MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting itu dihadiri 8 dari 9 ketua fraksi yang ada di DPRD Sumut. Hanya Ketua Fraksi Partai Gerindra yang tidak hadir. “Saya selaku Ketua DPRD Sumut, sudah mengadakan rapat dengan pimpinan dewan sekaligus pimpinan fraksi-fraksi untuk memutuskan nama-nama Pj Gubsu yang akan diusulkan,” kata Baskami kepada wartawan di ruang kerjanya di gedung DPRD Sumut, Kamis (3/8) sore.
Menurut politisi senior PDI Perjuangan itu, dari pimpinan dewan dan ketua fraksi, hanya Fraksi Gerindra yang tidak hadir. Namun begitu, rapat tetap memutuskan tiga nama untuk diusulkan ke Mendagri. “Tadi rapat semua hadir, kecuali Gerindra. Tentu masing-masing sudah memberikan nama. Yang pertama itu Pak Arief, Sekda kita. Lasro Simbolon, dan Safrizal. Surat hari ini akan ditandatangani, paling lama besok (hari ini) kami kirim ke Kemendagri,” terang Baskami.
Terkait ketidakhadiran Fraksi Gerindra, Baskami menjelaskan, kalau pihaknya sudah menghubungi Ketua Fraksi Gerindra Ari Wibowo melalui telpon selular. Namun handponenya tidak aktif. Lalu dihubungi Sekretaris Fraksi Gerindra, Gusmiyadi. Sayangnya, Gusmiyadi mengaku belum mendapatkan petunjuk atau keputusan dari DPD Partai Gerindra Sumut.
“Kami telpon ketua (fraksi) tidak aktif. Kami telpon sekretaris (fraksi), bilang belum ada petunjuk dari DPD. Seharusnya kami tunggu sampai jam 2 siang. Tapi sampai jam 4 sore, mereka tidak hadir. Ini rapat tidak bisa ditunda, harus kami putuskan. Jadi, Fraksi Gerindra yang belum masuk (usulan) namanya,” ungkapnya.
Meski tidak dihadiri Fraksi Gerindra, jelas Baskami, tidak menggangu mekanisme proses pengajuan nama-nama calon Pj Gubernur Sumut tersebut. “Tidak ganggu mekanisme untuk pengajuan nama calon Pj Gubernur itu. Kita tidak main voting, 8 fraksi dari 9 fraksi sudah hadir. Kita sudah hubungi mereka,” sebutnya lagi.
Dia juga menegaskan, proses pengusulan calon Pj Gubernur Sumut tersebut harus segera disampaikan ke Kemendagri, paling lama 9 Agustus 2023. “Tanggal 9 Agustus deadline-nya, harus sampai. Tidak bisa kita sandera Kemendagri,” ujarnya.
Baskami berharap, siapapun yang nantinya terpilih menjadi Pj Gubernur Sumut, bisa berkordinasi dan berkomunikasi baik dengan DPRD Sumut. “Keinginan kami, yang sudah kami kenal (jadi Pj Gubsu). Tapi, semua itu berpulang kepada keputusan Presiden Jokowi. Kan gubernur ini perwakilan presiden di Sumatera Utara,” katanya.
Baskami kembali mengungkapkan, Pj Gurbernur Sumut harus paham dengan kondisi dan permasalahan yang ada di Sumut serta beragama suku dan etnis di dalamnya. “Kami berharap, orang Sumatera Utara lah yang menjabat Pj gubernur ini. Dia menjabat satu tahun lebih ini, bukan satu atau bulan saja,” terangnya.
Baskami juga mengingatkan, tahun depan Sumut akan melaksanakan event besar. Selain Pemilu serentak, juga ada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024. “Kami harapkan kepada pemerintah pusat memahami hal ini. Pemilu dan PON itu even besar yang akan kita hadapi. Makanya, Pj Gubsu harus bisa bersinergi dengan DPRD Sumut,” tandasnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hariyanto mengungkapkan, fraksinya cuma mengusulkan satu nama calon Pj Gubernur Sumut, yakni Arief Sudarto Trinugroho. “Kenapa Pak Arief yang kita usulkan? Tentunya kita melihat, pertama track record-nya. Pak Arief selama ini kita lihat orang yang memang pantaslah untuk mengemban amanah Pj tersebut, karena jabatannya juga Sekda. Kedua, beliau juga termasuk yang memenuhi kriteria eselon I,” ujar Hariyanto di ruang kerjanya.
Ketiga, lanjut Hariyanto, Fraksi PKS sudah mengenal baik Arief Sudarto, sehingga akan mempermudah koordinasi dan komunikasi dengan Pj Gubernur Sumut. “Pepatahnya kan bilang, jangan beli kucing dalam karung. Artinya, kita sudah kenal dengan baik beliau dan mudah-mudahan kenal baik ini. Dia juga bisa bekerja sama dengan kita, sebagaimana selama ini beliau juga sudah bekerjasama dengan DPRD. Sehingga antara eksekutif dan legislatif ketika itu terjalin kerjasama yang baik maka akan berjalanlah pembangunan di Sumut dengan baik,” jelasnya.
Lantas, kenapa Fraksi PKS cuma mengusulkan satu nama? Hariyanto mengatakan, fraksinya ingin fokus saja ke Sekda Sumut. “Karena sifatnya kan usulan. Kalau kita ada usulan 2 atau 3, itukan jadi agak buyar dia. Makanya kita usulannya lebih fokus, mudah-mudahan bisa mengerucut kepada beliau,” harap mantan Ketua DPD PKS Deliserdang ini.
Hariyanto juga mengungkapkan harapan fraksinya kepada Pj Gubsu yang terpilih nanti. “Artinya bisa melanjutkanlah program-program baik yang selama ini sudah dijalankan dan digulirkan dalam RPJMD itu sampai selesai,” ucap Hariyanto.
“Kemudian, kita ada momen nanti pileg, pilpres, pilkada ini kan masa Pj nih. Tentunya berharap beliau bisa mengayomi. Artinya, beliau netral sehingga bisa berjalan proses demokrasi itu dengan baik. PON juga, itu agenda pembangunan yang berjalan dengan baik karena anggaran sudah disiapkan, mudah-mudahan beliau bisa meneruskan itu,” pungkasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution dari Fraksi Golkar mengatakan, pihaknya mengusulkan tiga nama Pj Gubernur Sumut. Dan ketiga nama itulah yang menjadi rekomendasi DPRD Sumut. “Benar (ketiga nama Pj Gubernur Sumut itu), sudah diajukan,” ungkap Irham Buana saat dikonfirmasi Sumut Pos via pesan WhatsApp, kemarin.
Sementara, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Warjio menilai, sosok Pj Gubernur Sumut yang layak menjabat adalah yang paham dengan birokrasi Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut. “Saya pikir, harus bisa menjalankan kriteria yang tadi disebutkan. Artinya, secara struktural birokrasi mampu, untuk bersama-sama sisa waktu, dengan masyarakat yang majemuk, yang juga. Tentu saja, menyukseskan program pemerintah kedepannya,” sebutnya.
Warjio mengatakan, hal itu menjadi penilaian pointer tersendiri dan akan menjadi harapan bagi pemerintah pusat, untuk terpilih siapa saja yang diajukan. “Penunjukan Pj gubernur ini, representative dari pemerintah pusat itu,” ujarnya.
Warjio juga mengingatkan kepada Pj Gubernur Sumut agar bersikap netral di Pemilu 2024. Kemudian, tetap fokus menjalani tugasnya, tidak bermain politik praktis. “Saya kira dia harus profesional, bisa melihat itu. Tanpa berpihak atau tidak mencondongkan kepada salah calon nantinya. Sehingga hal itu, tidak terjadi di Sumatera Utara, dengan tumpuan kepada kita,” katanya.
Lebih lanjut Warjio mengatakan, Pj Gubernur Sumut harus fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Sumut ini. Kemudian, menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan profesional. “Fokus saja bekerja di Pemprov Sumut. Tapi itu secara ideal. Secara politik, kita tidak tahu kan? Nanti keputusan ada di pusat. Nanti akan mempengaruhi kebijakan tersendiri,” ucapnya.
Warjio juga memberikan catatan kepada Pj Gubsu, selalu menjaga keharmonisan keberagaman masyarakat di Sumut dan mampu wujudkan harapan masyarakat terkait pembangunan daerah di Sumut ini. (gus/adz)
