26 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1362

Jadi Putri Persahabatan Provsu, Alya Komitmen Promosikan Pariwisata Sergai

ANGKAT PIALA: Alya Elfa Chaniago finalis dari Kabupaten Serdang­bedagai (Sergai) saat angkat piala penghargaan sebagai Putri Persa­ha­batan Propinsi Sumatera Utara. fadly/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski hanya sampai menjadi finalis, Alya Elfa Chaniago telah memperlihatkan kemampuan terbaiknya saat tampil di Grand Final, dan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Putri Persahabatan Provinsi Sumatera Utara (Provsu).

Hal ini disampaikan oleh Bupati Serdangbedagai (Sergai) H Darma Wijaya lewat Kepala Dinas Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga (Parbudpora) Kabupaten Sergai, Drs Akmal AP MSi, saat ditemui di sela-sela aktivitasnya di Kecamatan Perbaungan, Sabtu (24/6).

Akmal menjelaskan, Alya Elfa Chaniago, seorang gadis berusia 18 tahun dari Kecamatan Teluk Mengkudu, telah berhasil meraih penghargaan sebagai Putri Persahabatan pada ajang Pemilihan Putri Pariwisata Sumatera Utara 2023. Acara prestisius ini diadakan di Lepolonia Hotel dan Convention Medan pada Jumat malam lalu (23/6).

“Pemilihan Putri Pariwisata Sumatera Utara merupakan sebuah ajang tahunan yang bertujuan untuk mencari perwakilan dari provinsi dalam sektor pariwisata. Pada tahun ini, sebanyak 23 peserta dari 15 kota/kabupaten di Sumatera Utara turut berpartisipasi. Tahapan pemilihan melibatkan proses pendaftaran, audisi, pelatihan, dan grand final. Para calon Putri Pariwisata dinilai melalui berbagai aspek, seperti wawancara, penampilan busana, talenta, dan kemampuan berkomunikasi,” ujar Amkal.

Dirinya menyebut Alya Elfa Chaniago berhasil mencuri perhatian dan memenangkan gelar Putri Pariwisata Persahabatan Sumatera Utara 2023. Kehadiran Alya Elfa Chaniago dalam ajang ini, sebutnya juga menjadi bukti bahwa Kabupaten Sergai memiliki potensi pariwisata yang menakjubkan dan penduduk yang ramah serta bersahabat.

Kadis Parbudpora yang juga hadir langsung pada acara grand final, mengungkapkan apresiasinya terhadap prestasi yang diraih oleh Alya. Ia juga menambahkan, pemilihan Putri Pariwisata Sumatera Utara tidak hanya mempertimbangkan kecantikan fisik, tetapi juga pengetahuan tentang budaya, sejarah, dan kekayaan alam provinsi tersebut. Para pemenang diharapkan dapat menjadi duta pariwisata yang mempromosikan keindahan dan keunikan Sumatera Utara kepada wisatawan dari dalam dan luar negeri.

“Kami tentu berharap Alya dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Sergai untuk terlibat dalam membangun masa depan pariwisata daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya ditemui usai acara, Alya sangat bersyukur atas pencapaiannya ini dan mengungkapkan harapannya agar semua orang berani menggali potensi diri, mencoba hal baru, dan memberikan yang terbaik dalam segala hal. Ia percaya bahwa niat baik akan selalu menghasilkan kebaikan bagi dirinya sendiri, orang lain, dan semua orang.

Tak lupa dirinya menyebut dukungan dan doa dari masyarakat Kabupaten Sergai, terutama dari Bupati Darma Wijaya dan Wakil Bupati Adlin Tambunan, sangat berarti dalam perjalanan kompetisinya. Alya berharap dapat menjadi agen perubahan untuk Kabupaten Sergai, Tanah Bertuah Negeri Beradat, dan Sumatera Utara.

“Meskipun hanya sampai menjadi finalis, saya telah berusaha menampilkan kemampuan terbaik saat tampil di grand final dan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Putri Persahabatan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Putri Persahabatan Sumatera Utara, saya berkomitmen untuk membangkitkan dan mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sergai dan seluruh Provinsi Sumatera Utara,” sebutnya.

Rangkaian audisi Pemilihan Putri Pariwisata Sumatera Utara 2023 diikuti oleh 32 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Setelah melalui proses audisi yang ketat, 23 peserta terbaik terpilih dan menjalani masa karantina dari tanggal 21 hingga 23 Juni 2023. (fad/azw)

CERI: Tokoh Diduga di Balik Pembelian 12 Pesawat Tempur Bekas oleh Kemhan Terungkap

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Soal pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dari Kemhan Qatar diduga diatur oleh CEO Republikorp mulai terungkap. Dugaan muncul bermula dari berita media Israel bernama Israel Defense yang terbit pada 12 Juni 2023 yang berjudul ‘Who Is Behind the Mysterious Planes to Indonesia?’ Nama perusahaan Excalibur International mulai disebut-sebut di dalam publikasi ini.

Kesepakatan antara Kemhan RI dengan Kemhan Qatar disusun oleh E-System Solution, sebuah perusahaan berbasis di Dubai yang dimiliki oleh seorang mantan perwira angkatan udara Prancis bernama Habib Boukharouba.

“Kami mendapat kabar dari bisik-bisik sesama rekanan di Kementerian Pertahanan RI (Kemhan), bahwa Republikorp dengan Excalibur Army terafiliasi Exalibur International dari Negara Ceko sebagai perantara antara Kemhan RI dengan Kemhan Qatar terkait pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman dalam rilis yang diterima, Senin (26/6).

Bahkan, sambung Yusri, CERI mendapat kabar, untuk mencapai kesepakatan pembelian 12 pesawat Mirage tersebut, Excalibur Army atau Excalibur International telah memberikan down payment ke pemerintah Qatar sekitar 5% dari nilai transaksi. Menurut keterangan yang beredar di berbagai media, nilai transaksi senilai USD 734,5 juta atau setara sekitar Rp 12 Triliun.

Sementara di tanah air, terjadi kontroversi atas pembelian 12 pesawat tersebut, mengingat sebagaimana dilansir Media Tempo edisi 9 Maret 2009, Menhan Yuwono Sudarsono kala itu menyatakan menolak hibah yang bisa didapatkan dengan syarat yang ringan itu lantaran Indonesia harus mengeluarkan biaya perawatan dan membayar komisi untuk perantara.

Apalagi, pesawat buatan tahun 1997 itu, saat ditolak hibahnya tahun 2009, kala itu pesawat sudah berumur 12 tahun. Sementara penyerahan pesawat yang dibeli saat ini baru akan diterima Indonesia pada tahun 2025. Pada saat itu, pesawat sudah berumur 28 tahun.

Lalu, pada 16 April 2015, Panglima TNI Moeldoko kala itu pernah menyatakan bahwa Presiden Jokowi meminta TNI AU untuk tidak menerima pesawat hibah lagi, melainkan beli pesawat baru. Hal itu terkait kecelakaan pesawat F-16 di Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menjawab kontroversi pembelian Mirage 2000-5 tersebut, melalui website resminya, Kementerian Pertahanan RI menyatakan pengadaan (A) MRCA/Mirage 2000-5 beserta dukungannya dilaksanakan berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022 tentang PSP Tahun 2022 untuk (A) MRCA / Mirage 2000-5 (Beserta Dukungannya) sebesar USD 734.535.100.

Adapun pengadaan tersebut dituangkan dalam Kontrak Jual Beli Nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar EUR 733,000,000.00 dengan penyedia Excalibur International a.s., Czech Republic. Direncanakan pesawat akan dikirimkan 24 bulan setelah kontrak efektif dan akan ditempatkan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

Materiil kontrak tersebut meliputi 12 MIRAGE 2000-5 Ex. Qatar Air Force (9 Single Seat And 3 Double Seat, 14 Engine and T-cell, Technical Publications, GSE, Spare, Test Benches, A/C Delivery, FF & Insurance, Support Service (3 Years), Training Pilot And Technician, Infrastructure, dan Weaponary. Saat ini status kontrak dalam proses efektif kontrak.

Berdasarkan rilis resmi di atas, timbul pertanyaan surat dukungan Kepala Bapenas muncul belakangan, yaitu pada 17 Mei 2023, setelah Kemhan menanda tangani kontrak pembelian pada 31 Januari 2023, tanya Yusri.

Terkait informasi tersebut, kata Yusri, pihaknya sudah melayangkan konfirmasi secara tertulis kepada Norman Joesoef yang diketahui merupakan CEO Republikorp melalui surat CERI Nomor: 35/EX/CERI/V/2023 Perihal Mohon Informasi dan Konfirmasi Impor 12 Pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar. Surat konfirmasi ditembuskan juga ke Menhan Prabowo Subianto melalui Staf Khusus Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Namun hingga saat ini, Norman tidak memberikan keterangan apa pun, termasuk tidak ada memberikan bantahan. Begitu pula Dahnil,” kata Yusri.

Selain itu, Yusri membeberkan, menurut berita dari media Airspace Review tertanggal 6 November 2022, bahwa pada acara Indo Defence 2022 yang berlangsung dari tanggal 3 November2022 hingga tanggal 5 November 2022 di Jakarta, di sela acara, tepatnya pada 3 November 2022, ada acara penandatanganan kerjasama antara Excalibur Army dan Tatra Defence yang diwakili oleh Daniel Kara dengan Republikorp yang diwakili Norman Joesoef.

Penandatanganan kerjasama tersebut di atas, meliputi MoA Marketing and Integration License Agreement for the Patriot II. Acara penandatanganan kerjasama tersebut disaksikan Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra dan Wakil Menteri Pertahanan Ceko Daniel Blazkovec Norman. (dek)

Lawan Kebathilan, 30 PW IPHI Kompak Dukung Polisikan Erman Suparno

Ketua Umum PP IPHI H Ismed Hasan Putro (ke-7 dari kanan) bersama para Pengurus Wilayah pada Rakernas Terbatas di Hotel Balairung Jakarta, Sabtu 24/6/2023.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Berbagai manuver Erman Suparno mengobok-obok Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) hasil Muktamar VII Surabaya diminta segera dipolisikan.

“Tindakan Erman Suparno dan kelompoknya yang terus merongrong, mengganggu dan memecah belah IPHI di bawah kepemimpinan Ismed Hasan Putro hasil Muktamar VII Surabaya harus dilawan,” demikian desakan secara kompak dan bulat peserta Rapat Kerja Nasional Terbatas yang dihadiri 30 Pimpinan Wilayah IPHI se-Indonesia di Hotel Balairung Jakarta, yang berakhir Sabtu malam (24/6/2023).

“Kami meminta PP IPHI segera melakukan langkah-langkah hukum pidana maupun perdata terhadap Erman Suparno dan kelompoknya. Kami dorong dan dukung sepenuhnya langkah PP IPHI melaporkan ke Polda Metro Jaya,’’ seru mereka, seraya mengingatkan, “Mari kita kawal proses ini.”

Para peserta juga menyatakan setia dan loyal terhadap PP IPHI di bawah kepemimpinan Ismed Hasan Putro. “Kami tetap patuh, loyal dan setia kepada Bapak H Ismed Hasan Putro sebagai Ketua PP IPHI yang sah sesuai hasil Muktamar VII Surabaya,’’ seru peserta Rakernas Terbatas ini secara kompak.

Para Ketua PW IPHI se-Indonesia bergantian menandatangani Pernyataan Sikap bersama di Hotel Balairung Jakarta, Sabtu 24/6/2023.

Pernyataan teguh istiqomah terhadap semua hasil Muktamar VII Surabaya dan loyal terhadap PP IPHI di bawah kemimpinan H Ismed Hasan Putro, serta dukungan langkah-langkah hukum terhadap segala bentuk manuver Erman Suparno dituangkan dalam Pernyataan Sikap Rapat Kerja Nasional Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jakarta, 24 Juni 2023.

Pernyataan Sikap tersebut dibuat di atas kertas ukuran double polio dua rangkap dan spanduk berukuran 3 x 1,5 meter. Sebanyak 30 Ketua Pengurus Wilayah IHPI dari Aceh hingga Papua menandatangani Pernyataan Sikap tersebut.

Para peserta Rakernas ini menegaskan, “Kami konsisten dan berkomitmen terhadap hasil-hasil Muktamar VII Surabaya, karena sesuai dengan AD/ART IPHI dan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, didasarkan pada niat yang tulus menjaga dan menjadikan IPHI sebagai wadah untuk berkhidmat kepada umat, bangsa dan negara sebagai perwujudan pengamalan haji mabrur sepanjang hayat.”

“Komitmen kami sudah jelas bahwa Haji Mabrur Sepanjang Hayat harus tetap dipelihara sehingga cara-cara kotor pasti tidak akan kami lakukan,” kata Tabroni Harun Ketua PW IPHI Lampung dan Abubakar Wasahuwa, Ketua Harian PW IPHI Sulawesi Selatan.

Para Peserta Rakernas menyebut, dukungan pelaporan ke Kepolisian sifatnya mendesak, mengingat banyaknya pengaduan terkait dengan praktek bathil dan dzolim yang melampaui batas kepatutan, seperti teror psikis dan intimidasi yang dirasakan sejumlah pengurus wilayah dan daerah.

Erman Sparno diduga mendaftarkan merek dan logo atas nama IPHI. Padahal Erman bukan Ketua Umum PP IPHI yang sah sesuai ketentuan organisasi. Pendaftaran merek dan logo IPHI itu dijadikan alat meneror pengurus IPHI di daerah.

Berikutnya terkait dugaan pemalsuan dokumen untuk mendaftarkan IPHI versinya ke Kementerian Hukum dan HAM secara online. Tindakan ini berakibat pendaftaran pengurus IPHI hasil Muktamar VII Surabaya yang menghasilkan Ketua Umum IPHI Ismed Hasan Putro terhalang secara sistem, karena sudah ada lebih dahulu yang mendaftarkannya.

IPHI Hasil Muktamar VII Surabaya sah sesuai ketentuan organisasi, sangat korum karena dihadiri 28 Pengurus Wilayah seluruh Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Agama memberikan sambutan.

Meski fakta hukum formal Mahkamah Agung berpihak kepada Erman, bukan berarti IPHI versi Erman sah secara organisasi. Terlebih dalam proses pendaftaran organisasi terdapat banyak hal yang diduga dilanggar. Di antaranya dugaan pemalsuan dokumen dan domisili yang mencatut alamat Sekretariat di Jalan Tegalan 1 Matraman Jakarta. Berbagai dugaan pemalsuan inilah yang kini sedang diperkarakan di Kepolisian.

“Kami sepenuhnya mendukung langkah ini,” seru 30 pengurus wilayah dari Papua hingga Aceh. Pengurus Wilayah IPHI yang hadir pada Rakernas Terbatas ini terdiri dari Ketua dan Sekretaris, dengan masing-masing menyampaikan surat mandat peserta kepada PP IPHI.

Menurut para peserta Rakernas, Erman dan kelompoknya menjadikan pendaftaran merek dan logo sebagai alat untuk meneror pimpinan IPHI di berbagai daerah dengan ancaman pidana, agar pengurus daerah dan wilayah mendukungnya.

“Ada pengurus IPHI di daerah dipanggil polisi, padahal usianya udah 80 tahun, kan kasihan,” kata H. Harsono, Ketua Pengurs Wilayah IPHI Jawa Tengah. Ada juga pengurus daerah di Bali, juga dipanggil polisi atas dugaan menggunakan merek dan logo IPHI.

Sekjen PP IPHI Abidinsyah Siregar menegaskan bahwa Lambang Organisasi IPHI pimpinan Ismed Hasan Putro yang resmi merupakan hasil Muktamar yang tercantum dalam Peraturan Organisasi. Ciri hususnya ada tulisan “Haji Mabrur Sepanjang Hayat.” Kalau ada logo IPHI yang mirip namun tidak ada tulisan “Haji Mabrur Sepajang Hayat,” maka patut diduga belum menyesuaikan dengan hasil Muktamar VII Surabaya. (hen)

Perangi Stunting di Humbahas, Dosmar Turun ke Puskesmas Serukan Kepedulian Bersama

SERUKAN: Tenaga kesehatan, kepala desa, kepala sekolah, guru, dan seluruh pegawai Kecamatan Paranginan, serta masyarakat, menyerukan bersama, angka stunting akan turun di Kecamatan Paranginan.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang stunting, dan pentingnya pemberian makanan sehat seimbang bagi bayi dan anak, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, turun terus ke Puskesmas-Puskesmas menyerukan kepedulian bersama.

Pada kesempatan tersebut, Dosmar menjelaskan, untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Humbahas, secara khusus di Kecamatan Paranginan, perlu ada kerja sama seluruh elemen masyarakat dan saling ada kerja sama yang baik.

“Semua harus terlibat, petugas Puskesmas, bidan desa, kepala desa, kepala sekolah dan guru, para pegawai kantor camat, serta keluarga objek stunting, harus sependapat dan satu kata untuk menurunkan angka stunting secara bertahap,” ungkap Dosmar di Puskesmas Paranginan, belum lama ini.

Menurut Dosmar, meningkatnya angka stunting di Kabupaten Humbahas, disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu stun­ting. Karena itu, perlu adanya so­sialisasi dari setiap bidan desa, bekerja sama dengan kepala desa, untuk memberitahukan bagaimana pola hidup sehat, dan 5 fase pertumbuhan. Dari 5 fase ini, lanjut dia, bidan desa harus rutin melakukan pemeriksaan, mulai remaja perempuan, calon pengantin, ibu hamil, dan anak yang dilahirkan.

“Mulai sekarang, kita harus be­kerja serius, harus peduli. Ini tanggung jawab bersama. Petugas Pus­kesmas dan bidan desa harus rutin melakukan pemeriksaan. Periksa, periksa lagi, dan periksa kembali,” harap Dosmar, seraya menjelaskan kepada seluruh kepala desa se-Kecamatan Paranginan, dana desa bisa dipergunakan untuk mengatasi stunting di desa masing-masing.

Pada kesempatan itu, tenaga kesehatan, kepala desa, kepala sekolah, guru, dan seluruh pegawai Kecamatan Paranginan, dan ma­syarakat, langsung membuat ke­sepakatan bersama untuk menurunkan angka stunting. (des/saz)

Bupati Ajak Masyarakat Berpartisipasi Awasi Pembangunan di Humbahas

PENGASPALAN: Pengerjaan pengaspalan ruas jalan pada kegiatan penataan MPP di samping Kantor Koramil Doloksanggul, Jalan Merdeka, Kelurahan Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, yang dikerjakan PT Bina Karya Sejati. Istimewa.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Bupati Humbanghasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor, mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan yang saat ini sedang berlangsung. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, sehingga kesalahan atau tidak optimalnya pelaksanaan pemba­ngunan dapat dihindari. Hal tersebut disampaikan Dosmar kepada sejumlah wartawan di Doloksanggul, Sabtu (24/6) lalu.

Dosmar juga mengatakan, sebagai masyarakat yang peduli de­ngan Kabupaten Humbahas, harus ikut serta mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemkab Humbahas, jika terdapat kekurangan pada saat pelaksanaan pembangunan. Karena hal itu membantu pemerintah untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan.

“Mari masyarakat ikut memberikan pikiran positif, agar Humbahas dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi,” harap Dosmar.

Menurut Dosmar, jika masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan, selain mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, juga kegiatan tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sebab, pengawasan pembangunan infrastrukur bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Agar hasil pembangunan bisa sesuai perencanaan, tepat waktu, dan bermutu.

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang akan merasakan hasilnya. Jika baik, maka masyarakat akan me­rasakan dampak yang baik pula,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, kinerja Pemkab Humbahas khususnya bidang program pembangunan, terus berjalan. Meski harus dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi pada ketersediaan anggaran yang ada.

Dan itu pun, menurut Dosmar, untuk memenuhi kebutuhan ma­syarakatnya, dia akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi de­ngan Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah pusat, agar jalan yang perlu perbaikan bisa segera diperbaiki.

“Ayo kita laksanakan pemba­ngunan dan kita awasi bersama, supaya kualitasnya baik. Ini perlu diawasi oleh siapapun, agar sesuai kua­litas dengan spek yang ditetapkan. Ayo kita bangun Humbahas ke arah yang lebih baik lagi,” imbaunya.

Dari amatan wartawan, saat ini pengerjaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan, semisal pengaspalan jalan di areal Mall Pelayanan Publik (MPP), samping Kantor Koramil Doloksanggul, tepatnya di Jalan Merdeka, Kelurahan Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Sejati.

Dari papan proyek, tercatat ke­giatan penataan Mall Pelayanan Publik dengan nilai pekerjaan Rp609.715.513, dikerjakan oleh PT Karya Anugerah Bersama Permai. Pekerjaan ini bersumber dari DAU APBD Kabupaten Humbahas, dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender, dari tanggal kontrak 8 Juni 2023, dengan nomor kontrak 01/S-PSN/DAU/PKP/K.P/VI/2023. (des/saz)

PTPN 2 Dituding Rampok Lahan Masyarakat, Tanah di Sei Semayang, Sunggal

AKSI: Puluhan masyarakat saat menggelar aksi damai di lahan mereka yang tak jauh dari Kantor PTPN 2, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Minggu (25/6).Teddy Akbari/Sumut Pos.

SUMUTPOS.CO – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 2 dituding merampok lahan milik masyarakat di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang. Ini disampaikan puluhan masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan, melalui aksi damai di lokasi tanah yang berdekatan dengan Kantor PTPN 2, Minggu (25/6).

Puluhan masyarakat yang didominasi ibu-ibu ini, memohon kepada Presiden Joko Widodo dan menteri terkait, mulai dari BUMN, Agraria, hingga Menkopolhukam, untuk turun tangan menyelesaikan persoalan mereka. Sebab, perusahaan pelat merah di bawah naungan Kementerian BUMN tersebut, mengklaim, tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah aset mereka.

Sementara masyarakat bersi­kukuh, tanah tersebut adalah milik mereka melalui dokumen kepemi­likan yang dipegang.

“Pak Presiden, tolong kami rakyatmu ini. Tanah kami di Sei Semayang, Sumatera Utara ‘dirampok’ PTPN 2. Institusi hukum ne­gara tumpul dan tidak adil. Alas hak kami sah dan lengkap,” ungkap seorang warga, sembari menahan tangis.

“Tolong kami Pak Presiden, Pak Mahfud MD, Pak Hadi Tjahjanto, Pak Erick Thohir. Kami masyarakat pemilik lahan di Pasar 7, Desa Sei Semayang. Tanah kami tiba-tiba dirampok PTPN 2 pada 2018. Tanaman jagung kami diporak-porandakan. Kami sudah mengadu ke mana-mana. Ke BPN, polisi, PTUN, tapi satu pun enggak ada yang bela kami. Capek kami Pak. Kasihani kami Pak, kami dizolimi. Turun ta­nganlah Pak Presiden,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Adnan Syam Zega dan Datuk Nikmat Gea, selaku pemilik lahan membeberkan, status tanah tersebut. Pada 2001 hingga 2003, lahan dibeli oleh masyarakat dari IGD Urip dan telah disertifikatkan melalui akta notaris. Adnan menyebutkan, lahan tersebut sudah dikuasai masyarakat sejak 1950.

Melalui Kepala Kantor Penyelenggaraan Pembagian Tanah atas nama Gubernur Sumut pada 1953, juga telah mengeluarkan surat, yang berisikan pembagian lahan. Menurut dia, lahan ini sebelumnya sawah dan perladangan.

“Belum ada PTPN 2, tanah ini sudah dikuasai masyarakat. Pada 2011, tanah ini sebelumnya dibeli IGD Urip dalam kondisi lembah dengan kedalaman kurang lebih 5 meter. Kemudian ditimbun dan dibuat per kavling-kavling sejumlah 200 KK yang telah memiliki. Namun pada 2018, lahan kami diserobot PTPN 2,” bebernya.

Sementara Nikmat menjelaskan, tanah yang dikuasai mereka dan diklaim oleh PTPN 2, sudah berproses hukum. Namun kejelasan statusnya mengambang, tidak ada kepastian siapa pemilik alas hak sebenarnya.

“Alas hak yang kami miliki sampai saat ini adalah surat atau akta notaris dari Puji Wahyuni. Kami juga telah berupaya agar rurat tanah tersebut disahkan Badan Pertana­han Nasional (BPN) Deliserdang, tapi juga belum ada kepastian,” kata­nya.

Dia mengatakan, alas hak dari pemilik sebelumnya atas nama IGD Urip adalah SK Bupati Deliserdang 1976, dan turunannya diketahui Camat dan Kepala Desa Sei Sema­yang. Bahkan jauh sebelumnya, tidak ada silang sengketa atas lahan tersebut.

“Tiba-tiba di 2018, ada klaim tanah yang kami kuasai milik PTPN 2 dalam bentuk HGU Nomor 90 tertanggal 20 Juni 2003, dan berakhir 8 Juni 2028. Kami juga telah melakukan upaya hukum dengan membuat gugatan ke PTUN Medan. Namun sayangnya, putusan PTUN tidak tegas memutuskan siapa sebenarnya pemilik lahan yang sah. Bukan kami sebagai penggugat dan bukan pula PTPN 2 sebagai tergugat,” jelas Nikmat.

Terpisah, Kasubbag Humas PTPN 2, Rahmat Kurniawan, saat dikonfirmasi wartawan lewat sambungan telepon selular, mengaku belum dapat berkomentar lebih jauh soal aksi unjuk rasa damai warga Desa Sei Semayang. “Kami cek ke bagian yang bersangkutan ya,” pungkas­nya. (ted/saz)

Wali Kota Binjai Terima Audiensi USAID IUWASH Tangguh

Istimewa CENDERAMATA: Wali Kota Binjai Amir Hamzah, saat memberikan cenderamata kepada Direktur United States Agency for International Development (USAID) Jeff Cohen, saat gelaran audiensi.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai Amir Hamzah, menerima audiensi Direktur United States Agency for International Development (USAID), Jeff Cohen, terkait kerja sama program air minum, sanitasi, higiene, dan pe­ngelolaan sumber daya air (SDA) Pemko Binjai, dengan Program IUWASH Tangguh di ruang kerja Wali Kota Binjai, akhir pekan lalu.

Jeff mengucapkan terima kasih atas sambutan Pemko Binjai. Dia menjelaskan, Program USAID Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) Tangguh akan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, lembaga donor, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, penyedia layanan air minum, dan masyarakat, untuk memperkuat sektor WASH serta pengelolaan SDA di Indonesia.

Ini dilakukan untuk mendukung pengelolaan SDA, perubahan pe­ril­aku higiene, dan peningkatan akses air minum dan sanitasi aman, adil, dan setara. Jeff juga menekankan, USAID Indonesia melalui USAID IUWASH Tangguh berkomitmen untuk mendukung 1,5 juta orang menda­patkan akses air minum aman, dan 1 juta orang mendapatkan akses sanitasi aman yang dilakukan melalui dukungan pengelolaan SDA, perbaikan perilaku, hingga pe­ningkatan partisipasi semua pihak, termasuk perempuan, lansia, penyandang di­sabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

Karena itu, untuk mendukung upa­ya tersebut, maka USAID IUWASH Tangguh bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Binjai, telah melakukan Pengkajian Partisipatif dan Pemicuan Perkotaan yang dilaksanakan di 2 kelurahan. Yakni Kelurahan Sumbermulyo Rejo, dan Timbang Langkat, pada April-Mei 2023.

Jeff juga mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk mempererat kemitraan dan kolaborasi antara USAID dengan Pemko Binjai, dalam pe­nguatan program WASH hingga mengatasi dampak perubahan iklim terhadap pasokan sumber air.

Sementara itu, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah menyambut baik kerja sama tersebut. Dia berharap, kerja sama ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada warga Kota Binjai. “Saya mohon dapat membantu Pemko Binjai dalam mengatasi pe­ngelolaan SDA dan sanitasi aman, adil, dan setara,” pungkasnya. (ted/saz)

Hendrik Sitompul Ajak Masyarakat Amalkan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Drs Hendrik H Sitompul MM mengatakan, empat pilar kebangsaan penting dipahami dan ditanamkan pada generasi bangsa Indonesia. Karena, banyak kepentingan bangsa lain terhadap Indonesia di era globalisasi yang dapat melunturkan pemahaman kebangsaan kita.

“Empat pilar kebangsaan ini, harus kita maknai sebagai alat untuk membangun bangsa kita sendiri,” kata Hendrik Sitompul ketika menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Medan, Sabtu (24/6/2023). Sosialisasi ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPR/MPR-RI.

Menurut Hendrik, sosialisasi empat Pilar Kebangsaan ini juga dilaksanakan demi menjaga keutuhan persatuan berbangsa dan bernegara. Ditegaskannya, poin penting yang terdapat dalam empat pilar kebangsaan tersebut, mencakup Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Melalui sosialisasi 4 Pilar ini, setidaknya pihaknya dapat memberi pemahaman bagi masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. “Kita sebagai masyarakat yang majemuk harus menjujung tinggi pancasila sebagai pemersatu,” tegas Hendrik.

Selain itu, tidak hanya sebagai jawaban atas masalah kebangsaan, permasalahan seperti korupsi juga akan hilang minimal berkurang, karena seseorang yang menghayati dan mengamalkan 4 pilar kebangsaan pasti memliki integritas yang tinggi.

Hendrik Sitompul, juga mengajak masyarakat agar menghayati dan mengamalkan 4 pilar dalam kehidupan karena dengan itu apa yang dicita-citakan menjadikan Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur akan terwujud.

“Jadi saya mengajak kita semua, untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari hari untuk mewujudkan Indonesia, berdaulat adil dan makmur,” pungkas Hendrik. (adz)

Usbat Ganjar Gelar Pelatihan Mandi Junub untuk Masyarakat Desa di Sumut

Usbat Ganjar Sumut Wilayah Kabupaten Langkat bersama masyarakat mengadakan pelatihan dan praktik mandi junub di Dusun Purwodadi, Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang, Langkat, Sumut, Minggu (25/6).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memberikan edukasi untuk masyarakat, sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ustad Sahabat (Usbat) Ganjar Sumatera Utara (Sumut) menggelar pelatihan dan praktik mandi janabah atau junub.

Pelatihan dan praktik mandi junub itu diadakan bersama Majelis Ta’lim Nurul Falaq dan masyarakat di Dusun Purwodadi, Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Minggu (25/6) siang.

Muhammad Rizki, selaku Koordinator Daerah (Korda) Usbat Ganjar untuk Kabupaten Langkat mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk memberikan pemahaman ke masyarakat ihwal mandi junub yang baik dan benar menurut ajaran Islam.

“Kegiatan kami hari ini melaksanakan bagaimana mempraktikkan mandi janabah atau mandi wajib yang biasa kita kenal ke masyarakat, agar masyarakat lebih memahami cara mandi janabah yang selama ini masih banyak dari jemaah yang belum paham,” ujar Rizki.

Dalam praktik secara langsung yang dilakukan, Usbat Ganjar memberikan pelajaran mulai dari jenis-jenis hadas besar dan hadas kecil, niat mandi junub, hingga bagian-bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh.

Rizki memaparkan, edukasi ihwal mandi junub sangat penting diberikan kepada masyarakat lantaran kurangnya pemahaman. Oleh sebab itu, Usbat Ganjar melaksanakan pelatihan dan praktik mandi junub masyarakat lebih tercerahkan.

“Hal-hal dasar seperti ini yang paling penting dilakukan supaya masyarakat lebih paham bagaimana hal dasar yang dilakukan bisa dilaksanakan karena keseharian yang dilakukan adalah sebuah kewajiban untuk mendapatkan kesucian di dalam diri,” jelas Rizki.

“Harapan kami ke depan bagaimana pelatihan-pelatihan tentang agama ini terus dilaksanakan untuk masyarakat yang bermanfaat bagi mereka,” sambungnya.

Kegiatan Usbat Ganjar juga disambut antusias oleh masyarakat. Rizki menyebut, kegiatan serupa akan terus dilakukan untuk mengedukasi dan bersilatutahmi dengan masyarakat, sekaligus menyosialisasikan Ganjar Pranowo Presiden 2024.

“Sebelum kami memulai acara dari masyarakat sangat antusias karena jarang sekali dilaksanakan pelatihan-pelatihan seperti ini,” ucap Rizki.

Kegiatan positif yang digelar sukarelawan Usbat Ganjar tak hanya disambut antusias masyarakat, tetapi juga mendapat apresiasi.

Hal itu disampaikan Adilah, selaku perwakilan ibu-ibu Majelis Ta’lim Nurul Falaq yang mengikuti kegiatan pelatihan dan praktik mandi junub Usbat Ganjar.

Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kecamatan Padang Tualang. Dia juga mengaku mendapat banyak ilmu ihwal mandi junub yang selama ini kurang dipahami.

“Alhamdulillah (kegiatannya) kalau untuk masyarakat bermanfaat sekali. Karena sekarang ini banyak masyarakat kita masih kurang mengetahui. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini bisa membangun akhlak masyarakat kita,” ungkap Adilah.

Tak hanya itu, Adilah juga mengaku tercerahkan tentang sosok calon presiden Ganjar Pranowo yang disosialisasikan Usbat Ganjar. Dia mendukung Ganjar untuk menjadi Presiden Indonesia 2024 agar Indonesia semakin maju dan makmur.

“Mudah-mudahan Pak Ganjar menjadi presiden yang adil, yang bisa memakmurkan dan menjadikan Indonesia ini seperti Indonesia yang kami inginkan, yang bersatu, jauh dari korupsi dan selalu membela rakyat yang di bawah,” tutur Adilah. (rel/tri)

Penerima Pupuk Subsidi di Sumut Hanya 623.425 Petani, Ini Alasannya

Sebanyak 623.425 petani yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi ini merupakan petani yang menanam sembilan (9) komoditas sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022.

MEDAN, SUMUTPOS – Hanya 623.425 petani dari 998.745 total data petani di Sumatera Utara (Sumut) yang terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi tahun 2023.

“Jumlah 623.425 petani itulah yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan e-Alokasi Kementerian Pertanian (Kementan). Sebagai penerima pupuk bersubsidi dari total data petani sebanyak 998.745 orang,” kata Kepala Dinas KPTPH Sumut, Rajali.

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut menyebut, sebanyak 623.425 petani yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi ini merupakan petani yang menanam sembilan  komoditas. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022.  Adapun sembilan komoditas tersebut, yaitu petani padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Dengan kata lain, sisa petani yang berada di Sumut tidak mendapat alokasi pupuk bersubsidi karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Rajali melalui Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut, Jonni Akim Purba, mengatakan, masih ada nama petani 9 komoditas yang belum terentri ke dalam sistem.  “Hasil monitoring ke lapangan, masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum terentri ke dalam sistem,” kata Akim kepada wartawan, Senin (26/6/2023) di Medan.

Hal itu lanjut Akim, disebabkan banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Sehingga harus dipadu-padankan lagi dengan Dinas Dukcapil.

Masalah lainnya, lanjut Akim, susahnya sinyal untuk memasukkan data petani ke dalam sistem. Sehingga upload data sering error karena sinyal lemah, terutama di daerah pedalaman.  “Di samping itu, terbatasnya petugas juga menjadi kendala dalam pengentrian data,” jelasnya.

Ditanya berapa nama petani sembilan komoditas yang gagal dientri ke dalam sistem, Akim mengatakan, belum diketahui pasti. “Yang jelas, data yang terinput sampai saat ini hanya 623.425 nama. Merekalah yang berhak mendapat pupuk bersubsidi,” cetusnya.

Temuan Dinas KPTPH Sumut di lapangan seputar keluhan petani akan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, pertama alokasi pupuk bersubsidi di Sumut memang terbatas.

Kedua, banyak petani yang belum paham peraturan yang baru bahwa petani sawit tidak lagi berhak mendapat pupuk subsidi. Begitu juga petani di luar dari 9 komoditas tadi.

“Jadi, petani yang berteriak kekurangan pupuk adalah petani yang tidak terdaftar dalam kelompok,” katanya.

Ketiga, dalam sistem e-alokasi Kementan yang  baru, banyak nama petani yang sudah didaftarkan tapi namanya tidak muncul.

Sesuai aturan baru dari pemerintah, saat ini hanya petani dari 9 komoditas yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Salahsatunya petani padi.

Sistem Sering Error

Jonni Akim mencotohkan, waktu kunjungan mereka ke Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terungkap ada satu kelompok tani yang anggotanya didaftarkan 25 nama. Tetapi ternyata di e-alokasi yang keluar hanya 18 nama.

Diduga meski petugas sudah upload data ke sistem dan sudah sukses, namun mungkin sistem lagi error dan petugas tidak cross check kembali nama-nama itu.

Akibatnya, meski si petani menanam salah satu dari 9 komoditas, namun karena namanya belum masuk di sistem e-alokasi, maka dia tidak bisa dapat pupuk bersubsidi.

Terkait masalah itu, Akim mengaku, pihaknya sudah meminta perpanjangan waktu sampai 3 kali.

“Kita minta nama-nama yang dikirim yang ditolak, agar dimasukkan kembali. Kita juga sudah meminta agar alokasi (pupuk bersubsidi, Red) kedepan bisa ditambah sesuai kebutuhan. Ini sudah beberapa kali kita usulkan ke pusat,” katanya.

Adapun jawaban pusat, alokasi pupuk bersubsidi disusun sesuai dengan ketersediaan dana.

Akim menambahkan, jumlah komoditas pertanian di Sumut ada 70 jenis namun yang masuk dalam daftar penerima pupuk subsidi hanya 9 komoditas saja.

Total nama petani di Sumut yang terdaftar di SIMLUHTAN ada 998.745 tetapi yang terdata hanya 623.425 nama untk tahun ini.

Dan, dari jumlah 623.425 nama ini pun masih ada kesalahan. Nama tidak semuanya keluar dalam print penerima pupuk.

Dan temuan di lapangan, kebanyakan petani yang berteriak tidak memperoleh pupuk bersubsidi adalah petani di luar 9 komoditas tadi.

Kata dia, data petani penerima pupuk bersubsidi tahun 2023 di e-alokasi Kementan sudah fix paling lama 31 Desember 2022 untuk disahkan kepala daerah.

Daftar petani penerima akan diprint oleh pihak dinas, dan diserahkan ke kios mulai bulan Januari. Januari 2023, pupuk sudah disalurkan.

Jadi jika ada nama petani yang belum masuk sistem setelah pendaftaran ditutup, maka akan diusulkan untuk tahun berikutnya.

Dinas KPTPH terus melakukan padu padan data petani dengan dukcapil. Termasuk soal petani yang meninggal.

Adapun alur pupuk bersubsidi sesuai aturan yang berlaku menurut Akim, yakni mulai dari pabrik lini 1 ke lini 2 gudang provinsi, ke gudang distributor lini 3 baru ke pengecer lini 4. * (rel)

1...1,3611,3621,363...15,664Page 1,362 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor