29 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1244

Hadiri Pelantikan Pengurus PGPI Batubara, Zahir: Jangan Gampang Terprovokasi

DIABADIKAN: Bupati Batubara Zahir, dan jajaran, diabadikan bersama Ketua PGPI Sumut-Aceh Pdt Samuel Gohzali, serta pengurus PGPI Batubara, usai pelantikan.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Bupati Batubara Zahir, menghadiri Pelantikan Pengurus Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta di Indonesia (PGPI) Kabupaten Batubara Periode 2023-2028, yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, Komplek Perumahan Inalum, Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, baru-baru ini.

Kegiatan ini turut diikuti Ketua PGPI Sumut-Aceh Pdt Samuel Gohzali, Asisten 1 Setdakab Batubara Rusian Heri, Kaban Kesbangpol Azwar, Kabag Kesra Adenan Haris, staf khusus Bupati Batubara, dan seluruh pendeta Gereja Pentakosta di Kabupaten Batubara.

Ketua PGPI Sumut-Aceh Pdt Samuel Gohzali, mengambil ikhrar komitmen jabatan dan juga mengukuhkan seluruh pengurus PGPI Kabupaten Batubara. Sekaligus menyematkan pin kepada ketua, yakni Pimpinan Jemaat GPdI Gloria Tanah Tinggi Pdt Adrianus Lamajido.

Pada kesempatan itu, Zahir menyerahkan pataka kepada pengurus yang baru saja dilantik, sebagai tanda pengukuhan.

Samuel dalam sambutannya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian besar Pemkab Batubara, yang telah mengayomi gereja-geraja di Kabupaten Batubara, khususnya PGPI.

“Saya pesan kepada para pengurus yang baru saja dilantik, agar menjadi organisasi yang dapat bersinergi dengan pemerintah, dalam mewujudkan Batubara yang religius dan berbudaya,” ungkap Samuel.

Sementara itu, Zahir juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengurus PGPI Kabupaten Batubara.

“Saya tetap mengingatkan, agama di Indonesia telah final. Setiap umat beragama harus menjaga kekompakan satu dengan yang lain. Dan yang paling penting, jangan gampang terprovokasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” imbaunya. (aci/saz)

SKI Butuh Dukungan Semua Pihak

BUKA RAPAT: Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, membuka Rapat Pertemuan Enumerator Survei Kesehatan Indonesia Kabupaten Karo 2023, Kamis (10/8).

KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, membuka Rapat Pertemuan Enumerator Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kabupaten Karo 2023 di Ruang Rapat Asisten Kantor Bupati Karo, Kamis (10/8) lalu.

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai perkembangan status kesehatan masyarakat, faktor risiko, status gizi masyarakat, dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan yang nantinya menentukan indeks pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Karo.

Theopilus dalam sambutannya, mengucapkan selamat bekerja kepada 24 enumerator SKI, ditambah 1 penanggung jawab teknis di Kabupaten Karo. Dia berharap, para enumerator dapat berkomunikasi dengan baik dan mampu berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, bekerja dengan cermat, teliti, dan terorganisir dalam menjalankan tugas.

“Untuk mensukseskan SKI di Karo, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait. Kepada Kepala Dinas Kesehatan agar mengimbau staf jajarannya, yakni petugas Puskesmas dan bidan desa, untuk bekerja sama dengan para enumerator dalam pengumpulan data di lapangan,” imbau Theopilus.

“Karena itu, mari bersama berkomitmen untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan SKI 2023 berjalan dengan baik. Karena hasil SKI ini, akan menunjukkan kinerja pembangunan kesehatan yang telah dilakukan Pemkab Karo selama 5 tahun terakhir. Pemanfaatan hasil data ini, akan jadi dasar menetapkan kebijakan pembangunan kesehatan ke depannya,” pungkasnya. (deo/saz)

BPS Dairi Evaluasi Hasil ST 2023, Verifikasi Lapangan Masih Dilakukan hingga 14 Agustus

DIABADIKAN: Kepala BPS Dairi Minda Flora Ginting, diabadikan bersama peserta usai gelaran Rapat Evalusi dan Monitorong Hasil Pencacahan Lengkap ST 2023 di Aula Hotel Mutiara Sidikalang, Rabu (9/8).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi, melakukan evaluasi hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 (ST 2023). Evaluasi dan monitoring hasil ST 2023 ini, disampaikan Kepala BPS Dairi Minda Flora Ginting, saat membuka Rapat Evaluasi Pencacahan Lengkap ST 2023 di Aula Hotel Mutiara Sidikalang, baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, Minda mengatakan, pencacahan lengkap ST 2023 sudah berjalan baik, yang dilaksanakan sejak 1 Juni hingga 31 Juli lalu.

“Rapat yang kita lakukan ini, monitoring dan evaluasi hasil sementara pencacahan lengkap ST 2023,” ungkap Minda.

Namun, lanjut Minda, kendati pencacahan ST 2023 sudah berakhir, petugas akan tetap melakukan verifikasi lapangan bagi rumah tangga, yang pada saat pendataan hanya mengaku sebagai rumah tangga, bukan pertanian.

“Karena, mereka diindikasikan menerima pelayanan pertanian dari kementerian, lembaga, dinas, atau instansi terkait. Bagi mereka, pendataan masih akan dilakukan sampai 14 Agustus nanti. Harapan kami, semua rumah tangga pertanian terdata dalam ST 2023 ini,” tuturnya.

Dia pun mengajak masyarakat yang belum terdata dalam ST 2023, agar melapor kepada kepala dusun dan kepala lingkungan sesuai domisili. Atau dapat menghubungi nomor telepon 0627-21304, dan nomor handphone 085261616337. (rud/saz)

Terinspirasi Sosok Ganjar, Sukarelawan Srikandi Sumut Gelar Jelajah Sejarah Sigale-Gale

Srikandi Ganjar Sumut saat menggelar kegiatan bertajuk "Jelajah Sejarah Sigale-Gale dan Menari" bersama perempuan milenial di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada Jumat (11/8).

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang dinilai peduli terhadap adat budaya Nusantara, sukarelawan Srikandi Ganjar Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan bertajuk “Jelajah Sejarah Sigale-Gale dan Menari” bersama perempuan milenial Samosir.

Acara berlangsung di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jumat (11/8).

Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itulah yang menjadi motivasi Srikandi menggelar kegiatan ini. Mereka ingin agar generasi muda penerus bangsa tidak lupa dengan cerita mengenai tanah air tempat mereka dilahirkan.

“Terinspirasi dari sosok Pak Ganjar yang selalu mensupport mengenai adat budaya terutama sejarah, kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali dan memperkenalkan kepada perempuan sejarah-sejarah maupun legenda-legenda yang ada di Samosir ini khususnya,” ujar Koordinator Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Sumut, Firda Annisa Sirait.

Diawali dengan penjelasan mengenai sejarah Sigale-Gale oleh Pemandu Wisata Sigale-Gale Anderson Sigiro, para peserta tampak antusias mendengarkan secara seksama pemaparan tersebut.

Kemudian, Anderson pun mengajarkan berbagai tarian kepada seluruh peserta di antaranya tari tor-tor.

Kemeriahan acara kian terasa saat Anderson mengajak langsung puluhan peserta itu untuk ikut menari bersama. Cantiknya ulos yang disematkan di bahu mereka menambah ayu tarian gemulai para peserta saat mengikuti rangkaian instruksi dari pemandu.

Menurut Anderson lokasi tersebut menjadi ramai setelah lokasi itu dijadikan tempat wisata. “Sigale-Gale sekarang dibuat menjadi obyek wisata setelah Samosir ataupun tomok dijadikan wisata,” ungkap Anderson.

Melalui kegiatan ini, Srikandi Ganjar berharap nantinya kisah Sigale-Gale terus dikenang sepanjang masa, atau bahkan ikon yang menjadi tempat wisata itu makin terkenal di mata dunia.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini makin banyak perempuan milenial yang makin mencintai sejarah dan budayanya, serta mereka lebih yakin lagi memang Pak Ganjar sosok pemimpin yang kita butuhkan yang mendukung para perempuan milenial,” jelas Firda.

“Acara ini memang disambut antusias oleh para perempuan milenial, dimana mereka semangat belajar sejarahnya dan menari bersama,” lanjut dia.

Hal senada diungkapkan oleh salah seorang peserta bernama Putri (23). Dia mengatakan bahwa kegiatan jelajah sejarah itu sangat bermanfaat.

“Ini sangat menyenangkan, luar biasa, dimana kami lebih mengetahui sejarah dan mencintai budaya. Terima kasih kepada Srikandi Ganjar yang telah melangsungkan acara ini,” kata Putri.

Kegiatan ini juga sebagai sosialisasi sosok Ganjar Pranowo. Putri menyebut bahwa dirinya sangat mendukung Ganjar agar bisa terpilih menjadi presiden berikutnya.

“Dari sosial media yang sudah saya tonton dari Pak Ganjar memang Pak Ganjar lebih mengutamakan perempuan milenial. Harapannya dengan visi yang sudah dipaparkan Pak Ganjar, semoga terlaksana di 2024. Semoga Indonesia semakin maju di tangan Pak Ganjar,” pungkas Putri. (rel/tri)

Buntut Mayor Dedi dkk Geruduk Mapolrestabes Medan, TNI Bakal Revisi Aturan Bantuan Hukum

Keterangan PERS: Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono saat memberikan keterangan pers, beberapa hari lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – TNI berencana merevisi aturan pemberian bantuan hukum terhadap keluarga prajurit. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, rencana revisi itu disampaikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono usai heboh bantuan hukum untuk keponakan Mayor Dedi Hasibuan yang terjerat kasus di Polrestabes Medan.

Menurut Julius, Panglima TNI menilai, definisi keluarga yang berhak mendapat bantuan hukum masih terlalu luas, sehingga revisi perlu dilakukan. “Dengan kejadian seperti ini, kemarin Panglima TNI (Laksamana Yudo Margono) sempat rapat dengan kami, akan direvisi agar (aturan bantuan hukum) tidak terlalu meluas,” kata Laksamana Muda Julius Widjojono saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (10/8).

Aturan yang dimaksud tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/XII/2017. Aturan itu berisi petunjuk penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan TNI. Penerima bantuan hukum itu meliputi satuan TNI, prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kemudian, keluarga prajurit PNS TNI yang terdiri dari istri prajurit TNI dan PNS, anak, janda atau duda, orangtua, mertua, saudara kandung, ipar, keponakan prajurit atau PNS. “(Lalu) organisasi istri TNI, purnawirawan TNI, pensiunan PNS TNI, Warakawuri, dan veteran TNI,” ujar Julius.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro tidak menampik bahwa aturan itu terlalu luas bagi penerima bantuan hukum. “Dan ini perintah Panglima untuk segera dilihat kembali disesuaikan dengan kondisi yang ada,” kata Kresno.

Adapun perwira hukum TNI yang memberikan bantuan hukum akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut sebagai satuan biaya keluaran khusus. Dalam setiap perkara, Kresno mengungkapkan, berbiaya berkisar Rp20 juta hingga Rp28 juta untuk berbagai level pemeriksaan atau persidangan. “Untuk Babinkum sendiri, yang pasti untuk angkatan juga beda-beda. Itu kami hanya dikasih pidana itu 24 perkara, kemudian perdata 16 perkara,” ujar Kresno.

Revisi aturan itu buntut dari kasus penggerudukan oleh belasan prajurit Kodam I/Bukit Barisan ke Mapolrestabes Medan pada 5 Agustus 2023. Hal itu bermula dari ditahannya Ahmad Rosid Hasibuan, keponakan dari penasihat hukum Kodam I/Bukit Barisan, Mayor Dedi Hasibuan.

Rosid Hasibuan diketahui terjerat kasus dugaan pemalsuan tanda tangan pembelian tanah. “Setelah mengetahui keponakannya ditahan, DFH (Mayor Dedi Hasibuan) melaporkan kepada atasannya, dalam hal ini Kepala Hukum Kodam (Kakumdam) Bukit Barisan (Kolonel Muhammad Irham), untuk dapat difasilitasi memberikan bantuan hukum kepada keponakannya tersebut,” kata Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda R Agung Handoko saat konferensi pers di Mabes TNI, kemarin.

Selanjutnya, Mayor Dedi mengajukan surat tertulis kepada Kakumdam pada 31 Juli 2023 agar diberikan fasilitas bantuan hukum. Kakumdam Bukit Barisan kemudian menerbitkan surat bantuan hukum pada 1 Agustus 2023. “Jadi sehari setelah permohonan tersebut. Kami nilai ini waktunya terlalu cepat dan kami nilai juga tidak ada urgensinya dengan dinas,” ujar Agung.

Namun, hingga 4 Agustus 2023, Rosid Hasibuan masih ditahan di Mapolrestabes Medan. “(Pihak Polrestabes Medan) keberatan atas penangguhan penahanan tersebut karena saudara Ahmad Rosid Hasibuan masih ada tiga laporan polisi yang berkaitan dengan yang bersangkutan,” kata Agung. Kemudian, Mayor Dedi bertanya ke pihak Polrestabes Medan, tetapi hanya dijawab melalui pesan WhatsApp oleh Kasat Reskrim Polrestabes Medan. “Karena tidak ada jawaban tertulis, pada 5 Agustus 2023, Mayor Dedi bersama rekan-rekannya mendatangi Mapolrestabes Medan dan bertemu dengan Kasat Reskrim yang sebelumnya sempat ditemui oleh Kasat Intel,” kata Agung. Terkait peristiwa tersebut, TNI memastikan bakal ada tindakan disiplin kepada semua perwira yang terlibat.

 

22 Prajurit Diperiksa

Sementara, proses pemeriksaan terhadap prajurit Kodam I/Bukit Barisan yang ikut menggeruduk Markas Polrestabes Medan masih berlanjut. Bahkan, jumlah prajurit yang diperiksa bertambah dari 13 menjadi 22 personel. “Ada sembilan orang (bertambah), total 22 orang,” kata Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Riko Siagian saat dihubungi wartawan, Jumat (11/8).

Riko mengatakan, sembilan prajurit yang diperiksa itu juga datang ke Mapolrestabes Medan. Namun, Riko belum menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap puluhan prajurit itu.

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI Angkatan Darat (AD) Brigjen Hamim Tohari mengatakan, penanganan kasus Mayor Dedi Hasibuan, kini telah dilimpahkan dari Puspom TNI ke Puspom TNI AD. “Betul sudah diserahkan,” kata Hamim.

Hamim pun menyebutkan, kemarin (11/8), Puspom TNI AD mulai memeriksa Mayor Dedi Hasibuan terkait kasus penggerudukan Markas Polrestabes Medan. “Sudah mulai (diperiksa) hari ini, mulai dilakukan proses penyelidikan oleh Puspomad,” pungkasnya. (kps/cnn/adz)

Chelsea vs Liverpool: Sejarah Salah

SUMUTPOS.CO – Bigmatch langsung tersaji di pekan pertama Premier League 2023/2024. Chelsea akan menjamu Liverpool di Stamford Bridge, Minggu (13/8) malam pukul 22:30 WIB. Dalam lima pertandingan terakhir antara The Blues vs The Reds di semua ajang, selesai tanpa pemenang (lihat grafis head to head).

Baik The Blues maupun The Reds saat ini sama-sama sedang berada dalam fase perbaikan performa tim setelah meraih hasil mengecewakan musim lalu

Meski yang satu finis di peringkat 5 dan yang satunya lagi di peringkat 12, namun pertemuan keduanya tetap diprediksi berlangsung seru. Apalagi, perubahan besar-besaran dilakukan Chelsea musim ini.

Mauricio Pochettino diangkat sebagai pelatih baru. Pemain-pemain baru juga didatangkan, seperti Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, hingga Axel Disasi. Sementara itu, sederet pemain sudah dilepas, yakni Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Mateo Kovacic, Kai Havertz, hingga Mason Mount.

Chelsea wajah baru ini telah menunjukkan tajinya di pramusim. Lima laga mereka mainkan, tak sekali pun berakhir dengan kekalahan.

Bicara perubahan skuad, Liverpool juga telah berpisah dengan sejumlah pemainnya. Termasuk bintangnya James Milner, Roberto Firmino, hingga sang kapten Jordan Henderson. Untuk menambah kekuatan, Liverpool merekrut Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai.

Namun, ada sosok yang selalu menjadi pusat perhatian setiap Liverpool akan mengawali musim baru di Liga Inggris. Siapa lagi kalau bukan Mohamed Salah.

Pasalnya, pemain Timnas Mesir ini sudah terkenal sebagai satu-satunya pemain Liverpool yang tidak pernah berhenti mencetak gol di laga perdana The Reds di Liga Inggris. Bahkan, bukan hanya satu-satunya di Liverpool, ia juga satu-satunya di liga yang mencatat rekor hebat tersebut!

Di pertandingan Chelsea vs Liverpool akhir pekan ini, ia pun berpeluang memperpanjang rekornya tersebut menjadi tujuh kali beruntun. Ya, Mohamed Salah sejauh ini selalu menyetor namanya di papan skor di enam laga perdana Liverpool di Liga Inggris.

Yang teranyar sebelum 2023/2024, ia menyarangkan satu buah gol ke gawang Fulham pada 6 Agustus 2022 dan menyelamatkan Liverpool dari kekalahan. Pada waktu itu, Liverpool menutup pertandingan perdana mereka di Liga Inggris 2022/2023 dengan hasil imbang 2-2. Satu gol lainnya dicetak oleh Darwin Nunez.

Sejauh ini, Mohamed Salah telah mencetak 8 gol dari partai-partai perdana Liga Inggris, yang membuatnya setara Alan Shearer, Frank Lampard, dan Wayne Rooney. Akankah Mohamed Salah nantinya bisa melanjutkan rangkaian rekor luar biasanya ini di laga kontra Chelsea dan kembali mencetak sejarah? (bbs/adz)

Umrah Semakin Mudah, Pesan di Website Mulai Rp3 Jutaan

BERDOA: Sejumlah jamaah umrah berdoa sebelum berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah Arab Saudi saat ini kian gencar menarik jamaah umrah dengan mempermudah pelayanan. istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Arab Saudi semakin gencar menarik jamaah umrah. Salah satu strateginya dengan membuka website atau aplikasi digital khusus untuk menjual paket umrah langsung ke jamaah. Kini setiap orang bisa mengakses aplikasi itu, untuk berangkat umrah.

Layanan digital tersebut melalui website Nusuk milik Arab Saudi. Tampilan website tersedia pilihan Bahasa Indonesia. Saat dilihat, paket umrah paling murah hanya 750 Riyal atau sekitar Rp3 juta per orang dengan operator Bright for Umrah. Paket tersebut sudah meliputi visa, menginap di hotel lima malam beserta akomodasi lainnya untuk kebutuhan pribadi jamaah.

Sementara itu paket umrah termahal adalah 6.500 riyal atau sekitar Rp26,2 juta dengan durasi menginap lima malam. Paket yang Basma Emaar Group ini mahal karena layanan transportasi di Arab Saudi diberlakukan secara VIP. Selain itu, kamar hotelnya tertulis spesial. Total ada 23 paket umrah oleh berapa provider yang bisa dipilih masyarakat.

Kemudahan layanan pendaftaran umrah melalui aplikasi atau website digital itu diakui Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur. Dia mengatakan, travel atau pelaku usaha umrah dan haji khusus harus ikut menyikapi perubahan layanan tersebut. “Perubahan di hampir semua proses tahapan yang dilakukan secara digital,” kata Firman, Jumat (11/8).

Firman menegaskan, saat ini pelayanan pendaftaran umrah sudah serba digital. Masyarakat atau setiap umat muslim bisa langsung mendapatkan layanan paket umrah dengan cara mengakses website milik Saudi. Dia menyampaikan, digitalisasi layanan umrah tersebut juga mereka bahas di Murkenas Amphuri 2023 yang digelar di NTB beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, forum tersebut menyepakati bahwa, di tengah jumlah travel anggota Amphuri yang semakin banyak, layanan untuk jamaah harus terus ditingkatkan. Dia menjelaskan jumlah anggotanya terus bertambah, dengan latar belakang kompetensi yang beragam. Selain itu kian meluasnya sebaran anggota di daerah.

Kemudian untuk menguatkan soliditas dan integritas, maka pengurus Amphuri dilarang rangkap jabatan baik di pusat maupun daerah. Lalu untuk penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah mendatang, Amphuri akan berkordinasi dengan beberapa Syarikah dalam membantu anggota untuk memilih mitra kerja dan maktab sesuai dengan pilihannya.

Kemudian mereka juga meminta Kementerian Agama (Kemenag) agar segera membentuk PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang khusus mengawal persoalan haji dan umrah. Kemudian di tengah digitalisasi yang diberlakukan Saudi, pendaftaran jamaah haji khusus untuk mendapatkan nomor porsi agar dapat dilakukan secara elektronik (online) melalui Siskohat atau Siskopatuh. Sehingga penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) tidak perlu lagi datang ke Kanwil Kemenag Provinsi untuk mendapatkan surat pendaftaran haji (SPH). (jpg)

Otorita Masih Kaji Bentuk Pemerintahan IKN

INFRASTRUKTUR IKN: Pembangunan istana presiden dan kantor kementerian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, Sepaku, PPU, terus dikebut di tengah sorotan pembekuan layanan pertanahan masyarakat. Megaproyek tersebut ditargetkan rampung Agustus 2024.FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST

BALIKPAPAN, SUMUTPOS.CO – Bentuk pengelolaan ibu kota negara di Australia, akan menjadi rujukan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Meskipun ibu kota negara yang berada di Canberra, menjadi wilayah mandiri yang dikelola Australian Capital Territory (ACT), Pemerintah Persemakmuran Australia atau Commonwealth of Australia masih memegang kekuasaan administrasi. Melalui National Capital Authority (NCT).

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengungkapkan, pihaknya sudah berkunjung ke Australia beberapa waktu lalu untuk mempelajari bentuk pemerintahan Australia. Lanjut dia, bentuk negara Australia adalah negara federal atau negara serikat. Merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat.

Berbeda dengan Indonesia yang berbentuk negara kesatuan. “Pada negara federal, Australia Capital Teritory berada di bawah commonwealth. Yang melaksanakan fungsi pengelolaan negara adalah National Capital Authority (NCA). Berbeda dengan Australian Capital Teritory, yang hanya mengelola ibu kota negara. Ini menjadi satu contoh bentuk pemerintahan di ibu kota negara. Dan masih kami dalami dalam kajian mengenai bentuk pemerintahan di IKN,” katanya kepada Kaltim Post, beberapa waktu lalu.

Selain Canberra di Australia, Washington DC di Amerika Serikat dan Brasilia di Brazil akan menjadi tujuan selanjutnya untuk mengumpulkan informasi mengenai sustainable forest city atau kota hutan berkelanjutan yang berada di negara Amerika Latin itu. “Menjadi bahan bagi kami untuk referensi dalam kajian. Setelah itu kami akan ambil keputusan, terkait IKN nanti seperti apa. Kita masih punya ruang sampai tahun depan. Hasil akhirnya akan kami sampaikan dan AKB diatur melalui perpres (peraturan presiden),” ungkapnya.

Diani Sadiawati selaku staf khusus kepala Otorita IKN Bidang Pembangunan Berkelanjutan mengungkapkan, sesuai arahan presiden, IKN harus menjadi sesuatu yang unik. Mengenai kelembagaan dari pemerintah daerah khusus (pemdasus), disebutnya masih dalam pembahasan antara Otorita IKN dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Kemungkinan kita tak lagi mengikuti yang sebelumnya. Misalnya ada wali kota, tapi namanya masih kami cari seperti apa. Esensinya sebenarnya sama, Cuma karakter dari Otorita IKN ini harus melayani dengan cepat,” ujar dia. (riz/jpg)

Tergugat Ditolak Hadirkan Saksi Ahli, Hakim PN Binjai akan Dilaporkan ke KY dan KPK

PROTES: PH Tergugat, Dr Djonggi saat protes kepada majelis hakim karena ditolak menghadirkan saksi ahli dalam perkara perdata perebutan hak warisan.Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara gugatan perdata nomor 64/Pdt.G/2022/PN Bnj, akan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini dilakukan lantaran pihak tergugat yang mau menghadirkan saksi ahli dalam persidangan gugatan perdata tersebut, ditolak oleh majelis hakim.

“Hakim (PN Binjai), melawan aturan Mahkamah Agung. Hakim tidak boleh semena-mena, ini akan kami laporkan ke Komisi Yudisial dan KPK,” kata Penasihat Hukum Tergugat, Dr Djonggi Simorangkir didampingi Dr Ida Rumindang Ria Saut Aritonang Rajagukguk dan Joice Hutagaol, Jumat (11/8).

Dia menjelaskan alasan mengapa majelis hakim pada PN Binjai dilaporkannya kepada KY dan KPK. Pihak tergugat, kata Djonggi, kecewa dengan sikap majelis hakim yang disinyalir tidak netral.

Sebab, dinilai tidak memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mencari pengganti saksi ahli lainnya, yang meninggal dunia sehari sebelum bersaksi dalam persidangan yang digelar pada Senin (31/7/2023) lalu.

“Saksi ahli kami sebelumnya atas nama Dr Djamanat Samosir meninggal dunia, rencananya akan menerangkan tentang hukum adat dan hukum warisan. Seharusnya almarhum bersaksi sebagai ahli menerangkan bahwa anak pancingan tidak sah, tidak diangkat secara adat batak, tidak berhak mendapat hak warisan dari orang yang memancing dalam hukum adat batak. Jadi, kami minta hakim memberi waktu kepada kami untuk mencari penggantinya,” kata Djonggi.

Kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini, Djonggi meminta untuk mendengarkan keterangan saksi ahli terlebih dahulu, sebelum berangkat sidang lapangan pada Senin (21/8) mendatang. Namun, kata Djonggi, hakim menolak.

Dalam sidang perdata perkara perebutan hak warisan berlangsung panas di ruang cakra Pengadilan Negeri Binjai, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat, Kamis (10/8). Sidang berjalan singkat.

Pasalnya, saksi yang dihadirkan tergugat, Teuku Syarafi yang merupakan mantan Ketua PN Binjai, tidak dapat hadir karena ada halangan terkait pekerjaannya di PN Banda Aceh. Teuku Syarafi kini menjabat Wakil Ketua PN Banda Aceh.

Rencananya Teuku Syarafi bersaksi untuk meluruskan surat yang sudah pernah dikeluarkan. Hal tersebut demi menuju perbaikan kebenaran dan kepastian hukum terhadap ahli waris dari almarhum Demak Martua Tampubolon.

Sidang dipimpin Hakim Ketua, Muchtar didampingi anggota Wira Indra Bangsa dan Evalina Barbara Meliala berlangsung panas dan alot. “Rospita Mangiring Tampubolon, bukan anak angkat dan bukan anak kandung dari Demak Martua Tampubolon/Dinar boru Siahaan. Sebab, Dinar boru Siahaan mandul, tidak dapat hamil dan ttidak dapat melahirkan,” ujarnya.

“Rospita hanya anak pancingan yang diserahkan ibu kandungnya bernama Hilderia boru Marpaung dan Ayah Kandungnya Rupinus Tampubolon dari Desa Sei Bamban, Serdang Bedagai. Dan anak perempuan dalam masyarakat batak bukan ahli waris apalagi, status anak pancingan yang tidak diadati, bahkan diadati pun tidak berhak wanita batak sebagai ahli waris,” pungkasnya.

Diketahui, penggugat atas nama Rospita Mangiring Tampubolon melayangkan gugatan perdata ke PN Binjai sesuai nomor 64/Pdt.G/2022/PN Bnj. Dalam gugatan ini, adapun tergugat yakni, JT Darnel Berwalt Tampubolon, Jakob Hendra T Tampubolon, Elias Wintatar Tampubolon, Theresia Obey Diana dan Christian Ramos Sor.

Namun, penggugat yang bukan anak sah atau kandung menyatakan demi hukum bahwa adalah satu satunya ahli waris dari Almarhum Demak Martua Tampubolon dengan istrinya Almarhumah Dinar Boru Siahaan. Ada 9 bangunan aset milik Almarhum Demak Martua Tampubolon diklaim penggugat adalah miliknya melalui ahli waris. (ted)

186 Bacaleg di Langkat TMS

Muhammad Khair, Koordiv Teknis KPU Langkat.Teddy Akbari/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat masih terus melakukan pemeriksaan verifikasi dan menerima berkas dari para bakal calon legislatif (bacaleg) yang mengajukan perbaikan. Hasil pemeriksaan KPU Langkat sementara, ada 186 bacaleg yang tidak memenuhi syarat (TMS).

“Ada 186 yang TMS dari 813 bacaleg yang kemarin pengajuan masa perbaikan. Ini yang harus mereka perbaiki,” kata Koordinator Divisi Teknis KPU Langkat, Muhammad Khair ketika dikonfirmasi di Stabat, Jumat (11/8/2023).

Dia menjelaskan, KPU Langkat selaku penyelenggara pemilu masih memberikan kesempatan kepada bacaleg yang TMS, untuk melakukan perbaikan dokumen. “Juga boleh mengganti orang. Inilah yang sedang berproses,” sambung Khair.

Dari seratusan lebih bacaleg TMS, menurut Khair, mereka didominasi dari beberapa partai. “Seperti Partai Kebangkitan Nusantara, disusul PSI, Partai Buruh dan kemudian Partai Bulan Bintang,” urainya.

Partai besar lainnya seperti Golkar, Nasdem, Demokrat hingga PPP, kata Khair, juga ada yang TMS bacalegnya. “Yang paling banyak itu PKN (Partai Kebangkitan Nusantara), seluruh bacaleg yang mereka ajukan ada 49 orang, semuanya TMS,” kata Khair.

Bacaleg yang TMS ini, kata dia, memiliki beragam kesalahan. Seperti dokumen keterangan dari pengadilan negeri yang belum selesai hingga ijazah yang belum dilegalisir.

Menurutnya, keseluruhan kesalahan dokumen ini rata-rata tengah proses perbaikan. “Sampai hari ini Jum’at (11/8) pukul 12.00 WIB, ada 10 partai yang sudah mengajukan perubahan. Relatif pengajuan mereka,” kata Khair.

Meski demikian, sambung dia, tidak hanya partai yang terdapat bacaleg TMS yang mengajukan perubahan. Juga ada partai yang bacalegnya sudah MS, tetap ada mengajukan perbaikan.

“Menurut regulasi, tidak ada lagi perbaikan setelah ini. Setelah DCS (daftar calon sementara) nanti yang diumumkan pada 19 Agustus 2023, juga tidak boleh melakukan perbaikan. Namun, boleh melakukan penggantian bakal calon dengan syarat, mendapat persetujuan dari DPP. Contohnya, jika ada yang meninggal dunia, lalu TMS karena tanggapan masyarakat atau diberhentikan oleh partai. Prinsipnya hanya boleh mengganti, tidak boleh perbaikan,” pungkasnya.

KPU Langkat akan menerima berkas bacaleg yang mengajukan perbaikan hingga pukul 23.59 WIB. (ted/ram)

1...1,2431,2441,245...15,676Page 1,244 of 15,676

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor