27 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 124

Lidik Dugaan Korupsi Pengadaan Smartboard, Kejari Langkat Periksa PPK

HADIR: Supriadi yang bertindak sebagai PPK Pengadaan Smartboard TA 2024 saat hadir di Kantor Kejari Langkat, untuk diambil keterangan.(Istimewa)
HADIR: Supriadi yang bertindak sebagai PPK Pengadaan Smartboard TA 2024 saat hadir di Kantor Kejari Langkat, untuk diambil keterangan.(Istimewa)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat mengendus adanya perilaku koruptif dalam pengadaan smartboard Tahun Anggaran (TA) 2024. Penyelidikan yang dilakukan Korps Adhyaksa di Langkat tersebut, berjalan intensif dan maraton.

Teranyar, Supriadi yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan smartboard sudah diambil keterangan, pada Rabu (30/7).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Ika Lius Nardo, mengakui adanya pemeriksaan terhadap Supriadi. “Ya, PPK sudah diambil keterangan. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” ungkap Nardo.

Sejauh ini, sudah 18 orang yang diambil keterangan oleh penyelidik. Jumlah itu terdiri dari swasta dan pemerintahan. Pengambilan keterangan ini menunjukkan komitmen penyelidik Kejari Langkat yang melakukan pemeriksaan secara maraton. Supriadi disebut-sebut datang ke Kantor Kejari Langkat sekira pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan terhadap Supriadi berlangsung hingga siang hari.

“Terhadap beberapa orang sudah dimintai keterangan juga. Sudah 18 yang diambil keterangan,” jelas mantan Kasi Pidsus Kejari Subulussalam tersebut.

Proyek pengadaan smartboard atau papan tulis pintar yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 terendus adanya dugaan korupsi. Proyek yang menguras anggaran Rp49,9 miliar dengan rincian untuk tingkat sekolah menengah pertama Rp17,9 miliar dan sekolah dasar Rp32 miliar.

Proyek ini diduga menjadi ajang korupsi karena masih banyak ditemukan sarana dan prasarana sekolah di Langkat yang jauh dari kata layak. Bahkan, pengadaan smartboard ini terkesan dipaksakan.

Juga terendus adanya indikasi campur tangan penguasa dari sejak proses pengajuan anggaran hingga ke tahap pembelian barang. Selain itu, proyek pengadaan smartboard yang dilakukan Disdik Langkat terkesan buru-buru alias kejar tayang.

Alasannya, untuk pengadaan smartboard pada SMP dan SD tahapannya sudah memasuki proses pembayaran 100 persen sejak 23 September 2024, serta smartboard sudah diserahterimakan dengan jumlah 312 unit. Terdiri dari smartboard SD 200 unit dan SMP 112 unit.

Sementara P-APBD ditetapkan 5 September 2024. Karena itu, proses tahapannya terkesan anomali. Sebab, rencana umum pengadaan (RUP) ditayangkan pada 10 September 2024. PPK akses e-purchasing dan pembuatan paket pada 10 September 2024.

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak pada 11 dan 12 September 2024 serta dilanjutkan serah terima barang 23 September 2024. Serangkaian itu menguatkan adanya indikasi dalam proses pengadaan smartboard yang diduga sudah dirancang sebelum P-APBD 2024 disahkan.

Produk yang dipilih merek Viewsonic/Viewboard VS18472 75 inchi yang dibanderol dengan harga satuan Rp158 juta ditambah biaya pengiriman Rp620 juta. Adapun perusahaan penyedia barang yang ditunjuk adalah PT Gunung Emas Ekaputra dan PT Global Harapan Nawasena. Kedua perusahaan ini hanya sebagai agen atau reseller yang menawarkan produk smartboard di bawah lisensi PT Galva Technologies. (ted/saz)

Terkait Beasiswa Mahasiswa Tapteng, DPRD Sumut Desak Polda Tangkap Oknum Penyebar Info Sesat

Ketua Fraksi Partai NasDem, Rahmansyah Sibarani
Ketua Fraksi Partai NasDem, Rahmansyah Sibarani

SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut sekaligus Ketua Fraksi Partai NasDem, Rahmansyah Sibarani, menyayangkan sikap seorang oknum inisial J, yang menyebarkan informasi negatif dan tidak akurat terkait program beasiswa yang digulirkan Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk 104 mahasiswa.

Rahmansyah menyampaikan, isu yang beredar di media sosial belakangan ini yang disebut-sebut disampaikan oknum J, dengan membuat flyer, justru dapat menimbulkan keresahan dan suasana kericuhan di tengah masyarakat, khususnya para mahasiswa dan keluarganya yang menjadi penerima bantuan beasiswa tersebut.

“Saya sebagai putra daerah dan warga Tapteng yang saat ini berdomisili di luar daerah akan tetap memperhatikan dengan serius dinamika dan pembangunan di daerah ini, termasuk soal informasi yang menyesatkan ini,” ungkap Rahmansyah, baru-baru ini.

Dikatakan Rahmansyah, pemberian beasiswa kepada 104 mahasiswa oleh Pemkab Tapteng melalui APBD merupakan langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di daerah. Namun, baru-baru ini beredar informasi melalui media sosial sebagaimana dipublis oknum J, yang menyebutkan, dari 104 penerima beasiswa, hanya 26 orang yang dianggap memiliki data murni atau benar, sementara 78 sisanya disebut-sebut sebagai “siluman”.

“Saya sudah mengikuti perkembangan ini melalui sejumlah sumber, termasuk media. Dalam klarifikasi yang beredar, disebutkan 26 penerima telah diverifikasi, sedangkan 78 lainnya tidak sempat terverifikasi saat proses verifikasi karena keterbatasan waktu. Jadi tidak benar kalau langsung disimpulkan mereka tidak layak, apalagi “siluman”. Pernyataan-pernyataan seperti itu bisa menimbilkan suasana kericuhan dan menyulut opini negatif yang bisa merugikan para mahasiswa dan keluarganya,” tegas Rahmansyah.

Rahmansyah yang disebut-sebut bakal diamanahkan menjadi Ketua DPD Partai NasDem Tapteng itu, juga mengatakan kepada semua pihak, agar tidak asal menuding dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya di kalangan masyarakat TapTeng.

Menurutnya, program beasiswa adalah bentuk kepedulian PemKab TapTeng sebelumnya terhadap generasi muda, dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

“Saya mendukung penuh Program Pemkab Tapteng yang saat ini dan tentunya juga mendukung dalam menlanjutkan program beasiswa ini, karena Astacita Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Rahmansyah.

Dikatakan Rahmansyah, adapun Astacita Presiden RI, Prabowo Subianto yang dimaksud, yakni memperkuat pembangunan SDM. Hal ini sesuai dengan visi misi Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, yakni Meningkatkan Pembangunan Manusia.

“Saran buat semua pihak terkait yang punya wewenang, agar memberikan tambahan waktu dalam melanjutkan verifikasi selanjutnya. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, biarkan mekanisme verifikasi berjalan secara objektif dan profesional. Jangan dibawa ke ranah spekulasi dan fitnah,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut IX ini.

Lebih jauh, Rahmansyah meminta DPRD Kabupaten Tapteng agar bersikap tegas dan tidak ragu melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan ke aparat penegak hukum. Dia juga secara pribadi menyatakan siap mendukung langkah-langkah hukum oleh siapapun dan termasuk oleh Mahasiswa maupun keluarganya.

“Atau mungkin ada elemen masyarakat lainnya gang ingin mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang telah menyebarkan hoaks yang dapat memecah belah dan merusak citra daerah, saya siap mendukung,” tegasnya.

Menurut Rahmansyah, dia telah mendengar, ada pihak yang melaporkan oknum J di Polda Sumut. Untuk itu, dia mengapresiasi langkah hukum tersebut serta mendukung dan mendesak Polda Sumut agar menyikapinya dengan tegas dan menangkap oknum pelaku penyebar hoaks tersebut.

“Hal ini perlu, jangan ada orang yang tidak bertanggung jawab hingga bisa menimbulkan kericuhan, kegaduhan dan perpecahan serta program-program baik pemerintah menjadi tercemar. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal masa depan anak-anak Tapteng yang sedang menempuh pendidikan. Kita harus berdiri bersama untuk melindungi mereka dari fitnah dan pembusukan informasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rahmansyah juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Tapteng melalui Kabag Kesra Pemkab Tapteng, yang telah memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat.

“Sehingga diyakini, penjelasan Kabag Kesra tersebut bisa mengobati dan menenangkan mahasiswa dan keluarga penerima beasiswa. Kami berharap, program beasiswa tersebut dapat dilanjutkan proses verfikasinya,” pungkasnya. (map/saz)

Kapolres Labuhanbatu Terima Penghargaan KPPN Rantauprapat Award 2025

PENGHARGAAN: Kapolres Labuhanbatu menerima Piagam Penghargaan KPPN Rantauprapat Award 2025 Kategori Peringkat 1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2025.(Fajar/Sumut Pos)
PENGHARGAAN: Kapolres Labuhanbatu menerima Piagam Penghargaan KPPN Rantauprapat Award 2025 Kategori Peringkat 1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2025.(Fajar/Sumut Pos)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kapolres Labuhanbatu AKBP Choky Sentosa Meliala menerima Piagam Penghargaan KPPN Rantauprapat Award 2025 Kategori Peringkat 1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat, di Lobby Mapolres Labuhanbatu, Jalan MH Thamrin, Rantauprapat, Rabu (30/7).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Polres Labuhanbatu dalam penyelenggaraan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Penyerahan plakat ucapan terima kasih ini juga menjadi wujud sinergi yang baik antara KPPN Rantauprapat dengan Polres Labuhanbatu.

Kapolres Labuhanbatu dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk Polres Labuhanbatu, tetapi untuk seluruh personel yang telah bekerja dengan penuh integritas dalam mengelola anggaran negara. Kami akan terus berupaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan kegiatan,” ujar Kapolres.

Acara penyerahan penghargaan berlangsung sederhana namun penuh makna, sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kinerja serta tata kelola keuangan yang lebih baik di lingkungan Polres Labuhanbatu. (fdh/azw)

Honorer Sekretariat DPRD Deliserdang Belum juga Gajian

ist Wakil Ketua DPRD Deliserdang Kuzu Serasi Wilson Tarigan
ist Wakil Ketua DPRD Deliserdang Kuzu Serasi Wilson Tarigan

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Deliserdang Kuzu Serasi Wilson Tarigan membawa persoalan ratusan tenaga honorer belum gajian di Sekretariatan DPRD Deliserdang ke pemerintah pusat.

“Saya membawa permasalahan ini ke Mendagri, Menteri Tenaga Kerja dan Ombudsman RI di Jakarta, ini adalah masalah serius, bayangkan enam bulan berjalan adik-adik kita, saudara-saudara kita sebagai tenaga honorer di sekretariat DPRD belum di beri gajinya selama enam bulan,” sebut Kuzu Serasi Wilson Tarigan kepada wartawan, Rabu (30/7)

Kuzu menjelaskan, minimnya pemahaman dan keperdulian para Pejabat Sekretariat DPRD Deliserdang sebagai penyebabnya. Ditambah lagi Bupati Deliserdang belum ada memberikan solusi masalah tersebut.

Kuzu yang merupakan politisi Partai Nasdem, mengkritik keras persoalan yang dialami ratusan tenaga honorer. Persoalan serius ini akan di bawa ke pemerintah pusat.

Ia juga menyesalkan sikap Bupati Deliserdang dan pejabat sekretariat DPRD Deliserdang yang baru ini tidak tegas menjalankan aturan terkait tenaga honorer, padahal aturan sudah jelas terkait tenaga honorer.

“Pelaksana harian Sekwan harus tegas, jalankan aturan terkait tenaga honorer ini , jangan memperlama dan tolak tolakan, jangan jadi korban tenaga honorer yang sudah lama mengabdi bekerja ini, harus di bayar gajinya,” pinta Kuzu Serasi Wilson Tarigan

Ia juga menyebutkan hal ini sangat miris dan sedih , betapa tidak ratusan tenaga honorer ini sangat berharap sekali gaji mereka ini adalah penyambung hidup keluarga.

“Apa tidak miris kita dan sedih melihat ini semua , mendengar berbagai keluhan tenaga honorer di sekretariat DPRD ini, ada yg utang ke sana kemari, ada yang menjual emas, bahkan ada yang mau beli beras pun utang di warung dan lain lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga nya, nah untuk itu saya akan segera membawa persolan ini ke Jakarta,” tegas Kuzu Serasi Wilson Tarigan.

Pantauan di Gedung DPRD Deliserdang para pekerja tenaga honorer saat di singgung apakah mereka sudah terima gaji, mereka menjawab hingga kini belum ada keluar gaji.

“Belum ada keluar bang, peninglah kami bang, suda banyak utang kami bang untuk makan anak bini, katanya minggu ini keluar bang, kita tunggulah bang semoga tak meleset,” sedih para pekerja tenaga honorer yang tak mau disebutkan namanya itu.

Mereka menambahkan dan menyesalkan tingkah laku kedua mantan pejabat sekretariat DPRD yang sudah dicopot dan tidak mau menandatangani berkas dari sekretariat DPRD padahal saat itu mereka masih menjabat.

Sementara beberapa staf di fraksi-fraksi juga membenarkan uang operasional berupa uang makan minum belum keluar atau belum cair selama hampir tujuh bulan.(btr/azw)

Dukung Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Yayasan Alamanda Nurul Ihsan, Iman: Dapat Kurangi Beban Masyarakat Miskin

TERIMA AUDIENSI: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih ketika menerima audiensi Yayasan Sosial Alamanda Nurul Ihsan yang dipimpin Tuti Pasaribu di Gedung Balai Kota Tebingtinggi.
TERIMA AUDIENSI: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih ketika menerima audiensi Yayasan Sosial Alamanda Nurul Ihsan yang dipimpin Tuti Pasaribu di Gedung Balai Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan, utamanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini menurut Iman Irdian dapat mengurangi beban masyarakat, khususnya bagi anak yatim piatu dan fakir miskin di Kota Tebingtinggi, serta dapat membawa kemanfaatan dan menjadi amal jariyah.

“Kami mensupor kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Tebingtinggi bisa mengurangi beban dan menjadi amal jariyah bagi kita semua. Kita bisa berkolaborasi, diskusi, sinergi, ini harus dilakukan bersama-sama,” tutur Iman Irdian Saragih saat menerima audiensi dari Ketua dan pengurus Yayasan Sosial Alamanda Nurul Ihsan di Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Sementara itu, Ketua Yayasan Sosial Alamanda Nurul Ihsan Kota Tebingtinggi, Tuti Pasaribu, menyampaikan bahwa yayasannya akan mengadakan kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI Tahun 2025. Acara bakti sosial tersebut dijadwalkan pada 8 Agustus 2025, bertempat di Halaman SMA Negeri 1 Tebingtinggi.

“Kami tak henti-hentinya membuat kegiatan. Kali ini, dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, kita akan memberikan bantuan kepada 200 anak yatim piatu dan fakir miskin,” jelas Tuti Pasaribu, Rabu (30/7).

Tuti Pasaribu juga secara langsung mengundang Wali Kota Tebingtinggi untuk hadir dan turut serta menyerahkan bantuan tersebut.

“Kami juga mengundang dan mengharapkan kehadiran Bapak Wali Kota Tebingtinggi untuk menyerahkan bantuan. Mudah-mudahan bapak wali kota dapat hadir, suatu kebanggaan bagi kami,” pungkas Tuti Pasaribu. (ian/azw)

Dukung Ketahanan Pangan, HMTN-MP Programkan Urban Farming di Sumut

DEKLARASI: Acara Deklarasi DPW HMTN-MP Provinsi Sumut dan Pelantikan 33 DPD kabupaten/kota HMTN-MP se Provinsi Sumut, di Aula Rajainal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (29/7). (Istimewa/Sumut Pos)
DEKLARASI: Acara Deklarasi DPW HMTN-MP Provinsi Sumut dan Pelantikan 33 DPD kabupaten/kota HMTN-MP se Provinsi Sumut, di Aula Rajainal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (29/7). (Istimewa/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka ketahanan pangan untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN-MP) memprogramkan Urban Farming yang akan menjadi role model di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk menciptakan Ketahanan Pangan dan dapat menambah perekonomian masyarakat.

Demikian disampaikan, Ketua Umum HMTN-MP, Asril Naska yang memimpin langsung acara Deklarasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) HMTN-MP Provinsi Sumut, sekaligus Pelantikan 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota HMTN-MP se Provinsi Sumut.

Acara Deklarasi ini, Diketuai Perlindungan Sihotang, di Aula Rajainal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, pada Selasa, (29/7). Usai acara dilanjutkan Pelantikan 33 DPD kabupaten/kota HMTN-MP se Provinsi Sumut.

Selain itu, Ketum DPP HMTN-MP, Asril Naska juga mememperkenalkan Satuan Tugas (Satgas) Nasional HMTN-MP, Budi Ilham Nasution, yang ditunjuk langsung oleh DPP HMTN-MP.

Hadir dalam acara tersebut, Dewan Pembina dan Penasihat DPP HMTN-MP KH Hambali, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam Manna Wasalwa Lubis selaku perwakilan Gubernur Sumut, Perwakilan Pangdam I/BB dan Perwakilan Kapolda Sumut, serta ratusan tamu undangan dan peserta HMTN-MP se Sumut.

Ketua umum DPP HMTN-MP, Asril Naska mengatakan, dengan Deklarasi DPW dan pelantikan 33 DPD tersebut, ia meyakini Program Urban Farming di Sumut dapat disosialisasikan dan dijalankan secara maksimal.

“Urban farming, atau pertanian perkotaan, adalah praktik bercocok tanam dan di lingkungan perkotaan, meskipun dengan lahan sempit,” ujarnya.

Hal ini bertujuan, lanjut Asril, untuk memanfaatkan lahan terbatas di kota, seperti pekarangan, taman kota, atap bangunan, atau bahkan di dalam ruangan, guna menghasilkan bahan pangan dan kebutuhan lain secara mandiri, yang semuanya itu untuk mendukung Asta Cita Presiden RI, pada Program Ketahanan Pangan serta Urban Farming, untuk dapat membantu perekonomian keluarga atau masyarakat.

Ia berharap, HMTN-MP menjadi bagian dari anak bangsa yang ikut menyukseskan Ketahanan Pangan dan untuk menuju Indonesia Emas.

“Urban Farming ini tidak hanya sebatas memanfaatkan lahan yang kecil untuk pertanian, tetapi juga menyehatkan keluarga dan menyehatkan para personel,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Sumut melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam Manna Wasalwa Lubis meminta HMTN-MP menjadi wadah pemberdayaan petani yang inklusif dan berkelanjutan.

“Selain merupakan wadah pemberdayaan petani yang inklusif dan berkelanjutan juga menjadi penghubung antara petani dan dunia teknologi pertanian modern, melahirkan petani berwawasan global dan menjadi suara yang konstruktif bagi kebijakan Pemerintah Bidang Pertanian,” katanya.

Ketua Satgas Nasional DPP HMTN-MP, Budi Ilham Nasution, dalam kata sambutannya mengatakan, siap menjalankan amanah untuk membentuk Satgas di seluruh Provinsi di Indonesia. (dwi/azw)

Rayati Syafrin Kembali Pimpin PBI Sumut

Ketua Terpilih PBI Sumut Periode 2025-2029 Hj Rayati Syafrin dan Wakil Ketua Umum IV KONI Sumut M Syahrir pose bersama peserta dan undangan Musprov PBI Sumut di Aula GOR Boling Rayati Syafrin. (Dok Pribadi)
Ketua Terpilih PBI Sumut Periode 2025-2029 Hj Rayati Syafrin dan Wakil Ketua Umum IV KONI Sumut M Syahrir pose bersama peserta dan undangan Musprov PBI Sumut di Aula GOR Boling Rayati Syafrin. (Dok Pribadi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hj Rayati Syafrin kembali dipercaya memimpin Pengurus Daerah Persatuan Boling Indonesia (PBI) Sumatera Utara untuk masa bakti 2025-2029. Dia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) PBI Sumut di GOR Boling Rayati Syafrin, Jalan Pancing Medan, Rabu (30/7/2025) sore.

Rayati melanjutkan kepemimpinannya yang berbuah sukses pada periode 2021-2025. Dia sukses membawa Boling Sumut meraih juara umum pada PON XXI Aceh-Sumut 2024 dengan raihan 4 medali emas, 2 perak dan 6 perunggu.

Musprov PBI Sumut dibuka Wakil Ketua Umum IV KONI Sumut M Syahrir dengan didampingi Kabid Organisasi M Zeini Zen, Wakabid Humas & Multimedia Johny Ramadhan Silalahi serta Wakabid Sport Science & Iptek OK Ilham Irsyam.

Dalam sidang pleno pemilihan ketua yang diikuti perwakilan dan pengurus, seluruh peserta secara bulat kembali menunjuk Rayati Syafrin karena dinilai berhasil membangun prestasi dan infrastruktur boling Sumut selama masa jabatan sebelumnya.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Tentu amanah ini harus dijalankan dengan komitmen yang tinggi demi kemajuan boling Sumut. Saya pun berharap agar Pemprov Sumut tidak berhenti untuk mendukung kami. Karena memang perjuangan belum berakhir,” kata Rayati usai terpilih.

Sebelumnya, Ketua Umum KONI Sumut Hatunggal Siregar diwakili Waketum IV M Syahrir dalam sambutannya, memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program PBI Sumut pimpinan Rayati. “Kami percaya Ibu Rayati masih menjadi figur terbaik untuk memajukan boling di Sumut. Prestasi dan komitmen beliau sudah terbukti,” ujarnya.

Syahrir pun mengajak para Pengurus PBI Sumut ke depan agar mampu berinovasi. Tidak hanya melahirkan atlet berprestasi tapi juga menjadi olahraga boling, sebagai industri. “Sayang rasanya kalau gedung GOR Boling Hajjah Rayati Syafrin yang dibangun dengan dana puluhan miliar ini, tidak dimanfaatkan dengan baik,” tutur Syahrir.

“Kalau bisa, bagaimana Pengurus PBI Sumut menjadikan tempat ini sebagai tempat anak muda untuk nongkrong-nongkong, sehingga bisa menjadi industri olahraga,” pungkasnya. (dek)

Gelar Martabe Run 2025, Agincourt Resources Dorong Gaya Hidup Sehat dan Regenerasi Atlet Muda

FOTO BERSAMA: Para pemenang Martabe Run 2025 kategori pria (berkaos kuning) berfoto bersama Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu (bawah, empat dari kanan) dan GMO & Deputy Director Operations PT Agincourt Resources Rahmat Lubis (bawah, empat dari kiri), di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Minggu (27/7/2025). (Dok PTAR)
FOTO BERSAMA: Para pemenang Martabe Run 2025 kategori pria (berkaos kuning) berfoto bersama Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu (bawah, empat dari kanan) dan GMO & Deputy Director Operations PT Agincourt Resources Rahmat Lubis (bawah, empat dari kiri), di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Minggu (27/7/2025). (Dok PTAR)

BATANGTORU, SUMUTPOS.CO – Sekitar 3.000 peserta dari Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan memadati ajang lari Martabe Run 2025 yang digelar PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe, sebagai perayaan 13 tahun penuangan emas pertama sekaligus upaya menumbuhkan gaya hidup sehat dan regenerasi atlet di lingkar tambang.

Martabe Run yang digelar di Batang Toru, Tapanuli Selatan, pada 27 Juli 2025 tersebut menghadirkan tiga kategori lomba yakni 2,5K, 5K, dan 10K. Para peserta datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, pelajar, komunitas olahraga, karyawan PT Agincourt Resources (PTAR), hingga kontraktor Tambang Emas Martabe.

General Manager Operations & Deputy Director Operations PT Agincourt Resources, Rahmat Lubis, menyampaikan bahwa Martabe Run merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung gaya hidup sehat, menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat, serta mendorong lahirnya atlet-atlet lokal berbakat.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan bersejarah kami, menandai 13 tahun sejak penuangan emas pertama di Tambang Emas Martabe. Kami ingin merayakannya melalui kegiatan yang sehat, menyenangkan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Rahmat.

Sejak momen penuangan emas pertama pada 24 Juli 2012, PTAR telah berkembang tidak hanya sebagai produsen mineral berharga, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, pelopor inovasi teknologi pertambangan, serta garda terdepan dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya di kawasan Batang Toru.

“Semua itu berjalan dilandasi komitmen kami dalam mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan. Upaya keberlanjutan salah satunya melalui bidang olahraga yang memberi ruang bagi generasi muda untuk berkembang menjadi atlet andalan masa depan,” ujar Rahmat.

Di bawah payung Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), bidang kepemudaan dan olahraga menjadi pilar penting selain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui Club Jaya Atletik Batang Toru yang dibina PTAR, telah lahir atlet-atlet berprestasi di berbagai kejuaraan daerah maupun nasional.

Salah satunya, Jupiter Andika Putra, atlet lari trail atau lari lintas alam yang berhasil menyabet medali emas pada kategori Klasik Junior 12K di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatra Utara pada September 2024. Selain itu, PTAR membina atlet muda lokal di bidang sepak bola dan bela diri.

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PTAR dalam mendukung sektor kesehatan dan olahraga. Ia menilai kehadiran PTAR melalui program rutin seperti beasiswa Martabe Prestasi, program Dokter Spesialis Masuk Desa, dan rencana operasi katarak gratis menunjukkan komitmen perusahaan yang konsisten terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Setiap bulan PTAR hadir langsung ke desa-desa memberikan layanan kesehatan gratis. Ini bentuk kepedulian luar biasa. Kegiatan Martabe Run ini juga sangat penting dalam membangun semangat hidup sehat, khususnya di kalangan generasi muda,” tutur Gus Irawan ketika menghadiri Martabe Run 2025.

Ia menekankan bahwa kegiatan olahraga dapat menjadi sarana positif untuk mencegah anak muda terjerumus perilaku berisiko negatif, seperti penyalahgunaan narkoba dan judi online.

“Tidak ada orang sukses karena narkoba dan tidak ada yang kaya karena judi online. Anak-anak kami harus memilih jalan yang sehat dan produktif. Manfaatkan ruang-ruang positif seperti Sopo Daganak milik PTAR untuk mengembangkan minat dan bakat kalian,” ujarnya.

Sementara itu, Victorius Mendrofa, pelari asal Desa Wek 3, Batang Toru, menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet Juara I kategori 10K di ajang Martabe Run 2025. Dalam waktu 35 menit 25 detik ia mencapai garis akhir.

Sebelumnya, Victorius yang bergabung di Club Jaya Atletik Batang Toru ini pernah menjadi juara di kategori 10K di ajang prestisius Jogja Marathon Juni lalu.

“Terima kasih kepada PTAR yang telah menyelenggarakan Martabe Run. Acaranya seru dan saya yakin semua peserta menikmatinya. Secara pribadi saya juga menyampaikan terima kasih kepada PTAR yang selama ini membina dan mendukung saya hingga bisa berprestasi di berbagai event besar,” ucapnya.

Martabe Run 2025 diselenggarakan atas kolaborasi antara PTAR, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari sejumlah mitra Perusahaan, yaitu PT Macmahon Mining Services, PT Supra Bakti Mandiri, PT G4S Security Services, PT Anggun Permai Tekindo, PT Sangati Soerya Sejahtera, PT Indodrill Indonesia, PT Gobel Dharma Sarana Karya, PT Promincon Indonesia, dan PT Trans Continent. (dek)

Pemko Medan Seleksi Pemain Tim GSI

SELEKSI: Tim talent scouting GSI Kota Medan memberikan arahan kepada pemain pada seleksi pertama di Lapangan Gajah Mada Krakatau, Selasa (29/7/2025). (Dok Pribadi)
SELEKSI: Tim talent scouting GSI Kota Medan memberikan arahan kepada pemain pada seleksi pertama di Lapangan Gajah Mada Krakatau, Selasa (29/7/2025). (Dok Pribadi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk mempersiapkan diri menghadapi Gala Siswa Indonesia (GSI) tingkat Provinsi Sumatera Utara, Pemko Medan mula membentuk tim. Tim tersebut dibentuk melalui talent scouting di Lapangan Gajah Mada Krakatau pada 29 Juli 2025 dan Lapangan Cadika, 31 Juli 2025.

Para pemain yang menjalani talent scouting adalah hasil GSI Kota Medan yang digelar pada 15-19 Juli 2025 lalu. Sebanyak 46 pemain yang terjaring dari GSI Kota Medan kemarin hadir pada seleksi tahap pertama di Lapangan Gajah Mada, Selasa (29/7/2025).

Para pemain tersubut diseleksi oleh tim talent scouting yang terdiri dari Koordinator Tim Talent Scouting Arifin Siregar SPd, Ahmad Zulyaden, SPd Kor MOr MM (C AFC), Pedro Melki Dedek Sinaga SPd (D PSSI), Fahmi Syafriza Panggabean SPd (D PSSI), Dedi Irawan (D PSSI), dan Syahril Nasution, SE (Pelatih Kiper Level I AFC).

“Sebenarnya ada 53 yang diselekasi, tapi hanya 46 pemain yang datang pada tahap pertama ini. Mereka merupakan hasil pemantauan dari GSI Kota Medan kemarin,” ujar Ahmad Zulyaden.

Dijelaskan, sesuai arahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Benny Sinomba Siregar, GSI Kota Medan harus melahirkan tim terbaik. Tim tersebut akan disiapkan mengharapi GSI tingkat Provinsi Sumatera Utara.

“Itu juga sejalan dengan amanat Wali Kota Medan Bapak Rico Waas pada saat penutupan GSI Kota Medan, bahwa tidak hanya tim juara yang mewakili Kota Medan. Tapi diambil pemain terbaik dari semua tim,” oungkapnya.

Selanjutnya seleksi tahap kedua akan digelar di Lapangan Cadika, Kamis (31/7/2025) mulai pukul 15.30 WIB. Diharapkan agar semua hadir termasuk tujuh pemain yang absen pada seleksi tahap pertama. (dek)

Warga 3 Desa Mengadu ke Penrad Siagian, 854,37 Ha Pertanian dan Pemukiman Digusur untuk Dijadikan Perumahan

PANCURBATU, SUMUTPOS.CO – Masyarakat dari 3 desa, Desa Simalingkar A, Desa Namo Bintang, dan Desa Durintonggal, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, yang tergabung dalam Forum Kaum Tani Laucih (FKTL) mengadu ke anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian. Pasalnya, 854,37 hektar areal pertanian dan pemukiman mereka yang diklaim masuk lahan HGU PTPN II Nomor 171, mau digusur dan diambil-alih untuk dijadikan perumahan Kota Mandiri Bekala.

Hal itu disampaikan Ketua FKTL Marwan Ginting bersama ratusan masyarakat 3 desa dalam pertemuannya dengan Penrad Siagian di Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancurbatu, membahas masalah lahan masyarakat yang diklaim masuk wilayah HGU PTPN II, Rabu (30/7).

“Lahan pertanian dan 3 desa ditambah 2 desa tetangga (Desa Pertampilen dan Durin Simbelang) bersama areal pertanian masyarakat mau digusur PTPN II dengan alasan masuk HGU perkebunan milik BUMN tersebut,” kata Marwan Ginting sembari berharap kepada Penrad untuk terus memperjuangkan tanah masyarakat dari aksi penggusuran.

Tapi yang paling menyedihkan, tambah Marwan, diklaimnya lahan masyarakat ini sebagai HGU-nya, untuk dijadikan areal perumahan, bukan menjadikan lahan perkebunan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat akan tetap mempertahankan hak-haknya hingga titik darah penghabisan. “Padahal di atas lahan tersebut sudah lama berdiri rumah ibadah, baik gedung gereja GBKP, masjid, kuil, kantor kepala desa, SMK Negeri, SD Negeri Namobintang, tempat pemakaman umum (TPU), beserta sejarah Sibayak Laucih,” beber Marwan.

Berkaitan dengan itu, tambahnya, masyarakat 3 desa menolak keras areal pertanian dan pemukiman mereka diklaim masuk HGU PTPN II, sehingga besar harapan masyarakat agar Penrad Siagian berjuang keras untuk menolak kampung halaman mereka dijadikan perumahan, karena tanah tersebut sudah dikuasai masyarakat secara turun-temurun.

Menanggapi pengaduan tersebut, Penrad Siagian secara tegas mengatakan, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI telah mengundang Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dan Kementerian BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan telah disepakati segera membentuk tim investigasi independen yang akan melakukan investigasi langsung ke lapangan.

“Pengaduan masyarakat 3 desa yang tergabung dalam Kelompok Tani FKTL ini telah kita RDP-kan di BAP DPD RI dan disepakati membentuk tim investigasi independen dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN dan kementerian/Lembaga terkait,” ujar Penrad.

Dalam RDP tersebut, tambah Penrad, BAP DPD RI juga mendesak Kementerian BUMN menghentikan penggusuran lahan masyarakat FKTL yang dilakukan PTPN II (beserta kedua anak perusahaannya, yakni PT Nusa Dua Bekala dan PT Propernas), hingga tim investigasi independen dibentuk dan permasalahan diselesaikan dengan memberi rasa adil bagi masyarakat pemilik lahan.

Mendengar penjelasan tersebut, ratusan masyarakat menyambut gembira dan sempat meluapkan kegembiraannya. Dengan meneteskan air mata bahagia, memeluk senator asal Sumut itu. Di penghujung acara masyarakat memberikan “Uis Beka Buluh” kepada Penrad Siagian sebagai bentuk terimakasih atas perjuangannya membela masyarakat. (rel/adz)

1...123124125...15,595Page 124 of 15,595

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor