JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Lonceng musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Partai Golkar telah mendengung. Bahkan, bukan tidak mungkin suaranya makin nyaring. Wacana Munaslub itu menyusul ketidakjelasan nama pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Golkar. Dewan pakar partai pun sudah memberikan deadline Agustus mendatang
ANGGOTA Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, munaslub adalah hal yang biasa dan bukan hal yang tabu. Golkar sudah beberapa kali menggelar munaslub dalam mengganti ketua umum. Bahkan, Airlangga menjadi ketua umum periode pertama juga melalui munaslub yang menggantikan Setya Novanto. “Jadi, itu sudah biasa. Tidak perlu alergi dengan munaslub,” ungkapnya.
Menurut anggota DPR RI Dapil Malang Raya itu, Munaslub dapat digelar bila Airlangga tak mengindahkan hasil Munas Partai Golkar 2019 lalu. Munas Golkar kala itu memberikan amanat kepada Airlangga sebagai Capres di Pilpres 2024.
Baginya, bila kondisi ini terjadi sama saja Airlangga mengabaikan AD/ART partai. Ia juga menegaskan proses Munaslub bukan barang haram di Partai Golkar. “Jadi Munaslub bukan barang haram dan halal dilaksanakan. Karena ubah keputusan Munas 2019 Airlangga jadi capres itu instansinya harus Munaslub. Ini DPP mengerti enggak organisasi? Baca Anggaran Dasar baru bicara,” tegasnya.
Munaslub juga disuarakan tokoh-tokoh senior Partai Golkar untuk mengganti Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum. “Berdasarkan mekanisme organisasi Partai Golkar sesuai dengan AD/ART, maka Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti ketua umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di tanah air,” kata tokoh senior Partai Golkar Lawrence TP Siburian dalam forum ‘Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar’ di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7).
Lawrence mengungkap beberapa alasan Munaslub dapat digelar untuk mengganti Airlangga. Seperti faktor elektabilitas Golkar yang mengalami tren penurunan tajam dari sejumlah hasil lembaga survei. “Bisa saja turun lagi di bawah itu, jadi partai gurem. Semua kami tak inginkan itu. Dan kami lakukan diskusi dengan tokoh-tokoh dan pimpinan Partai Golkar yang saat ini menjabat. Ketua Dewan Pembina, Pakar, Dewan Kehormatan, Penasihat dan ormas pendiri,” ujarnya.
Selain itu, Lawrence menyinggung ambisi politik Airlangga Hartarto yang memaksakan diri sebagai Capres sangat tidak realistis. Hal ini seiring dengan kecilnya popularitas dan elektabilitas Airlangga dalam berbagai survei terakhir.
Ia mengatakan Airlangga belum melakukan apa-apa sejak diputuskan sebagai capres Golkar sejak 2020 untuk meningkatkan elektabilitasnya. Menurutnya, Airlangga selama menjabat hanya memberikan kesempatan bagi orang-orang dekatnya. Baginya, kondisi ini kurang baik bagi organisasi Golkar.
“Sejak semula Pak Airlangga jadi menteri merangkap Ketum Golkar, saya sampaikan ke beliau, sebaiknya beliau pilih salah satu saja. Apakah menteri atau ketum partai. Karena karakter menteri dan ketum partai berbeda,” ujarnya.
Lawrence mengklaim sudah berkomunikasi dengan pengurus DPD I dan DPD II untuk mempersiapkan rencana Munaslub ini. “Hanya semua masih diam. Jadi itu kami sampaikan” katanya.
Terpisah, politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai, munaslub bisa menjadi jalan keluar untuk melahirkan solusi dari persoalan turunnya elektabilitas Partai Golkar menjelang Pemilu 2024. Bahkan, bisa jadi momentum untuk mengevaluasi kerja Ketua Umum Airlangga Hartarto. “Selain tidak haram, munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek, yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga,” katanya.
Mantan ketua Korbid Polhukam DPP Partai Golkar itu menilai, Munaslub lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga. Dia khawatir pembiaran kondisi sekarang justru menggerus suara Golkar hingga menjadi lebih terpuruk.
Dia menyebut, pihak-pihak yang menolak pelaksanaan Munaslub adalah mereka yang senang dengan kegagalan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga. “Jika ada pihak yang menyatakan Partai Golkar sedang baik-baik saja, mungkin pernyataan itu muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang,” ungkapnya.
Yorrys menegaskan, Munaslub bukan hal yang haram dilakukan parpol. Apalagi partai semodern Golkar. Justru, munaslub menjadi warning bagi penguasa parpol bahwa kedaulatan partai berada di tangan anggotanya. Publik tentu menanti sejauh mana demokrasi berjalan di internal Golkar. Dan, munaslub menjadi bukti adanya kebebasan yang dapat menunjukkan esensi demokrasi di Golkar.
Apalagi, lanjut dia, waktu yang begitu mendesak tak lagi mampu menitip harapan pada strategi kepemimpinan Airlangga untuk meningkatkan elektabilitas partai. Yorrys menduga, Airlangga sedang berlindung di balik konsolidasi semu, yang menghasilkan suara senyap dan sayup hingga tidak terdengar.
Meski begitu, Yorrys tidak menampik ada sejumlah syarat untuk dapat tergelar. Di antaranya, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa. Lalu, DPP tidak melaksanakan amanat munas sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya. Selain itu, dibutuhkan legitimasi dua pertiga DPD provinsi sebagai bukti bahwa situasi tersebut dirasakan hingga tingkatan terbawah.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku belum mendengar rencana akan digelar munaslub untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga. Soal suara-suara munaslub yang mengemuka, termasuk dari dewan pakar, dia menjawab diplomatis. “Tanya ke dewan pakar. Saya bukan dewan pakar,” pungkasnya.
Mengacu pada Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar, syarat Munaslub diadakan atas permintaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 DPD tingkat provinsi. Jumlah 2/3 dari total 34 DPD tingkat provinsi Golkar, berarti 23 DPD. Setelah menerima usulan dari DPD dan jumlahnya cukup, DPP Golkar wajib menggelar munaslub.
Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga menegaskan, desakan para senior Golkar untuk segera menggelar forum Munaslub keliru dan mengada-ada. Lamhot mengklaim kondisi di internal Golkar mulai dari struktur di tingkat bawah hingga tingkat pusat kini kondusif dan solid. Baginya, semua kader-kader Golkar tetap satu di bawah kepemimpinan Airlangga. “Sehingga kalau ada oknum beberapa orang kader, ya itu adalah yang sangat keliru,” kata Lamhot
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus buru-buru menepis wacana Munaslub tersebut. Dia mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan hasil rapat para dewan pakar Partai Golkar yang digelar pada Minggu (9/7). “Kami sudah menerima, dan sudah kami baca,” ujarnya ditemui di KomplekS Parlemen, Senayan, kemarin (11/7).
Menurut dia, ada tiga poin hasil rapat dewan pakar tersebut. Yaitu, meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membentuk poros baru, segera mendeklarasikan capres-cawapres paling lambat Agustus mendatang, dan meminta Airlangga menyapa kader di bawah. Nah, semua proses sedang berjalan. Pihaknya sudah melakukan tahapan ke arah sana.
Sebelumnya, lanjut Lodewijk, Airlangga sudah pernah menyampaikan bahwa pada Agustus akan diumumkan nama capres-cawapres. “Kita tunggu Agustus nanti. Pasti sudah diumumkan karena waktunya mendekati pendaftaran,” ungkapnya.
Pada September, pendaftaran pasangan capres-cawapres sudah mulai dibuka. Karena itu, sehingga Agustus tentu sudah harus diputuskan nama capres-cawapres yang akan diusung.
Soal poros baru, lanjut Lodewijk, partainya masih terus melakukan penjajakan koalisi. Dia mengatakan, pembentukan poros keempat antara Golkar dan PAN menjadi salah satu opsi. Adapun tentang nama capres-cawapres, jika poros keempat dibentuk, tentu butuh pembicaraan khusus. “Soal nama yang diusung, kita tunggu saja nanti,” ungkap wakil ketua DPR RI itu.
Disinggung wacana Munaslub, Lodewijk menegaskan, tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut. Dengan waktu yang hanya 217 hari untuk menghadapi pemilu, tidak mungkin melakukan munaslub. Saat ini, pihaknya fokus melakukan persiapan menggadapi pileg dengan menyiapkan para caleg yang berkualitas. Persiapan menggadapi pilpres juga terus dilakukan. Jadi, tidak perlu ada munaslub. “Sudah tidak ada waktu membahas munaslub,” tegasnya.
Disalip PKS
Di sisi lain, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, elektabilitas Partai Golkar digeser oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari posisi tiga besar. Jika dirinci, elektabilitas tertinggi dimiliki PDI Perjuangan dengan 23,7 persen. Diikuti Gerindra 14,2 persen, PKS 6,2 persen dan Golkar 6,0 persen.
“PDIP masih paling unggul, diikuti Gerindra, lalu partai-partai lainnya dengan tingkat elektabilitas yang cenderung ketat (PKS, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat),” tulis Lembaga Survei Indonesia dalam rilisnya.
Survei dilakukan sepanjang 1-8 Juli 2023. Melibatkan 1.242 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan screening. Margin of error survei diperkirakan ±2.8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pada Mei lalu, Litbang Kompas juga melakukan survei mengenai elektabilitas partai politik. PDIP di urutan pertama dengan elektabilitas sebesar 23,3 persen. Diikuti Gerindra 18,6 persen, Demokrat 8 persen, Golkar 7,3 persen, NasDem 6,3 persen, PKB 5,5 persen. Lalu PKS 3,8 persen, PAN 3,2 persen, PPP 2,9 persen. (lum/c18/hud/jpg/adz)
