Home Blog Page 13636

Hidup dalam Buah Roh

Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya bagi umat manusia. Pengorbanannya di kayu salib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia.
Semua dilakukannya karena kasihnya pada umat manusia dan ia berharap manusia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Paskah adalah melepaskan diri dari dosa atau past over, dimana pengorbanan Yesus dinyatakan bagi umat manusia agar bebas dari segala kutuk dosa dan hidup dalam prinsip salib dengan hidup dalam buah-buah roh dan menjauhkan diri dari sifat duniawi dan kedagingan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati bagi kita supaya kita hidup dalam kemenangan.

Demikian disampaikan oleh Pdt Paul F Wakkary— Gembala Sidang GPdI Filadelphia Medan Polonia dalam renungan Paskahnya pekan ini.
Harapannya tambah Pdt Wakkary, Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya supaya umatnya memuliakan Dia melalui hidupnya dan melayani dia.
Dalam renungan paskah tersebut, dilanjutkannya hendaknya umat menguduskan diri dari sifat-sifat duniawi yang menjurus pada kebinasaan. Dalam Galatia 5 : 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta  pora dan sebagainya.

Tapi tetap berpegang teguh pada firman dan doa dengan hidup dalam buah roh yang mendatangkan sukacita di bumi dan surga. Ditambahkan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri (Galatia 5 : 22-23), jelas Ketua Umum Panitia Hari Doa Sedunia-Sumut 2012 ini. (rs/*)

Janji Dahlan Iskan Sejahterakan Warga Batak

BALIGE-Hadiah istimewa diberikan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan saat masyarakat Batak menggelar Pesta Budaya Tradisional Batak di T.B Silalahi Centre kemarin. Dia berjanji bakal merealisasikan pengubahan Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Lapangan Terbang Internasional. Selain itu, dia juga memastikan tidak mengubah kebun teh Sidamanik menjadi kelapa sawit.

Menurut Dahlan, kedua langkah itu perlu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Batak. Untuk bandara misalnya, pengubahan menjadi bandara Internasional sudah tidak bisa ditawar lagi. Alasannya, potensi Danau Toba tidak sebanding dengan kesejahteraan warga sekitar yang minim. “Apa hebatnya Danau Toba kalau tidak mampu mengangkat ekonomi rakyatnya,” ujarnya.

Dalam acara yang juga untuk memperingati HUT ke 4 Yayasan T.B Silalahi itu, Dahlan menyebut gagasan pengubahan status bandara sudah pernah dilontarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Itulah mengapa, mantan Dirut PLN itu optimistis jika bandara di Siborong-borong, Tapanuli Utara itu bisa segera diubah statusnya.

Terpisah, festival kebudayaan dan HUT T.B Silalahi Centre itu berlangsung meriah. T.B Silalahi sebagai tuan rumah mampu menghadirkan kehangatan diantara ribuan peserta. Termasuk dengan delegasi asing dari Taiwan dan Belanda yang hadir untuk melakukan MoU pengembalian artefak Batak ke Indonesia.

Salah satu buktinya, Dahlan tidak ragu untuk manortor saat berada di lantai dua Museum Batak. Kedua tarian itu dia lakukan setelah salah satu ketua adat Batak mengalungkan kain Ulos ke Dahlan Iskan. “Kain ini sebagai tanda untuk tamu kehormatan,” ujar Silalahi.

Pemilik nama lengkap Tiopan Bernhard Silalahi itu juga menjelaskan kepada masyarakat kalau orang Batak dan Taiwan satu rumpun. Itulah kenapa pakaian adat dan lagu keduanya terdapat kemiripan. Bahkan, pria yang berulang tahun tiap 17 April itu menyebut ada beberapa lagu Batak yang populer di Taiwan.

“Ada yang dinyanyikan dalam bahasa Taiwan, ada yang tetap Batak,” terangnya. Festival budaya tradisional Batak sendiri bakal digelar dua hari dari kemarin hingga hari ini. Beberapa macam lomba dan pertunjukkan budaya terutama tari banyak diperagakan di T.B Silalahi Centre. (dim/jpnn)

PO yang Pakai Otak

Eka Sari Lorena Surbakti

Bermula dari dua unit bus yang melayani transportasi para pekerja di Jakarta yang tinggal di Bogor, Lorena Group berkembang menjadi perusahaan transportasi dan jasa logistik yang menggurita. Eka Sari Lorena Surbakti menjadi saksi hidup pertumbuhan bisnis yang dirintis ayahnya, G.T. Surbakti, pada 1970 dan sudah merambah ke Medan.

EKA Sari Lorena Surbakti tidak pernah melupakan dari mana dahulu Lorena dirintis. Masih jelas ingatannya saat dirinya masih kecil di kantor Lorena di Bogor. ”Dulu kalau ke kamar mandi tidak ada atapnya, jadi harus dipayungi Ibu karena Bogor sering hujan,” kenang Eka saat ditemui di kantornya Rabu.
Kini, Lorena Group telah memiliki dan mengoperasikan 500 bus besar, 250 truk, dan 57 armada busway. Jika ditambah dengan kendaraan-kendaraan kecil, total ada sekitar 1.000 kendaraan yang dioperasikan.

Lorena Group juga telah memiliki 667 kantor di seluruh tanah air. ”Jadi, sekarang dari Sabang sampai Merauke, Lorena ada benderanya,” kata peraih master of business and administration dari University of San Francisco, California, AS, tersebut.

Kesuksesan bisnis transportasi tidak terlepas dari peran strategis sektor tersebut terhadap perekonomian. Eka mengibaratkan sarana transportasi itu darah dalam tubuh. ”Saya percaya transportasi itu seperti da rah. Ketika tersumbat, orang bisa kena stroke,” kata ibu dua anak tersebut. Jika sarana transportasi tidak terbangun dengan baik, menurut Eka, gelombang urbanisasi akan meningkat.

”Orang akan memilih hidup di Jakarta, Surabaya karena pembangunannya tidak dialirkan ke daerahnya,” kata ketua DPP Organda tersebut. Berangkat dari pemikiran itu, Lorena Group mengembangkan diri tidak hanya melayani transportasi orang, namun juga barang. Karena itu, muncul layanan jasa logistik seperti ESL Express. ”Transportasi ini kan memengaruhi bisnis secara menyeluruh. Punya bisnis, tetapi tidak ada yang membawa ya tidak bisa. Punya padi, tetapi tidak ada yang mengantarkan, ya busuk jadinya,” ungkapnya.

Eka menyebutkan, salah satu alasan utama produk pertanian Indonesia yang lebih mahal jika dibandingkan dengan produk impor adalah mahalnya biaya transportasi. ”Itu karena infrastrukturnya yang belum mendukung,” katanya.

Padahal, lanjut dia, 91 persen logistik nasional masih ditopangang kutan jalan raya. Rata-rata di dunia 70 persen hingga 94 persen memang juga dilayani angkutan jalan raya. ”Nah, kalau tidak ada darahnya, numplek semua menjadi urbanisasi,” ujar nya.

Lantas, bagaimana kiat Lorena Group sehingga bisa sebesar sekarang? Menurut Eka, Lorena memiliki prinsip sederhana. ”Dulu kan PO, perusahaan otobus. Itu juga singkatan dari Pakai Otak,” ujar Eka seraya tersenyum. Selain PO, konsep lain adalah menjaga hati dan pantang menyerah.

Dengan memaksimalkan kecerdasan sumber daya manusia, rencana bisnis bisa dijalankan dengan optimal. Eka menyebutkan langkah besar Lorena yang mulai melayani trayek bus ke Jawa Timur pada 1980-an. ”Dulu kami paling jauh itu ke Surabaya,” katanya. Ekspansi ke Jawa Timur tersebut menjadi tonggak pesatnya laju pertumbuhan bisnis Lorena. Menurut Eka, itu juga disebabkan per tim bangan bisnis yang matang. Jawa Ti mur dinilai memiliki pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata. Penduduknya juga berpenghasilan lumayan. ”Selain itu, suka bepergian,” ujar Eka.

Saking besarnya di Jawa Timur, kala itu banyak yang mengira Lorena berpusat diprovinsi tersebut. ”Kami dulu dikira dari Jawa Timur. Dikira arek Suroboyo,” kata Eka. Eka menambahkan, Lorena juga tidak ingin sendirian bertumbuh. Untuk merangsang tumbuhnya minat berbisnis hingga ke daerah-daerah, Lorena membuat franchise untuk ESL Express. ”Jadi, siapapun bisa membuka ESL Express dengan biaya terjangkau,” imbuhnya.

Eka mengatakan bahwa pengembangan bisnis transportasi bukan hal yang mudah. In frastruktur masih menjadi kendala terbesar. Jika masa lah itu ditambah dengan kenaikan harga BBM, beban jasa transportasi akan bertambah. ”Kalau harga BBM naik, ya tinggal dihitung saja nanti untuk bus besar, Rp1.500 kali 120 liter sekali jalan,” kata Eka. Namun, menurut dia, jalan keluar kendala-kendala itu tetap harus dicari. (sof/c6/dos)

TENTANG LORENA GROUP

Lorena Group (berdiri 1970) adalah kelompok usaha yang awalnya bergerak dibidang usaha transportasi. Lorena Group telah berekspansi di industri logistik melalui holding company PT Lorena Karina. Holding ini memiliki sejumlah anak usaha. Di antaranya, PT Eka Sari Lorena Transport dan PT Ryanta Mitra Karina atau lebih dikenal dengan sebutan Lorena-Karina. Itu merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan darat antarkota antarprovinsi (AKAP). Di industri logistik, ada PT Eka Sari Lorena ESL Express dan PT Eka Sari Lorena Logistics. Ada pula PT Sari Lorena Charter & Rental dan PT Trans Jakarta Busway.

NAMA PEREMPUAN LEBIH MENJUAL

MENJADI anak sulung membuat Eka Sari Lorena memiliki privilege khu sus. Kasih sayang dari orang tua tentu dibagi sama rasa dengan dua adiknya. Tetapi, ada yang beda. Ka rena lahir lebih dahulu, nama Eka menjadi brand perusahaan yang dibangun ayahnya. ”Saya kan ma sih bayi, jadi tidak bisa maksamak sa nama saya dipakai,” ujarnya seraya tersenyum.

Menurut Eka, penggunaan namanya lebih karena anggapan bahwa na ma perempuan cenderung lebihla ku. Lorena juga berkesan dari nama asing. ”Padahal, itu asal ka ta nya dari Batak,” kaya Eka. Kini, Lo rena lebih menonjolkan brand ESL.

Dalam berbisnis, Eka selalu diberi ni lai-nilai dasar oleh ayahnya, G.T. Soerbakti. ”Kami selalu diajarkan bahwa hidup ini seperti lomba lari. Ja di, harus menang. Kalau ka lah melulu, jadi bete,” ujar nya.

Karena sejak kecil terlibat dalam ke seharian usaha ayahnya, Eka lebih mudah menyesuaikan diri ketika menekuni bisnis transportasi. (sof/c6/dos)

Rumah Subsidi Wajib Pakai Lampu Hemat Energi

Promosi Solar Cell, Kemenpera Gandeng Kemenristek

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz kembali menegaskan penggunaan lampu hemat energi untuk rumah subsidi. Selain mendukung program pemerintah untuk hemat energi listrik, juga meringankan beban masyarakat. “Seluruh rumah yang disubsidi pemerintah harus menggunakan solar cell. Nantinya akan kita usahakan agar solar cell tersebut sudah masuk beban pengembang. Kalau perawatan tanggung jawab konsumen,” katanya kepada wartawan di Kemenpera, Rabu (11/4). Dengan menggunakan lampu hemat energi, masyarakat tidak usah bayar listrik perbulan lagi. Untuk teknologi lampu solar cell (tenaga surya) ini, lanjutnya, Kemenpera akan bekerja sama dengan Kementerian Ristek.

“Kemenristek akan kita gandeng untuk teknologinya. Kalau urusan pembiayaan kita gandeng Bank BUMN. Sedangkan pengembangnya adalah Perumnas,” tandasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menpera mengatakan akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur penghematan energi untuk rumah tipe 36. Tak hanya rumah tipe 36 yang diminta menggunakan solar cell untuk penerangannya, lampu penerangan jalan pun disarankan menggunakannya. Dengan demikian PLN hanya dijadikan pendukung kalau ada masalah dengan solar cell.

Dijelaskannya, lampu energi tenaga surya ini sangat mudah digunakan. Alatnya tinggal diletakkan di atap rumah sehingga dapat menyerap energi matahari. Setelah itu disambung ke baterei yang dimasukkan di atas plafon. Jika siang hari selama ada cahaya matahari energi akan masuk ke baterei dan malam hari bisa menyalakan lampu hemat energi.

Di sisi lain, pemberlakuan program lampu hemat energi diyakini pemerintah tidak akan berdampak terhadap harga rumah. Selain harga lampu hemat energi tidak terlalu mahal, juga diproduksi dalam negeri. “Harga rumah murah tidak akan menjadi mahal meski pakai lampu hemat energi dari tenaga surya. Karena harga lampu hemat energi sangat murah kok,” kata Djan Faridz.

Ditanya harga lampu hemat energi tersebut, menteri mengaku masih melakukan studi untuk menetapkan angka yang pas. “Survei dan studinya masih jalan. Kami upayakan semurah mungkin serta terjangkau bagi masyarakat. Tidak mungkin saya memberikan rekomendasi untuk harga yang tidak terjangkau,” tuturnya.

Penghematan energi listrik sudah dilakukan di Kantor Kemenpera denganmemakai neon serta  ruangan kantor dibuat terbuka sehingga cahaya matahari dari jendela bisa masuk ke dalam. (esy/jpnn)

Mal Dilengkapi Hunian Pekerja

Berkembangnya pertumbuhan pusat perbelanjaan besar di Medan dan kota-kota besar di Indonesia lainnya harus diimbangi oleh pertumbuhan perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Demikian yang disampaikan oleh Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Pangihutan Marpaung saat acara sosialisasi UU Rumah Susun di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (12/4/12).

Dia menuturkan konsep pembangunan mal yang sedang berkembang pesat saat ini harus berimbang dengan jumlah perumahan rakyat yang dibangun di sekitarnya.

“Kalau ada kegiatan ekonomi ekonomi berskala besar, itu harusnya disediakan juga perumahannya, bisa sewa atau milik,” paparnya.
Marpaung menyebutkan konsep pembangunan mal dan perumahan ini seharusnya berpadu, yaitu percampuran pembangunan di suatu titik tertentu. Kenyataanya tenaga kerja di mal itu sebagian besar berdomisili di luar kota Jakarta sehingga perlu dibangun sebuah perumahan untuk menampung tenaga kerja, manfaatnya kemacetan bisa berkurang. “Kalau nggak gitu, tetap saja akan memperparah kondisi lalu lintas kita,” tuturnya.
Dengan konsep seperti ini akan menguntungkan semua kalangan baik kalangan atas maupun menengah ke bawah karena menurut Marpaung akan terjadi aktivitas yang lebih efektif di area mal tersebut.

“Kalau tempatnya mix tentu di kawasan mal itu akan hidup 24 jam dan juga akan mengurangi kesenjangan karena yang hidup disitu bukan cuma kalangan atas, tapi juga kalangan menengah ke bawah,” tegasnya.

Seperti diberitakan detikFinance sebelumnya, Jakarta adalah satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki jumlah mal terbanyak.
Data yang tercatat pada akhir tahun ini ada 75 mal yang berdiri di Jakarta. Tahun ii saja akan hadir 3 mal raksasa yang siap meramaikan kota metropolitan ini.(bbs/net)

Tahun Depan Kualanamu Harus Aktif

Wapres Boediono: Kalau Tidak Mubazir

MEDAN-Wakil Presiden Boediono mengaku puas setelah mengunjungi Bandara Kualanamu. Tanpa menutupi kegembiraannya, dia pun mengatakan tahun depan atau pada Maret 2013 bandara itu sudah bisa dioperasikan secara penuh.

“Saya cukup merasa puas. Paling lambat Maret 2013, bisa dioperasikan secara penuh. Bandara bagus, tapi kalau jalan tidak bagus sama saja mubazir. Ada akses tol dan nontol. Tapi harus selesai pada saatnya. Kalau tidak ini mubazir. Jika tidak selesai, pimpinan daerah bisa dikritik masyarakat,” kata Boediono di rumah dinas gubernur di Jalan Sudirman Medan, Jumat (13/4).

Sejatinya, menurut Boediono kehadiran Bandara Kualanamu cukup membanggakan. Dan, hal itu bisa memancing kecemburuan bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia. “Ini (Bandara Kualanamu, Red) lebih kecil sedikit dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun, bandara ini bisa menimbulkan iri hati dengan daerah lain,” kata Boediono.

Boediono tak menampik kalau proyek pembangunan bandara di Deliserdang sudah molor beberapa tahun. “”Ini proyek nasional, sudah lama sekali sejak saya Menteri Perekonomian (Menko), itu sudah digulirkan. Saya lihat, kemajuannya sangat bagus, saya senang sekali. Karena selama bertahun-tahun mandeg dan anggaran yang kurang. Namun ini, sudah masuk final. Diharapkan seluruh pimpinan daerah sinkron, untuk menyelesaikan ikon Sumatera Utara ini,” kata Boediono.

Bandara Kualanamu nantinya dapat menjadi stimulus meningkatkan perekonomian di Sumut. Selain Kualanamu menjadi impian masyarakat Sumut, sudah bertahun-tahun lalu, akhirnya mendekati garis finish. “Biasanya pelari, semakin dekat ke finish semakin cepat larinya,” ujar Boediono sebelumnya saat berada Bandara Kualanamu, sekitar pukul 12.30 WIB.

Kedatangan Wapres bersama rombongan ke Bandara Kualanamu menggunakan empat unit helikopter. Boediono didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di antaranya Menhub EE Mengindaan, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Menko Kesra HR Agung Laksono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Pangdam I/BB Mayjend TNI Lodewijk F Paulus, Kapoldasu Irjen Pol Drs H Wisjnu Amat Sastro, dan lainnya. Setelah mendarat, rombongan disambut Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars beserta jajarannya. Kemudian rombongan melakukan Salat Jumat di lantai dua terminal Bandara Kualanamu.

Jalur Kereta Api Kurang Nyaman

Rombongan Wapres Boediono kembali ke Medan menumpang Kereta Api (KA) Sri Lelawangsa melalui stasion kereta api Aras Kabu. Di sana, Wapres menyempatkan diri menyapa warga yang bermukim di sekitar stasiun.

Menariknya, perjalanan dengan kereta api itu dikatakan EE Mangindaan layaknya berada di laut yang bergelombang. “Kereta api diprioritaskan di Jawa dan Sumatera. Ganti rel, barangnya sudah ada itu. Baru kemudian gerbongnya. Sumut jadi prioritas. Alangkah sedihnya, kalau Kualanamu begitu mewahnya, tapi kereta yang dipakai Pak Wapres tadi seperti itu. Goyang-goyang,” cetusnya.

Setiba di Medan, Wapres Boediono sempat menyentil Wali Kota Medan, Rahudman Harahap. Menurut Boediono, keberadaan dan kenyamanan stasiun kereta api Medan kurang diperhatikan. “Kalau yang naik kereta api dari Kualanamu ke Medan, lokasi parkirnya sempit sekali. Pak Wali (Rahudman, Red) harus bisa membenahi. Tentunya, tidak semuanya dibuat Peraturan Daerah (Perda) nya. Ada solusi-solusi untuk membenahi masalah itu,” kata Boediono.

Ramai-ramai Curhat ke Wapres

Terlepas dari itu, pertemuan Boediono di rumah dinas gubernur benar-benar dimanfaatkan oleh Bupati/Wali Kota se-Sumut serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sumut. Dialog dipandu langsung Gatot Pujo Nugroho. Di sesi pembuka, Gatot menyinggung soal minimnya kebutuhan gas di Sumut, yang tidak mampu dipenuhi untuk kebutuhan industri.

Menurut Gatot, kekurangan gas itu telah berjalan bertahun-tahun lamanya, sehingga menyebabkan investasi di Sumut kurang menarik. Persoalan kekuarangan energi di Sumut ini melibatkan kebijakan Pemerintah Pusat. “Atas nama Pemprovsu dan masyarakat Sumut, kami mohon bapak Wapres dapat memberikan arahan dan solusi,” terang Gatot.

Selanjutnya, Gatot mempersilahkan para bupati/walikota serta unsur FKPD untuk mencurahkan persoalan di daerah masing-masing. “Silahkan para bupati walikota serta unur FKPD untuk manfaatkan moment ini,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, para bupati dan walikota mengungkapkan berbagai persoalan dan kebutuhan daerah di antaranya kebutuhan infrastruktur seperti Jalan tol Medan -Tebing Tinggi, permintaan bantuan pendirian bandara udara di Nias Selatan dan penataan kawasan Danau Toba.

Menjawab itu, Budiono menjelaskan penyediaan energi gas memang menjadi fokus pemerintah ke depannya, mengingat keberadaan sumber daya gas di Indonesia sangat besar. Tapi, untuk persoalan gas di Sumut belum bisa diberikan jawaban langsung karena belum diketahui ada persoalan lain seperti halnya di Pulau Jawa. “Kita sekarang ini masih memiliki sumber gas yang besar dan belum dikelola dengan baik,” kata Budiono menanggapi Gatot.
Kepada para bupati/wali kota dan FKPD, Budiono menginstruksikan agar membentuk dan mengaktifkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang dapat berkordinasi dengan Tim Penanggulangan Kemiskinan di pusat. Melalui tim tersebut, berbagai program penanggulangan kemiskinan daerah dapat lebih terkoordinasi dengan memanfaatkan data 40 persen penduduk miskin hasil sensus BPS tahun 2011.

Dari 33 kabupaten/kota, terdapat enam daerah yang belum membentuk TKPKD yaitu Nias Selatan, Binjai, Padanglawas Utara, Gunungsitoli, Batubara, Pakpak Bharat, dan Labuhanbatu Selatan.

“Cara terbaik untuk mensinergikan program baik pusat dan daerah adalah menyepakati sasaran, sehingga manfaatnya bisa lebih besar,” ujarnya.
Sekarang ini, paparnya, sudah ada data dasar yang cukup bagus yang memberikan daftar mengenai rumah tangga yang paling miskin 40 persen, dengan berbagai ciri yaitu nama, lokasi, jumlah anggota keluarga. “Ini adalah suatu kekayaan informasi yang luar biasa. Kalau pandai-pandai tentukan sasaran dari data tersebut akan luar biasa sinergi pusat dan daerah,” katanya.

Ungkapan itu disambut Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi yang mengungkapkan pihaknya pernah meminta data dimaksud, hanya saja tidak diberikan. Menjawab itu, Budiono menjelaskan bahwa data mentah tidak diperbolehkan diberikan seluruhnya kepada siapapun terkait Undang-undang BPS dan informasi publik. Namun, data dapat diberikan terkait dengan kebutuhan program, sehingga daerah dapat mengajukan program terlebih melalui TKPKD sehingga data dapat diberikan sesuai kebutuhan. (ari/btr)

Bocah Enam Tahun dan Tiga Wartawan jadi Korban

Kehadiran Wapres Boediono kemarin juga diwarnai aksi demonstrasi di kawasan Lapangan Merdeka Medan. Atas nama mengamankan jalur perjalanan RI 2, seorang anak menjadi korban. Tidak itu saja, tiga orang wartawan juga tak luput dari aksi pihak keamanan.

Adalah Komite Tani Menggugat yang menggelar aksi. Mereka bermaksud menyampaikan berbagai persoalan tanah di Sumut dan meminta Wapres Boediono membantu penyelesaiannya.

Kericuhan aparat dengan wartawan dan puluhan masyarakat itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB di depan Kantor Pos Besar Medan, Jalan Balai Kota. Sesuai agenda, Wapres Boediono akan melintasi jalan tersebut sekira pukul 18.00 WIB.

Setibanya di depan Kantor Pos Besar Medan, puluhan massa dan petugas gabungan yang berjaga-jaga sempat melakukan negosiasi agar aksi dipindahkan sekitar 50 meter, persisnya di Persimpangan Jalan Stasiun. Hal itu ditolak oleh massa aksi, pasalnya mereka ingin melakukan orasi di tempat tersebut agar langsung didengar oleh Wapres Boediono saat melintas menuju penginapannya di Hotel JW Mariot.

“Kami meminta kepada bapak Boediono mendengar tuntutan kami atas penyelesaian tanah ini,” teriak kordinator aksi B Simanjuntak.
Massa kembali melakukan orasinya, secara spontan seorang personel TNI masuk dalam barisan massa dan ikuti personel TNI lainnya. Mereka langsung mengambil atribut dan membubarkan semua pendemo dengan cara dibawa paksa meninggalkan  lokasi tersebut.

Akibatnya, kericuhan tidak terbendung, bahkan kaum wanita yang ikut dalam aksi unjuk rasa itu langsung digotong dengan cara paksa. Walaupun sudah menangis-nangis aparat TNI tak menggubrisnya. Tak hanya itu, seorang anak Bernama Ezra (6) terinjak-injak saat pembubar paksa berlangsung. Akibatnya, tangan kiri anak tersebut terluka dan menangis. “Ini lihat anak itu dia terluka terinjak-injak, mana sifat manusiawi wahai aparat,” teriak pendemo.

Tak sampai di situ, kericuhan terus melebar, saat wartawan TV dan fotografer mengabadikan aksi pembubaran paksa itu. Tiga wartawan tercatat menjadi korban, mereka adalah Tuti Alawia dari SCTV, Hayat Sudrajat Hasibuan dari Trans TV, dan Yudistira dari Berita 1. Selain itu, Bahana Situmorang (TvOne) juga didorong hingga jatuh.

Akibatnya tiga wartawan itu mengalami luka-luka, Tuti Alawia mengaku kena pukulan di bagian bibir atasnya dan kaki kirinya luka, kemudian Hayat Sudrajat juga didorong dan kameranya dipukul. Sementara itu, Yudistira dipukul oleh seorang TNI pada bagian pelipis mata kanan. Akibatnya matanya membengkak. “Aku dipukuli anggota TNI, luka pelipis aku ini,” ujarnya dengan nada kesal.

Kolonel Kav Yotanabey Asisten Ops Kodam I/BB yang juga Dansatgas Pamwil Medan saat dikonfrimasi tidak banyak menjawab. “Kami lihat saja dulu,” ungkapnya sambil meninggalkan kerumunan awak media yang mewawancari dirinya.

Lucunya, setelah makan korban, rombongan Boediono malah tidak lewat dari jalan itu. Mereka dikabarkan memutar dari Jalan Jawa kemudian masuk ke Jalan Putri Merak Jingga sebelum akhirnya tiba di Hotel JW Marriott.

Selain kericuhan tadi, kedatangan Boediono juga disikapi dingin oleh warga Medan. Pasalnya, sebagian besar jalan di Kota Medan menjadi tambah macet. Contohnya di Jalan Imam Bonjol, Juanda, Suprapto, S Parman, Patimura hingga Jamin Gintig Padang Bulan macet dari mulai pukul 14.00 hingga pukul 19.00. (rud/gus/jon)

Jadikan Silangit Bandara Internasional

Syarat untuk memajukan wisata Danau Toba, maka Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara harus ditingkatkan menjadi bandar udara internasional. Dengan begitu kunjungan wisatawan yang datang ke Danau Toba diharapkan akan meningkat.

“Orang kaya itu kan maunya nyaman, aman. Jalan darat dari Medan ke Parapat misalnya tak efektif lagi. Selain jauh, sarana infrastrktur jalannya juga kurang mendukung,” kata Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan kepada Metro Siantar (grup Sumut Pos), saat melakukan penyeberangan dari Parapat menuju Balige, Kamis (13/4).

Dia mengatakan bukan tidak mendukung pembangunan jalan tol dari Medan menuju Tebing Tinggi dan atau langsung ke Parapat. Namun pada umumnya para wisatawan, terutama dari luar negeri mereka umumnya ingin kemudahan dan cepat sampai tujuan.

Dahlan mengungkapkan, dari Medan ke Silangit, jika ditempuh naik pesawat paling lama butuh waktu 20 menit. “Kalau lewat darat kan, selain butuh waktu relatif lama risikonya juga terlalu berat. Namanya orang kaya, mereka umumnya tidak ingin cepat mati. Kalau saya kan sudah biasa lewat darat,” ujarnya berseloro.

Lanjut Dahlan, dari segi perspektif usaha perlu dikembangkan ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba. UKM harus dikembangkan. Tapi kalau nggak ada yang beli, bagaimana. “Makanya itu tadi bandara dulu,” katanya.

Kembali soal bandara, Dahlan mengatakan, tahun ini akan dimulai dilakukan pembenahan, beberapa sarana akan ditingkatkan, seperti misalnya panjang landasan bandara akan ditambah jadi 2.600 meter. Kemudian ketebalan landasan juga akan ditambah beberapa sentimeter.

Kemudian akan dibangun stasiun pengisian bahan bakar untuk pesawat. “Sebetulnya sudah ada, tapi (stasiun pengisian bahan baker yang ada) tidak memenuhi syarat bandara internasional,” jelasnya.

Ia mengatakan, selain untuk wisawatan bandara Silangit juga memiliki prospek untuk penumpang komersil lainnya. Dia mencontohkan, pesawat dari Jakarta ke Medan, itu kira-kira 30 kali dalam satu hari. “Masa dari yang 30 kali itu tidak ada lima kali saja yang tujuan ke Tarutung sekitarnya, masa semuanya tujuan Medan, kan ada juga yang tujuannya Tarutung, Balige, Padangsidimpuan, ada Siantar. Nah kalau dikumpulkan orang-orangnya itu mungkin lima pesawat pasti adalah tujuan Tarutung sekitarnya,” kata dia.

Sehingga nanti kalau link Jakarta-Silangit itu dibuka, mungkin paling tidak ada dua pesawat dalam sehari untuk tujuan Bandara Silangit. “Masa dari 30 pesawat tidak ada dua pesawat saja tujuan Tarutung?” katanya.

“Sekarang orang Tarutung atau orang Balige, hendak tujuan Jakarta, pilih mana Bandara Polonia atau bandara Silangit?” katanya.
Ditanya apakah dana untuk peningkatan Bandara Silangit menjadi bandara Internasional sudah ditampung dalam APBN, Dahlan mengatakan, belum tahu. “APBN kan baru disahkan,” katanya.

Dalam pertemuan Wapres Boediono dengan kepala daerah se-Sumut di Rumah Dinas Gubernur, soal Bandara Silangit juga dibahas. Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan mengatakan pembangunan bandara tersebut terus dilakukan. Hal ioni terkait dengan pertanyaan dari Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas), Margatim Manulang.

“Silangit sedang dibangun, besok (hari ini, red) akan diuji coba dengan menggunakan pesawat berbadan  besar dari Garuda. Sudah mendapatkan izin dari pihak Garuda,” ungkap EE Mangindaan.

Dijelaskannya, rute penerbangan bandara tersebut juga akan diperbaiki, dari yang selama ini penumpang dari atau ke Nias selalu transit ke Medan, nantinya tidak lagi. Pelaksanaan rute penerbangan tersebut setelah selesai bandara tersebut.

“Biasanya selalu transit ke Medan. Nanti akan dibuka rute Jakarta-Batam-Silangit dan Jakarta-Pekanbaru-Silangit” cetusnya.
Sementara itu, pihak PT Garuda Indonesia, menyatakan belum ada penerbangan perdana ke Bandara Silangit. “Tidak ada penerbangan perdana PT Garuda Indonesia untuk tujuan rute Medan-Bandara Silangit. Pesawat PT Garuda Indonesia hanya dicarter untuk membawa rombongan saja menuju Bandara Silangit,” kata Humas PT Garuda Indonesia, Mohendi, Jumat (13/4).

Sambungnya, pesawat yang dicarter itu langsung didatangkan dari Jakarta, langsung. “Jenis pesawatnya Boeing 735 dengan kapasitas penumpang 12 Kelas Bisnis dan 84 Kelas Ekonomi,” tegasnya.

Dia menerangkan, pesawat tersebut dicarter hanya untuk keperluan satu hari saja dan bukan penerbangan perdana. “Pesawat tiba dari Jakarta Sabtu pagi dan siangnya langsung berangkat karena dicarter untuk satu hari saja. Sore harinya pesawat langsung kembali ke Jakarta karena keperluannya dicarter untuk satu hari saja membawa rombongan menuju Bandara Silangit,” akunya.

Hal senada juga diucapkan Mardiono, Staaf Duty Manager OIC Bandara Polonia Medan. “Pesawat itu berdasarkan laporan yang diterima di meja OIC hanya untuk penerbangan satu hari saja membawa rombongan menteri. Tak ada penerbangan perdana ke Bandara Silangit,” ucapnya. (dro/rait/smg/ari/jon)

Mantan Menkes Korupsi Alkes

Jaksa Agung Benarkan Siti Fadilah Tersangka

JAKARTA-Status mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari sebagai tersangka dalam korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dibenarkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Jaksa Agung Basrief Arief mengakui bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterima Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Andhi Nirwanto.

“Iya, itu (SPDP, Red) sudah diterima JAM Pidsus,” kata Basrief usai salat Jumat di Kejagung Jumat (13/4).
Dengan adanya SPDP tersebut, status Siti sangat mungkin sudah sebagai tersangka. Sebab, SPDP biasanya dikirimkan ke Kejagung apabila Bareskrim Mabes Polri hendak memulai penyidikan setelah menetapkan tersangka.

Hal senada diungkapkan Andhi Nirwanto. Dia mengamini pernyataan Basrief. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut peran Siti dalam kasus korupsi penyediaan alat kesehatan tahun anggaran 2005 itu. “Kan sudah dijelaskan sama Pak Jaksa Agung,” katanya lantas berlalu.

Di bagian lain, kontroversi status tersangka mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari ikut mengundang keprihatinan dari kementerian kesehatan. Meski belum pernah membicarakan secara khusus, Wakil Menkes Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran.

“Itu pembelajaran dan seharusnya ada satu mekanisme dan sistem yang bisa lebih safe,” kata Ali Ghufron setelah mendampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono menerima Putri Astrid dari Belgia di Istana Merdeka, kemarin.

Menurut Ali, evaluasi tersebut penting untuk menghindari kasus di masa lalu terulang. “Jangan sampai kita siang, malam, pagi memikirkan rakyat kemudian di akhir jabatan kita kemudian masuk penjara,” kata pria yang pernah menjadi dekan fakultas kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta.

“Dia lantas menyebut mantan Menkes Achmad Sujudi sebagai contoh pejabat yang tersandung kasus korupsi. Sujudi sudah menjadi terpidana dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. “Kita doakan Ibu Siti Fadilah tidak kena,” ucap Ali.

“ Kementerian yang saat ini dipimpin Endang Rahayu Sedyaningsih itu, kata Ali, berupaya agar tidak terjadi penyimpangan lagi. Salah satunya berusaha mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Artinya proses keuangan itu clean dan transparan. Targetnya 2012,” kata Ali. Dia mencontohkan pembenahan yang dilakukan adalah mekanisme dalam pengadaan barang. “Sistemnya harus diperbaiki,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, status tersangka Siti Fadilah dalam kasus korupsi pengadaan alkes tahun 2005 yang ditangani Mabes Polri terungkap dari keterangan saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor (13/4). Dua pegawai kementerian itu adalah mantan Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Mulya Hasjmy dan mantan Ketua Panitia Pengadaan Proyek Alat Kesehatan tahun anggaran 2005 Hasnawaty.

Keduanya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa kasus pengadaan alat kesehatan M Naguib. Naguib merupakan bekas direktur pemasaran salah satu anak perusahaan PT Indofarma Tbk. Namun keterangan tersebut dibantah Mabes Polri yang menyebut status Siti Fadilah belum menjadi tersangka. (fal/aga/nw/jpnn)

Tugas Negara

Ramadhan Batubara

Tuti Awalia dari SCTV hanya bisa meringis. Bagian muka, tepatnya di atas bibirnya, bengkak. Dia menjadi korban kekerasan saat melakukan tugas. Tidak dia saja, Hayat Sudrajat Hasibuan dari Trans TV dan Yudistira dari Berita 1 juga jadi korban kekerasan yang dilakukan anggota TNI di kawasan Lapangan Merdeka Medan.

Semua ini bermula ketika mereka meliput aksi Komite Tani Menggugat yang dibubarkan oleh pihak keamanan. Massa dianggap mengganggu kelancaran laju iring-iringan Wakil Presiden Boediono yang akan menuju lokasi mengtinap, Hotel JW Marriot. Pemburaan tersebut cenderung kurang simpatik. Beberapa morang sampai terjatuh dan beberapa wartawan juga mengalami hal yang sama.

Nah, saat itulah ketiga jurnalis tadi berusaha mengkonfirmasi soal pembubaran tersebut kepada seorang perwira yang ada di sana. Sayang, bukannya dapat berita, mereka malah jadi berita. Parahnya lagi, ternyata iring-iringan Wapres malah tidak lewat jalan itu. Sial.

Soal kekerasan pada jurnalis memang bukan barang baru di negeri ini. Bahkan, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar beberapa waktu lalu mengatakan, selama 2011 sedikitnya terdapat 85 laporan kasus kekerasan pada wartawan yang diterima pihak kepolisian. Kasus kekerasan yang dilaporkan tersebut baik secara fisik seperti penganiayaan, berat maupun ringan, hingga pembunuhan. Non fisik seperti ancaman, intimidasi, penghinaan.

Boy Rafli yang berbicara di Dewan Pers pada awal April lalu memahami kalau profesi wartawan cukup berisiko.”Momen memang mahal untuk mendapat hasil karya jurnalistik yang nilainya bagus. Tanpa disadari kondisinya sangat berbahaya dengan suasana yang begitu keos.  Ini kita ingatkan bahwa keselamatan nomor satu, imbauan kami untuk tidak berada pada zona berbahaya,” ujarnya saat itu.

Tapi atas nama tugas, kata seorang kawan, ke neraka pun jadi. Begitulah, profesi wartawan memiliki beban moral yang sangat berat. Ya, dia wajib memberitahukan masyarakat tentang sesuatu yang memang harus diberitahukan. Pasalnya, masyarakat memang punya hak untuk tahu. Karena itu, dengan kata lain, tugas wartawan itu bak tugas negara yang diemban seorang prajurit di medan perang.

Nah, tingkah tentara yang menghalau massa hingga melakukan kekerasan pada wartawan juga sama. Mereka diwajibkan memberi kenyamanan pada Wapres. Segala upaya akan mereka lakukan demi keamanan orang nomor dua di Indonesia ini. Memang itulah tugas mereka. Ketika terjadi sesuatu pada Wapres, maka negara dalam bahaya juga kan? Jadi, apa yang mereka lakukan juga tugas negara.

Tugas negara juga diemban sang Wapres. Dia hadir ke provinsi ini untuk meninjau langsung sekian megaproyek yang memang untuk kebaikan Indonesia. Contohnya, bandara di Kualanamu itu. Ayolah, itukan bandara tingkat internasional, jika tersendat pembangunanya atau tidak maksimal hasilnya, negara juga kena imbas. Mata dunia pasti mengarah ke Indonesia.

Jika semuanya mengatasnamakan tugas negara, siapa sesungguhnya yang jadi korban? Seharusnya tidak ada jika saja tiga wartawan tadi tidak dipukuli. Kalaupun ada yang benar-benar menjadi korban adalah warga negara. Ya, setidaknya warga Medan sibuk mengeluh. Jalan yang biasanya macet, saat Wapres datang, malah tambah macet. Itu saja. (*)

1...13,63513,63613,637...15,754Page 13,636 of 15,754