28 C
Medan
Thursday, April 2, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1318

Jaksa Dakwa AKBP Achiruddin Kasus Penganiayaan dan Pembiaran

DAKWAAN: AKBP Achiruddin Hasibuan, terdakwa dugaan penganiayaan dan pembiaran menjalani sidang dakwaan, Rabu (12/7/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Kaur Bin Ops Satuan Narkoba Polda Sumut, AKBP Achiruddin Hasibuan didakwa jaksa atas kasus dugaan penganiayaan dan pembiaran, di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (12/7/2023).

Perwira menengah Polri itu menjadi terdakwa, lantaran dengan sengaja membiarkan anaknya, Aditiya Abdul Ghany Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap korban Ken Admiral.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan dan Frianta Felix Ginting dalam dakwaannya menguraikan, kasus bermula ketika Aditiya dan beberapa temannya sedang melintas di Jalan Setia Budi Medan, depan Sumber Swalayan Komplek Setia Budi melihat mobil Mini Cooper yang di kemudian korban Ken Admiral.

“Tiba-tiba saksi AAGH teringat tentang chat korban Ken Admiral, Minggu (11/12) yang berisikan makian menanyakan hubungan kedekatan Aditiya dengan teman wanitanya, Savira Husna,” ujar JPU.

Tanpa basa-basi, sambung JPU, korban pun diajak duel. Aditiya kemudian memukuli korban di bagian pelipis kanan sebanyak tiga kali, menendang spion mobil korban dan pergi meninggalkannya.

“Selanjutnya, pada Kamis (22/12) sekitar pukul 02.30 WIB, korban bersama dua temannya bersama M Rio Syahputra dan Fajar Mulia mendatangi rumah korban di Jalan Karya Dalam, Medan dengan maksud ingin menyelesaikan permasalah pemukulan dan perusakan sebelumnya,” sebut JPU lagi.

Sesampainya di rumah, korban bertemu dengan kakak dan terdakwa AKBP Achiruddin Hasibuan, orang tua Aditiya. Namun, ketika berkomunikasi terdakwa malah memerintahkan seseorang untuk mengambilkan barang yang menyerupai senjata laras panjang.

“Tak lama kemudian, Aditiya keluar dari rumah dan kembali melakukan penganiayaan terhadap korban, disaksikan terdakwa AKBP Achiruddin Hasibuan,” beber JPU.

Akibatnya, korban mengalami luka dibagian pelipis sebelah kanan dan kiri, leher, kepala bagian belakang, serta luka gigit pada jari telunjuk dan jari tengah kanan dan kiri.

“Terdakwa dijerat dengan dakwaan primair, Pasal 351 ayat 2 KUHPidana jo Pasal 56 ayat 2 KUHPidana. Subsidair, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 56 ayat 2 KUHPidana. Atau kedua, Pasal 335 Ayat 1 KUHPidana,” pungkas JPU.

Usai mendengarkan dakwaan, hakim ketua Oloan Silalahi menunda sidang hingga pekan depan beragendakan saksi, lantaran penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi). (man)

Pemko Medan akan Tolak Pengajuan PBG dengan Fungsi yang Tak Sesuai Ketentuan Kawasan

FOTO: Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman foto bersama usai memberikan Tanggapan Kepala Daerah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang PBG Gedung di Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Selasa (11/7/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dilakukan, Pemko Medan akan memeriksa mengenai kesesuaian fungsi bangunan gedung yang diajukan dengan pengaturan mengenai kawasan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, rencana detail Tata Ruang dan Tata Wilayah serta Peraturan Zonasi. Pengajuan PBG dengan fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan kawasan  akan ditolak.

Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman terhadap Pemandangan Umum Fraksi-PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan) DPRD Medan yang disampaikan Daniel Pinem dalam Tanggapan Kepala Daerah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang PBG Gedung di Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Selasa (11/7/2023).

Terkait pertanyaan langkah apa yang dilakukan Pemko Medan terhadap bangunan yang ditelantarkan para pemilik bangunan dan menjadikan hanya sebagai investasi, tidak dihuni sehingga menimbulkan pemandangan kumuh, Aulia menjelaskan penelantaran bangunan memang tidak masuk ke dalam materi muatan dalam Ranperda PBG. Sebab, ungkapnya,  Ranperda PBG ini merupakan peraturan pelaksana dari kebijakan Pemerintah Pusat dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan mengenai IMB menjadi PBG.

“Mengenai pemanfaatan dan perawatan bangunan, lebih khusus akan diatur dalam perangkat aturan daerah yang mengatur mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Bangunan yang dimanfaatkan harus terlebih dahulu mendapatkan SLF dari Pemko Medan. Mengenai pemeliharaannya, bangunan harus terawat sehingga bangunan gedung tersebut terus layak digunakan. Kontrol terhadap hal tersebut dilakukan dengan perpanjangan kualitas dan keandalan gedung akan ditinjau ulang setiap perpanjangan SLF,” jelas Aulia.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan tentang upaya Pemko Medan agar lebih tegas lagi dalam melakukan penindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin PBG atau dulu dikenal dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui Dedy Aksyari Nasution, Aulia mengungkapkan, Pemko Medan melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Selain itu agar pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor izin retribusi bangunan dapat tercapai dan tidak bocor, seluruh pihak terkait yang ada di lingkungan Pemko Medan dalam pengawasan izin retribusi bangunan saling berkolaborasi untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran penerima retribusi izin bangunan,”  terangnya

Kemudian menanggapi pemandangan umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan melalui Edi Saputra mengenai menjaga kekayaan budaya dan peninggalan gedung bersejarah di Kota Medan, Aulia menyampaikan, kawasan cagar budaya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2024.

“Kaitannya dengan PBG dalam hal bangunan gedung yang memerlukan pertimbangan aspek adat, pemeriksaan melibatkan masyarakat adat. Dalam hal bangunan gedung agar cagar budaya, Tim Profesi Ahli (TPA) melibatkan tenaga ahli cagar budaya hal ini sesuai dengan Pasal 22 Ayat (5) dan Ayat (6) Ranperda ini,” paparnya.

Setelah itu mantan anggota DPRD Kota Medan ini menjawab pertanyaan maupun masukan yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat serta Fraksi Gabungan (Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat). (rel)

Jackie Chan Tak Beri Warisan kepada Anaknya, Harta Rp6 Triliun Disumbangkan

SUMUTPOS.CO – Jackie Chan, artis HollyWood asal negara Hong Kong sedang mencuri perhatian publik. Bukan karena filmnya, namun karena tak mau berikan kekayaan miliknya kepada anaknya.

Dikenal sebagai sosok artis yang berhasil perankan ratusan film. Jackie Chan juga pernah mengambil beberapa peran penggarapan proyek film seperti penulis naskah, pengisi soundtrack lagu, stuntman, sutradara sekaligus juga sebagai produser.

Sukses dengan membawakan banyak film yang laris dipasaran. Kini, Jackie Chan memperoleh kekayaan yang terbilang fantastis.

Dilansir dari Republicaworld.com, perkiraan kekayaan bersih Jackie Chan mencapai $ 400 juta atau setara dengan Rp6 triliun. Namun, Jackie Chan berencana untuk tidak meninggalkan apa pun untuk anak-anaknya.

Diketahui, aktor tersebut memiliki dua anak bernama Jaycee Chan dan Etta Ng Chok Lam. Anak laki-laki Jackie Chan, Jaycee Chan, ternyata juga seorang musisi dan aktor. Namun, karirnya di bidang tersebut tidak pernah berhasil.

Jackie Chan memiliki hubungan yang kurang stabil dengan kedua anaknya lantaran ia memiliki pemahaman pengasuhan anak yang cukup kuat. Anak perempuannya, Etta Ng Chok Lam juga pernah mengklaim bahwa Jackie Chan meninggalkannya.

Jackie Chan baru-baru ini mengatakan bahwa dia tidak berencana mendaftarkan putranya sebagai penerima kekayaan besar yang diperolehnya di Hollywood. Aktor itu juga menyampaikan bagaimana dia lebih suka memberikan uangnya untuk amal daripada memberikannya kepada putranya.

Memiliki sikap yang cukup tegas kepada anaknya. Aktor tersebut ingin mereka dapat menghasilkan kekayaannya sendiri dalam kutipan dari otobiografinya Never Grown Up.

“Jika dia mampu, dia dapat menghasilkan uangnya sendiri. Jika tidak, maka dia hanya akan menyia-nyiakan uangku,” ujar aktor tersebut.

Jackie Chan tidak berencana mewariskan kekayaannya kepada putranya Jaycee Chan, lantaran Jaycee tidak memiliki disiplin dan tidak tahu bagaimana cara menghormati percakapan dengan orang lain.

Dia juga telah memperjelas bahwa ketika sang aktor meninggal, putranya tidak akan memiliki kesempatan untuk mewarisi kekayaannya. (jpc/ram)

Shandy Aulia dan David Herbowo Resmi Cerai

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kuasa Hukum Shandy Aulia, Wijayono Hadi Sukrisno mengatakan Majelis Hakim telah memutus cerai Shandy Aulia dan David Herbowo.
“Tadi sudah diputuskan sama Majelis bahwa perkara perceraian nomor 361 2023 itu sudah diputus (cerai),” kata Wijayono Hadi Sukrisno saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023).

Diketahui, ada tiga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang di antaranya merupakan putusan cerai dan hak asuh anak yang diberikan kepada Shandy Aulia.

“Ada tiga putusan, tapi intinya cuma dua sesuai dengan permintaan dari kita, yang pertama adalah putus perkawinan antara Shandy Aulia dengan David Herbowo terhitung hari ini,” beber Wijayono Hadi Sukrisno.

“Kedua adalah hak pengasuhan anak tadinya kita minta diasuh bersama tapi sama Majelis Hakim diputuskan bahwa hak untuk pengasuhan anak diberikan kepada Shandy Aulia,” sambungnya.

Meskipun demikian, Majelis Hakim meminta Shandy Aulia tidak membatasi David Herbowo untuk bertemu dengan anak-anaknya.

“Tapi dengan ketentuan memberikan akses seluas-luasnya nya kepada david herbowo atau suaminya untuk bertemu dengan anaknya tersebut,” jelas Wijayono Hadi Sukrisno.

Sementara itu, pihak David Herbowo masih memiliki waktu 14 hari jika ingin mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim.

“Kalau dari hukum acara kan setelah putusan ini ada tenggang waktu 14 hari untuk memberikan putusan, nah mereka punya hak untuk mengajukan banding atau tidak,” pungkasnya.

Dalam sidang putusan tersebut, Shandy Aulia diwakili oleh kuasa hukumnya, Wijayono Hadi Sukrisno untuk menghadiri sidang tersebut. Sementara itu, David Herbowo sama sekali tidak menghadiri persidangan. (bbs/ram)

Masyarakat Memiliki Anjing Peliharaan Diminta untuk Vaksinasi

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara mengimbau kepada masyarakat memiliki hewan peliharaan, seperti anjing untuk selalu melakukan vaksinasi hewan kesayangannya tersebut untuk antisipasi pencegahan Hewan Penularan Rabies (HPR).

“Kita mengimbau masyarakat agar mereka memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaannya,” imbau Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit, kepada wartawan, di Kota Medan, Rabu (12/7).

Alwi terus mengimbau kepada masyarakat memiliki anjing peliharaan, bisa melakukan vaksinasi secara berkala dengan mendatangi kantor Dinkes dimasing-masing Kabupaten/Kota.

Selain itu, Alwi mengungkapkan bahwa melakukan vaksinasi terhadap anjing peliharaan berkelanjutan, merupakan langkah efektif dalam rangka mencegah HPR, yang dapat menular ke manusia dengan cepat.

“Jadi kalau anjing sudah gila itu tidak mengenal tuannya lagi. Maka dari itu mereka harus memberikan vaksinasi anjingnya itu,” tutur Alwi.

Alwi mengungkapkan pihaknya sudah melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap HPR bagi masyarakat memiliki hewan peliharaannya di rumah.

Kemudian, Alwi juga mengingatkan masyarakat tentang kewaspadaan terhadap HPR. Bila memiliki gejala terkena rabies, untuk segera mendatangi Puskesmas terdekat, untuk mendapatkan pertolongan medis.

“Masyarakat khususnya para pemilik anjing harus mewaspadai penyakit Hewan Penularan Rabies,” ucap Alwi.

Alwi mengungkapkan ciri-ciri kena rabies demam, kehilangan selera makan, nyeri otot hingga infeksi otak. Proses penularan rabies dalam diri, bergerak dengan cepat.

“Kalau uda terkena, virus itu akan melakukan replikasi dan bergerak ke atas menuju otak. Kemudian virus menginfeksi otak lalu bergerak dari otak melalui saraf menuju ke beberapa jaringan seperti mata, ginjal, dan kelenjar air liur,” jelas Alwi.

Disisi lain, Dinas Perkebunan dan Pertanian Sumatera Utara memperketat pengawasan lalu lintas hewan di perbatasan antar Provinsi. Hal itu, guna memastikan hewan yang masuk ke Sumut memenuhi syarat kesehatan, yang menyatakan hewan tersebut bebas dari segala penyakit.

“Per Januari kita sudah mengantisipasi dengan mengeluarkan surat edaran kepala dinas kepada pemerintah kabupaten/kota tentang SOP cara penanggulangan penyakit dan tentang pencegahan penyakit (rabies),” ucap Kepala Bidang Pelindungan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Pertanian Sumut, Tesra.

Tesra menjelaskan pihaknya sudah menyampaikan surat edaran ke Kabupaten/Kota dalam penanganan HPR dengan baik dan tepat.

“Dalam surat tersebut, ada tata cara pengendalian rabies seperti apa, kemudian menyampaikan juga tentang tata cara pengawasan lalu lintas hewan. Semuanya sudah kami sampaikan dalam surat edaran tersebut,” tandas Tesra.(gus)

Bank Konvensional Bisa Operasional Lagi di Aceh

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam revisi tersebut juga terkait rencana bank konvensional bisa beroperasi kembali di Aceh.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya tidak ingin lagi melihat suatu daerah membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Biarkan masyarakat yang memilih layanan perbankannya sendiri.

“Seharusnya memang konversi bank syariah itu tidak bisa dipaksakan, lebih baik itu natural aja masyarakat penggunanya nanti. Kalau masyarakat akan suka silakan dipakai. Kalau masyarakat tidak suka bank konvensional juga akan tutup sendiri itu bank konvensional,” kata Dian kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).

Pemerataan bank konvensional dan bank syariah bertujuan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tersedia dan terlayani sebaik-baiknya. Hal ini juga untuk mendorong perekonomian di suatu daerah, dalam hal ini Aceh.

“Kita kan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi biarkan saja secara natural, alamiah. Jadi tidak ada yang dirugikan, bank tidak dirugikan, pemerintah tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan yang penting ekonomi Aceh maju,” ucapnya.
Dian ingin bank syariah ke depan lebih merata dan kuat tidak hanya Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk itu sedang disiapkan Peraturan OJK (POJK) terkait spin-off Unit Usaha Syariah (UUS).

Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Secara umum spin-off dinilai dapat mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

“Itu nanti kita akan lebih mengutamakan konsolidasi. Kita ingin melihat bank-bank syariah ke depan itu rata-rata kuat lah, jadi BSI kan tidak boleh menjadi pemain sendiri, itu terlalu besar sendiri. Kita ingin melihat 2 apa 3 bank lain yang kira-kira akan seukuran BSI, (dinilai) berdasarkan aset,” ucapnya.

Sebelumnya pemerintah Aceh berencana mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait revisi Qanun LKS. Dengan begitu maka bank konvensional bisa beroperasi lagi di Aceh. (bbs/ram)

Keluhkan Limbah Pabrik, Warga Sunggal Minta PT Latexindo Toba Perkasa Ditutup

RAPAT: Komisi D DPRD Sumut saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat Dusun II Desa Muliorejo, Sunggal, Deliserdang dan PT Latexindo Toba Perkasa, Rabu (12/7/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi D DPRD Sumut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan perwakilan PT Latexindo Toba Perkasa dan masyarakat Dusun I, II, dan III Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Rabu (12/07/2023).

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi D DPRD Sumut, Benny Harianto Sihotang (Gerindra) didampingi Sugianto Makmur (PDI-P), Drs Tuani Lumban Tobing dan Delpin Barus (PDI-P), Roni Situmorang (Nasdem), Abdurrahim (PKS), serta Ari Wibowo (Gerindra), mengatakan bahwa kegiatan RDP tersebut digelar karena adanya pengaduan masyarakat terkait limbah cair dan abu pembakaran cangkang sawit hasil aktifitas atau operasional PT Latexindo Toba Perkasa yang berada di Dusun II Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Deliserdang,

Dalam RDP itu, Suwarno AW sebagai perwakilan warga Dusun II Desa Muliorejo mengungkapkan, bahwa limbah cair milik PT Latexindo tersebut dibuang langsung ke parit warga.

“Air sumur kami tidak bisa lagi dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan ikan di kolam milik warga banyak yang mati imbas dari limbah mereka. Termasuk limbah abu pembakaran cangkang sawit yang mencemari udara sekitar. Serbuknya itu telah merusak seng rumah warga dan udaranya saat dihirup terasa sakit dihidung. Untuk itu, kami meminta agar PT Latexindo ditutup,” ucapnya.

Menjawab hal itu, Kepala Produksi PT Latexindo Toba Perkasa, Sartono menerangkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang produksi sarung tangan karet yang telah beroperasi sejak tahun 1991 itu selalu melaporkan hasil pengolahan limbahnya kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Deliserdang.

“Limbah cair yang ada sudah melewati proses yang sudah dianjurkan oleh dinas LH Deliserdang. Setiap bulannya, limbah cair kita uji ke laboratorium dan dikirim kepada DLH Deliserdang,” jawabnya.

Hal itu pun dibenarkan perwakilan DLH Deliserdang. Mereka menyatakan bahwa PT Latexindo memang telah memiliki izin lingkilugan terbaru pada tahun 2015.

“Hasil pemeriksaan kami, PT Latexindo sudah memiliki mesin pengolahan limbah. Sehingga Per 6 bulan, mereka juga melakukan pengujian,” ujarnya.

Menanggapi uraian Sartono, Suwarno selaku warga menyebutkan bahwa selama beroperasinya PT Latexindo Toba Perkasa, masyarakat tidak pernah menerima manfaat apapun.

“Bantuan dana CSR tidak pernah disalurkan kepada masyarakat. Jadi kami menilai, PT Latexindo Toba Perkasa itu arogan. Kami meminta agar PT Latexindo dihentikan operasionalnya,” tegasnya.

Pada RDP tersebut, perwakilan DLH Sumut yang hadir pada kesempatan itu menilai bahwa sesuai kewenangan yang ada, fungsi pengawasan harus dilakukan oleh pihak yang menerbitkan izin.

“Pengawasan dan pembinaan harus dilakukan oleh Dinas LH Deliserdang, karena mereka yang menerbitkan suratnya, baru tembusannya diteruskan kepada Dinas LH Sumut. Perlu diketahui, tahun 2022 hingga 2023 pihak PT Latexindo belum melaporkan hasil uji laboratorium. Dan ternyata, limbah B3 yang dihasilkan berjumlah 2,24 ton selama 2023,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D, Delpin Barus mengungkapkan, bahwa pengeroposan seng rumah warga akibat Zat Nitrat dan Amoniak milik PT Latexindo tidak terkendali.

“Makanya limbah cair dan limbah cangkang sawit yang dibuang oleh PT Latexindo dapat mencemari sumur, merusak seng dan kolam ikan milik warga. Kalau limbahnya mau dibuang ke air permukaan umum, harus melewati sistem yang benar dan air limbah nya itu bisa diminum,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Abdurrahim juga menegaskan bahwa perusahaan itu harus duduk berdampingan dengan masyarakat. Ia meminta, perusahaan tidak menindas dan mengabaikan hak masyarakat sekitar.

“Keberadaan perusahaan itu harus berdampak positif kepada masyarakat, jangan hanya memikirkan keuntungannya saja. Perusahaan jangan arogan kepada masyarakat, dana CSR nya salurkanlah kepada masyarakat sekitar,” tuturnya.

Oleh karenanya, Abdurrahim juga merekomendasikan agar PT Latexindo Toba Perkasa di Stanvaskan atau dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu.

“Sebab, PT Latexindo sudah zolim terhadap warga sekitar selama puluhan tahun,” bebernya.

Kemudian, Benny Sihotang menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu, dirinya ditemani perwakilan masyarakat Dusun II sempat melakukan sidak guna meninjau lokasi limbah milik PT Latexindo. Akan tetapi, tidak ada satupun pihak manajemen yang bersedia menemuinya.

“Disitu dapat kita lihat, betapa sombong dan angkuhnya perusahaan tersebut,” sebut Benny.

Selanjutnya, Roni Situmorang mengusulkan agar Komisi D DPRD Sumut merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup Deliserdang dan Dinas Lingkungan Hidup Sumut untuk segera melakukan pengecekan limbah industri ke lapangan secepatnya.

“Komisi D memberikan waktu 10 hari untuk hasil laporan uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas LH Deliserdang dan Dinas LH Sumut, sembari menekankan bahwa DPRD Sumut akan merekomendasikan stanvas untuk PT Latexindo apabila hasil investigasi uji lapangan dan laboratorium terbukti bermasalah,” tegasnya disambut aplus perwakilan masyarakat yang hadir.

Setelah mendengar penjelasan dari utusan pihak manajemen PT Latexindo Toba Perkasa, Ketua Komisi D Benny Sihotang akhirnya menskors RDP tersebut.

“Melihat masukkan dari rekan dewan lainnya, Komisi D akan melakukan rapat bersama Kadis LH Sumut untuk menentukan langkah tedas apa yang akan diambil. Apakah menutup operasional PT Latexindo sementara atau selamanya,” pungkasnya.
(map/ram)

Bupati Dairi Berharap Pujakesuma Tetap Jaga Harmoni Keberagaman dan Jadi Penggerak Ekonomi Dairi

BINCANG. Bupati Dairi, Eddy KA Berutu berbincang dengan pengurus Pujakesuma Dairi yang akan menggelar pesta rakyat bulan Agustus 2023 mendatang. Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, berharap, masyarakat etnis suku Jawa yang tergabung dalam perkumpulan Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma), tetap menjaga harmoni keberagaman dan menjadi penggerak ekonomi Dairi.

Harapan itu disampaikan Bupati, saat menerima kunjungan pengurus Pujakesuma di Pendopo Bupati, Selasa (11/7/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat mengatakan, selain untuk silaturahim, pertemuan itu juga untuk menyampaikan rencana mereka yang akan menggelar pesta rakyat dengan tema keberagaman dan program sosial dan budaya bulan Agustus 2023 mendatang.

“Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, menyambut baik inisiasi Pujakesuma. Kegiatan itu sangat bagus untuk merawat kebersamaan dalam membangun Dairi yang kita cintai ini,” sebutnya, Rabu (12/7/2023).

Bupati meminta, supaya Pujakesuma melibatkan para pelaku UMKM dalam gelaran pesta rakyat itu. Menurut Bupati, UMKM tulang punggung ekonomi kita. Jadi ini harus kita, ucap Edy lagi.

Disebutkan Bupati, guna memajukan UMKM, Pemkab Dairi, sudah melatih kurang lebih 5.000 orang pelaku UMKM supaya lebih profesional dalam mengembangkan serta memasarkan produksi usaha mereka.

Ketua Pujakesuma, Anwar Irawadi mengatakan, komunitas Pujakesuma memiliki 6 pimpinan cabang (PC) di berbagai kecamatan di Kabupaten Dairi dengan anggota sekitar 10ribu orang.

Anwar mengatakan, kegiatan yang akan mereka gelar sebagai kontribusi Pujakesuma terhadap pembangunan di Kabupaten Dairi.

“Kegiatan pesta rakyat itu akan kita gelar di gedung nasional Djauli Manik Sidikalang. Kita akan melibatkan para pelaku pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dan sebelum acara puncak, akan kita gelar car free day,” ungkap Anwar.

Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi Kaban Kesbangpol, Yon Hendrik dan Kadis PUTR, Masaraya Berutu. (rud/ram)

HP Remaja Penjual Madu Dirampok untuk Foya-foya

SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Tengah berhasil menangkap kedua tersangka AY dan MH yang melakukan perampokan terhadap seorang remaja penjual madu berinisial AS (16) di Jalan Sibolga-Tarutung Km 17 Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapteng.

“Motifnya mereka melakukan pencurian ini kemudian menjualnya dan hasilnya nanti untuk foya-foya,” kata Kapolres Tapteng AKBP Basa Emden Banjarnahor dalam Konferensi persnya, Rabu (12/7/2023).

Basa menjelaskan, berawal saat korban sedang menunggu pelanggan di warung pinggir jalan di Desa Rampah, kemudian didatangi dua orang laki-laki mengendarai satu unit sepeda motor berpura-pura meminjam hp korban, namum AS tidak bersedia.

“Kemudian pelaku MH pergi ke sepeda motor sambil mengatakan ke pelaku AY ‘mainkanlah’ kemudian pelaku AY langsung merampas hp korban dan berlari ketempat pelaku MH yang sudah stanby diatas sepeda motor,” ucapnya.

Sempat terjadi perlawanan antara korban dengan pelaku, kemudian AS mengejar pelaku AY sehingga pelaku AY tersungkur dari atas sepeda motor.

“Selanjutnya pelaku AY mengambil pecahan kaca dan menyayat pada bagian wajah kemudian tangan kiri sehingga korban terjatuh ke tanah, setelah itu pelaku AY berlari ke arah motor yang sudah standby kemudian mereka melarikan diri kearah jalan Rampah poriaha menuju Kota Sibolga,” ungkapnya. (mag-5/ram)

Proyek Jalur Alternatif Medan – Berastagi Via Kutalimbaru Bisa Dilintasi di Agustus 2023

KERJA: Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting berfoto bersama Dinas PUPR Sumut Marlindo, perwakilan PT SMJ Arman Panjaitan, dan Bupati Karo Corry Sebayang ke lokasi proyek pembangunan jalur alternatif Medan - Berastagi via kutalimbaru tersebut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumut, Drs Baskami Ginting kembali mendesak PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan dinas terkait agar segera menuntaskan pembukaan jalur alternatif Medan – Berastagi via Kutalimbaru. Diketahui, jalur tersebut merupakan paket proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi yang dikerjakan secara multiyears dengan biaya mencapai Rp2,7 triliun.

“Jalur sejajar Medan – Tuntungan via Kutalimbaru – Desa Sukamakmur -Tanduk Benua Deliserdang – Dusun Sembaikan – Desa Jaranguda – Berastagi Karo, harus bisa tembus membelah kawasan hutan dan bisa dilintasi paling lambat Agustus 2023 guna menghindari kemacetan di jalur Medan – Berastagi yang ada sekarang,” ucap Baskami, Rabu (12/7/2023).

Diungkapkan Baskami, dirinya telah melakukan kunjungan kerja bersama Dinas PUPR Sumut Marlindo, perwakilan PT SMJ Arman Panjaitan, dan Bupati Karo Corry Sebayang ke lokasi proyek pembangunan jalur alternatif Medan – Berastagi via kutalimbaru tersebut.

Baskami menjelaskan, jalan sejajar Medan – Berastagi via Kutalimbaru yang ditangani Dinas PUPR Sumut memiliki panjang 25 Km. Jalan yang sudah di aspal sepanjang 9,360 Km, sementara pembukaan kawasan hutan sepanjang 7,5 Km.

“Dari pembukaan kawasan hutan itu sudah terbuka 4,5 Km, sisanya sekitar 3 Km yang belum dibuka ke Dusun Sembaikan perbatasan Karo Deliserdang. Sisanya, dari Dusun Sembaikan ke Desa Jaranguda Karo ada sekitar 6 Km. Kondisinya sudah beraspal 3,400 Km dan sisanya jalan berbatu,” ujarnya.

Untuk itu, Baskami kembali mengingatkan PT SMJ untuk menggenjot pekerjaan proyek pembukaan kawasan hutan agar bisa digunakan mobil pribadi maupun bus penumpang (non truk) pada Agustus 2023.

Baskami berharap, pada Desember 2023 jalur tersebut sudah bisa digunakan sebagai jalur mudik guna mengantisipasi kemacetan parah di jalur Medan – Berastagi saat ini.

“Sehingga masyarakat yang ingin pulang kampung merayakan natal dan tahun Baru bisa lebih nyaman dan terhindar dari kemacetan panjang,” pungkasnya.

Terpisah, menanggapi tenggat waktu yang diberikan Baskami Ginting, pihak PT SMJ, Arman Panjaitan menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan pembukaan jalan lewat kawasan hutan untuk tuntas di Agustus 2023.

“Kita janji, Agustus ini sisa 3 Km lagi jalan yang membelah kawasan hutan akan selesai, sehingga sudah bisa dilintasi nantinya,” jawabnya.
(map/ram)

1...1,3171,3181,319...15,664Page 1,318 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor