemenjaraan dan penindakan semata, melainkan harus dapat memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat bangsa dan negara,” pungkas Indra. (btr/saz)

Hari Bakti Kemenimipas Lapas Binjai Gelar Baksos

SERAHKAN: Jajaran Lapas Binjai menyerahkan paket sembako kepada masyarakat dalam baksos memperingati Hari Bakti Kemenimipas.(Istimewa)
SERAHKAN: Jajaran Lapas Binjai menyerahkan paket sembako kepada masyarakat dalam baksos memperingati Hari Bakti Kemenimipas.(Istimewa)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Binjai menggelar bakti sosial, Rabu (12/11) lalu. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), serta sebagai bentuk kepedulian sosial hingga pengabdian kepada masyarakat.

Kalapas Binjai Wawan Irawan beserta jajaran struktural, turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial tersebut. Tema yang diusung: “Satu Langkah, Satu Semangat, dan Satu Pengabdian untuk Bangsa”.

Peringatan Hari Bakti Kemenimipas 2025 menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wawan menyatakan, kegiatan baksos ini merupakan wujud nyata semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian insan pemasyarakatan terhadap sesama.

“Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin menanamkan nilai kemanusiaan dan solidaritas. Tidak hanya sebagai bentuk peringatan Hari Bakti, tapi juga sebagai momentum untuk mempererat hubungan antara Lapas dan masyarakat sekitar,” ungkap Wawan, Kamis (13/11).

Rangkaian kegiatan Hari Bakti Kemenimipas meliputi pemberian bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan Lapas. Juga ada donor darah, dan kegiatan Pengobatan gratis. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan penuh semangat dan kekompakan oleh jajaran pegawai Lapas Binjai. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang menerima manfaat langsung.

Beberapa warga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran Lapas Binjai. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan semangat Hari Bakti Kemenipas tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Namun juga menjadi sarana mempererat tali silaturahim, menumbuhkan empati, dan memperkuat peran sosial Lapas di tengah masyarakat. (ted/saz)

Kemenag Tebingtinggi Gelar Sosialisasi Teknis Penyusunan Keputusan

BERSAMA: Kepala Kemenag Kota Tebingtinggi Muhammad David Saragih (tengah), dan jajaran, diabadikan bersama narasumber, Kamis (13/11).(Azan Purba/Sumut Pos)
BERSAMA: Kepala Kemenag Kota Tebingtinggi Muhammad David Saragih (tengah), dan jajaran, diabadikan bersama narasumber, Kamis (13/11).(Azan Purba/Sumut Pos)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tebingtinggi menggelar Sosialisasi Teknis Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya (IHL) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (Sindi) di Aula Kantor Kemenag Kota Tebingtinggi, Kamis (13/11).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Tebingtinggi Muhammad David Saragih. Dalam arahannya, David menekankan pentingnya pemahaman regulasi dan kemampuan adaptasi ASN terhadap perkembangan sistem digital dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Acara diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama, serta doa bersama. Turut hadir pejabat jajaran Kemenag Kota TebingTinggig, Kasubbag TU Chairuddin, Kasi Penmad Muhammad Hatta Purba, Kepala Bimas Islam Tagor Mulia Siregar, Kepala MAN Syamsuddin Harahap, dan Kepala KUA Kecamatan Rambutan Muhammad Amin Lubis.

Adapun para narasumber dari Kemenag Sumut, yakni Syafaruddin Lubis, yang membawakan materi tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pengawasan Orang Asing Bidang Agama. Sementara Ahmad Rizky Sadli Ritonga, dengan materi Teknik Penyusunan Keputusan dan IHL pada Kementerian Agama. Serta Permatasari Polina Sitompul, yang memaparkan Sosialisasi Aplikasi Sindi (Sistem Digital).

Dalam sambutannya, Kepala Kemenag Kota Tebingtinggi, Muhammad David Saragih menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, atas partisipasinya dalam kegiatan tersebut. Dia menyebutkan, sosialisasi dan bimtek ini menjadi momentum penting bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi serta memperdalam pemahaman terhadap peraturan dan instrumen hukum yang berlaku di lingkungan Kemenag.

“Ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena melalui sosialisasi ini, para ASN dapat memperdalam pemahaman dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing,” tegas David.

Lebih lanjut, David menegaskan, keberadaan peraturan dan instrumen hukum merupakan pedoman penting dalam menjaga tertib administrasi serta kepastian hukum bagi ASN dalam bekerja.

“Peraturan adalah alat untuk menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum bagi ASN dalam bekerja. Maka setiap aparatur wajib memahaminya,” jelasnya.

Di akhir arahannya, David menekankan pentingnya adaptasi ASN terhadap perkembangan teknologi informasi, terutama dalam pengelolaan data kedinasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan berlangsung hingga sore hari, dan ditutup dengan doa bersama, serta pesan penutup dari Kepala Kemenag Kota Tebingtinggi.

Melalui kegiatan sosialisasi dan bimtek ini, jajaran Kemenag Kota Tebingtinggi diharapkan semakin profesional, transparan, dan adaptif, terhadap perkembangan sistem informasi digital, guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berintegritas. (mag-3/saz)

Harapan Warga Desa Pujimulyo, Sunggal, Cabut Izin PT LIN

DEMONSTRASI: Warga Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, saat melakukan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (13/11).(Istimewa)
DEMONSTRASI: Warga Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, saat melakukan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (13/11).(Istimewa)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Warga Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, melakukan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (13/11). Kehadiaran massa sekitar puluhan orang itu, berharap, agar izin PT Leomas Inti Nawasena (LIN) dicabut. Pasalnya, warga yang bermukim di sekitar pabrik tidak tahan dengan dampak dari kehadiran perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan inti kelapa sawit tersebut.

Diketahui, protes warga yang tinggal di sekitar perusahaan ini, juga sudah berulang kali viral di media sosial (medsos) sebelumnya.
Saat melakukan aksi, massa datang dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan keluhan-keluhan mereka. Selain harus merasakan kebisingan, warga juga menulis, mereka harus merasakan limbah asap pekat setiap hari. Mereka menganggap, pihak terkait sudah tutup mata, karena keluhan mereka sampai sekarang tidak juga ditindaklanjuti.

Seorang pelaku aksi, yang saat itu juga berorasi, adalah nenek Marinem. Dengan memegang microphone, wanita berusia 67 tahun itu, tampak begitu semangat menyampaikan keluhan. Dia mengaku warga asli Desa Pujimulyo, namun baru kali ini merasa terusik.

“Malam enggak bisa tidur, sesak nafas, buat enggak bisa tidur. Bau juga menyengat sejak berdirinya PT Leomas. Kami minta semoga bapak (dewan) bisa membantu kami,” ungkap Marinem, seraya menyebutkan, kediamannya dengan perusahaan hanya berjarak tiga rumah.

Hal yang tidak jauh berbeda, juga disampaikan Ayu (38). Dia mengaku, sejak perusahaan beroperasi, anak-anak jadi enggak bisa belajar dengan tak tenang saat berada di rumah. Selain itu mereka sulit untuk tidur malam.

“Kami tak minta yang macam-macam pak. Kami minta kenyamanan dan kesehatan kami kembali,” jelas Ayu, yang jarak rumahnya hanya 20 meter dari perseroan.

Setelah berorasi sekitar 20 menit, aspirasi massa langsung ditampung oleh anggota Komisi 2 DPRD Deliserdang. Setelah perwakilan warga diterima, beragam hal kembali mereka sampaikan. Mereka pada intinya meminta agar perusahaan bisa ditutup dan dicabut izinnya. Karena sejak beroperasi pada April 2025, warga hidup dengan tidak nyaman. Selain bising 24 jam dan asap yang terus menerus mengepul, air warga juga menjadi hitam.

“Kami datang ke sini hanya untuk menuntut apa yang menjadi hak kami. Kami jadi dikorbankan hanya karena perusahaan yang baru berdiri. Sampai sekarang enggak ada solusi untuk masyarakat,” tegas Parlindungan Silitonga, perwakilan massa.

Selain meminta agar perusahaan ditutup, warga juga mendesak agar Kades Pujimulyo dipecat. Hal ini lantaran dianggap, selama masalah ini terjadi, kades tidak berpihak pada masyarakat sekitar.

Hadir dalam pertemuan itu, Anggota Komisi 2 DPRD Deliserdang Indra Silaban, Tengku M Sofyan, Sehat Harianto Sembiring, Wahyu Danin, dan Sarifuddin.

Setelah semua keterangan masyarakat didengar, anggota dewan menjanjikan, pekan depan akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antarlintas komisi. Mulai dari pihak perusahaan, kades, camat, hingga OPD terkait akan diundang. Hal ini untuk mengetahui bagaimana kelengkapan perizinan perusahaan tersebut. (btr/saz)

Gerakan Pengumpul Wakaf Uang, Kanwil Kemenag Sumut Raih Peringkat 3

PIAGAM: Kasubdit Perizinan Lembaga Zakat dan Wakaf H. Abd. Fatah, menyerahkan piagam penghargaan kepada perwakilan Kakanwil Kemenagsu di Jakarta, Selasa (12/11).
PIAGAM: Kasubdit Perizinan Lembaga Zakat dan Wakaf H. Abd. Fatah, menyerahkan piagam penghargaan kepada perwakilan Kakanwil Kemenagsu di Jakarta, Selasa (12/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan sebagai pengumpul wakaf uang terbanyak ketiga se- Indonesia dalam Gerakan Wakaf Uang sesuai Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 pada Talkshow Jejak Kebaikan Zakat dan Wakaf Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas Tahun 2025.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Drs H Ahmad Qosbi, SAg, MM, mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kanwil Kemenag Sumatera Utara dalam menggerakkan potensi wakaf uang untuk kemasalahatan umat dan Pembangunan ekonomi keumatan.

Kakanwil Kemenag Sumut menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh satuan kerja dan dukungan masyarakat Sumatera Utara.

Penghargaan ini diserahkan oleh Kasubdit Perizinan Lembaga Zakat dan Wakaf H. Abd. Fatah, MM, kepada Kakanwil Kemenagsu yang diwakili Ketua Tim Zakat dan Wakaf Sari Putra, SAg, MKom I, pada saat ToT (Trainer Of Trainer) Bimtek Nasional Penerapan Pedoman Teknis Evaluasi Program Pendayagunaan Zakat di Jakarta pada Selasa (12/11).

Abd. Fatah menyampaikan bahwa zakat dan wakaf sebagai program unggulan Kementerian Agama pada Asta Protas Kementerian Agama dalam mengentaskan kemiskinan melalui Zakat Wakaf berdampak melalui peningkatan ekonomi umat (PEU).

Dari 34 Kanwil Kemenag Provinsi, Sumatera Utara bersama tiga Kanwil Kemenag Provinsi lainnya memperoleh penghargaan ini, yakni Kanwil Kemenag Provinsi Riau dan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi. (mag-2/ila)

Pemkab Karo MoU Penanggulangan Bencana

MOU: Pemkab Karo melakukan penandatanganan MoU penanggulangan bencana.(Istimewa)
MOU: Pemkab Karo melakukan penandatanganan MoU penanggulangan bencana.(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Untuk memperkuat penanggulangan bencana sekaligus mendukung pembangunan daerah berkelanjutan, Pemkab Karo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Aula Kantor Bupati Karo, Selasa (11/11) lalu.

Acara ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Karo untuk membangun sinergi lintas sektor. Beberapa kerja sama dituangkan melalui penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai pihak. Satu di antaranya antara Bupati Karo dengan Ketua STIKes Arta Kabanjahe, terkait penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pembangunan daerah. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemkab Karo dan Rumah BUMN Kabanjahe, mengenai program pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh terhadap bencana.
“Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, baik di bidang pendidikan, pembangunan daerah, maupun penanggulangan bencana,” ungkap Komando.

Selain penandatanganan MoU, turut dilakukan PKS antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo dengan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Sosial dan Hukum, serta Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Quality Berastagi.

Agenda berikutnya adalah Pengukuhan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Karo masa bakti 2025–2028, berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor 027/640/BPBD/2025. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif yang mampu mengintegrasikan peran berbagai pihak dalam pengurangan risiko bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Komando juga menyematkan pin secara simbolis kepada Ketua Forum PRB yang baru dilantik, Suang Karokaro. Penyematan tersebut menandai dimulainya masa bakti pengurus forum yang diharapkan mampu berkontribusi besar dalam memperkuat ketahanan bencana di Kabupaten Karo.

“Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama yang harus dihadapi dengan semangat kolaborasi. Bencana bisa terjadi kapan saja, dan kita semua harus siap menghadapinya,” tegas Komando.

Acara turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Karo, perwakilan BPBD Provinsi Sumatera Utara, para kepala perangkat daerah, Kabag Setdakab Karo, serta unsur masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media massa. (deo/saz)