Home Blog Page 13607

Divonis 4 Tahun 10 Bulan, Nazaruddin Emosi

JAKARTA – Usai sudah perjalanan kasus suap wisma atlet yang menjerat Muhammad Nazaruddin . Kemarin (20/4), majelis memvonisnya bersalah lantaran terbukti menerima suap dari PT Duta Graha Indah serta mengganjarnya empat tahun sepuluh bulan penjara. Tapi bukan berarti proses hukum untuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu tuntas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyimpan kasus-kasus lainnya.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Nazaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga, yakni Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi,” kata ketua majelis hakim Dharmawati Ningsih saat membacakan amar putusannya kemarin (20/4).
Suami Neneng Sri Wahyuni itu juga didenda Rp200 juta dengan hukuman pengganti empat bulan penjara. Namun, majelis hakim tidak menyertakan uang pengganti kepada Nazaruddin. Padahal majelis hakim menyatakan Nazaruddin terbukti menerima suap cek senilai Rp4,6 miliar dari PT DGI yang merupakan komitmen fee dan berasal dari APBN.

Menurut majelis, Nazaruddin bersalah karena dia pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima hadiah atau janji. Hadiah atau janji tersebut patut diduga berhubungan dengan jabatannya.

Cek tersebut diberikan kepada Nazaruddin karena, Nazaruddin telah mengatur pemenangan PT DGI sebagai pelaksana proyek wisma atlet. Cek tersebut merupakan realisasi commitment fee 13 persen yang disepakati pihak PT DGI dengan Nazaruddin.

Putusan yang dijatuhkan Dharmawati itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK yang meminta Nazaruddin disanksi tujuh tahun penjara ditambah denda Rp300 juta.

Hakim Anggota Marsuddin Nainggolan menerangkan pihaknya menolak nota pembelaan Nazaruddin dan kuasa hukumnya yang berpendapat bahwa cek yang diterima merupakan marketing fee dari perusahaan swasta. Alasannya, karena fee yang telah disepakati kedua belah pihak bersumber dari APBN.
Tak hanya itu, majelis juga menolah argumen Nazaruddin dan kuasa hukumnya yang ngotot bahwa fee wisma atlet itu juga diguanakan sebagai pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres Bandung. Kata majelis, dari fakta persidangan terungkap bahwa kongres dilakukan pada bulan Mei 2010, sedangkan lima lembar cek diterima Nazaruddin melalui anak buahnya pada Februari dan Maret 2011.
Hal yang menurut majelis hakim memberatkan Nazaruddin adalah  perbuatannya membuat citra DPR menjadi buruk.

Dia dinilai tidak memberikan contoh yang baik ke rakyat tapi justru memanfatkan jabatannya. Selain itu, kepergian terdakwa ke luar negeri malah mempersulit proses penyidikan dan membuat negara mengeluarkan biaya besar untuk memulangkannya.

Sedangkan hal yang meringankan, Nazaruddin masih berusia muda dan belum pernah dihukum. “Perbuatan terdakwa setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan,” ujar Dharmawati.

Pihak JPU dan Nazaruddin sendiri mengaku akan pikir-pikir atas putusan tersebut. Tapi begitu sidang di tutup emosi Nazaruddin tiba-tiba meninggi.
Sambil beranjak dari tempat duduknya, politisi dari Dapil Jember Lumajang itu dengan nada tinggi berkata .

“Saya tidak terima dengan hasil sidang. Ini sudah direkayasa. Saya akan terus mengungkapkan kebenaran kasus ini dan saya pertanggung jawabkan hingga akhirat.”

Tentu saja Nazaruddin merasa kecewa dengan hal tersebut karena Majelis hakim sama sekali tidak menyeret nama yang dianggapnya harus ikut bertanggung jawab terlibat.

Misalnya, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Ketua Komisi X Mahyuddin, dan lainnya. (kuh/dyn/pri/jpnn)

Dahlan Bantu Pak Raden

JAKARTA – Matahari tepat berada di atas kepala ketika Menteri BUMN Dahlan Iskan berjalan kaki menelusuri gang sempit di Jalan Petamburan III, Slipi, Jakarta Barat, kemarin (20/4). Tanpa rencana sebelumnya, dia tergerak untuk pergi mengunjungi drs Suyadi alias Pak Raden yang tinggal di salah satu rumah kontrakan di gang itu.

Keinginan bersilaturahmi dengan pencipta boneka Si Unyil ini muncul setelah Dahlan menunaikan salat Jumat di Masjid Jami’ al Islam, Petamburan, Jakarta. Kebetulan, kediaman Pak Raden hanya tiga gang dari masjid.

Mengenakan stelan kemeja warna putih, celana hitam dipadu dengan sepatu kets, Dahlan langsung masuk ke rumah Pak Raden. Pria berusia 79 itu sedang duduk di dalam rumahnya. Dia kaget karena kedatangan Dahlan secara tiba-tiba tanpa direncanakan sebelumnya. Pak Raden menyambut Dahlan dengan wajah sumringah. Keduanya lalu duduk berdampingan di kursi sederhana. Dahlan menjelaskan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi. Dia juga bertanya soal kondisi kesehatan Pak Raden.

Deretan lukisan karya Pak Raden yang digantungkan di dinding menyedot perhatian Dahlan. Di usia yang sudah senja, pria dengan suara khas itu memang masih rajin melukis. Hasil lukisannya dijual untuk penyambung hidup. Dahlan juga melongok ke ruang depan yang dipakai untuk studio lukisan.
Kunjungan Menteri BUMN yang hanya berlangsung sekitar 7 menit itu tidak disia-siakan oleh Pak Raden. Dia menceritakan seputar sengketa hak cipta boneka Si Unyil yang kini sedang ramai diberitakan.

Pak Raden memang sedang menuntut Perusahaan Film Nasional (PFN), salah satu perusahaan BUMN, atas hak royalti. Sementara PFN menyatakan memiliki hak paten atas Si Unyil. Perusahaan ini sendiri sedang dililit utang dan terancam akan dilikuidasi.
Menanggapi hal itu, Dahlan menyatakan tidak akan mencampuri masalah hukum terkait hak cipta Si Unyil. (jpnn)

Pesawat Bawa 131 Penumpang Terjatuh

ISLAMABAD- Sebuah pesawat yang sedang mengangkut 131 penumpang jatuh tidak jauh dari Bandara Internasional Islamabad, Pakistan. Belum ada laporan mengenai kabar seluruh penumpang tersebut.

Dikutip dari Reuters, Jumat (20/4), saat kejadian, cuaca di sekitar Islamabad memang cukup buruk. Pesawat dengan nomor penerbangan BHO-212 itu terbang dari Karachi menuju Islamabad.

Tim penyelamat dilaporkan langsung bergerak menuju lokasi jatuhnya pesawat yang dekat dengan kompleks perumahan Kota Baria. Para saksi mata menjelaskan, pesawat jatuh saat hendak mendarat di bandara tersebut. Bagian dari pesawat tampak hangus berserakan di jalanan. Rumah sakit yang ada di kawasan Islamabad juga sudah disiagakan untuk menampun para korban.Belum ada pernyataan resmi dari pejabat Pakistan mengenai kejadian ini.(net/jpnn)

Pengucuran Rapelan Trimester Guru Mampet

JAKARTA – Harapan para guru untuk segera menikmati rapelan trimester pertama tunjangan profesi pendidik (TPP) sepertinya harus ditahan. Meskipun uang rapelan itu sudah ada di pemkot atau pemkab, ternyata masih belum bisa dicairkan. Kekacauan data penerima membuat pencairan sementara mampet.

Pemerintah sudah menetapkan, pencairan TPP dilakukan dengan cara dirapel tiga bulan sekali. Sehingga, dalam setahun para guru yang lolos sertifikasi berhak menerima TPP sebanyak empat kali.

Khusus untuk guru PNS, nominal bulanan TPP setara dengan gaji pokok yang mereka dapatkan. Sedangkan untuk guru non-PNS, besaran TPP diputuskan Rp1,5 juta per bulan per orang.

Kabar penyebab terhambatnya pengucuran TPP ini sempat simpang siur. Kabar pertama muncul dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ketua Umum PB PGRI Sulistyo menuturkan, sudah mengecek di sejumlah daerah memang benar jika uang TPP sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sulistyo mendapatkan informasi jika pencairan untuk guru SD dan SMP cukup seret. “Yang membuat pemda belum juga mencairkan, karena SK dari Dirjen Dikdas Kemendikbud belum keluar,” tandas pria yang juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.

Dia menerangkan, untuk pencairan TPP guru SD-SMP dan sederajat harus lebih dulu didasari SK dari Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud. Sedangkan untuk TPP guru SMA dan sederajat wajib didasari SK dari Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Dirjen Dikdas Kemendikbud Suyanto menuturkan tidak benar jika SK untuk legalitas pengucuran TPP itu belum dia buat. “SK itu sudah saya terbitkan. Satu SK untuk satu nama guru penerima TPP,” katanya. (wan/jpnn)

Mantan rektor UNY itu mencoba meluruskan keadaan yang terjadi di lapangan sehingga membuat pencairan TPP masih mampet. Suyanto menjelaskan, ternyata SK yang sudah dia teken itu di tolak oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemkab atau pemkot. Tidak tanggung-tanggung, SK pencairan TPP yang ditolak pemkab atau pemko itu mencapai sekitar 70 persen. “Ujung dari penolakan itu, daerah minta ada verifikasi ulang,” tandasnya.
Suyanto menuturkan, banyak sekali penyebab munculnya penolakan dari pemkab atau pemkot itu. Diantaranya adalah, setelah dilakukan pengecekan oleh pihak pemkab atau pemkot, guru yang sudah ada SK-nya itu ternyata tidak layak menerima TPP. Penyebabnya antara lain guru yang bersangkutan sudah tidak lagi mengajar 24 jam pelajaran per pekan atau juga karena terjadi perubahan nama.

Suyanto memaklumi sikap pemda yang menolak atas dasar tersebut. Dia mengatakan, pemda wajar jika tidak mau mengucurkan TPP untuk guru yang sudah tidak sesuai peraturan. “Pemda tentu tidak ingin diusut KPK karena mencairkan tunjangan profesi tidak tepat sasaran,” katanya.

Kasus perubahan nama juga masih dominan menjadi penyebab tidak kunjung dicairkannya TPP. “Setelah naik haji, ada tambahan H di namanya sudah tidak bisa diproses,” tutur Suyanto. Sebab, penambahan H tadi sudah membuat nama seorang guru berbeda dengan di SK yang sudah diteken Suyanto.
Penyebab seretnya pengucuran TPP berikutnya adalah, banyak rekening guru yang sudah mati. Kondisi ini wajar, karena bisa jadi para guru hanya menggunakan rekening ini untuk menampung sementara kucuran TPP. Setelah beberapa saat tidak ada transaksi atau tidak ada isinya sama sekali, maka rekening ini ditutup.

Menyikapi persoalan ini, Suyanto siap melakukan verifikasi ulang daftar penerima TPP. Dia belum berani menjanjikan kapan pencairan TPP bisa digulirkan. “Kondisi guru di lapangan itu sangat dinamis,” katanya. Pada intinya, Suyanto mengungkapkan pemda tidak mau mengucurkan TPP hanya untuk sebagian guru. Pemda hanya mau mencairkan TPP jika seluruh guru penerima sudah sesuai ketentuan.

Sementara itu, keterlambatan pengucuran TPP untuk guru tingkat SMA dan sederajat memang disebabkan karena SK pengucuran belum turun. Dirjen Dikmen Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan, pencairan TPP dari Kemenkeu masih berlangsung beberapa saat lalu. Dia mengatakan, akan segera memproses penerbitan SK untuk setiap guru yang berhak mendapatkan TPP. Dia juga mengantisipasi adanya perubahan kondisi guru di lapangan. (wan/jpnn)

Golkar Pantau 20 Nama

Selain PDIP, T Erry Mau Daftar ke Demokrat dan Gerindra

MEDAN-Langkah T Erry Nuradi dengan mengambil fomulir pendaftaran untuk menjadi calon gubernur di PDIP tak diambil pusing Partai Golkar. Bahkan, DPP Golkar mengaku telah memantau 20 nama untuk dijadikan calon gubernur Sumatera Utara (cagubsu) mereka.

Hal ini diungkapkan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Leo Nababan secara khusus kepada Sumut Pos, kemarin. “Jadi Partai Golkar itu tidak akan pernah ketinggalan,” katanya.

Namun memang menurut Leo, nama calon tersebut belum mengerucut pada satu pasang. “Saat ini kita tengah memantau sekitar 20-an nama tokoh yang kita anggap cukup berpotensi memimpin Sumut ke depan,” jelasnya.

Ia memastikan nama-nama tersebut tidak hanya berasal dari kader partai, tapi juga figur-figur profesional lainnya yang dinilai memiliki dedikasi tinggi bagi mengangkat harkat hidup masyarakat, dan menciptakan pembangunan di Sumut.

Kemudian sesuai mekanisme partai yang selama ini baku di Partai Golkar, langkah selanjutnya menurut Leo, nama-nama tersebut akan dinilai secara lebih mendalam. Caranya tentu saja dilakukan dengan melihat tingkat elektabilitas dari survey lembaga terpercaya. “Jadi tokoh yang memang benar-benar memiliki tingkat kemampuan di mata masyarakat, akan terlihat dengan jelas,” tambahnya.

Menariknya, dari 20-an nama yang saat ini terus dipantau, dipastikan bukan hanya untuk calon gubernur semata, tapi sekaligus calon wakil gubernur yang mendampingi. Sehingga dengan demikian, pasangan calonnya hanya sekitar sepuluh pasang. “Golkar ini kan partai yang sudah cukup matang berpolitik. Jadi dalam menentukan segala sesuatu, kita selalu menghitung semua hal. Baik aspek waktu, dedikasi calon terhadap masyarakat, kemampuan hingga seperti apa loyalitasnya terhadap pluralisme dan pengamalan Pancasila,” jelasnya.

Namun sayangnya, Leo belum bersedia menyebut nama-nama calon tersebut. Ia hanya menyebut jika proses seleksi yang dilakukan Golkar masih akan terus berjalan hingga dibukanya masa pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Sebab mekanismenya, menurut Leo kemudian, Golkar akan melakukan dua kali survei dalam penjaringan elektabilitas. “Calon yang kita usung bisa saja nanti ditentukan last minute. Karena kita tidak ingin asal-asalan,”ungkapnya.

Soal Erry Nuradi, DPD Golkar Sumut tampaknya tak mau ambil pusing. Bagi DPD Golkar Sumut, apa yang dilakukan Bupati Serdangbedagai (Sergai) itu dengan mendaftar sebagai bakal calon (balon) gubernur Sumut dari PDIP adalah wajar.

“Itukan biasa. Karena kami (Golkar Sumut) belum buka pendaftaran saja. Kalau kami buka pendaftaran, nanti dia (Erry Nuradi) juga akan mendaftar,” aku Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPD Golkar Sumut, Hardy Mulyono, Kamis (19/4).

Hardy Mulyono juga menegaskan manuver Erry Nuradi tidak terkait dengan isu perpecahan di Golkar Sumut. Dikatakannya, apa yang berkembang selama ini tentang isu perpecahan di tubuh Golkar Sumut sebatas perbedaan pendapat biasa. Mengenai opsi penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) PG Sumut, dikatakannya itu hanya sebatas permintaan saja. “Itukan bukan tuntutan,” katanya.

Jawaban itu pun dikatakannya, ketika disinggung soal Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PG Sumut, Andi Achmad Dara alias Aday yang jarang berada di Sumut dan lebih banyak menghabiskan waktunya di luar Sumut.

Pada kesempatan itu, mantan anggota DPRD Medan dua periode ini menuturkan, untuk tahapan Pilgubsu 2013 termasuk membuka pendaftaran cagub dan cawagubsu, PG Sumut baru akan merapatkannya pada Mei mendatang.

“Dari situlah nanti, baru diketahui kapan akan dibuka pendaftaran dan lain halnya,” katanya lagi.
Di sisi lain, Erry Nuradi pun mengaku langkahnya mendaftarkan diri ke PDIP jelang Pilgubsu adalah hal yang wajar. Tak hanya itu dalam waktu dekat ini juga Erry – sapaan akrab Bupati Sergai ini – akan mendaftarkan diri ke Partai Demokrat dan Partai Gerindra. “Toh Partai Golkar belum membuka pendaftaran dan sekarang yang baru buka PDI-P, Demokrat, dan Gerindra,” ungkap Erry.

Erry yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Serdang Bedagai ini menyebutkan dari aturan Pilkada partai yang boleh mengusung pasangan calon Gubsu-Wagubsu adalah partai yang memperoleh 15 persen suara (15 kursi di DPRD Sumut). “Jadi walaupun saya mendaftar ke Golkar nantinya. Kan tetap Partai Golkar berkoalisi dengan partai lain,” sambungnya.

Lantas bagaimana awalnya bisa mendaftar ke PDI-P? Ditanya begitu Erry menceritakan begitu PDI-P membuka pendaftaran, banyak kader-kader PDI-P Sergai yang menyarankannya untuk mendaftar. Karena desakan akhirnya Erry membuat surat kuasa kepada pengurus partai tersebut untuk mengambil formulir. “Mereka terus mendesak saya untuk mendaftar. Dan, bahkan mungkin pekan depan saya mengambil formulir ke Partai Demokrat,” ungkapnya.
Selain itu, Erry menyebutkan, dalam Pilkada Sergai tahun 2010 lalu Erry dan pasangannya Ir Soekirman juga tidak hanya didukung oleh Partai Golkar saja, tetapi hampir semua partai yang ada di parlemen mendukung pasangan ini. “Kita kan sahabat PATEN,” ungkap Erry seraya menyebutkan PATEN itu singkatan dari semua etnis dan partai. “Erry Nuradi itu sahabat semua etnis dan semua partai,” tambahnya.

PDIP Tunggu Erry Kembalikan Formulir

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut Bidang Politik, Budiman Nadapdap memstikan kalau Erry belum mengembalikan fomulir. “Pendaftaran itu terbuka bagi siapa saja, jadi sifatnya umum. Masih Erry Nuradi yang mengambil formulir. Belum ada dikembalikan. Kita tunggulah dulu, apakah nanti dikembalikan atau tidak,” ungkapnya.

Apa yang diungkapkan Budiman senada dengan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait. Katanya, peluang koalisi dengan pasrtai dalam Pilgubsu terbuka lebar. “Sumatera Utara itu kan cukup luas dan besar. Dan untuk memajukannya, kita tidak bisa sendiri,” tegasnya.

Selain membuka pintu untuk koalisi, PDIP juga membuka pintu bagi siapa saja yang terpanggil mengikuti seleksi pencalonan lewat PDIP. Meski orang tersebut seorang kader dari partai lain sekalipun, contohnya Erry. Namun Maruarar memastikan, dalam hal ini PDIP tidak akan gegabah dalam memilih calon. Ia memastikan mekanisme partai akan bekerja secara maksimal. “Di antaranya harus memiliki ideologi Pancasila. Calon juga nantinya harus memperoleh dukungan dari internal partai. Dan harus memiliki visi misi yang jelas, mampu membawa Sumut sebagai rumah besar bagi kaum nasionalis,” jelasnya. (ari/gir/dra/mag-16)

 

Jadwal dan Isu Balon

PDI-P
Jadwal

1. Rapat simulasi pada Juni-Juli 2012.
2. Balon dibahas di Rakerda DPD PDI-P
3. Hasil verifikasi dilaporkan ke DPP PDIP pada Juli 2012
4. Diputuskan Ketua DPP PDI-P di Jakarta
5. Resmi didaftarkan ke KPU Sumut pada 10-16 November 2012

Parameter Balon

1. Psikotest
2. Survei Popularitas
3. Survei Kapabilitas

 

Isu-isu Balon Indikasi
1. HT Erry Nuradi Mendaftar Langsung
2. RE Nainggolan Berbicara Informal dengan DPD & DPP PDI-P
3. Chairuman Harahap Berbicara Informal dengan Pengurus DPP PDI-P
4. Gus Irawan Berbicara Informal dengan DPD PDI-P
5. Letjen TNI AY Nasution Berbicara Informal dengan Pengurus DPP PDI-P

 

Partai Demokrat

1. Tim 9 Penjaringan Gubsu sesuai SK DPP Partai Demokrat 172/INT/DPP.PD/IV/2012 tgl 5 April 2012
2. Tim 9 terdiri atas:
– Jhonny Allen Marbun
– Sutan Bhatoegana
– Agus Hermanto
– Ruhut Sitompul
– HT Milwan
– Tahan M Panggabean
– Arif Rahmansyah Marbun
– Hasbullah Hadi
– Meilizar Latif

 

Isu-isu Balon Indikasi
1. H.T. Milwan Ketua DPD Partai Demokrat Sumut
2. Letjen (TNI) A.Y. Nasution Kedekatan khusus dengan SBY
3. Gus Irawan Dibulang-bulangi Dewan Penasihat TB Silalahi

Partai Golkar

Belum membuka pendaftaran resmi

 

Isu-isu Balon Indikasi
1. Chairuman Harahap Kader
2. HT Erry Nuradi Kader
3. Gus Irawan Kedekatan khusus dengan Akbar Tandjung

Diolah dari berbagai sumber

Maling di BRI Lolos dari Pantauan CCTV

Brankas Unit Hinai Dibobol, Rp200 Juta Melayang

LANGKAT-BRI unit Hinai kemarin dibobol maling. Diperkirakan kerugian BRI mencapai Rp200 juta. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki. Harapan pada rekaman CCTV buyar, pasalnya maling lolos dari pantauan.

Kapolres Langkat AKBP L Eric Bhismo didampingi Waka Polres Kompol Safwan Khayat dan Kasat Reskrim AKP Aldi Subartono ketika mengecek ke lokasi menegaskan akan terus mengejar pelaku. Penyelidiki akan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi dan keterangan penjaga malam. Pihak kepolisian menyayangkan arah kamera CCTV tidak dipasang mengarah langsung ke lokasi brankas.

“Pelaku menjebol pintu belakang mengunakan las karbit, begitu juga brankas uang. Jadi diperkirakan butuh waktu sekitar tiga jam pelaku menuntaskan semuanya,” jelas Kasat Reskrim AKP Aldi Subartono.

Aldi menyebutkan hingga kini sudah ada tiga saksi sudah diperiksa. Disinggung, estimasi jumlah pelaku dan apakah ada dugaan mencurigai orang dalam (BRI), Kasat Reskrim tidak memberikan jawaban. “Kami masih melakukan penyelidikan, yang jelas sudah ada tiga saksi yang diperiksa,” ucapnya.

Menurut informasi yang dihimpun Sumut Pos, bobolnya brankas BRI yang persis di sisi Jalan Lintas Medan-Aceh, pertama kali diketahui oleh M Sabri (35) selaku penjaga malam. Selanjutnya, dia melaporkan kepada pimpinan bank hingga polisi. Disebutkan peristiwa berlangsung sekira pukul 22.00 WIB ketika Sabri pulang ke kediamannya untuk beristirahat karena merasa kurang enak badan.

Selanjutnya, Sabri yang kembali ke bank seusai waktu salat subuh guna mengecek, langsung terperanjat. Pasalnya, begitu masuk ke gedung, dia melihat pintu belakang bank sudah terbuka dan brankas penyimpanan uang turut terbuka.

“Dalam dua hari belakang ini, kondisi kesehatan saya agak menurun. Karena sudah tidak tahan lagi, makanya tadi malam sekitar pukul sepuluh lewat saya pulang ke rumah untuk istirahat,” kata Sabri di Polsek Hinai.

Kawanan maling memulai aksi setelah merusak pintu belakang, langsung masuk ruangan pimpinan BRI unit Hinai yang di dalamnya terdapat brankas. Kawanan diduga lebih satu orang dan profesional karena merusak pintu brankas dengan menggunakan alat las, sekaligus menggasak uang didalamnya Rp200 juta lebih. (jie)

Dipecat ketika Jatuh Cinta dengan Indonesia

Alfred Riedl, Mantan Pelatih Timnas yang Dipanggil Lagi oleh PSSI KLB

Siapapun pecinta sepakbola tanah air tentu sangat akrab dengan nama Alfred Riedl. Pria asal Austria yang menukangi Timnas PSSI yang sempat membuat publik tanah air dilanda euphoria sepakbola.

Cholis Faizi, Jakarta

Kini, dia datang lagi ke tanah air atas inisiatif PSSI versi KLB Ancol. Bagaimana prospek dia menangani sepakbola kita kembali?
“You need me…?” Itulah sepenggal tanya yang muncul dari sosok Alfred Riedl (63). Turun dari mobil Alphard  warna hitam, dia langsung menyapa para wartawan dengan kalimat itu di kantor PSSI La Nyalla Mattalitti, Minggu (15/4) lalu.

Ketika menukangi Timnas Indonesia jelang Turnamen Piala AFF 2010, pelatih asal Austria itu juga selalu melontarkan kalimat itu. Pertanyaan itu menjadi demikian populer di kalangan wartawan saat itu manakala dengan setia menunggui latihan-latihan Timnas di Lapangan PSSI di kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.

Tiap usai melatih tim, Riedl dengan serta merta menyambangi wartawan yang sudah menanti di sisi lapangan, dan berkata, “You need me?”
Suasana keakraban antara pers dengan Riedl terasa demikian kental. Mengingat, hasil-hasil polesan yang dilakukan Riedl terhadap Timnas demikian kentara sejak ia ditunjuk dan dikontrak oleh PSSI pada April 2010 untuk menyiapkan Timnas ke Piala AFF yang digelar di Indonesia pada bulan Desember.

Di tengah hiruk-pikuk pertandingan babak penyisihan pasca Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal, masih di sela latihan Riedl pun membalik tanya: “You don’t need me now…?”

Mengapa Riedl menyatakan itu?  Sebab ketika itu kalangan wartawan sudah mengalihkan buruan liputannya kepada para pemain. Meski gelar juara belum direngkuh, namun pers sudah cenderung mengidolakan para pemain sebagai bintang dan pahlawan menyusul kinerja tim yang sangat mengesankan.
Apa makna dari pembalikan tanya Riedl adalah hasil nyata yang tak bisa dibantah bahwa pelatih kelahiran Wina, Austria pada 2 November 1949 itu telah berhasil mengangkat citra dan pamor tim nasional Indonesia. Melalui profesionalitas dan kerja keras yang panjang, euforia telah tercipta dari para pencinta sepakbola di tanah air. Meski akhirnya harus takluk dari Malaysia pada babak final, Riedl adalah sosok yang telah mengembalikan kejayaan sepakbola Indonesia.

Kini, Riedl kembali ke Indonesia. Kedatangannya adalah atas panggilan dari kepengurusan PSSI KLB Ancol pimpinan La Nyalla Mattalitti yang berkeinginan mengontrak kembali Riedl. Sebab pemain Timnas Austria tahun 1984-1985 itu dipandang masih cocok untuk membangkitkan kembali pamor Timnas baik secara fisik maupun psikologis.

Riedl yang sebelumnya mengantongi kontrak tertulis selama dua tahun sejak April 2010, di tengah perjalanan pada 13 Juli 2011 kontraknya diputus secara sepihak oleh kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin.

Pemutusan kontrak terhadap Riedl oleh PSSI, menimbulkan gejolak dan reaksi keras dari segenap masyarakat luas. Masyarakat pun kemudian mahfum, bahwa pemutusan kontrak itu lebih disebabkan faktor like and dislike dari pihak-pihak tertentu yang demikian ‘memusuhi’ dan membenci sosok Nirwa Dermawan Bakrie yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung perjalanan organisasi PSSI.

Tetapi ketika pengurus PSSI La Nyalla memintanya kembali menukangi Timnas untuk persiapan ke Turnamen Piala AFF 2012 yang akan digelar pada Desember mendatang, Riedl tak mempunyai keraguan sedikitpun, meski ia tahu betul tentang perjalanan sejarah PSSI selama ia berkecimpung melatih di Indonesia hingga ia dipecat oleh PSSI.

“Saya tidak ragu untuk kembali ke sini, sebab saya pernah merasakan atmosfir yang mengesankan di sini. Saya diberhentikan oleh PSSI justru ketika saya sudah sedang jatuh cinta pada Indonesia,” tutur Riedl.

Mengungkit kembali kenangan pemecatannya karena dituding telah menandatangani kontrak secara pribadi dengan Nirwan D Bakrie, dalam konferensi pers pada Selasa (10/4) siang di Jakarta, Riedl pun membantah.

“Sebagai pelatih asing, mana mungkin saya akan dikontrak secara individual dengan individu pengurus PSSI. Saya menghormati asas dan saya tahu aturan,” tegasnya.

Hal ini pun dipertegas oleh Wakil Ketua Umum PSSI Rahim Soekasah. “Mereka (PSSI Djohar) saja yang menyebut kontrak individu,” katanya.
Terkait dengan rencana PSSI untuk membentuk Timnas ke masa depan, Riedl pun sepakat bahwa ia akan memilih pemain-pemain terbaik dari seluruh negeri tanpa memandang asal klub. Riedl merasa yakin, bersama dirinya Timnas akan kembali menemukan form seperti sediakala meskipun atmosfirnya telah berubah dari era angkatan pemain sebelumnya.

Alfred Riedl menginjakkan kakinya kembali di Indonesia pada Minggu malam, 8 April 2012. Ia mengaku senang bisa memenuhi undangan PSSI versi KLB. Sebab sejak kembali ke negeri asalnya, ia mengantongi keyakinan dan segenggam harapan; suatu saat nanti kelak ia akan kembali ke Indonesia.
“Saya belum mau berkomentar banyak dengan kondisi saya ke Indonesia. Saya ingin melihat situasi terakhir kondisi organisasi sepak bola Indonesia. Saya akan bicara banyak dengan beberapa pihak yang sangat tahu dengan kondisi sepak bola,” jelasnya. (*)

Prevalensi Obesitas Mengalami Peningkatan

Obesitas (kegemukan) dapat dialami siapa saja. Obesitas bukan hanya merusak penampilan seseorang, namun juga menjadi ancaman kesehatannya. Pada obesitas terjadi akumulasi atau penimbunan lemak di dalam tubuh yang dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan. Apalagi kalau penimbunan lemak terjadi di dalam perut atau yang dikenal dengan obesitas sentral.

“Cara mudah mengetahui obesitas sentral adalah dengan mengukur lingkar perut. Disebut obesitas sentral bila lingkar perut pria >90 cm, dan lingkar perut wanita >80 cm,” kata Kepala Divisi Endoktrin Metabolik dan Diabetes Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Dr.dr.Dharma Lindarto,SpPD dalam Seminar on Managing Metabolic Syndrome di Hotel Santika Medan.

Meski tidak mengalami keluhan sakit, katanya, orang obesitas sentral perlu waspada karena di dalam tubuhnya sudah mulai mengalami gangguan metabolisme lemak dan karbohidrat serta proses inflamasi atau peradangan kronis. “Kondisi ini disebut sindrom metabolik dan bila tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi seperti diabetes melitus, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, stroke, perlemakkan hati dan gagal jantung,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI) Sumut, Prof.Dr.dr.Harun Alrasyid Damanik,SpPD menambahkan masalah obesitas perlu mendapat perhatian karena saat ini terjadi peningkatan prevalensi obesitas dan overweight (kelebihan berat badan) di seluruh dunia. Prevalensi didefenisikan seberapa sering suatu penyakit atau kondisi terjadi pada sekelompok orang.  “Pada 2008 saja, sekitar 1,5 miliar orang dewasa termasuk overweight dan lebih dari 200 juta pria serta 300 juta wanita mengalami obesitas,” terangnya.

Begitupun, prinsip diet dan aktivitas fisik dapat dilakukan sebagai intervensi primer dalam pengelolaan obesitas. “Pola diet low calory balance seperti mengurangi porsi makanan, membatasi lemak, serta mengkonsumsi sayur dan buah, dianjurkan untuk penanganan obesitas karena dapat dilakukan untuk jangka panjang,” jelasnya. (mag-11)

UN Curang cuma Lulus atau Tidak

Faliruddin Lubis
Redaktur Pelaksana Sumut Pos

Ujian Nasional (UN) setiap tahun digelar. Nah, setiap penyelenggaraan UN pasti ada kecurangan. Akibatnya, pemerintah mati-matian untuk mengantisipasi agar tak terjadi kecurangan UN. Sampai-sampai polisi pun ikut disiagakan untuk menjaga pelaksanaan UN.

Bahkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengancam akan langsung mencoret jika ditemukan ada siswa berbuat curang saat penyelenggaran UN.

Selain mencoret siswa yang berbuat curang saat UN, Departemennya juga memberi sanksi berat jika ada guru atau kepala sekolah yang melakukan manipulasi dengan ujian sekolah yang berkontribusi 40 persen dalam kelulusan siswa, maka kontribusi 40 persen tersebut dicoret atau dianggap tidak ada.

Pengamat hukum juga angkat bicara mengultimatum agar jangan coba-coba melakukan kecurangan dalam pelaksanaan UN karena ketahuan saja melakukan kecurangan bisa dipidana. Asalkan, itu cukup bukti-bukti yang mendukung kecurangan tersebut.

Kata pengamat hukum tadi mereka yang curang ini kan sama dengan membocorkan dokumen negara. Naskah soal UN tersebut merupakan dokumen negara dan ini bisa saja dipenjara.

Sibuk soal curang UN, seorang teman saya nyeletuk. “Dulu zaman saya tak ada seperti sekarang ini ujian dijaga polisi, karena takut curang,” katanya membuka komentar.

“Emangnya kok curang kenapa? Toh hasil UN kan hanya untuk penilaian kelulusan. Biar kan saja mereka curang kan semua lulus, sekolah tak rugi malah diapresiasi baik,” sambungnya.

Teman saya pun melanjutkan pembicaraan. Menurutnya, di zamannya sekolah dulu semua siswa bisa saling tukar jawaban walaupun sembunyi-sembunyi atau berbisik-bisik. Tak ada dijaga polisi, tak ada pengawalan soal. Tapi, jarang siswa yang tak lulus.

Jadi menurut saya biarkan saja siswa mau curang atau tidak, toh hasil UN kan hanya menentukan lulus dan tak lulus.
Itupun, katanya, penilaiannya tak adil. Masak sekolahnya tiga tahun yang dinilai hanya hasil ujian yang hanya tiga sampai empat hari.
Selain itu, katanya, kalau siswa memang pintar tak perlu curang pun bakal bisa menjawab soal. Begitu juga yang bodoh, kalaupun curang pasti nanti saat mengikuti pelajaran ke jenjang yang lebih tinggi bakal tak sanggup juga dan berhenti sendiri.
“Udahlah urusi aja yang lain,” katanya.

Mendengar ocehan kawan saya tadi, saya juga teringat saat masih di bangku SMA. Memang hasil UN (dulu EBTANAS) itu hanya penilaian lulus atau tidak. Selebihnya tak ada pengaruhnya.

Kalau nilainya tinggi belum tentu juga bisa lolos ke perguruan tinggi negeri, kalau nilainya pas-pasan terkadang bisa lulus ke perguruan tinggi melalui SNMPTN (dulu UMPTN).

Jadi, saya pikir biarkan saja mau curang mau tidak. Siswa juga kan tak bodoh. Kalau dikasih kunci jawaban baik melalui SMS dan sebagainya, pelajar juga kan pasti berpikir apakah jawaban itu benar atau tidak.

Pelajar itu pasti berpikir untuk membahas soal sendiri. Kan pelajar itu tak mau konyol tak lulus sudah belajar selama tiga tahun gara-gara bocoran jawaban soal yang tak tentu asal rimbanya. Kalaupun percaya biarkan saja, toh nanti pelajar itu pasti menyesal karena bukan hasil kemampuannya.
Yang penting harus diurusi itu adalah mengajarkan anak didik jangan berbuat curang sejak dini. Kalau sudah diajarkan meskipun ada yang mengajak untuk curang pasti diabaikannya. (*)

70 Persen Gubernur di Sumatera Korupsi

JAKARTA-Data ini pastinya membuat para gubernur di wilayah Sumatera ketar-ketir. Pasalnya, peluang terseret kasus korupsi cukup besar. Bayangkan saja, 70 persen gubernur yang ada di Sumatera tersangkut kasus korupsi. Dengan kata lain, dari 10 provinsi yang ada di wilayah Sumatera, hanya gubernur tiga provinsi yang tak terseret korupsi.

Data ini termasuk dalam list 173 kepala daerah hingga 2012, yang tersangkut korupsi, yang dirilis Kemendagri. Tujuh gubernur di wilayah Sumatera itu adalah Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Gubernur Sumbar Zaenal Bakar yang sempat menjadi tersangka kasus korupsi APBD 2002. Selanjutnya Gubernur Sumut Syamsul Arifin (kasus APBD Langkat), Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin (kasus dana PPB/BPHTB).

Berikutnya Gubernur Kepri Ismeth Abdullah (kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran), Gubernur Sumsel Syahrial Oesman (kasus dugaan suap alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api-api), dan Gubernur Riau Saleh Djasit (kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran). Teranyar, Gubernur Riau Rusli Zainal dicekal KPK dalam kasus suap PON Riau.

Hanya Jambi, Lampung, dan Babel saja yang gubernurnya tidak tersangkut kasus korupsi. Dengan catatan, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP pernah dimintai keterangan KPK terkait kasus pengadaan tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap di Lampung Selatan pada 2007.

Untuk tingkat Kabupaten/Kota di Sumut, yang tersangkut korupsi adalah Wali Kota Medan Abdillah, Wali Kota Tanjungbalai Sutrisno Hadi (kasus anggaran MTQN), Pj Bupati Serdangbedagai Chairullah (kasus dana proyek pembinaan keamanan 2004), Bupati Nias Binahati B (kasus dana PSDA kehutanan 2001), Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik, Wali Kota Siantar RE Siahaan, Bupati Asahan Risuddin, Bupati Tobasa Monang Sitorus, Bupati Deliserdang Amri Tambunan (saksi kasus proyek swakelola 2005 pada Dinas Kimpraswil dengan tersangka Faisal dkk), Bupati Palas Basyrah Lubis, dan Bupati Nias Selatan Fuhuwusa Laia.

Sebelumnya, juru bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek, menjelaskan, 173 kepala daerah yang tercatat di Kemendagri, terdiri dari beberapa status. Mulai dari saksi, tersangka, terdakwa hingga terpindana.

Dijelaskan, berdasarkan kajian dari Kemendagri ada beberapa hal yang menyebabkan jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi terus meningkat. Pertama, latar belakang kepala daerah di Tanah Air sangat beragam. Mulai birokrat, politisi, pengusaha, hingga artis.

Nah, dari situ banyak orang yang sebenarnya pemahaman dan kemampuan tentang birokrasi sangat kurang, terutama tentang sistem regulasi keuangan daerah. Misalnya pengusaha dan artis. Mereka akhirnya terjebak dalam kasus korupsi lantaran keputusan yang diambilnya ternyata melanggar ketentuan yang berlaku. Padahal sebenarnya mereka tidak berniat melakukan korupsi.

Kedua adalah faktor SDM di daerah yang masih terbatas. Apalagi masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak berkompeten diberi jabatan strategis hanya karena yang bersangkutan tim sukses kepala daerah yang menang.  Sedangkan yang ketiga adalah karena ada niat dari kepala daerah untuk melakukan korupsi. (sam)

1...13,60613,60713,608...15,762Page 13,607 of 15,762