28 C
Medan
Sunday, December 21, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 129

KH Muhammad Nuh MSP Tegaskan MUI adalah Rumah Besar Umat Islam

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Tepat pada 26 Juli 2025 kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) genap berusia 50 tahun. Sejak awal berdiri, diketuai Buya Hamka, MUI sudah melewati berbagai macam zaman dan peristiwa penting dalam kehidupan berbangsa sekaligus beragama di Indonesia.

“Pada era pemerintahan Soeharto, ada tanda tanya besar, dengan pola kepemimpinan Soeharto kala itu yang militeristik dan banyak kepentingan politik dari pemerintah, MUI kala itu dikhawatirkan hanya menjadi pembenar pemerintah. Tetapi kekhawatiran itu tidak terbukti,” kata Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH Muhammad Nuh MSP dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sumut Pos, Sabtu (26/7/2025).

Menurut Nuh, dia masih ingat kala itu di masa kepemimpinan Buya Hamka sebagai ketua MUI, ada polemik mengenai Fatwa MUI yang melarang umat Islam mengikuti perayaan Natal. “Fatwa itu menimbulkan dinamika yang akhirnya memaksa Buya Hamka mengundurkan diri dari ketua MUI” jelasnya.

Lebih lanjut Nuh mengungkapkan, sekitar tahun 1980-an, ada seorang akademisi dari Universitas Brawijaya Malang Prof Tri Susanto yang melakukan survei di beberapa swalayan. Dari hasil survei tersebut, ditemukan adanya makanan dan minuman di beberapa swalayan tersebut yang tidak mencantumkan informasi halal.

Menyikapi hal tersebut, MUI kala itu bergerak cepat dengan mendorong pemerintah segera membuat regulasi halal. “Di tengah banyaknya Ormas Islam dan dinamika politik, MUI menjadi rumah besar bagi Umat Islam, MUI menjadi forum pertemuan, pemersatu sekaligus penyeimbang dari berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini,” ungkap Nuh.

“MUI juga sebagai penjaga akidah Umat Islam, ini dibuktikan dengan fatwa MUI yang melarang ajaran Syiah di Indonesia, karena ajarannya tidak sesuai dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah,” imbuhnya.

Bicara mengenai toleransi, sambung Nuh, MUI juga aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. “Hal ini dibuktikan dengan aktifnya MUI menghadiri kegiatan kegiatan kerukunan antar umat beragama yang diadakan pemerintah,” pungkas M Nuh. (adz)

Curhat ke Dodi Simangunsong saat Reses, Warga Dipungli Rp100 Ribu/KK untuk Perbaiki Drainase

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan terus berupaya melakukan perbaikan dan normalisasi saluran drainase untuk mengatasi masalah banjir dan genangan air di Kota Medan. Namun begitu, ada saja oknum yang mengambil kesempatan untuk keuntungan pribadi dari upaya Pemko Medan tersebut.

Pasalnya, warga Jalan Menteng Raya Gang Dahlia mengaku, ada oknum yang melakukan pengutipan kepada warga untuk perbaikan drainase di gang tersebut. Hal ini disampaikan Kristina Silitonga, warga Gang Dahlia kepada Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Dodi Robert Simangunsong saat menggelar reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 Tahun 2025 di Jalan Sempurna Ujung, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Sabtu (26/7/2025).

“Kebetulan dalam dua minggu ini, ada rencana perbaikan drainase di gang kami. Tapi sampai sekarang belum ada perbaikan sama sekali. Terus, kami per keluarga diminta biaya Rp100 ribu, katanya untuk upah atau apalah,” ungkap Kristina.

Atas kutipan tersebut, Kristina mengaku keberatan. “Jujur, sebagai ibu rumah tangga ya, uang Rp100 ribu itu sangat besar. Apalagi, perbaikan drainase itukan harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan malah dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain masalah drainase, Kristina juga berharap agar Pemko Medan memasang lampu penerangan jalan umum di gang mereka. “Sampai sekarang di gang kami belum ada lampu jalan. Mohon kepada Pak Dodi dapat memfasilitasinya,” pungkas Kristina.

Selain Kristina, Rugun Br Manurung warga Jalan Santun Ujung, Medan Kota, juga mengeluhkan perbaikan drainase di lingkungannya. Pasalnya, akibat perbaikan drainase itu jalan menjadi rusak. “Kami sangat bersyukur atas perbaikan drainase tersebut. Tapi yang jadi masalah, jalan beton yang sebelumnya bagus kini jadi rusak akibat perbaikan drainase itu,” ujarnya.

Rugun Br Manurung juga berharap kepada Dodi, agar memfasilitasi penyambungan pipa distribusi Tirtanadi. “Kami mohon agar segera ditindaklanjuti. Karena tinggal 12 KK yang belum masuk Tirtanadi,” sebutnya.

Menyikapi ini, Dodi Simangunsong meminta perwakilan Pemko Medan yang hadir pada reses itu untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan semaksimal mungkin. “Jangan cuma janji. Saya tidak mau janji-janji saja. Harus ada solusi dan realisasi dari permasalahan yang disampaikan konstituen saya ini,” tegas Dodi.

Menyahuti itu, Kepala UPT Medan Kota Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Muhammad Eka Indrawan menegaskan, tidak ada kutipan apapun kepada masyarakat dalam perbaikan infrastruktur di Kota Medan. “Jujur, saya panas mendengar informasi ini. Karena saya selalu menekankan kepada anggota di lapangan, bekerja menggunakan hati. Saya tidak pernah izinkan anggota untuk meminta uang sepeserpun kepada masyarakat,” tegas Eka.

Dia pun mengimbau masyarakat, jika ada petugas dari Dinas SDABMBK yang meminta uang dengan dalih upah atau apapun agar segera melaporkannya. “Instruksi dari kepala dinas dan Wali Kota Medan Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas, layani masyarakat sepenuh hati. Jika ada anggota saya meminta uang, laporkan atau tangkap,” tegasnya lagi.

Sedangkan mengenai kerusakan jalan akibat perbaikan drainase di Jalan Santun Ujung, Eka mengaku akan segera melakukan pengecekan ke lapangan. “Selesai dari sini, kita langsung tinjau ke lokasi,” pungkasnya.

Sementara mengenai pemasangan pipa distribusi air bersih di Jalan Santun Ujung, Kepala Cabang Perumda Tirtanadi Medan Denai yang hadir langsung di acara reses itu mengaku akan segera melakukan survei guna melihat kondisi di lapangan. “Di sana memang belum ada pipa distribusi. Jadi, Hari Senin nanti kita akan survei dulu, di mana pipa distribusi yang belum tersambung. Ini segera kita tindaklanjuti,” pungkasnya.

Di sisi lain, Torang Lumban Gaol warga Jalan Turi Ujung Gang Damai, Kelurahan Binjai, Medan Denai, mengaku kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. “Ketika saya dan istri masih bekerja, kami sama-sama menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Tapi setelah tidak kerja lagi, kami tidak pernah membayar iuran dan saat ini menunggak,” katanya.

Ketika mereka mau berobat, kartu BPJS Kesehatan miliknya tidak bisa digunakan, kecuali dengan membayar tunggakan iuran. “Saya disarankan untuk mengurusnya ke Kantor BPJS Kesehatan di Jalan Karya. Di sana saya disuruh ke Kantor Dinas Sosial Pinang Baris. Dari Pinang Baris, saya disuruh ke kantor lurah. Di kantor lurah, saya disuruh jumpai Kepling. Ketika saya jumpai Kepling, dia pun tak bisa memberi solusi,” bebernya. Untuk itu dia berharap kepada Dodi Simangunsong untuk membantu agar mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah.

Menyikapi ini, Sartika Manurung perwakilan dari BPJS Kesehatan menjelaskan, sejak Desember 2022 lalu, sudah diluncurkan program UHC di mana warga Medan cukup membawa KTP ke Puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Sementara Henida Ketaren dari Puskesmas Binjai mewakili Dinas Kesehatan Kota Medan menambahkan, bagi warga Medan yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan, bisa berobat langsung ke Puskesmas dengan hanya menunjukkan KTP atau KK. “Jika harus dirujuk ke rumah sakit, akan diuruskan UCH untuk dirujuk ke rumah sakit,” pungkasnya. (adz)

Ketua DPRD Dukung Program KONI Medan

Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen bersama Ketua Umum KONI Medan Aswindy Fachrizal didampingi pengurus. (Dok KONI Medan)
Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen bersama Ketua Umum KONI Medan Aswindy Fachrizal didampingi pengurus. (Dok KONI Medan)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan mendukung program-program KONI Medan di bawah kepemimpinan Aswindy Fachrizal. Program-program KONI Medan diharapkan bisa meningkatkan prestasi atlet-atlet Kota Medan.

“Kami dari DPRD Medan mendukung program-program KONI Medan. Kami harapkan KONI Medan dapat sukses dalam pembinaan seluruh cabor-cabor,” ujar Wong Chun Sen Tarigan saat menerima kedatangan rombongan KONI Medan di ruang kerjanya, Sabtu (26/7/2025).

Rombongan KONI Medan dipimpin Ketua Aswindy Fachrizal SE, Sekertaris Umum Helty Susilo, Wakil Bendahara Hj. Fitriana Manurung dan Siegfried serta pengurus lainnya.

Wong Chun Sen juga mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Kota (Porkot) Medan 2025 yang rencananya digelar Oktober mendatang. “Untuk pelaksanaan Porkot nanti semoga berjalan sukses dan lancar,” harapnya.

Politisi dari PDI Perjuangan ini berharap agar atlet-atlet Kota Medan bisa mengikuti banyak kejuaraan. “Bukan hanya tingkat kota atau provinsi, tapi bisa tampil di pentas nasional dan internasional. Semoga juga berprestasi dan tentunya dapat penghargaan-penghargaan,” tambahnya.

Dalam pertemuan penuh keakraban dan kekeluargaan ini, sebelumnya Ketua Umum KONI Medan Aswindy Fachrizal menyampaikan sejumlah kegiatan KONI Medan yang telah dan akan dilaksanakan di tahun ini.

“Pertama-tama kehadiran kami untuk bersilaturahmi dengan Bapak Wong Chun Shen. Di kesempatan ini kami menyampaikan sejumlah kegiatan seperti kejuaraan-kejuaraan Piala Wali Kota Medan dari sejumlah cabang olahraga (cabor) yang telah dilaksanakan,” buka Aswindy.

“Selanjutnya kami akan menggelar Porkot (Pekan Olahraga Kota) Medan 2025 yang Insyaallah akan digelar di bulan Oktober nanti. Jadi kami mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Wong Chun Shen,” sebut Aswindy. (dek)

Dukung Pembinaan Spiritualitas Kaum Bapak HKBP, Ketua DPRD Medan Terima Audiensi Panitia Festival Koor Ama HKBP Distrik X Medan Aceh

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menyukseskan rangkaian kegiatan Festival Koor Ama HKBP Distrik X Medan Aceh Tahun 2025, Panitia Pelaksana Festival melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen Tarigan, Jumat (26/7/2025).

Hadir dalam audiensi petang itu, Ketua Bidang Koinonia Distrik X Medan Aceh Pdt Darwin Sihombing, S.Th., Sekretaris Distrik X Medan Aceh Pdt. Indra Hutauruk, S.Th, Ketua Persekutuan Ama Distrik (PAD) X Medan Aceh (PAD) Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd, Sekretaris PAD X MA merangkap Sekretaris Panitia CSt. Dr. Valdesz J. Nainggolan, MSP, Ketua Panitia St. Mangisi Panjaitan, S.Sn, MM, dan sejumlah panitia inti yaitu Prof. Dr. Nathanael Sitanggang, M.Pd, Bobby Napitupulu, St. Lontas Situmorang, ST, dan Sianturi

Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan Festival Koor Ama sebagai bagian dari program pembinaan dan penguatan spiritual kaum Bapak (Ama) HKBP se-Distrik X Medan Aceh.

Ketua Bidang Koinonia Distrik X Medan Aceh yang mewakili Praeses Distrik X Medan Aceh Pdt. Darwin Sihombing, S.Th menyampaikan, festival ini merupakan salah satu program prioritas PAD X Medan Aceh yang juga dalam rangka mendukung Tahun Transformasi HKBP 2025, dengan penekanan pada pembinaan kaum Bapak sebagai pemimpin rohani di dalam keluarga.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Pra Festival yang terdiri dari Lomba Gerak Jalan Sehat dan Senam Sehat pada Sabtu, 24 Agustus 2025 di Lapangan Benteng Medan, serta Workshop Calon Dirigen Kaum Bapak pada 31 Agustus 2025 di Kantor Distrik X Medan Aceh.

“Festival Koor Ama akan dimulai dengan babak penyisihan yang dilaksanakan secara bergilir dari tanggal 6 hingga 27 September 2025 di beberapa gereja HKBP yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Grand Final Festival akan digelar pada Minggu, 5 Oktober 2025 di lokasi yang akan diumumkan kemudian,” katanya.

Dalam kesempatan itu, panitia juga memohon dukungan moral dan fasilitasi dari lembaga legislatif Kota Medan, mengingat kegiatan ini bersifat kerohanian, kultural, dan sosial yang melibatkan ribuan jemaat dari berbagai gereja HKBP di wilayah Medan dan Aceh. “Ada ratusan ribu jemaat HKBP di Medan tentulah ini jumlah potensial yang bisa dilibatkan dan berkontribusi pada program pemerintah kota dan DPRD Medan,” tambah Sekretaris Distrik X Medan Aceh Pdt. Indra Hutauruk, S.Th.

Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan, menyampaikan apresiasi atas inisiatif HKBP Distrik X Medan Aceh dalam menyelenggarakan kegiatan yang tidak hanya bersifat keagamaan, namun juga berkontribusi pada pembinaan karakter umat, khususnya kaum Bapak.

“Gereja adalah salah satu pilar moral masyarakat. Kegiatan seperti Festival Koor Ama HKBP Distrik X Medan Aceh ini sangat penting dalam menumbuhkan keimanan dan membina nilai-nilai kebersamaan dalam keluarga. Ketika para Bapak dalam keluarga memiliki spiritualitas yang kuat, maka ketahanan keluarga akan ikut menguat. Keluarga yang kuat menjadi dasar dari masyarakat yang damai dan sejahtera,” ujar Wong Chun Sen.

Wong juga menambahkan, DPRD Medan membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, dalam hal peningkatan kualitas hidup dan pembentukan karakter warga Kota Medan.

Dirinya berharap agar Festival ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi vokal, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar sesama dan memperdalam kehidupan beriman jemaat.

Audiensi ini ditutup dengan penyerahan proposal kegiatan dari Panitia kepada Ketua DPRD Kota Medan. Panitia berharap adanya sinergi dan perhatian dari pemerintah kota agar kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan memberikan dampak positif yang luas, baik bagi jemaat maupun masyarakat.

“Kami sangat bersyukur atas waktu dan perhatian yang diberikan oleh Bapak Ketua DPRD Kota Medan. Kami berharap kegiatan ini mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk lembaga legislatif kota, agar dapat terlaksana dengan sukses demi kemuliaan Tuhan dan pembinaan rohani kaum Bapak HKBP,” ungkap salah satu anggota panitia.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi lintas sektor, Festival Koor Ama HKBP Distrik X Medan Aceh 2025 diharapkan dapat menjadi model kegiatan keagamaan yang inspiratif dan berdampak luas bagi pembangunan karakter masyarakat, khususnya di wilayah Medan dan sekitarnya. (rel/adz)

Puluhan Tokoh Nasional Raih Anugerah Sahabat Pers dan Pin Emas dalam Konvensi Nasional SMSI

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Konvensi Nasional bertajuk “Sinergi dalam Membangun dan
Menegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045”, di The Jayakarta Hotel, Jakarta, 25 Juli 2025.

Hadir dalam kegiatan, Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal SH, mewakili Kadiv Humas Polri, Kombes Pol. Kamal Bahtiar, S.I.K mewakili Kabaintelkam Polri, Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI mewakili Jaksa Agung, Drs. KH. M. Ma’shum Hidayatullah, M.Si, Zulmansyah Sakedang Ketua Umum PWI, Sasongko Tedjo Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Prof. Dr. Taufiqurokhman Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, Theodorus Dar Edi Yoga Ketua Forum Pemred SMSI Pusat, Banjar Chaerudin Dewan Pakar SMSI Pusat, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budisedjati, M. Rian Ali Akbar Ketua LKBH SMSI Pusat, dan Ketua SMSI Provinsi se- Indonesia dan para tamu undangan lainya.

Pada momen tersebut, SMSI sebagai organisasi star up media siber terbesar di dunia versi Menteri Pariwisata RI dan Museum Rekor Indonesia (MURI), turut memberikan anugerah Sahabat Pers dan Pin Emas kepada puluhan tokoh nasional.

Penerima Anugerah Sahabat Pers SMSI 2025, diantaranya, Dr. Rino Afrino. ST.MM,C.APO, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Muhammad Adnan Yasin. SH MKn , Dewan Redaksi Majalah TERAS, AKBP Nantalena Eko Cahyono, S.Kom, M.S, Kapolres Kabupaten Bungo, Polda Jambi, Provinsi Jambi, Fajar Syah Putra , S.H., M.H, Kejari Kota Medan diwakili oleh Dapot Dariarma, SH.,MH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Afni Carolina, S.H., M.H.Kajari Lampung Selatan, serta Dr. Siswanto, SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang diwakili oleh Jefri Penanging Makapedua, SH.,MH Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten.

Sementara Anugerah Pin Emas disematkan kepada Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, SH.,MM yang diwakili oleh Anang Supriatna, SH.MH selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI sekaligus tampil sebagai keynote speaker.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus juga turut memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada para mitra SMSI yang telah mendukung kelancaran kegiatan. “Terima kasih kepada semua mitra yang telah mendukung Konvensi Nasional SMSI 25 Juli 2025, BRI, Bank BJB, Bank BJB Syariah, Bank Banten, Pertamina Hulu Indonesia dan juga dukungan dari Polri dan Kejaksaan,” ucapnya.

Untuk diketahui, konvensi nasional SMSI kali ini, juga dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional LKBH SMSI yang sebelumya telah dilantik. (rel/adz)

Ungkap Peredaran 10 Kilogram Ganja, 24 Gram Sabu, Serta Ekstasi, Polres Dairi Tangkap 10 Tersangka

PAPARAN: Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan didampingi Wakapolres Kompol Diarma Munthe saat menyampaikan keterangan pers di Mapolres Dairi, Jumat (25/7). (Rudy Sitanggang/Sumut Pos)
PAPARAN: Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan didampingi Wakapolres Kompol Diarma Munthe saat menyampaikan keterangan pers di Mapolres Dairi, Jumat (25/7). (Rudy Sitanggang/Sumut Pos)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Polres Dairi berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis ganja, sabu-sabu, dan ekstasi. Dari pengungkapan delapan kasus, sebanyak 10 tersangka berhasil ditangkap.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, didampingi Kasat Narkoba AKP Bram Candra Sihombing, serta KBO Narkoba Ipda Fery Sitanggang, dalam konfrensi pers di Mapolres Dairi, Jumat (25/7), memaparkan, Polres Dairi melalui Satnarkoba pada periode 1-24 Juli 2025, berhasil mengungkap peredaran narkoba dengan mengamankan sejumlah tersangka dan barang bukti.

Otniel menuturkan, dalam pengungkapan itu, Satnarkoba Polres Dairi menangkap 10 tersangka dan mengamankan 10 kilogram barang bukti narkoba jenis ganja, 24 gram sabu-sabu, dan dua butir pil ekstasi.

“Dari 10 tersangka, ada seorang residivis dan seorang anak di bawah umur. Pengungkapan ini merupakan atensi dan program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta menyikapi peredaran narkoba yang semakin marak di wilayah hukum Polres Dairi,” ungkap Otniel.

“Peredaran narkoba sudah masuk sampai pelosok Dairi. Dari barang bukti yang berhasil diamankan, sudah menyelamatkan sebanyak 402.000 ribu jiwa masyarakat Dairi dari peredaran narkoba,” imbuhnya.

“Kami meminta masyarakat membantu Polri dalam pengungkapan peredaran narkoba. Polri tidak bisa bekerja sendiri, namun harus ada sinergi dari masyarakat untuk memberitahu atau melaporkan jika mengetahui ada peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing,” imbau Otniel.

Ditanya soal tersangka yang berhak menjalani rehab, Otniel mengatakan, yakni tersangka yang tidak terlibat jaringan narkoba, tidak residivis, dan atau barang buktinya di bawah satu gram.

Adapun inisial ke-10 tersangka yang berhasil diamankan tersebut, yakni RWS, EYL, HS, JN, PPT, RM, HT, HG, RB, dan PAD yang merupakan anak di bawah umur.
Para tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Dairi. (rud/saz)

Seminggu ke Depan, Sumut Masih Dilanda Kemarau, 7 Kabupaten Siaga Darurat Karhutla

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam sepekan ke depan, Provinsi Sumatera Utara diprediksi masih dilanda musim kemarau. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tujuh kabupaten dalam status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih mengatakan, ketujuh daerah yang berstatus siaga darurat yakni Kabupaten Toba, Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, Karo, Dairi, dan Tapanuli Utara. Menurut Tuahta, penetapan siaga darurat ini merupakan arahan dari Gubernur Sumut Bobby Nasution, agar masalah kebakaran dan kekeringan bisa diantisipasi.

“Ini adalah bagian dari upaya kita menaikkan air permukaan. Langkah-langkah antisipasi, kita sudah mensiagakan petugas kita di sana, untuk memadamkan api-api yang muncul, juga mendistribusikan air bersih,” katanya kepada wartawan, Jumat (25/7).

Dia mengatakannya, BPBD Sumut mencatat sebanyak 80 kejadian kebakaran hutan di Provinsi Sumut pada periode Januari-Juli 2025 yang tersebar di 21 kabupaten/kota. “Dan ini juga sudah berlangsung cukup lama. Januari-Juli 2025 total kebakaran hutan dan lahan sebanyak 80 kejadian. Luas yang terdampak 1.804, 95 hektare,” sambungnya.

Lebih lanjut, Tuahta menyebutkan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak kemarau itu akan berlangsung pada Bulan Juli ini sampai akhir Agustus 2025. “Jadi berdasarkan itu dan fakta di lapangan, memang hampir benar terjadi kekeringan dan kebakaran hutan. Apalagi memang saat ini sedang revalidasi geopark kaldera toba dari UNESCO. Jadi ini juga bentuk komitmen pak gubernur dan 7 kepala daerah, untuk menjaga bahwa geopark ini tetap green card nanti,” ungkapnya.

Karena itu, Tuahta berharap kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG membuat hujan buatan di tujuh daerah yang rawan terjadi kebakaran tersebut. “Ini hanya siaga darurat, selain memang kolaborasi dengan BMKG, BNBP soal pembuatan hujan, juga kita harap untuk menyiapkan stakeholder di kabupaten dan provinsi untuk masa kekeringan sampai dengan agustus nanti,” ucapnya.

Sementara, Prakirawan BBMKG 1 Medan Christin Mori memprakirakan, sepekan ke depan Sumut masih dilanda kemarau. “Prospek cuaca di Sumut untuk seminggu ke depan, secara umum masih dalam periode musim kemarau. Cuaca di wilayah Sumut diprakirakan masih cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa bagian, khususnya wilayah pesisir barat, dengan suhu udara diperkirakan berkisar 15-37 derjat celcius,” kata Christin kepada Sumut Pos, Jumat (25/7).

Menurut Christin, berdasarkan analisa pola angin, musim kemarau tersebut disebabkan, menunjukkan angin baratan yang cukup kuat dan bersifat divergen (menyebar) di wilayah Sumut, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi suhu panas di wilayah itu.

“Angin yang divergen (menyebar) mengakibatkan pertumbuhan awan cukup sulit, sehingga cahaya matahari sangat instens menembus ke permukaan tanpa adanya tutupan awan sehingga mengakibatkan suhu udara cukup tinggi,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, agar waspada dampak suhu panas di wilayah Sumatera Utara. Untuk itu masyarakat supaya mengurangi kegiatan di luar ruangan, memperbanyak minum air putih, dan waspada resiko kebakaran akibat kondisi kering dan panas. “Karena cuaca bersifat dinamis, maka masyarakat Sumut diimbau agar selalu pantau sosial media kita di @infobmkgsumut,” tandasnya. (san/dwi/adz)

Angka Kemiskinan Periode September 2024-Maret 2025 Naik 7,36%, Warga Miskin Sumut Bertambah 29.300 Jiwa

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin bertambah 29.300 jiwa menjadi 1,14 juta jiwa atau 7,36 persen dibandingkan September 2024.

“Pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Sumut tercatat sebanyak 1,11 juta orang,” kata Statistisi Ahli Utama BPS Sumut, Drs Misfaruddin MSi dalam keterangannyan
di Kantor BPS Sumut, Jumat (25/7).

Menurut Misfaruddin, kenaikan angka kemiskinan ini harus menjadi perhatian serius, mengingat Sumut sebelumnya sempat mencatat tren penurunan angka kemiskinan. Dari catatan BPS Sumut, grafik penduduk miskin di Sumut bahkan tercatat terus menurun sejak tahun 2021, dengan penurunan terendah tercatat pada September 2024 dengan jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,80% menjadi 1,11 juta orang (7,19%) dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 1,22 juta orang (7,99%).

Menurut Misfaruddin, faktor utama yang memengaruhi peningkatan angka kemiskinan di antaranya adalah tekanan inflasi pada komoditas pangan, serta fluktuasi harga kebutuhan pokok yang berdampak pada daya beli masyarakat.

“Selain inflasi, beberapa faktor lain seperti keterbatasan lapangan kerja dan belum meratanya akses terhadap program bantuan sosial turut menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan,” terangnya.

Misfaruddin menegaskan, perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. “Perlu ada evaluasi terhadap efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

BPS berharap, dengan penguatan koordinasi antarinstansi, angka kemiskinan di Sumut dapat ditekan kembali pada periode berikutnya. Secara rinci, persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sebesar 7,10 persen, naik 0,09 persen poin dibandingkan September 2024. Sementara di perdesaan, naik sebesar 0,27 persen poin menjadi 7,71 persen.

“Jumlah penduduk miskin di perkotaan, naik 12,8 ribu jiwa. Sedangkan di perdesaan, naik 16,6 ribu jiwa. Garis kemiskinan juga meningkat menjadi Rp666.546 per kapita per bulan, naik 2,81 % dibandingkan September 2024,” ungkapnya.

Naiknya jumlah penduduk miskin turut dibarengi dengan meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,084 menjadi 1,126 serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,246 menjadi 0,263. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran konsumsi antarpenduduk miskin kian melebar dan pengeluaran mereka makin menjauhi garis kemiskinan.

“Artinya, bukan hanya jumlah penduduk miskin yang bertambah, tetapi mereka yang berada dalam kondisi miskin makin sulit keluar dari garis kemiskinan,” ujar Misfaruddin.

BPS menyebut, sejumlah faktor yang turut memengaruhi peningkatan angka kemiskinan, antara lain inflasi bahan makanan sebesar 1,54 persen (y-on-y), perlambatan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 yang hanya mencapai 4,67 persen, dan belum meratanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, faktor lain seperti bencana alam di beberapa wilayah dan menurunnya produksi kelapa sawit karena musim trek juga turut berkontribusi terhadap kondisi ini. BPS mencatat komoditas makanan penyumbang terbesar garis kemiskinan di Sumut masih didominasi oleh beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Sementara di sektor bukan makanan, pengeluaran terbesar berasal dari biaya perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan. (mag-2/adz)

Stok Beras Medium Menipis

SIDAK BERAS: Tim Satgas Pangan Sumut saat melakukan sidak di Kilang Padi yang berlokasi di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, Jumat (25/7).
SIDAK BERAS: Tim Satgas Pangan Sumut saat melakukan sidak di Kilang Padi yang berlokasi di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, Jumat (25/7).

SUMUTPOS.CO – Ketersediaan beras medium di Kota Medan saat ini mulai menipis. Kondisi ini menyebabkan harga beras medium melonjak melampaui harga eceran tertinggi (HET). Sementara untuk beras premium, stok masih stabil dan dijual sesuai harga HET.

HAL ini terungkap saat Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Medan bersama Satgas Pangan melakukan sidak ke sejumlah pasar, baik pasar tradisional maupun pasar ritel modern. Kepala DKP3 Kota Medan Gelora K Ginting mengatakan, ada tiga hal yang menjadi fokus mereka saat melakukan sidak. Khususnya saat melakukan sidak ke distributor modern di Kota Medan seperti Indogrosir, Lottemart, dan Maju Bersama.

“Monitoring tersebut kita lakukan ke distributor modern untuk tiga hal. Pertama, soal ketersediaan beras. Kedua, soal harga beras. Dan ketiga, soal pemeriksaan beras oplosan,” kata Gelora K Ginting kepada Sumut Pos, Jumat (25/7).

Diterangkan Gelora, saat ini masalah ketersediaan beras yang minim di Kota Medan masih menjadi isu yang berkembang, sehingga harga beras di lapangan menjadi mahal dan tidak lagi mudah untuk didapatkan. “Untuk beras premium, kondisi ketersediaannya masih cukup baik. Sementara beras medium, itu hanya dijual di pasar-pasar tradisional dan memang ketersediaannya menurun,” terangnya.

Terkait harga beras, Gelora mengatakan, saat ini harga beras premium pada ketiga distributor modern tersebut dan sejumlah distributor modern lainnya masih sesuai HET. Sementara untuk beras medium, harga beras di pasaran memang sudah melampaui HET. “Kalau Indogrosir, Lottemart, Maju Bersama, harga beras premium masih sesuai HET. Kalau beras medium, harga beras di pasaran memang sudah melampaui HET karena ketersediaannya memang menurun,” ujarnya.

Terkait beras oplosan, Gelora mengatakan, pihaknya masih menemukan merek beras yang terindikasi oplosan berdasarkan rilis Kementerian Pertanian. “Kita temukan ada satu merk beras yang diindikasikan sebagai salah satu merek beras oplosan dari yang dirilis Menteri Pertanian. Tapi sebagian besar memang tidak ada lagi merek beras oplosan, karena sebagian sudah ditarik dan sebagian lagi sudah habis terjual,” katanya.

Untuk itu, lanjut Gelora, pihaknya bersama Satgas Pangan sudah langsung mengambil sampel dari merek beras tersebut dan tengah melakukan pengujian terhadap sampel beras yang diambil. “Nanti akan kita lihat hasilnya. Kalau memang terbukti oplosan, tentu akan ditindaklanjuti. Kemarin dari Polrestabes Medan juga ikut dalam monitoring tersebut,” lanjutnya.

Terkait harga beras medium yang mahal, sambung Gelora, Pemko Medan terus berkoordinasi dengan Bulog agar pendistribusian Beras SPHP dapat didistribusikan secara lebih masih di pasaran. “Kita sudah koordinasi dengan Bulog supaya dipercepat penjualan beras SPHP, penjualan beras SPHP ini sedang kita gencarkan. Kemudian ini juga sedang proses penyaluran bantuan pangan,” pungkasnya.

Ada Beras Dikemas tanpa Label Mutu

Sementara, Tim Satgas Pangan Sumut bersama Dinas Perindag ESDM Sumut, Dinas Ketahanan Pangan Sumut, dan KPPU Kanwil I Sumut, melakukan sidak ke dua kilang padi di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, yaitu Kilang Bintang Jaya dan Kilang Horas, Jumat (25/7). Sidak ini bertujuan, mengawasi ketersediaan stok, stabilitas harga, serta memastikan mutu beras yang beredar di pasaran sesuai ketentuan.

Dari sidak itu diketahui, Kilang Bintang Jaya memproduksi beras medium dan premium dengan harga Rp135.500-Rp152.000 per 10Kg. Stok beras sedikitnya 6 ton, gabah sedikitnya 5 ton. Sedangkan Kilang Horas memproduksi beras kemasan 5 Kg – 30 Kg, dengan harga Rp75.000 – Rp410.000. Stok beras dan gabah masing-masing sedikitnya 8 ton. Kedua kilang itu membeli gabah dengan harga di kisaran Rp8.200/Kg – Rp8.300/Kg.

“Kami telah mengambil sampel beras dari produsen untuk diuji di laboratorium. Beberapa pihak juga sudah kami mintai keterangan. Hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka begitu pemeriksaan selesai,” kata Kasubdit I/Indagsus Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Edryan Wiguna.

Sementara, Kepala KPPU Kanwil I Sumut Ridho Pamungkas mencermati dugaan praktik beras oplosan, yakni beras medium dikemas dan dijual seolah-olah beras premium. “Dari pengamatan kami, masih ditemukan kemasan tanpa label mutu, tanggal produksi, dan alamat produsen. Kami juga mengecek berat isi kemasan, yang meskipun masih dalam toleransi, perlu tetap diawasi. Selain itu, kami imbau masyarakat tidak panik karena pasokan akan kembali normal saat panen raya pertengahan Agustus,” katanya.

Kabid Pengembangan Dalam Negeri dan Tertib Niaga Disperindag Sumut, Charles Situmorang juga memberikan arahan agar produsen melengkapi informasi wajib di kemasan. “Kami mengimbau produsen beras agar selalu melakukan uji kalibrasi secara berkala terhadap peralatan UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) maupun alat-alat produksi yang digunakan, serta melakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi atau berstandar, guna menjamin ketepatan takaran, menjaga mutu produk, serta mendukung tertib niaga dan perlindungan konsumen,” kata Charles.

Namun demikian, tim mencatat, stok bahan baku gabah saat ini mulai menipis akibat pasokan dari petani berkurang. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi kelancaran produksi beras dalam waktu dekat. Dinas Perindag Sumut akan terus memantau perkembangan produksi dan distribusi beras, serta memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan untuk mencegah potensi penyimpangan di lapangan baik di Pasar Tradisional, Ritel Modern maupun di produsen. “Kami juga telah berkoordinasi dengan Bulog Wilayah Sumatera Utara dalam rangka percepatan pendistribusian Beras SPHP ke masyarakat sesuai arahan Bapak Gubernur Sumatera Utara,” pungkasnya.

Polres Langkat Panggil Pemilik Kilang

Sementara, di tengah hangatnya isu beras oplosan, beredar video yang menghebohkan dunia maya di Kabupaten Langkat. Adapun video dimaksud berupa penampakan beras yang diduga tak layak dikonsumsi masyarakat.

Bahkan diduga, beras dalam video itu juga dioplos. Tak ayal, kondisi itu menghebohkan masyarakat. Beras itu diduga berasal dari salah satu kilang di Kecamatan Secanggang. Video 17 detik itu menampilkan kondisi beras yang diduga dioplos dalam kemasan goni ukuran 5 kilogram. “Beras apa yang diambil orang ini,” ujar seorang pria di dalam video dengan nada kesal.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Langkat, Ikhsan Aprija belum dapat memberi komentar lebih jauh. “Maaf, saya lagi rapat. Konfirmasi ke kabid ya,” ujar Ikhsan, Jum’at (25/7/2025).

Terpisah, Polres Langkat juga sudah mengetahui informasi tersebut melalui video yang beredar di media sosial. Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Pandu Batubara menyebut, sudah mengetahui kabar tersebut. “Sudah kami panggil (pemilik kilang) untuk hadir ke Polres Langkat pada Senin (28/7/2025) nanti. Baru panggilan pertama,” tandasnya. (map/dwi/san/ted)

Pemerintah Kota Medan Gelar Program Verifikasi & Validasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan meluncurkan Program Verifikasi dan Validasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).

Program ini bertujuan untuk mendata sekaligus menagih pajak kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta membangun kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan.

Pelaksanaan kegiatan ini disampaikan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, T Roby Chairi didampingi Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah, Popy Maya Syafira, Lurah Merdeka, Hadi Wahyudi serta Kepala UPT V Bapenda Kota Medan, M. Rizky Akbar selepas melakukan Verifikasi dan Validasi langsung dari rumah kerumah di wilayah Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru (Kamis, 24 Juli 2025)

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh data kendaraan bermotor di Kota Medan akurat dan terkini. Selain itu, masyarakat juga diberikan edukasi terkait pentingnya melakukan daftar ulang kendaraan secara berkala,” ujar T Roby Chairi.

Sebelumnya, kegiatan sosialisasi Verifikasi dan Validasi Penelusuran Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) telah dilaksanakan pada Senin, 07 Juli 2025, di Aula Kantor Kecamatan Medan Baru.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Bapenda Kota Medan, Camat Medan Baru, para lurah dan kepala lingkungan se-Kecamatan Medan Baru, serta perwakilan dari Bapenda Kota Medan dan Jasa Raharja.

Program ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara Pemerintah Kota Medan dan para pemangku kepentingan untuk mendorong kepatuhan pajak masyarakat, khususnya dalam hal pajak kendaraan bermotor.

Dengan pemutakhiran data kendaraan dan peningkatan intensitas penagihan terhadap kendaraan tidak aktif, diharapkan capaian penerimaan pajak daerah dapat meningkat secara signifikan.

“Sinergi antara Bapenda Kota Medan, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat sangat diperlukan agar program ini berjalan efektif. Kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan kota,” tambah T Roby Chairi.

Pemerintah Kota Medan mengimbau seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk segera melakukan daftar ulang dan pembayaran pajak kendaraan agar terhindar dari sanksi administratif serta mendukung pembangunan Kota Medan yang lebih baik.(rel)

1...128129130...15,595Page 129 of 15,595

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor